Liputan Sulbar

IKLAN ANDA

Pallawa Media

Layanan Pallawa Media.

Papan Iklan

Redaksi Liputan Sulbar.

Pasang Iklan

Redaksi Liputan Sulbar.

Pasang Iklan Disini

Redaksi Liputan Sulbar.

Tampilkan postingan dengan label Mamuju Tengah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Mamuju Tengah. Tampilkan semua postingan

Kapolres Mamuju Tengah Tanggapi Aksi Aliansi Mahasiswa: Penyidik Kumpulkan Saksi dan Alat Bukti, Segera Gelar Perkara


*MAMUJU TENGAH, http://LIPUTANSULBAR.ID –* Kapolres Mamuju Tengah menanggapi aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Mamuju Tengah pada Minggu, 16 November 2026.

Aksi tersebut mengkritisi penanganan beberapa kasus yang sedang berjalan di Polres Mamuju Tengah, diantaranya kasus pencemaran nama baik dan pencurian.

Menanggapi tuntutan tersebut, Kapolres Mamuju Tengah menegaskan pihaknya telah melaksanakan pelayanan pengamanan unjuk rasa dengan baik dan berkomitmen menindaklanjuti seluruh laporan masyarakat.

"Alhamdulillah pada hari ini tanggal 16 November 2026 sekira pukul 13.00 tadi kita mendapatkan kunjungan, pelayanan pengamanan unjuk rasa dari teman-teman aliansi mahasiswa pemuda dan masyarakat Mamuju Tengah," ujar Kapolres.

Terkait substansi tuntutan, Kapolres menjelaskan bahwa penyidik saat ini masih melakukan pendalaman dengan mengumpulkan keterangan saksi dan alat bukti.

"Saat ini penyidik sedang mengumpulkan saksi kemudian alat bukti terkait dengan yang diadukan. Dalam waktu dekat mungkin penyidik dapat segera melakukan gelar perkara untuk menentukan tahapan selanjutnya," tegasnya.

Ia menambahkan, Polres Mamuju Tengah terus berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap aduan dan laporan yang diterima melalui SPKT.

"Tentunya kami terus berkomitmen kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa menindaklanjuti apa yang menjadi aduan ataupun laporan yang telah diterima oleh SPKT Polres Mamuju Tengah," tutupnya.

---

Bupati Mamuju Tengah H. Arsal Aras ; Tindak Tegas Premanisme di WKSM, Jangan Catut Nama Saya dan Keluarga



*MAMUJU TENGAH, http://LIPUTANSULBAR.ID –* Bupati Mamuju Tengah H. Arsal Aras menegaskan komitmen pemerintah daerah bersama Polres Mamuju Tengah untuk menindak tegas segala bentuk premanisme dan aksi pengambilan paksa hasil perkebunan di kawasan Wilayah Kelola Sosial Masyarakat (WKSM).

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Arsal Aras saat berkoordinasi langsung dengan Kapolres Mamuju Tengah AKBP Arie di ruang kerjanya, belum lama ini. Video koordinasi tersebut beredar dan menegaskan sinergi Pemda dan Polri dalam menjaga kondusivitas wilayah.

"Pagi ini saya dengan Pak Kapolres berkoordinasi terkait beberapa kejadian kamtibmas di wilayah WKSM. Kami membicarakan khusus yang ada di wilayah WKSM. Pemerintah daerah meminta Kapolres untuk mengusut semua kejadian secara independen, secara profesional," ujar Bupati Arsal .

Bupati Mamuju Tengah H. Arsal Aras mengungkapkan, polemik yang kerap muncul di media sosial antara kelompok A dan kelompok B yang bertikai di area WKSM, setelah dianalisis ternyata didominasi oleh pihak-pihak yang tidak memiliki legalitas lahan yang sah.

"Selama ini kita melihat polemik di medsos, kejadian antara kelompok A kelompok B bertikai. Setelah dianalisis ternyata mereka hanyalah orang-orang yang datang mengambil punya masyarakat dengan cara paksa, mereka semua tidak mempunyai legalitas yang sah. Di wilayah WKSM ini kebanyakan terjadi hukum rimba, siapa yang kuat siapa yang punya preman dia yang bisa memanen lahan masyarakat maupun lahan perusahaan," tegasnya.

*Jangan Catut Nama Aras*

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Aras Tammauni juga memberikan peringatan keras agar tidak ada pihak yang mengatasnamakan dirinya maupun keluarga untuk melakukan klaim sepihak atas lahan di WKSM.

"Kadang mengatasnamakan Pak Aras, orang tua, kadang mengatasnamakan keluarga kami. Mohon teman-teman media, kami minta Pak Kapolres berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kami akan membuka data valid. Yang terjadi di sana muncul pertikaian karena adanya jual beli di bawah tangan," jelasnya.

Ia menegaskan, data valid mengenai siapa yang berhak atas sebidang tanah di WKSM telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati tahun 2023.

"Pemerintah akan support dengan data, karena wilayah WKSM itu sudah pernah pemerintah daerah mengeluarkan SK Bupati 2023 tentang siapa kelompok yang berhak dapatkan sebidang tanah. Kalau ada oknum siapa pun datang mengatasnamakan bahwa ini lahan saya, lahan pemberian orang tua saya, tapi tidak mempunyai legalitas bukti yang kuat, tolong abaikan," tambahnya.

*Minta Kapolres Bertindak Keras dan Objektif*

Kepada Kapolres Mamuju Tengah, Bupati meminta agar tidak segan-segan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku berulang.

"Kapolres mohon jangan segan-segan melakukan tindakan keras di sana, karena selama ini yang melakukan secara paksa itu-itu saja orangnya. Kadang sudah keluar masuk penjara, keluar penjara itu lagi yang dilakukan," ujar Bupati.

Di akhir pernyataannya, Bupati H. Aras Tammauni menekankan bahwa penegakan hukum harus berjalan objektif, independen, dan tanpa intervensi dari pihak mana pun, termasuk dari pemerintah daerah itu sendiri.

