Liputan Sulbar

IKLAN ANDA

Pallawa Media

Layanan Pallawa Media.

Papan Iklan

Redaksi Liputan Sulbar.

Pasang Iklan

Redaksi Liputan Sulbar.

Pasang Iklan Disini

Redaksi Liputan Sulbar.

Tampilkan postingan dengan label Mamuju Tengah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Mamuju Tengah. Tampilkan semua postingan

Dua Pekan Pelaku Pengeroyokan Perempuan Penjaga Portal Rumah Sakit Mamuju Tengah Masih Bebas ‎

‎Mamuju Tengah - penegakan hukum di Mapolres Mamuju Tengah kembali di pertanyakan pasca viral nya kasus pengeroyokan yang menimpa seorang perempuan penjaga Portal rumah sakit di Mamuju Tengah pada 27 Januari 2026 lalu , hingga kini pelaku masih belum di amankan


‎Sahdan Husain mengatakan bahwa sampai saat ini 2 pekan polres Mamuju Tengah belum mengamankan pelaku penganiayaan perempuan penjaga Portal rumah sakit Mamuju Tengah, jelas sahdan kepada awak media pada Sabtu  (14/02/2026)


‎menurutnya jelas kasus penganiayaan ini bukanlah tindak pidana ringan (tipiring) kerena pengeroyokan dan korbannya seorang perempuan , tegas Sahdan



‎kami dari keluarga besar desa kambunong menyayangkan lambannya penanganan perkara pada satuan reserse kriminal polres Mamuju Tengah terkhusus pada kasus ini, tambahnya



‎sahdan menambah bahwa tidak menutup kemungkinan kami akan kembali melakukan aksi jilid II  dengan jumlah massa yang jauh lebih besar dari sebelumnya jika hal ini tidak di proses secara serius atau tidak segera di lakukan penahanan terhadap pelaku, Sahdan Husain


‎diakhir wawancara Sahdan Husain juga meminta kepada Kapolri dan jajaran untuk mencopot Kapolres Mamuju Tengah karena di anggap tidak mampu menyelesaikan persoalan di Mamuju tengah

Ketegasan Penegakan Hukum di Polres Mamuju Tengah Kembali Di Uji "Mohon Praktisi Hukum Melirik Ke Mamuju Tengah"


‎mamuju tengah - maraknya kasus pencurian buah kelapa sawit yang kerap terjadi di wilayah hukum polres Mamuju Tengah mengundang perhatian public, kali ini kasus dugaan pencurian buah kelapa sawit kembali di laporkan oleh pihak perusahaan pt. wahana karya sejahtera mandiri ( WKSM ) pada Rabu ( 11/02/2026 )
‎Kelompok tani bersama pihak perusahaan melaporkan kasus dugaan pencurian buah kelapa sawit dengan Nomor : LP/B/6/I/2026/SPKT/ polres Mamuju Tengah / Polda Sulawesi Barat 
‎Adi salah satu ketua kelompok tani mitra PT. WKSM mengatakan kami telah melaporkan dugaan pencurian buah kelapa sawit ke SPKT polres Mamuju Tengah yang di lakukan sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab, ujarnya 
‎Ketegasan hukum atas dugaan pencurian buah kelapa sawit dari pihak polres Mamuju Tengah tentu yang kami nantikan sebab saat ini kami tidak hanya sekedar melaporkan tapi juga membawa barang bukti yang di duga hasil curian ke polres Mamuju Tengah , tegas Adi 
‎"Semoga keadilan dibumi lallatassisara masih berlaku, yg salah harus dihukum, apalagi pencuri sekarang barang bukti sudah ada dipolres Mateng berupa satu mobil sawit tetapi entah kenapa pelakunya belum ditangkap, mohon praktisi hukum melirik ke Mamuju Tengah , 🙏🇮🇩🇮🇩" di kutip dari salah satu  postingan grup Whatsap 
‎adi selaku ketua kelompok tani mitra PT. WKSM berharap polres Mamuju Tengah tegas dan segera menindak pelaku pencurian agar tidak terjadi hal-hal serupa di kemudian hari, tutup adi ketua kelompok sipatuo

LSM MASAGENA Desak Polres Mateng Tindak Dan Adili Pelaku Pengeroyokan Penjaga Portal Parkir di RSUD Mamuju Tengah


‎Mamuju Tengah, Sulawesi Barat — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) MASAGENA mengecam keras tindakan kekerasan yang menimpa seorang wanita berinisial HR (29), penjaga portal parkir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamuju Tengah, yang diduga dikeroyok oleh enam orang keluarga pasien. Peristiwa ini terjadi di lingkungan rumah sakit dan telah dilaporkan korban kepada pihak kepolisian.

