MAMUJU 16 Juli 2026, Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Mamuju mendesak pihak Universitas Muhammadiyah Mamuju (UNIMAJU) untuk segera menuntaskan proses penyelesaian secara profesional terkait aksi yang digelar pada 13 Juli 2026 lalu, atas dugaan pernyataan provokatif Wakil Rektor 1 UNIMAJU yang menyatakan "kalau nademo ka anak IMM siapa aimi yang banyak tumpah darahnya".
Desakan itu disampaikan Ketua Bidang Hukum Politik dan Kebijakan Publik PC IMM Mamuju, Risnu Wardana, Kamis 16 Juli 2026.
Menurut Wardana, hingga saat ini sudah 20 hari berlalu, dan sejak pertemuan antara perwakilan IMM dan pimpinan kampus pasca aksi 13 Juli 2026 lalu. Dalam pertemuan tersebut, pihak kampus berkomitmen untuk menindaklanjuti persoalan hingga ke tingkat Pimpinan Pusat Muhammadiyah apa bila pernyataan provokatif WR1 di nilai benar adanya.
IMM Mamuju menilai komitmen tersebut belum terealisasi. Buktinya, saat pertemuan antar unsur pimpinan UNIMAJU dan utusan kader IMM pada Kamis 16 Juli 2026, jawaban yang diterima masih bersifat lisan berupa imbauan untuk saling memaafkan.
"Kami menghargai nilai memaafkan. Namun dalam konteks kelembagaan, harus ada proses yang professional dan berkeadilan. Jangan sampai oknum yang diduga melecehkan IMM berlindung dari kata maaf," kata Wardana.
Pihak yang menjadi sorotan adalah jajaran Rektor UNIMAJU dan Badan Pembina Harian. Sementara dari IMM, yang aktif mengawal adalah kader IMM Mamuju.
Persoalan ini bermula dari dugaan pernyataan provokatif Wakil Rektor 1 Unimaju, hingga aksi pada 13 Juli 2026 di lingkungan Unimaju.
"Harapan kami pimpinan Unimaju memverifikasi pernyataan provokatif WR1 tersebut, apa bila benar adanya maka harusnya pihak Unimaju mengeluarkan rekomendasi sanksi sesuai dengan janjinya pasca aksi kami 13 Juli kemarin, bukan malah sikap perlindungan dari kata maaf," Tegas Wardana.
Ia menambahkan, BPH sebelumnya juga pernah menyampaikan bahwa jika terbukti ada pelanggaran maka akan diproses sesuai aturan. Namun hingga kini belum ada kejelasan.
IMM Mamuju berharap PP Muhammadiyah dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Barat dapat memfasilitasi penyelesaian secara adil dan transparan.
"Kami masih membuka ruang dialog. Tapi jika tidak ada kejelasan, kami tidak akan berhenti, termasuk konsolidasi aksi dengan skala lebih besar lagi," tutup Wardana.