"Penegakan hukum harus objektif, independen, tanpa ada intervensi dari siapa pun, termasuk dari pemerintah daerah," tutup Bupati.

Sementara itu, Kapolres Mamuju Tengah AKBP Arie yang berada di samping Bupati terlihat menyimak dan mengangguk, sebagai bentuk komitmen untuk menindaklanjuti arahan tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, situasi kamtibmas di wilayah WKSM dilaporkan dalam pemantauan intensif aparat gabungan.

*Penulis: Redaksi http://LiputanSulbar.id*

Coming Soon! Polres Mamuju Tengah Bakal Gelar Operasi Zebra Marano 2026 Mulai 16 November



*MAMUJU TENGAH, http://LIPUTANSULBAR.ID -* Polres Mamuju Tengah mengumumkan akan menggelar Operasi Zebra Marano 2026. Operasi kepolisian terpusat di bidang lalu lintas itu akan berlangsung selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November 2026.

Informasi tersebut disampaikan melalui poster resmi yang menampilkan Kapolres Mamuju Tengah AKBP Dr. Ari Prayitno, S.I.K., M.I.K., dan Kasat Lantas IPTU Bambang Hermiady.

Dalam poster tersebut tertulis tagline "Polisi Bersama Masyarakat" dengan latar belakang kegiatan razia kendaraan bermotor di malam hari.

Operasi Zebra Marano merupakan operasi rutin tahunan yang bertujuan untuk meningkatkan disiplin dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Sebelumnya, pada Operasi Patuh Marano 2026, Satlantas Polres Mamuju Tengah mencatat 13 pelanggaran tilang, 300 teguran, mengamankan 30 knalpot brong, dan menangani 9 kasus laka lantas.

Masyarakat diimbau untuk melengkapi surat-surat kendaraan, menggunakan helm SNI, tidak menggunakan knalpot brong, tidak melawan arus, dan tidak mengemudi dalam pengaruh alkohol.



Pelanggaran Turun, Tak Pakai Helm Masih Mendominasi di Operasi Patuh Marano 2026 Mamuju Tengah


*MAMUJU TENGAH, http://LIPUTANSULBAR.ID –* Jumlah pelanggaran lalu lintas selama Operasi Patuh Marano 2026 yang digelar Polres Mamuju Tengah mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya.

Meski demikian, pelanggaran masih didominasi pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm.

Kasat Lantas Polres Mamuju Tengah, IPTU Bambang Hermiadi Sundu, mengatakan selama 14 hari pelaksanaan operasi, pihaknya mencatat 13 pelanggaran yang ditindak tilang dan sekitar 300 pengendara diberikan teguran.

Pelanggaran lainnya yang menjadi perhatian yakni penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi atau knalpot brong serta kendaraan dengan muatan berlebih (overload).

"Dari hasil Operasi Patuh Marano 2026, selama 14 hari pelaksanaan, sebanyak 30 knalpot brong berhasil kami amankan," ujar IPTU Bambang, Selasa (11/11/2026).

Ia menjelaskan, tidak menggunakan helm masih menjadi pelanggaran terbanyak yang ditemukan di lapangan. Karena itu, pihaknya terus mengingatkan masyarakat agar disiplin dan mengutamakan keselamatan.

"Mayoritas pelanggaran masih didominasi pengendara yang tidak menggunakan helm. Kami mengimbau masyarakat agar selalu mematuhi aturan lalu lintas dan melengkapi perlengkapan keselamatan saat berkendara," katanya.

Terkait kecelakaan lalu lintas, IPTU Bambang menyebut selama operasi tercatat 9 kejadian.

"Total ada 9 lakalantas selama operasi, yakni laka tunggal 3 dan laka ganda 6 dengan total kerugian material sebesar Rp25.200.000," bebernya.

Melalui Operasi Patuh Marano 2026, Satlantas Polres Mamuju Tengah berharap kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat, sehingga dapat menekan angka pelanggaran maupun kecelakaan di wilayah Mamuju Tengah.

---

Di Bawah Komando Masni, KOHATI HMI Mateng Sukses Gelar LKK Tingkat Nasional 2026


*MAMUJU TENGAH, http://LIPUTANSULBAR.ID –* Korps HMI-Wati (KOHATI) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mamuju Tengah sukses melaksanakan Latihan Khusus Kohati (LKK) Tingkat Nasional yang dirangkaikan dengan Training Raya Senior Course Tahun 2026.

Keberhasilan pelaksanaan agenda nasional tersebut menjadi pencapaian penting bagi KOHATI HMI Cabang Mamuju Tengah dalam memperkuat eksistensi organisasi dan meningkatkan kualitas kader perempuan di Bumi Lalla Tassisara.

Kegiatan prestisius ini terlaksana di bawah kepemimpinan Ketua Umum KOHATI HMI Cabang Mamuju Tengah, Masni, bersama jajaran kepengurusan periode 2025–2026, yakni Sekretaris Umum Sri Rahmayuni dan Bendahara Umum Kharisma, serta seluruh pengurus yang telah berkolaborasi menyukseskan agenda perkaderan tersebut.

Ketua Umum KOHATI HMI Mateng, Masni, menegaskan bahwa pelaksanaan LKK Tingkat Nasional ini bukan sekadar keberhasilan seremonial organisasi.

"Pelaksanaan LKK ini bukan sekadar menyelenggarakan kegiatan formal, melainkan wujud komitmen KOHATI dalam membangun tradisi intelektual, memperkuat kualitas sumber daya kader, serta melahirkan perempuan yang memiliki kesadaran kritis, kapasitas kepemimpinan, dan kepekaan terhadap persoalan sosial," ujarnya.

Menurutnya, KOHATI harus mampu melampaui peran sebagai organisasi yang hanya menjalankan rutinitas struktural dan administratif.

"KOHATI harus menjadi ruang intelektual yang produktif, tempat lahirnya pemikiran kritis, gagasan progresif, serta gerakan yang berorientasi pada perubahan dan kemaslahatan masyarakat," tegas Masni.