‎Ketua LSM MASAGENA, Sahdan Husain, dalam pernyataannya menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian tersebut. “Kami sangat mengecam tindakan kekerasan terhadap siapapun, apalagi terhadap pekerja yang tengah menjalankan tugasnya memberikan pelayanan publik. Kekerasan semacam ini tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apapun dan menunjukkan rendahnya rasa kemanusiaan serta penghormatan terhadap hukum,” ujar Sahdan.

‎Lebih lanjut, Sahdan menekankan bahwa kejadian itu mencerminkan kegagalan kita semua — baik secara sosial maupun penegakan hukum — untuk melindungi warga dari perilaku barbar yang merusak rasa aman di ruang publik. “Tindakan anarkis seperti pengeroyokan bukan hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga mencederai prinsip keadilan dan martabat manusia,” tambahnya.

‎LSM MASAGENA mendesak aparat penegak hukum untuk:

‎1. Menindak tegas dan adil pelaku pengeroyokan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu.

‎2. Melakukan proses hukum terbuka dan transparan, agar masyarakat mendapatkan kejelasan serta keyakinan bahwa hukum benar-benar ditegakkan.

‎3. Memberikan perlindungan hukum kepada korban serta memastikan proses pemulihan psikologis dan medisnya berjalan dengan baik.

‎“Sikap tegas aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini akan menjadi cerminan komitmen negara dalam melindungi masyarakat dari segala bentuk kekerasan. Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama menolak segala bentuk kekerasan dan anarkisme di ruang publik,” tutup Sahdan Husain.

RDP Kedua Tapal Batas Desa Digelar, Pemerintah Targetkan Rampung Paling Lambat 2027


Mamuju Tengah — Rapat Dengar Pendapat (RDP) kedua terkait tapal batas desa kembali digelar oleh DPRD Kabupaten Mamuju Tengah. 
RDP tersebut berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, dengan Komisi I DPRD melakukan kesepakatan bersama lembaga LPMI, perangkat daerah, serta pihak-pihak terkait, pada Kamis, 30 Januari 2026, mulai pukul 10.00 WITA hingga selesai.

RDP ini digelar sebagai tindak lanjut dari RDP pertama.
Dalam forum tersebut, Asrullah selaku Pemangku LPMI secara tegas mempertanyakan progres penyelesaian tapal batas desa,  kepastian waktu rampungnya pelaksanaan kegiatan, 
dan mengingat pentingnya kepastian hukum serta administrasi wilayah bagi masyarakat Mamuju Tengah.

Menanggapi hal tersebut, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyampaikan bahwa secara teknis, pelaksanaan penetapan dan penegasan batas telah dilakukan oleh Topografi Daerah Militer (TOPDAM) XIV Hasanuddin, Makassar.
Saat ini, Pemerintah Daerah telah mengajukan proses verifikasi data faktual ke Badan Informasi Geospasial (BIG).
Kemudian perlu diketahui bersama bahwa proses verifikasi data yang sama pihak BIG juga melakukan di hampir seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota saat ini. 
Sehingga hal ini membutuhkan waktu dan perhatian yang cukup serius, dan setelah proses verifikasi data administrasi dan faktual tersebut mendapatkan persetujuan teknis dari BIG, sebagai bahan rekomendasi untuk pengajuan produk hukum daerah terkait batas desa di Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI).

Dalam kesempatan yang sama, Asrullah menegaskan pentingnya pendampingan, pengawasan, dan transparansi dari seluruh pihak terkait, agar program tapal batas desa tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ia berharap program tersebut segera dituntaskan demi kepastian hukum wilayah dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Sebagai hasil RDP, seluruh pihak yang hadir sepakat bahwa penyelesaian tapal batas desa ditargetkan berakhir paling cepat pada akhir tahun 2026, dengan komitmen penuh dari pemerintah daerah dan pihak terkait untuk menyelesaikan seluruh proses paling lambat tahun 2027.

