*MAMUJU TENGAH, http://LIPUTANSULBAR.ID –* Bupati Mamuju Tengah H. Arsal Aras menegaskan komitmen pemerintah daerah bersama Polres Mamuju Tengah untuk menindak tegas segala bentuk premanisme dan aksi pengambilan paksa hasil perkebunan di kawasan Wilayah Kelola Sosial Masyarakat (WKSM).
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Arsal Aras saat berkoordinasi langsung dengan Kapolres Mamuju Tengah AKBP Arie di ruang kerjanya, belum lama ini. Video koordinasi tersebut beredar dan menegaskan sinergi Pemda dan Polri dalam menjaga kondusivitas wilayah.
"Pagi ini saya dengan Pak Kapolres berkoordinasi terkait beberapa kejadian kamtibmas di wilayah WKSM. Kami membicarakan khusus yang ada di wilayah WKSM. Pemerintah daerah meminta Kapolres untuk mengusut semua kejadian secara independen, secara profesional," ujar Bupati Arsal .
Bupati Mamuju Tengah H. Arsal Aras mengungkapkan, polemik yang kerap muncul di media sosial antara kelompok A dan kelompok B yang bertikai di area WKSM, setelah dianalisis ternyata didominasi oleh pihak-pihak yang tidak memiliki legalitas lahan yang sah.
"Selama ini kita melihat polemik di medsos, kejadian antara kelompok A kelompok B bertikai. Setelah dianalisis ternyata mereka hanyalah orang-orang yang datang mengambil punya masyarakat dengan cara paksa, mereka semua tidak mempunyai legalitas yang sah. Di wilayah WKSM ini kebanyakan terjadi hukum rimba, siapa yang kuat siapa yang punya preman dia yang bisa memanen lahan masyarakat maupun lahan perusahaan," tegasnya.
*Jangan Catut Nama Aras*
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Aras Tammauni juga memberikan peringatan keras agar tidak ada pihak yang mengatasnamakan dirinya maupun keluarga untuk melakukan klaim sepihak atas lahan di WKSM.
"Kadang mengatasnamakan Pak Aras, orang tua, kadang mengatasnamakan keluarga kami. Mohon teman-teman media, kami minta Pak Kapolres berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kami akan membuka data valid. Yang terjadi di sana muncul pertikaian karena adanya jual beli di bawah tangan," jelasnya.
Ia menegaskan, data valid mengenai siapa yang berhak atas sebidang tanah di WKSM telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati tahun 2023.
"Pemerintah akan support dengan data, karena wilayah WKSM itu sudah pernah pemerintah daerah mengeluarkan SK Bupati 2023 tentang siapa kelompok yang berhak dapatkan sebidang tanah. Kalau ada oknum siapa pun datang mengatasnamakan bahwa ini lahan saya, lahan pemberian orang tua saya, tapi tidak mempunyai legalitas bukti yang kuat, tolong abaikan," tambahnya.
*Minta Kapolres Bertindak Keras dan Objektif*
Kepada Kapolres Mamuju Tengah, Bupati meminta agar tidak segan-segan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku berulang.
"Kapolres mohon jangan segan-segan melakukan tindakan keras di sana, karena selama ini yang melakukan secara paksa itu-itu saja orangnya. Kadang sudah keluar masuk penjara, keluar penjara itu lagi yang dilakukan," ujar Bupati.
Di akhir pernyataannya, Bupati H. Aras Tammauni menekankan bahwa penegakan hukum harus berjalan objektif, independen, dan tanpa intervensi dari pihak mana pun, termasuk dari pemerintah daerah itu sendiri.
"Penegakan hukum harus objektif, independen, tanpa ada intervensi dari siapa pun, termasuk dari pemerintah daerah," tutup Bupati.
Sementara itu, Kapolres Mamuju Tengah AKBP Arie yang berada di samping Bupati terlihat menyimak dan mengangguk, sebagai bentuk komitmen untuk menindaklanjuti arahan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, situasi kamtibmas di wilayah WKSM dilaporkan dalam pemantauan intensif aparat gabungan.
*Penulis: Redaksi http://LiputanSulbar.id*