Ia berharap KOHATI senantiasa menjadi wadah lahirnya inkubator gagasan, tempat kader perempuan ditempa untuk memiliki kapasitas intelektual yang kuat dan keberanian dalam menyampaikan pemikiran.

"Sebab, perempuan tidak cukup hanya diberikan ruang untuk hadir dan berpartisipasi, tetapi juga harus memiliki kapasitas untuk memimpin, menentukan arah perubahan, memproduksi pengetahuan, serta mengambil peran strategis dalam menjawab tantangan zaman," tambahnya.

Melalui momentum Training Raya Senior Course dan LKK 2026 ini, KOHATI HMI Cabang Mamuju Tengah berharap semangat perkaderan terus tumbuh dan berkelanjutan.

"Kualitas sebuah organisasi tidak hanya diukur dari seberapa banyak kegiatan yang berhasil dilaksanakan, tetapi juga dari sejauh mana organisasi mampu melahirkan kader yang berkualitas, memiliki daya pikir yang progresif, serta memberikan kontribusi nyata bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara," tutupnya.

KOHATI bukan sekadar ruang berhimpun, melainkan ruang bertumbuh, berpikir, dan melahirkan perubahan. Dari proses perkaderan, kita membangun intelektualitas; dari intelektualitas, kita melahirkan gagasan; dan dari gagasan, kita menghadirkan kebermanfaatan.

---

Didesak Mahasiswa, Kapolres Mateng Janji Tuntaskan Kasus Pengeroyokan Tasokko 2x24 Jam, Siap Mundur Jika Gagal



*MAMUJU TENGAH, http://LIPUTANSULBAR.ID –* Desakan keras Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Mamuju Tengah bersama Aliansi Pemuda Tasokko akhirnya mendapat jawaban langsung.

Dalam aksi demonstrasi di Mapolres Mamuju Tengah, Senin (2/11/2026), Kapolres Mamuju Tengah menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti kasus dugaan pengeroyokan di Batu Karampuang, Desa Tasokko, Kecamatan Karossa, paling lambat dalam waktu 2x24 jam.

Bahkan, di hadapan puluhan massa aksi, Kapolres menegaskan kesiapannya untuk turun dari jabatan apabila tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut.

Pernyataan tegas itu pun menjadi sorotan publik. Bagi massa aksi, ini bukan sekadar janji, melainkan tantangan bagi institusi Polri untuk membuktikan keseriusan dalam penegakan hukum.

*5 Tuntutan Massa Aksi*

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Fahrim, mengatakan ada lima tuntutan utama yang mereka sampaikan:

1. Mendesak Kapolres memberikan klarifikasi atas keterlambatan administrasi dan penanganan laporan.
2. Mendesak Kapolres segera menuntaskan perkara dan memberikan kepastian hukum.
3. Meminta transparansi penuh atas perkembangan penanganan kasus.
4. Mengusut dan memproses seluruh pihak yang terbukti terlibat sesuai ketentuan hukum.
5. Memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi korban.

"Persoalan ini harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Penanganan perkara harus profesional, transparan, dan tidak berlarut-larut agar korban mendapatkan keadilan dan kepastian hukum," tegas Fahrim di lokasi aksi.

Menurut Fahrim, komitmen 2x24 jam yang disampaikan Kapolres menjadi poin penting dan akan terus mereka kawal.

"Kami berharap komitmen yang telah disampaikan Kapolres tidak berhenti sebagai pernyataan semata, tetapi diwujudkan melalui langkah nyata. Kami akan terus mengawal sampai ada kepastian hukum dan keadilan bagi korban," pungkasnya.

Aksi berlangsung damai dan mendapat pengawalan ketat dari personel Polres Mamuju Tengah.

---


Dukcapil Mamuju Tengah Himbau Warga Segera Urus Identitas Kependudukan: Jangan Tunda, Urus Sekarang!


*MAMUJU TENGAH, http://LIPUTANSULBAR.ID –* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) mengimbau kepada seluruh masyarakat Mateng untuk segera mengurus dokumen identitas kependudukan.

Himbauan tersebut disampaikan melalui pamflet resmi yang memuat ajakan agar warga tidak menunda pengurusan dokumen penting yang menjadi kebutuhan dasar dalam berbagai urusan administrasi.

Adapun jenis identitas kependudukan yang dimaksud meliputi:

- Kartu Keluarga (KK)

- Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

- Kartu Identitas Anak (KIA)

- Akta Kelahiran

- Akta Kematian

- dan dokumen kependudukan lainnya.

Dalam pamflet tersebut dijelaskan bahwa pengurusan identitas kependudukan merupakan kebutuhan penting dalam berbagai urusan administrasi, sehingga masyarakat diminta untuk tidak menunda.

*Lokasi Pelayanan:*

Pelayanan pengurusan dokumen kependudukan dapat dilakukan langsung di Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Mamuju Tengah pada setiap hari kerja, dengan jadwal:

- *Senin – Kamis:* Pukul 07.30 – 16.00 WITA

- *Jumat (Khusus):* Pukul 07.30 – 16.30 WITA

Dengan tagline _“Tertib Administrasi, Mudah Urusan, Sejahtera Bersama”_, Dukcapil Mateng berharap kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan semakin meningkat.

> “Jangan Tunda Lagi! Urus Sekarang, untuk Kemudahan Masa Depan Anda,” tulis himbauan Dukcapil Mamuju Tengah.

---

Diduga Ada Pelansir BBM Pakai Motor Besar, Antrean di SPBU Karossa Mamuju Tengah Mengular


MAMUJU TENGAH, http://LIPUTANSULBAR.ID – Antrean panjang kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Sulawesi Barat, dikeluhkan warga. Antrean yang mengular hingga ke badan jalan tersebut disebut telah berlangsung cukup lama dan meresahkan pengguna jalan.