RDP tersebut juga menegaskan pentingnya pengawasan bersama, baik oleh pemerintah, DPRD, maupun masyarakat sipil, agar ke depan setiap program pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah dapat berjalan lebih baik, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Komisioner KPU Mamuju Tengah Hadiri Proses Pemeriksaan dan Putusan di DKPP Provinsi Sulbar



Mamuju tengah - Komisioner KPU Kabupaten Mamuju Tengah yang menjadi pihak teradu dalam laporan dugaan pelanggaran etik tetap menunjukkan sikap kooperatif dengan mengikuti seluruh tahapan proses pemeriksaan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Provinsi Sulawesi Barat. Kehadiran para komisioner tersebut menegaskan komitmen mereka terhadap transparansi dan tanggung jawab moral sebagai penyelenggara pemilu.

Proses pemeriksaan berlangsung sesuai dengan ketentuan DKPP, di mana para pihak diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan. Sikap terbuka dari Komisioner KPU Mamuju Tengah ini menjadi bentuk penghormatan terhadap mekanisme hukum dan etika yang berlaku dalam penyelenggaraan pemilu.

Diharapkan melalui proses ini, DKPP dapat memberikan putusan yang objektif dan adil sehingga kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu di Mamuju Tengah dapat terus terjaga.

Premanisme Kembali Berulah Di Mamuju Tengah Kali Ini Bocah SD Babak Belur Jadi Korbannya


Mateng-Bocah SD di Desa Kambunong, Kecamatan Karissa, Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) jadi korban aksi penganiayaan oleh oknum preman kampung. Korban Al Dafil Rahmat (12) dipukuli oleh pelaku preman kampung MFR (19) hingga Babak belur wajah korban memar mata sebelah kiri korban bengkak hingga sulit melihat. 

"Anak saya yang jadi korban pemukulan oleh preman kampung kini kondisinya masih kesakitan. Korban sudah kami bawa berobat ke Puskesmas terdekat dan sekalian sudah divisum," ungkap orang tua korban, Arnikawati, dalam keterangan tertulisnya yang disampaikan kepada media ini, Kamis (11/9/2025). 

Kronologis pemukulan, korban pergi  bermain sekitar jam 1630 wita, Selasa (9/9/2025) sambil mendengar musik didepan rumah pelaku. Korban memanggil pelaku, liatka joget "Mahfir".

Pelaku pikir korban mengejek pelaku. Pelaku akhirnya mendatangi korban di dekat tempat bermain korban dengan mengendarai motor. 

Sekitar 200 meter dari rumah pelaku, korban langsung dihadang oleh pelaku dan langsung mencekik korban. Selanjutnya pelaku memukuli wajah korban hingga hidungnya mengeluarkan darah. Mata korban juga memar hingga bengkak dan sulit untuk melihat. 

Setelah korban dihajar habis habisan dengan bogem mentah rekan korban akhirnya mengantar korban pulang kerumahnya. Selanjutnya korban di evakuasi ke Puskesmas terdekat oleh orang tuanya. 

"Sebagai orang tua saya sudah melaporkan aksi penganiayaan terhadap anak saya di Polres Mateng. Pelaku kini sudah ditahan oleh polisi," ujar orang tua korban. 

Kondisi korban saat masih trauma dan mata sebelah kiri korban yang sempat dipukuli pleh pelaku kini masih bengkak dan memar. Korban kini masih takut keluar rumah karena takut dipukuli lagi oleh pelaku. 

Kapolsek Karossa Iptu Pantri, yang dihubungi wartawanedia ini mengatakan korban melapor di Polres Mateng. 

"Di Polsek Karossa tidak ada laporan kemungkinan korban melapor di Polres Mateng," kata Pantri melalui pesan singkat WhatsApp.

PWNA Sulbar Raih Penghargaan “Paling Responsif” Se-Indonesia di Tanwir II Nasyiatul Aisyiah

Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah (PWNA) Sulawesi Barat meraih penghargaan sebagai Pimpinan Wilayah "Paling Responsif" Se-Indonesia dalam gelaran Tanwir II Nasyiatul Aisyiyah periode 2022–2026 yang dilaksanakan pada 4–6 September 2025 di Kota Serang, Provinsi Banten.

Penghargaan ini bukan sekadar seremoni simbolis, melainkan bentuk nyata dedikasi, kepedulian, dan kecepatan Nasyiatul Aisyiah Sulawesi Barat dalam merespons kebutuhan umat dan masyarakat.

Tanwir II sendiri merupakan forum permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar, yang menjadi ruang strategis untuk mengevaluasi perjalanan organisasi, merumuskan arah gerak ke depan, serta memperkuat sinergi antarpimpinan wilayah se-Indonesia. Kegiatan ini menghadirkan Narasumber dan Pemateri dalam beberapa Materi dan Workshop dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Kementrian, Tokoh Politik Perempuan, dengan peserta pimpinan wilayah Nasyiatul Aisyiah Se-Indonesia

PWNA Sulbar sendiri menghadirkan pengurusnya dalam forum ini, yaitu Ketua PWNA Sulbar Rhena J. Tapion, Sekretaris PENA SUlbar Mirna Yunita, serta Bendahara PDNA Pasangkayu Fidiah Inggar.

