IKLAN ANDA
Layanan Pallawa Media.
Redaksi Liputan Sulbar.
Redaksi Liputan Sulbar.
Redaksi Liputan Sulbar.
Karena itu, BPH Migas,Polri,TNI serta pemerintah daerah mengintensifkan pengawasan penyaluran BBM subsidi supaya tidak ada lagi alat berat pertambangan yang menggunakan solar subsidi,
Masbur mengatakan, salah satu pengawasan yang harus dilakukan ialah dengan melakukan pengawasan secara rutin ke lapangan seperti salah satunya pertambangan batu yang ada di desa salu Manurung, kecamatan budong- budong, Mamuju Tengah, yang di duga kuat menggukan solar subsidi dan bukan hanya itu masih banyak tambang yang lain wilayah Mamuju Tengah baik tambang batuan maupun pasir di sekitaran sungai Topoyo , tandasnya
"Rutin di sini bukan berarti terjadwal kemudian di sampaikan sampaikan jadwalnya kapan dan ke mana, tidak seperti itu. Jadi, harusnya turun secara aktif kira-kira di mana yang harus di cek ke lapangan," jelasnya.
Masih masbur mengingat Dalam mengawasi penyaluran solar bersubsidi, BPH Migas akan melibatkan aparat penegak hukum, saat ini instansinya telah memiliki perjanjian kerja sama (PKS) dengan Polri, TNI, serta pemerintah daerah,
Kami berharap skema subsidi yang lebih tepat sasaran dapat mendorong efisiensi anggaran sekaligus menjamin bantuan negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan, tutup Masbur
Permintaan masyarakat untuk di lakukan pengukuran ulang tersebut bukan tanpa alasan, masyarakat yang seharusnya Mendapatkan lahan usaha dan lahan pekarangan dengan status hak milik,
Namun Di Mamuju Tengah masyarakat yang seharusnya mengelola lahan transmigrasi di wilayah tersebut mulai geram karena sudah bertahun-tahun lokasi sertifikat transmigrasi yang seharusnya menjadi lahan usaha dengan status hak milik itu banyak yang tidak bisa mereka kelola karena dalam penguasaan orang lain
Salah satu masyarakat transmigrasi kepada laman media ini Kurnia (53 tahun) yang sekaligus pemilik sertifikat transmigrasi atas nama suaminya mengatakan kami berharap pemerintah dan instansi terkait (BPN Mamuju Tengah ) melakukan pengukuran terhadap lokasi transmigrasi yang sampai hari ini kami masih pegang sertifikatnya namun tidak di ketahui letak lokasinya , ucapnya
Dia juga menambahkan persolan ini sudah lama terjadi sudah pernah dulu disampaikan, Kepada Pemerintah desa agar segera diselesaikan secara damai namun belum juga membuahkan hasil seakan hukum itu hanya milik mereka yang punya uang, tajam kebawah,tumpul keatas " Jelasnya
Kami berharap adanya tindakan tegas yang di lakukan pihak berwenang untuk mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milik/hak kami sebagai masyarakat transmigrasi di wilayah, harapnya
Persolan ini tentu menjadi ujian bagi kepemimpinan pemerintahan saat ini baik itu ditingkat desa maupun tingkat kabupaten, kami menanti langkah tegas dari para pemangku kebijakan, tutup Kurnia
Salah satu unsur berita yang berhubungan dengan analisis sentimen adalah netralitas. McQuail (1992) mengatakan bahwa presentasi netral berarti sebuah berita harus netral, dan tidak berpihak pada salah satu aktor, sebab berita bukan merupakan opini yang mengizinkan reporter untuk berpihak ataupun tidak berihak. Netralitas berkaitan dengan penyajian yang non-evaluatif dan non-sensasional, sehingga media massa tetap harus menyajikan berita-berita yang netral termasuk berita yang tidak mengandung kata-kata ujaran kebencian terhadap pihak-pihak tertentu.