Pantauan di lapangan pada Jumat (16/10/2026) menunjukkan kendaraan roda dua maupun roda empat mengantre untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM). Para pengendara harus rela menunggu berjam-jam di bawah terik matahari.

Kondisi ini membuat warga mempertanyakan pola pengaturan antrean yang diterapkan oleh petugas SPBU.

“Saya antre sampai berjam-jam, Pak. Tidak konsisten cara petugas SPBU mengatur antrean. Bagaimana tidak kepanasan, kasihan kita yang mengantre,” keluh Hapsawati, salah seorang warga yang ditemui di lokasi, Jumat (16/10/2026).

Menurut Hapsawati, pengaturan antrean perlu segera dievaluasi karena terdapat pengendara yang baru tiba justru diduga bisa lebih dahulu melakukan pengisian BBM.

“Banyak yang baru datang tiba-tiba langsung mengisi,” sambungnya.

Selain persoalan pengaturan antrean, Hapsawati juga menyoroti aktivitas sejumlah pengendara sepeda motor berukuran besar yang diduga menjadi pelansir BBM. Aktivitas tersebut dinilai turut memperparah dan memperpanjang antrean kendaraan di SPBU Karossa.

“Ini juga salah satu penyebab antrean panjang, banyak pelansir menggunakan motor besar,” ujarnya.

Warga berharap pengelola SPBU Karossa segera mengevaluasi sistem pelayanan dan pengaturan antrean agar berjalan tertib, adil, serta tidak merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM untuk aktivitas harian.

Masyarakat juga berharap pihak terkait, baik Pertamina maupun aparat pengawasan, melakukan pengawasan terhadap dugaan aktivitas pelansir BBM guna memastikan penyaluran bahan bakar berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola SPBU Karossa terkait keluhan warga tersebut.

*Penulis: -

*Editor: http://LIPUTANSULBAR.ID*

--

Aktivitas Sabung Ayam di Mamuju Tengah Marak, Publik Soroti Respons Polres

MAMUJU TENGAH, http://LIPUTANSULBAR.ID – Aktivitas yang diduga praktik perjudian sabung ayam di sejumlah wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, kembali menuai sorotan publik.

Warga mempertanyakan sejauh mana langkah konkret yang telah dilakukan Polres Mamuju Tengah dalam menindaklanjuti informasi mengenai dugaan praktik perjudian yang disebut telah berlangsung di beberapa lokasi.

Sorotan publik semakin menguat setelah mencuat dugaan adanya hubungan atau kerja sama antara oknum aparat dengan pihak penyelenggara aktivitas sabung ayam. Meski demikian, dugaan tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya dan masih memerlukan klarifikasi serta pembuktian dari pihak berwenang.


Masyarakat berharap Polres Mamuju Tengah dapat memberikan penjelasan secara terbuka terkait penanganan dugaan aktivitas perjudian tersebut. Termasuk apakah pihak kepolisian telah menerima laporan resmi dan langkah apa yang telah dilakukan di lapangan.

Transparansi dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sekaligus meredam berkembangnya spekulasi liar di tengah publik.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Polres Mamuju Tengah terkait dugaan aktivitas sabung ayam maupun tudingan adanya keterlibatan oknum aparat.

Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak kepolisian dan pihak terkait lainnya demi keberimbangan informasi.

---

> "Jika dugaan pembiaran ini terus berlanjut tanpa penindakan tegas, masyarakat khawatir praktik perjudian sabung ayam akan semakin merajalela dan mencoreng komitmen Polri dalam pemberantasan penyakit masyarakat."

Pelarian Berakhir ! Pelaku Pembacokan Ditobadak Di Bekuk Polisi Usai 3 Hari Buron


MAMUJU TENGAH, http://LIPUTANSULBAR.ID —Pelarian A alias I (28), terduga pelaku penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis parang terhadap warga berinisial DJ di Dusun Manurung, Desa Tobadak, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, akhirnya berakhir.

Warga Desa Lumu, Kecamatan Budong-budong itu ditangkap personel Satreskrim Polres Mamuju Tengah di Desa Kombiling, Minggu pagi, 4 Oktober 2026, setelah tiga hari buron.

Kasat Reskrim Polres Mamuju Tengah, Iptu Muhammad Arifin, mengatakan terduga pelaku sempat sulit dilacak karena tidak membawa telepon seluler dan tidak mendatangi rumah keluarga maupun kerabat.

"Pelaku ini merasa menyesal dan takut, sehingga tidak pernah datang ke rumah keluarga ataupun kerabatnya. Dia juga tidak membawa alat komunikasi," kata Arifin, Selasa, 6 Oktober 2026.

Dari pemeriksaan sementara, polisi menduga penganiayaan tersebut dipicu persoalan pribadi. Korban dan terduga pelaku diketahui saling mengenal.

Untuk barang bukti, polisi masih melakukan pencarian parang yang diduga digunakan pelaku untuk menyerang korban.

"Menurut pelaku menggunakan jenis parang. Saat ini sementara kita tahap pencarian juga barang bukti," ujar Arifin.

Saat ini terduga pelaku telah diamankan di Mapolres Mamuju Tengah untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga masih menunggu kondisi korban membaik untuk dimintai keterangan resmi.

---

PT. WKSM dan Pemdes Bojo Bersinergi Cegah Karhutla di Mamuju Tengah


MAMUJU TENGAH, http://liputansulbar.id —PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri (WKSM) berkolaborasi dengan Pemerintah Desa (Pemdes) Bojo menggelar sosialisasi pencegahan dan bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Senin (21/9/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di Aula Kantor Desa Bojo, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat serta memperkuat koordinasi pencegahan dini potensi kebakaran di wilayah permukiman dan sekitar area perkebunan.

Sosialisasi tersebut dihadiri jajaran manajemen perusahaan, Camat Budong-budong, perangkat desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, serta puluhan warga setempat.

Perwakilan PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri, *Endrik Eko Purwanto*, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan serta menciptakan sinergi bersama warga sekitar.