Adapun Program-program unggulan yang turut dipaparkan dalam pembukaan Tanwir II Nasyiatul Aisyiah di antaranya adalah:
1. Taman Asuh Anak Nasyiatul Aisyiyah (TASNA)
2. Green Nasyiah
3. Gerakan 1000 Pashmina
4. Panduan SINISA dan SIRINA
5. SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
6. SOP Kerja Sama dan Panduan Protokoler
7. Panduan BUANA
8. Buku Transformasi Ekonomi Digital
9. Jurnal Keluarga Muda Tangguh

Responsivitas dalam konteks gerakan perempuan muda seperti Nasyiatul Aisyiyah adalah wujud dari ketangguhan, kepekaan sosial, dan komitmen untuk hadir secara aktif di tengah berbagai tantangan masyarakat. PWNA Sulbar telah membuktikan bahwa kepemimpinan perempuan tidak hanya mampu mendengar, tetapi juga bergerak cepat, tepat, dan berdampak.

"Penghargaan yang diterima PWNA Sulbar merupakan hasil dari kerja kolektif yang solid di semua tingkatan Nasyiatul Aisyiah di Sulawesi Barat. Bukan hanya di Wilayah, tetapi di Pimpinan Daerah mulai dari Pasangkayu, Mamuju Tengah, Mamuju, Majene dan Polewali Mandar yang terus bersinergi dengan kami di Pimpinan Wilayah" pungkas Mirna sebagai Sekretaris PWNA Sulbar.

"Kepada seluruh Yunda Nasyiatul Aisyiah di Sulawesi Barat, semoga capaian ini menjadi sumber semangat baru untuk kita terus berkarya, mengabdi, dan menebar manfaat. Terima kasih untuk semua stake holder dan mitra NA di Sulawesi Barat dalam
Mendukung setiap langkah kami. Mari jaga solidaritas, perkuat kolaborasi, dan lanjutkan langkah progresif menuju gerakan perempuan muda yang lebih tangguh dan berdaya" Tutup Rhena J Tapion sebagai Ketua PWNA Sulbar

PB HMI Sebut Tambang Batuan Salu Manurung Menggunakan Solar Subsidi Pada Alat Berat - Mamuju Tengah

‎Mamuju Tengah - pengurus besar (PB) HMI Masbur mengakui, masih banyak alat berat di lokasi pertambangan yang menggunakan Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar yang notabene merupakan barang subsidi, Senin (18/08/2025)

‎Karena itu, BPH Migas,Polri,TNI serta pemerintah daerah mengintensifkan pengawasan penyaluran BBM subsidi supaya tidak ada lagi alat berat pertambangan yang menggunakan solar subsidi,

‎Masbur mengatakan, salah satu pengawasan yang harus dilakukan ialah dengan melakukan pengawasan secara rutin ke lapangan seperti salah satunya pertambangan batu yang ada di desa salu Manurung, kecamatan budong- budong, Mamuju Tengah,  yang di duga kuat menggukan solar subsidi dan bukan hanya itu masih banyak tambang yang lain wilayah Mamuju Tengah baik tambang batuan maupun pasir di sekitaran sungai Topoyo , tandasnya

‎"Rutin di sini bukan berarti terjadwal kemudian di sampaikan sampaikan jadwalnya kapan dan ke mana, tidak seperti itu. Jadi, harusnya turun secara aktif kira-kira di mana yang harus di cek ke lapangan," jelasnya.

‎Masih masbur mengingat Dalam mengawasi penyaluran solar bersubsidi, BPH Migas akan melibatkan aparat penegak hukum, saat ini instansinya telah memiliki perjanjian kerja sama (PKS) dengan Polri, TNI, serta pemerintah daerah,

‎Kami berharap skema subsidi yang lebih tepat sasaran dapat mendorong efisiensi anggaran sekaligus menjamin bantuan negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan, tutup Masbur

Masyarakat Minta pemerintah Dan BPN Lakukan Pengukuran Ulang Lahan Transmigrasi Rawa Indah Tobadak 5 Mamuju Tengah