"Pencegahan Karhutla bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan tugas bersama. Melalui sosialisasi ini, kami ingin mengedukasi masyarakat tentang bahaya pembukaan lahan dengan cara membakar. Kami berharap sinergi antara perusahaan dan warga Desa Bojo dapat terus terjalin erat untuk menjaga wilayah kita tetap aman dari bahaya kebakaran," ujar Endrik.

Sementara itu, Kepala Desa Bojo, Hasanuddin, S.Pd.I, memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif dan kepedulian PT WKSM terhadap keselamatan lingkungan di wilayahnya.

"Kami sangat menyambut baik langkah proaktif dari PT WKSM. Edukasi seperti ini sangat penting agar masyarakat memahami dampak buruk Karhutla, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, maupun lingkungan. Harapan kami, imbauan ini dipahami dan diterapkan oleh seluruh warga sehingga Desa Bojo bebas dari ancaman kebakaran hutan dan lahan," tutur Hasanuddin.

Melalui kegiatan ini, PT WKSM dan Pemdes Bojo sepakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan, membentuk komunikasi cepat jika ditemukan titik api, serta mengedukasi warga agar mengutamakan metode ramah lingkungan dalam mengelola lahan.

---

Nama Baik Institusi Polri Di Pertaruhkan, Oknum Polisi Diduga Menerima Kuasa dan Menjadi Bekingan Mafia Tanah

MAMUJU TENGAH – Pelapor dalam kasus dugaan penyerobotan lahan kelapa sawit yang menyeret nama seorang oknum anggota Polri, Aipda Kahar, meminta Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dan Divisi Propam Mabes Polri segera mengambil tindakan tegas dan profesional atas perkara tersebut.

Pelapor menegaskan bahwa dirinya memiliki dasar penguasaan lahan berupa surat kuasa dan selama beberapa bulan telah mengelola lahan tersebut. Namun, ketika kembali ke lokasi, ia mendapati lahan yang dimaksud diduga telah dikuasai dan dipanen oleh oknum polisi bersama kelompoknya.

"Saya hanya mencari keadilan. Tidak boleh ada warga yang haknya dirampas, apalagi jika yang diduga melakukan adalah aparat penegak hukum. Semua warga negara sama di mata hukum," tegas pelapor.

Menurutnya, dugaan penguasaan lahan tanpa hak tersebut harus diusut secara transparan agar tidak menimbulkan persepsi di tengah masyarakat bahwa ada pihak-pihak tertentu yang kebal hukum.

"Kalau benar ada anggota Polri yang terlibat dalam penggarapan dan penguasaan lahan tanpa hak, maka itu bukan hanya persoalan pribadi, tetapi telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Saya meminta Kapolda dan Propam turun tangan agar perkara ini terang-benderang," ujarnya.



Pelapor juga mengaku khawatir apabila perkara ini tidak ditangani secara serius karena dapat menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum, khususnya dalam kasus-kasus pertanahan yang selama ini kerap memicu konflik di masyarakat.

"Saya berharap tidak ada intimidasi terhadap pelapor maupun saksi-saksi. Negara harus hadir melindungi masyarakat kecil dan memastikan hukum ditegakkan tanpa memandang pangkat maupun jabatan," tambahnya.



Atas dasar itu, pelapor mendesak agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap oknum yang disebut dalam laporan, termasuk penelusuran terkait dugaan keterlibatan pihak-pihak lain dalam penguasaan lahan sawit tersebut.

"Saya tidak sedang melawan institusi Polri. Saya justru percaya bahwa masih banyak aparat yang menjunjung tinggi keadilan. Karena itu saya meminta institusi Polri membuktikan keberpihakannya kepada hukum dan kebenaran, bukan kepada oknum," tutup pelapor.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak terlapor belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.

Personel Polsek Topoyo Gelar Bakti Sosial Di Rumah-Rumah Ibadah - Sambut HUT Bhayangkara Ke-80

Mamuju Tengah - di dampingi kapolsek Topoyo pers polsek topoyo melaksanakan kegiatan bakti sosial membersihkan menggelar kegiatan Bakti Sosial dan Bakti Religi berupa kerja bakti membersihkan sejumlah tempat ibadah di wilayah hukum polsek topoyo diantaranya masjid,pura dan gereja, pada Jumat pagi (12/6/2026).
‎
‎iptu I made juliartono.SH.,MH menyampaikan bahwa aksi bersih-bersih tempat ibadah ini bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan wujud kehadiran dan kepedulian Polri di tengah-tengah masyarakat sehingga memper erat silaturahmi antara polri dan masyarakat

‎"Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap kebersihan tempat ibadah. Selain untuk memberikan kenyamanan bagi jemaah yang akan beribadah, momen ini juga menjadi sarana efektif untuk mempererat tali silaturahmi dan sinergitas antara Polri, pemerintah setempat, dan masyarakat dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-80, "
‎


‎​Aksi nyata dari jajaran Polsek Topoyo ini pun mendapat respons dan apresiasi positif dari tokoh agama dan warga setempat. Kehadiran personel yang turun langsung menggunakan peralatan kebersihan  dan membersihkan fasilitas publik dinilai memberikan contoh positif bagi kesadaran lingkungan.
‎
‎
‎Masyarakat khususnya wilayah hukum polsek topoyo agar senantiasa menjaga kebersihan disekitar pekarangan dan tempat ibadah demi menjamin kesehatan dan tidak lupa menjaga keamanan dan ketertiban bersama, IPTU I made juliartono.SH.,MH
‎
‎

Heboh Penemuan Buaya 2 Meter di Permukiman Warga, Bhabinkamtibmas Desa Topoyo Sigap Datangi Lokasi


Polres Mamuju Tengah – Warga Dusun Lomba Bou, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, dihebohkan dengan penemuan seekor buaya sepanjang kurang lebih 2 meter yang berada di depan salah satu rumah warga. Rabu (13/5/2026).

Mendapat laporan dari masyarakat, Bhabinkamtibmas Desa Topoyo, Briptu Alamsyah Alim, segera mendatangi lokasi guna memastikan situasi tetap aman dan membantu proses penanganan hewan liar tersebut.

Dengan dibantu warga sekitar, buaya tersebut berhasil diamankan tanpa menimbulkan korban jiwa maupun gangguan terhadap masyarakat sekitar. Setelah dilakukan penangkapan, buaya tersebut selanjutnya akan dibawa dan diserahkan kepada pihak Tagana Mamuju Tengah untuk diamankan dan ditangani lebih lanjut.
Briptu Alamsyah Alim mengimbau masyarakat agar tetap waspada, terutama bagi warga yang tinggal di sekitar aliran sungai maupun area rawa yang berpotensi menjadi habitat satwa liar.

“Kami mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan satwa liar yang dapat membahayakan keselamatan warga, serta tidak melakukan tindakan yang berisiko tanpa pendampingan petugas,” ujarnya.

Kehadiran Bhabinkamtibmas dalam penanganan kejadian tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat karena dinilai cepat tanggap dalam memberikan pelayanan dan menjaga keamanan warga.

Humas Polres Mamuju Tengah.

Kunjungan Tertutup Tanpa Pelibatan Mahasiswa, FORPMAT Pertanyakan Transparansi Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat


Mamuju Tengah - Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Mamuju Tengah (FORPMAT) menyampaikan kekecewaan dan sikap tegas terhadap kunjungan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat ke sejumlah perusahaan sawit di Kabupaten Mamuju Tengah yang dilakukan tanpa pelibatan mahasiswa maupun pihak-pihak yang sejak awal mengawal persoalan ini.


Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 4 Mei 2026 bersama DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, Dinas terkait, mahasiswa, dan pihak perusahaan, telah dibahas berbagai persoalan serius, di antaranya:

* Penetapan harga TBS yang tidak sesuai di lapangan
* Ketidakjelasan CSR perusahaan
* Persoalan HGU dan plasma 20%
* Dugaan pencemaran limbah dan kerusakan lingkungan


Dalam forum tersebut juga disampaikan rencana tindak lanjut berupa kunjungan ke perusahaan sawit sebagai bentuk pengawasan langsung terhadap kondisi di lapangan.

Namun pada pelaksanaannya, kunjungan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tersebut berlangsung tanpa sepengetahuan FORPMAT dan tanpa pelibatan mahasiswa sebagai pengawal aspirasi masyarakat. Bahkan, DPRD Kabupaten Mamuju Tengah juga tidak hadir dalam kunjungan tersebut.


Kader FORPMAT, Asrullah menilai kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi dan keseriusan pengawasan yang dilakukan.


“Kami sangat menyayangkan kunjungan ini dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan mahasiswa dan bahkan tanpa kehadiran DPRD. Padahal sejak awal persoalan ini dikawal bersama melalui RDP,” tegas Asrullah.


FORPMAT menilai mahasiswa memiliki peran penting sebagai agent of change dan social control dalam mengawal kepentingan masyarakat, khususnya petani sawit di Mamuju Tengah.


“Mahasiswa bukan hanya penonton dalam perjuangan rakyat. Kami hadir untuk memastikan pengawasan berjalan secara terbuka dan berpihak kepada masyarakat,” lanjutnya.


FORPMAT juga mempertanyakan hasil dan tujuan dari kunjungan tersebut apabila tidak dilakukan secara transparan dan tidak melibatkan unsur pengawasan publik.


“Kalau kunjungan dilakukan tanpa keterbukaan, lalu bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa persoalan harga sawit, CSR, HGU, dan limbah benar-benar diawasi secara serius?” ujar Asrullah.


Lebih lanjut, FORPMAT menegaskan akan terus mengawal persoalan sawit di Mamuju Tengah karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama petani kecil dan petani swadaya.


Menurut FORPMAT, persoalan sawit di daerah tidak hanya menyangkut harga TBS, tetapi juga:

* Keadilan ekonomi bagi petani
* Transparansi CSR perusahaan
* Kejelasan HGU dan plasma masyarakat
* Kerusakan jalan akibat aktivitas perusahaan
* Dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik


FORPMAT mengingatkan seluruh pihak agar tidak menjadikan pengawasan hanya sebagai formalitas administratif semata.


“Masyarakat membutuhkan keberpihakan yang nyata, bukan sekadar rapat dan kunjungan tertutup. Jangan sampai rakyat hanya dijadikan penonton di tanahnya sendiri,” tutup Asrullah.


FORUM PEMUDA PELAJAR MAHASISWA MAMUJU TENGAH (FORPMAT)

Perusahaan Tidak Taat Harga Penetapan - FORPMAT Desak Penegakan Harga Sawit di Mamuju Tengah


Mamuju Tengah - Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Mamuju Tengah (FORPMAT) bersama elemen masyarakat dan petani sawit menggelar aksi penyampaian aspirasi sebagai bentuk protes terhadap ketimpangan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang dinilai merugikan petani,

Aksi yang berlangsung pada Kamis (30/4) tersebut dipusatkan di Tugu Benteng Kayu Mangngiwan, DPRD Mamuju Tengah, dan Kantor Bupati Mamuju Tengah. Kegiatan dilakukan secara terbuka dan damai melalui orasi, pembagian selebaran, serta penyampaian tuntutan langsung kepada pihak pemerintah daerah dan DPRD.

FORPMAT menilai bahwa penetapan harga TBS sebesar Rp3.370/kg oleh pemerintah belum berjalan efektif di lapangan. Petani, khususnya non-mitra, masih menerima harga di bawah ketentuan tanpa transparansi potongan yang jelas, serta berada dalam posisi tawar yang lemah terhadap pengepul dan perusahaan.

Ketua FORPMAT, Muh Idsal Ramadhani, menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa terus dibiarkan karena berdampak langsung pada kehidupan petani.