Mamuju Tengah - Masyarakat Minta pemerintah desa Dan BPN Mamuju Tengah  melakukan pengukuran kembali lahan transmigrasi  milik masyarakat Rawa Indah Tobadak 5, atau yang sekarang dikenal sebagai desa salobaja, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Jumat ( 07/08/2025)


‎Permintaan masyarakat untuk di lakukan pengukuran ulang tersebut bukan tanpa alasan, masyarakat yang seharusnya  Mendapatkan lahan usaha dan lahan pekarangan dengan status hak milik,


‎Namun Di Mamuju Tengah masyarakat yang seharusnya mengelola lahan transmigrasi di wilayah tersebut mulai geram karena sudah bertahun-tahun lokasi sertifikat transmigrasi yang seharusnya menjadi lahan usaha dengan status hak milik itu banyak yang tidak bisa mereka kelola karena dalam penguasaan orang lain


‎Salah satu masyarakat transmigrasi kepada laman media ini Kurnia (53 tahun) yang sekaligus pemilik sertifikat transmigrasi atas nama suaminya mengatakan kami berharap pemerintah dan instansi terkait (BPN Mamuju Tengah ) melakukan pengukuran terhadap lokasi transmigrasi yang sampai hari ini kami masih pegang sertifikatnya namun tidak di ketahui letak lokasinya , ucapnya


‎Dia juga menambahkan persolan ini sudah lama terjadi sudah pernah dulu disampaikan, Kepada Pemerintah desa agar segera diselesaikan secara damai namun belum juga membuahkan hasil seakan hukum itu hanya milik mereka yang punya uang, tajam kebawah,tumpul keatas " Jelasnya


‎Kami berharap adanya tindakan tegas yang di lakukan pihak berwenang untuk mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milik/hak kami sebagai masyarakat transmigrasi di wilayah, harapnya


‎Persolan ini tentu menjadi ujian bagi kepemimpinan pemerintahan saat ini baik itu ditingkat desa maupun tingkat kabupaten, kami menanti langkah tegas dari para pemangku kebijakan, tutup Kurnia

Geopasti PBB P2 Menyajikan Data Akurat, Menunjang Peningkatan PAD


Kepala Badan Pengelolaan keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Mamuju Tengah, Imansyah, menggagas proyek perubahan tahun 2025, dalam rangka perbaikan data pajak di wilayah Mamuju Tengah.

Gagasan itu tertuang dalam Geopasti PBB-P2 yang merupakan geospasial Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai solusi pasti data pajak dan pertanahan. 

"Kami menganalisa masih ada ketidak sesuaian antara sertifikat dengan titik wilayah sehingga pemutakhiran PBB-P2 terkendala" ungkap Imansyah, saat dikonfirmasi Pada Senin 28 Juli 2025. 

Olehnya itu, proyek perubahan ini dilakukan untuk terwujudnya data PBB-P2 secara geospasial di wilayah dengan objek pajak tinggi atau rawan ketidaksesuaian data, terlaksananya pemutakhiran data PBB berbasis geospasial di 5 Kecamatan, terintegrasinya data sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Sistem Informasi Objek Pajak (SISMIOP) melalui sistem dashbord internal

Imansya, selaku reformer mengaku, konsep perubahan ini berangkat dari ketidaksesuaian data objek pajak dan sertifikat tanah, penurunan kepercayaan masyarakat atas PBB-P2, serta potensi konflik masyarakat terkait pertanahan.

Adapun manfaatnya, yakni peningkatan efisiensi dan akurasi data serta mengurangi risiko ketidaksesuaian data dan kesalahan dalam penetapan pajak, meningkatnya pelayanan pajak yang lebih transparan, cepat dan tepat sasaran.

Selain itu, kata Imansya, juga berdampak pada peningkatan ekonomi, yakni efisiensi biaya administrasi dan pemutakhiran data hingga 40 persen dibandingkan metode survei manual tahuna, peningkatan potensi PAD melalui optimalisasi berbasis pajak yang valid dan menurunnya biaya sosial dan hukum akibat sengketa pertanahan melalui kepastian objek pajak dan legalitas sertifikat. 

"Hal ini juga mendukung sistem Pemerintahan yang terintegrasi digitalisasi data" tambahnya. 

Dalam menggagas proyek perubahan ini, ia tentu tidak sendiri, namun berkolaborasi dengan sejumlah stakeholder, diantaranya Kanwil BPN, BAPPERIDA, PMD, PERKIM, Pengadilan sebagai penetu legalitas, Polres serta sejumlah Kecamatan dan Desa. 