> “Kami melihat ada ketimpangan yang sangat jelas antara kebijakan dan realitas di lapangan. Harga sudah ditetapkan pemerintah, tetapi tidak dijalankan. Petani dipaksa menerima harga rendah tanpa kejelasan potongan. Ini bentuk ketidakadilan yang harus segera dihentikan,” tegas Muh Idsal Ramadhani.

Ia juga menambahkan bahwa lemahnya pengawasan menjadi salah satu faktor utama tidak berjalannya kebijakan tersebut.

> “Negara tidak boleh kalah oleh praktik di lapangan. Pemerintah daerah dan DPRD harus hadir secara nyata, bukan hanya menetapkan aturan tanpa pengawasan. Jika ini terus dibiarkan, maka yang dikorbankan adalah kesejahteraan petani,” lanjutnya.

Dalam aksi tersebut, FORPMAT menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain:

1. Penegakan harga TBS sesuai ketetapan pemerintah di seluruh perusahaan.
2. Pembukaan ruang dialog antara DPRD, perusahaan, dan petani.
3. Pembentukan tim pengawasan khusus di lapangan.
4. Penetapan batas potongan yang wajar bagi petani non-mitra.
5. Transparansi pengelolaan CSR perusahaan.
6. Kejelasan status HGU perusahaan.

FORPMAT menegaskan bahwa perjuangan ini bukan semata persoalan harga, melainkan menyangkut keadilan ekonomi, kepastian hukum, dan keberlangsungan hidup petani di daerah.

Aksi ditutup dengan penyerahan tuntutan kepada perwakilan DPRD dan pemerintah daerah, Dan DPRD Berjanji akan membuka ruang dialog dengan menghadirkan pihak perusahaan dan melibatkan kader FORPMAT dalam waktu dekat.

PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri Serahkan Bantuan Peralatan Sekolah di Tiga SD Desa Bojo


Mamuju Tengah — PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri (WKSM) kembali melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan menyalurkan bantuan berupa 60 paket peralatan sekolah kepada siswa di Desa Bojo, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, pada Senin (13/04/2026).

Bantuan tersebut disalurkan langsung ke tiga sekolah dasar, yakni SD Tanah Merah, SD Bojo, dan SD Sumber Alo. Proses penyerahan dilakukan secara langsung di masing-masing sekolah, sehingga para siswa dapat menerima bantuan secara simbolis di lingkungan sekolah mereka.

Adapun paket bantuan yang diberikan meliputi tas sekolah, buku tulis, alat tulis, serta perlengkapan belajar lainnya. Penyaluran ini disambut antusias oleh para siswa, guru, serta masyarakat setempat yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Kepala Desa Bojo, Hasanuddin, dalam keterangannya menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada pihak perusahaan atas kepeduliannya terhadap dunia pendidikan di wilayahnya.

“Kami sangat mengapresiasi langkah PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri yang telah memberikan bantuan langsung ke sekolah-sekolah di desa kami. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi anak-anak, terutama dalam menunjang kebutuhan belajar mereka. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut,” ujarnya.

Sementara itu, Endrik Eko Purwanto selaku Manager PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah sekitar operasional perusahaan.
“Kami sengaja menyerahkan bantuan ini langsung ke masing-masing sekolah agar tepat sasaran dan dapat dirasakan langsung oleh para siswa. Harapan kami, bantuan ini dapat memotivasi anak-anak untuk lebih giat belajar dan meraih cita-cita mereka,” ungkapnya.

Melalui program CSR ini, PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung sektor pendidikan di Desa Bojo dan wilayah sekitarnya.

Sunatan Massal dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk 107 Anak Sukses Digelar di Karossa

‎
‎
‎mamuju Tengah - Kegiatan sunatan massal dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi 107 anak sukses dilaksanakan melalui kolaborasi berbagai pihak di Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, sabtu, (28/03/2026) sejak pagi hingga menjelang magrib.
‎
‎
‎Kegiatan sosial berupa sunatan massal dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk 107 anak, di Kantor Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah.
‎
‎
‎Diselenggarakan oleh kolaborasi PC TIDAR Mamuju Tengah, Pemerintah Daerah Mamuju Tengah, BSMI Mamuju, dan BEM Universitas Wallacea.
‎
‎
‎Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat serta membantu keluarga yang memiliki keterbatasan akses layanan kesehatan.
‎
‎
‎Dilaksanakan melalui sinergi antara organisasi kepemudaan, mahasiswa, tenaga medis, dan dukungan pemerintah daerah.
‎
‎
‎Wakil Bupati Mamuju Tengah, Dr. H. Askary, S.Sos., M.Si
‎Menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah nyata yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.
‎
‎“Kegiatan ini sangat baik dan berdampak langsung bagi masyarakat Mamuju Tengah. Kami juga menghimbau kepada masyarakat, apabila ada yang sakit dan BPJS-nya tidak aktif, segera melapor ke dusun dan desa agar diteruskan ke pemerintah daerah untuk diproses. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak kesehatan masyarakat.”
‎
‎Beliau juga memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh panitia dan tim pelaksana atas terselenggaranya kegiatan sosial yang penuh nilai kemanusiaan ini.
‎
‎
‎Anggota DPRD Dapil Karossa sekaligus Ketua PC TIDAR Mamuju Tengah, Nuriman, SP.,S.H
‎
‎“Kami merasa bangga dan terharu atas terlaksananya kegiatan ini. Kesehatan adalah hak semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang tua, bahkan hingga ke pelosok desa. TIDAR hadir bukan sekadar organisasi, tetapi sebagai gerakan nyata yang selalu berada di tengah masyarakat, mendengar, dan memberikan solusi.”
‎
‎Beliau juga menegaskan bahwa komitmen TIDAR adalah terus menjadi garda terdepan dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan.
‎
‎
‎BSMI Mamuju – Dr. Ns. Edi Purnomo, S.Kep., M.Kes., M.Kep
‎
‎ “Relawan BSMI hadir bukan untuk mencari bayaran, tetapi untuk menjemput keberkahan dan nilai kemanusiaan. Pengabdian ini adalah panggilan hati. Kami percaya, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama.
‎
‎
‎Presiden Mahasiswa Universitas Wallacea (Ketua BEM), Asrullah, SH
‎
‎“Mahasiswa tidak hanya belajar di dalam ruangan, tetapi juga harus hadir di tengah masyarakat. Pendampingan dan adaptasi bersama masyarakat adalah bagian penting dari proses pembelajaran. Karena pada akhirnya, setelah dari bangku kuliah, kita akan kembali mengabdi untuk masyarakat.”
‎
‎Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak:
‎
‎“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Mamuju Tengah, Dinas Kesehatan, Camat Karossa, Puskesmas Durikumba, serta PC TIDAR dan BSMI Kabupaten Mamuju. TIDAR menjadi motor penggerak di lapangan, mulai dari perencanaan hingga eksekusi kegiatan. Tanpa TIDAR, kegiatan ini tidak akan terlaksana. Begitu pula relawan BSMI yang hadir sebagai tim medis tanpa mengharapkan imbalan, menempuh perjalanan jauh demi pengabdian. Kegiatan ini menjangkau 11 desa di Kecamatan Karossa.”
‎
‎
‎Penegasan Tambahan dari Nuriman, SP., S.H
‎
‎Kegiatan ini bukan sekadar aksi sosial, tetapi bukti bahwa kolaborasi mampu melahirkan perubahan nyata. Kami di DPRD dan TIDAR akan terus mendorong program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Harapan kami, tidak ada lagi masyarakat yang merasa jauh dari pelayanan kesehatan. Kita ingin memastikan bahwa kehadiran negara benar-benar dirasakan hingga ke pelosok.
‎
‎
‎Kegiatan ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah, organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan tenaga medis mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Semangat gotong royong dan kepedulian sosial menjadi fondasi utama dalam membangun Mamuju Tengah yang lebih sehat dan sejahtera.