Ia berharap, gagasan proyek perubahan ini berjalan lancar dan sesuai konsep perencaan sehingga membawa dampak baik untuk perbaikan data PBB-P2 di wilayah Mamuju Tengah.

BERITA KEHILANGAN SERTIFIKAT




Telah hilang/tercecer dokumen penting berupa Sertifikat Tanah milik Hasnawati, yang terletak di Desa Lemo - Lemo  Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah No.129, NIB : 31.05.09.13.00129

Tanah tersebut merupakan Hak Milik dengan Sertifikat : 1395/HM/BPN-76.02/2011 dengan Luas 408 m2 ( Meter Persegi), Atas Nama : Hasnawati dengan surat ukur nomor 129/Lemo - Lemo/2011 dan tanggal lahir akta pendirian 20101974 dan telah mengajukan  permohonan penerbitan Sertifikat baru Atas Nama Ancu (Pembeli) pada tanggal 25 Juli 2022, nomor berkas 2991/2025.

Bagi yang menemukan harap menghubungi Kantor Pertanahan Mamuju Tengah atau dapat menghubungi langsung Contac Person saudara Ancu : +62 853-1931-9589 atau mengantar langsung di rumah dengan Alamat Dusun Puncak Desa Lemo - Lemo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah.

‎Fungsionaris PB HMI Masbur Minta DPRD dan OPD Terkait Jangan Tutup Mata Atas Dugaan Manipulasi Timbangan Sawit Di Mamuju Tengah



‎Mamuju Tengah - Sempat di berita sebelumnya Masalah dugaan manipulasi timbangan yang dikeluhkan oleh beberapa orang petani kelapa sawit
‎di Kecamatan Karossa dan kecamatan Budong budong, dimana hasil penjualan yang dianggap tidak sesuai

‎Kecurigaannya itu bukan tanpa alasan karena telah mencoba menimbang TBS hasil kebunnya secara manual sebelum di bawah ke timbangan sawit  dari 1 ton yang dia timbang itu, setelah sampai di timbangan berkurang hingga 50 kg.

‎Menanggapi Hal tersebut  Olehnya Masbur PB HMI sulbar meminta agar pihak terkait untuk melakukan sidak ke semua timbangan sawit di Mamuju tengah, karena ini sudah sangat merugikan petani,

‎Harusnya DPRD dan Dinas perdagangan Mamuju Tengah melakukan Fungsi Pengawasannya untuk mengecek langsung ke semua Timbangan Sawit yang ada di Mamuju Tengah karena menganggap jika ini di biarkan sangat merugikan petani Sawit.

‎"para Anggota Dewan Jangan Tutup Mata, masalah dugaan ini jika benar, itu sangat merugikan petani sawit" jelas Masbur, kami meminta DPRD memanggil OPD terkait agar melakukan tera ulang terhadap semua Timbangan Sawit yang ada di Mamuju Tengah" Sambungnya

‎Lebih Lanjut Mantan Ketua Cabang HMI Mamuju Tengah ini, "anggota DPRD harus melakukan Fungsi Pengawasannya dengan menyidak Timbangan timbangan sawit agar masalah ini tidak berlarut larut", jika perlu merekomendasikan agar ijin usaha timbangan sawit yang diduga "nakal" dicabut saja" pungkas Masbur.

‎Sesuai dengan Aturan Tera mengacu pada peraturan dan standar yang mengatur kegiatan tera dan tera ulang terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) dalam konteks metrologi legal. Tujuan utama aturan ini adalah untuk memastikan keakuratan alat-alat ukur yang digunakan dalam perdagangan dan melindungi konsumen.

‎Double Kill!! Opsnal Narkoba Polres Mamuju Tengah Tangkap Pria Nekat Curi Uang Untuk Beli Shabu


‎Mamuju Tengah - satuan reserse narkoba polres Mamuju Tengah amankan seorang pria berinisial ( I ) dengan barang bukti berupa Shabu seberat 9,7 gr ( berat bruto ) di tobadak, Mamuju Tengah

‎Menariknya setelah di amankan polisi tersangka tersebut juga merupakan target operasi satuan reserse kriminal polres Mamuju Tengah atas dugaan kasus pencurian, ucap Kapolres Mamuju Tengah AKBP Hengky Kristianto abadi dalam konferensi pers pada Kamis ( 17/07/2025 )

‎Saat di amankan anggota opsnal sat Resnarkoba polres Mamuju Tengah Shabu yang di beli dari kota palu dari uang hasil curian tersebut sudah sudah di kemas kedalam kemasan kecil dengan berat berfariasi dengan jumlah total berat bruto 9,7 gram, lanjutnya

‎Tersangka melakukan pencurian pada tanggal 05 juli kemudian membeli narkoba jenis Shabu pada tanggal 09 Juli dan kemudian 2 hari berikutnya di amankan oleh anggota opsnal narkoba polres Mamuju Tengah , Hingga saat ini kasus tersebut Masi terus kami kembangkan namun belum bisa kami sampaikan secara detail nya, singkat Kapolres Mamuju Tengah

‎Kami berharap kepada seluruh elemen masyarakat ketika mengetahui adanya peredaran narkotika tolong di sampaikan untuk segera di tindak lanjuti, harap Kapolres Mamuju Tengah

‎Dan kembali saya ingatkan untuk menjaga keluarga besar,teman,sahabat dan lingkungan masyarakta kita agar terhindar dari mara bahaya narkotika jenis apapun, tutup Kapolres Mamuju Tengah AKBP Hengky Kristianto Abadi

Puluhan kerang air bersih hilang di Pasar Baru Topoyo, Mamuju Tengah,Sulawesi Barat



Mamuju Tengah - Hilangnya kerang Air tersebut di duga di Curi oleh orang tidak kenal,hal tersebut di ungkapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Pengelola Air bersih Mamuju tengah.

Menurutnya,puluhan kerang air yang hilang di Pasar tersebut belum lama di pasang namun tiba-tiba hilang.

"Tanggal 20 mei lalu kami melakukan memasang kerang sekitar 25 unit 
dan semuanya mengalir dengan lancar, namun pada Selasa 24 Juni kita melakukan kontrol ternyata kerang Air ini hilang sekitar 16 Unit, kita menduga kerang ini ada yang curi," Ujar Arsam.kepala UPTD

Dari kejadian ini,pihaknya berharap ada kerja sama dengan pihak pengelola Pasar untuk menjaga aset Daerah tersebut sehingga kejadian serupa tidak kembali terulang

"Puluhan tim kita turunkan untuk melakukan pemasangan ulang atau mengganti kerang yang hilang dan semuanya alhamdulillah sudah mengalir dengan baik"tutup Asram

Sampai berita ini di tayangkan,pihak UPTD air bersi mamuju tengah belum melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Penyakit Masyarakat Bukan Hanya THM dan Seks Bebas - Aktivis Mateng Angkat Bicara

Mamuju Tengah - operasi pekat lanjutan 2025 yang di gelar personel polres Mamuju Tengah menyasar THM ( tempat hiburan malam ) dan beberapa wisma di Mamuju tengah sebagai bentuk menekan penyalahgunaan narkoba dan miras serta seks bebas 

Namun hal tersebut justru mengundang tanya pasalnya penyakit masyarakat bukan hanya sebatas THM dan seks bebas tapi juga tindak kriminal, perjudian, gelandangan dan pengemis , pornografi dan porno aksi yang juga kerap berlangsung di wilayah Mamuju Tengah 

Nirwan Ca'ali aktivis Mamuju Tengah menyebut Penyakit masyarakat tentu merujuk pada berbagai masalah sosial yang meresahkan dan merugikan individu maupun kelompok dalam masyarakat,

Termasuk kelompok yang meresahkan dan merugikan di wilayah Mamuju tengah yakni perjudian ( sabung ayam ) yang kerap berlangsung ramai di Mamuju tengah, ungkap Nirwan 

Belum lagi bicara soal tambang ini selain meresahkan juga merugikan masyarakat Mamuju Tengah 

Menariknya jika polres mateng mau benar-benar serius  memberantas semuanya jangan ada yang di pandang bulu, kita duga bahwa kasus-kasus sebelumnya  hanya di  selesaikan  di tempat-tempat khusus, 

Sehingga tidak punya efek jerah di masyarakat.
Yang perlu di gali lebih jauh institusi kepolisian/ polres mateng harus lebih transparansi dalam menyelesaikan sebuah persoalan di Mamuju tengah ,

Secara pribadi saya sudah krisis kepercaan kepada polres Mamuju Tengah  dalam setiap penanganan kasus yang ada, tutup Nirwan Ca'ali





Operasi Pekat Marano Lanjutan Yang Di Gelar Oleh Polres Mamuju Tengah Tuai Sorotan - Ada Apa?