Pelaku Kejahatan terhadap Kurir Perempuan Berhasil Diringkus : Ketua MUI Mamuju Tengah Apresiasi Kinerja Polisi

Polres Mamuju Tengah – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mamuju Tengah Muhammad Anwar Hasan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Kapolres Mamuju Tengah, AKBP Hengky Kristanto Abadi, S.H., S.I.K., beserta seluruh jajaran atas tindakan cepat dan tepat dalam mengungkap serta meringkus pelaku kasus pemerkosaan dan penganiayaan terhadap seorang kurir perempuan di wilayah Mamuju Tengah.

Ketua MUI menegaskan bahwa tindakan keji tersebut sangat tidak manusiawi dan sangat dikecam keras, terlebih lagi terjadi di bulan suci Ramadhan yang seharusnya menjadi momentum meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan moral.

“Kami sangat mengapresiasi langkah cepat dan sigap yang dilakukan oleh Polres Mamuju Tengah dalam menangani kasus ini. Ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat,” ungkap Ketua MUI.

Lebih lanjut, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang kondusif, khususnya di bulan Ramadhan, serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar guna mencegah terjadinya tindak kejahatan.

Kapolres Mamuju Tengah AKBP Hengky Kristanto Abadi, S.H., S.I.K., melalui jajarannya menyampaikan komitmen bahwa pihak kepolisian akan terus bekerja secara profesional dan tegas dalam menindak segala bentuk tindak kriminal, khususnya yang meresahkan masyarakat.

Dengan keberhasilan ini, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan serta menjadi peringatan bagi siapa pun agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, terlebih yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan kesucian bulan Ramadhan.

Humas Polres Mamuju Tengah

Upah nakes tidak sesuai yang tanda tangani dalam perjan kerja,PPPK paru waktu menjerit



MATENG – Beredar postingan di Facebook salah satu PPPK paruh waktu yang berdinas di puskemas Topoyo mengeluh akibat ketidak jelasan pembayaran upah atau gaji yang dinilai tidak sesuai dengan perjanjian kerja paruh waktu.Kamis 27 Maret 2026.

Keluhan PPPK paruh waktu ini menjadi perhatian warganet dikarnakan jumlah yang ada di perjanjian kerja ( PK ) tidak sesuai dengan jumlah upah atau gaji yang diterimanya.

Di ketahui perjanjian kerja dengan upah atau gaji Rp400.000 rb rupiah selama satu bulan justru harus dipotong lagi tanpa alasan yang jelas, harusx jika Rp400.000 rb rupiah persatu bulan berarti jika dua bulan maka yg kami terima harusnya Rp800.000 rb rupiah

Tetapi justru sebalikx mereka hanya menerima Rp500.000 rb rupiah selama dua bulan bekerja padahal November sudah tidak dibayarkan tetapi Mengapa harus sampai terpotong lagi, terlebih lagi di Mateng ada 11 Puskesmas.

Di konfirmasi ke pemilik akun Facebook, Mr mengatakan” Betul pak kami sudah pertanyakan tetapi slalu dilempar ke sana kesitu, dan kesini jadi kami bingung mau kemana harus mempertanyakan.

Klau memang daerah tidak mampu, kami terima jika daerah mampunya 250/bulan tetapi harusx sesuai dengan apa yang ada di perjanjian Kerja, jangan juga kami dua bulan bekerja tetapi kami terima hanya Rp500.000 rb rupiah.” Ungkap Mr

Padahal SK saya mulai dari November tetapi November dan Desember tidak dibayarkan namun kenapa lagi kasian harus di potong upah kami tanpa kejelasan, dan mirisx hanya Nakes yang seperti ini.

Saya hanya meminta untuk di sampaikan ke semua Nakes dan juga jangan ada yang di beda bedakan klau daerah tidak mampu harusx PW sama rata jngn cuma kami yg di puskesmas (PKM) dipotong tetapi paru waktu (PW) di Dinkes tidak dipotong sama sekali, jadi kami merasa kurang adil klau seperti itu.” Ucap Mr seorang Nakes 

Di konfirmasi via whatsap Kadinkes mateng sampai saat ini belum memberi respon,terkait polemik ini.