Mamuju Tengah - Kegiatan Operasi Pekat Marano Lanjutan Tahun 2025 Di Wilayah Hukum Polres Mamuju Tengah menuai sorotan dari masyarakat 


Adi tokoh masyarakat menyebut operasi yang di gelar oleh personel polres Mamuju Tengah tidak adil atau terkesan memilih-milih sasaran selama di gelar di wilayah hukum polres Mamuju Tengah , ungkapnya 


Kami ingin melihat operasi pekat lanjutan kali ini benar-benar menyasar penyakit masyarakat tidak pilih-pilih seperti yang terjadi sekarang ini, sabung ayam, galian c yang di duga tidak memiliki izin,para pelangsir BBM subsidi dan masih banyak yang lain masih berjalan selama operasi pekat lanjutan 2025 di gelar, tegas Adi 


Masih Adi dirinya mengatakan operasi pekat lanjutan 2025 tidak akan bisa di sebut berhasil ketika kegiatan tersebut masih saja beroperasi di Mamuju Tengah , ujarnya 

Saya berharap operasi pekat lanjutan 2025 yang di gelar polres Mamuju Tengah bisa betul-betul membrantas penyakit masyarakat bukan hanya THM ( tempat hiburan malam) sedangkan perjudian sabung ayam, para pelangsir BBM subsidi dan tambang galian c tanpa izin tetap beroperasi , tutup Adi tokoh masyarakat 



Diduga Manipulasi Timbangan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit - Petani Di Mamuju Tengah Alami Kerugian

Mamuju Tengah - dugaan praktik curang yang merugikan petani dimana berat tandan buah segar (TBS) milik petani tidak sesuai dengan berat sebenarnya, Petani seringkali dirugikan karena kehilangan pendapatan akibat selisih timbangan


Masalah dugaan manipulasi timbangan yang dikeluhkan petani kelapa sawit kali ini terjadi di wilayah karossa kabupaten Mamuju Tengah 


Rahmat Petani Kelapa sawit di Karossa mengeluhkan hasil penimbangan TBS nya di sebuah usaha timbangan sawit, pasalnya merasa kurang puas dengan hasil penjualan yang dianggap tidak sesuai, kecurigaannya itu tanpa alasan karena telah mencoba menimbang TBS hasil kebunnya secara manual sebelum di bawah ke timbangan sawit yang berjarak tidak jauh dari rumahnya dan dari 1 ton yang dia timbang itu, setelah sampai di timbangan berkurang hingga 50 kg,ungakpanya 


Olehnya itu dia meminta agar pihak terkait untuk melakukan sidak ke semua timbangan sawit di Mamuju tengah, karena ini sudah sangat merugikan petani, tegas Rahma 


Senada dengan Rahmat, La Tang petani Sawit di Kecamatan budong budong mengeluhkan serupa, dan meminta Pihak Polres mamuju tengah untuk menyelidiki praktek curang tersebut, 

Sesuai dengan Aturan Terra mengacu pada peraturan dan standar yang mengatur kegiatan tera dan tera ulang terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) dalam konteks metrologi legal. Tujuan utama aturan ini adalah untuk memastikan keakuratan alat-alat ukur yang digunakan dalam perdagangan dan melindungi konsumen. 

Hut Bhayangkara ke 79, Kolaborasi Polres dan PMI Gelar Donor Darah

Mamuju Tengah-- Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-79, Polres Kabupaten Mamuju Tengah menggelar bakti sosial donor darah yang berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Mamuju Tengah, pada Jumat, 13 Juni 2025. 

Ketua PMI Mamuju Tengah Asriani Arsal, menuturkan kegiatan bakti sosial ini diikuti oleh puluhan personel kepolisian, Bhayangkari serta masyarakat umum. Tujuan utama dari kegiatan ini ialah untuk meningkatkan kepedulian sosial dan memenuhi kebutuhan stok darah di wilayah Mamuju Tengah.

Ia juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Polres Mamuju tengah atas kerjasama yang baik dalam kegiatan donor darah sehingga stok darah tetap terpenuhi untuk kebutuhan masyarakat umum

“Kami PMI Mamuju Tengah mengucapkan terima kasih kepada Polres Mamuju Tengah atas kolaborasi bakti sosial ini”, ungkap Asriani, saat memantau langsung kegiatan yang berlangsung di Aula Polres Mamuju Tengah

Ia berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut sebagai bentuk kepedulian PMI yang terus hadir ditengah-tengah masyarakat dalam meringankan bebannya dalam membutuhkan darah 

Ditempat yang sama, Kapolres Mamuju Tengah AKBP Hengky Kristanto Abadi, mengatakan kegiatan ini adalah bentuk nyata semangat pengabdian Polri kepada masyarakat, sekaligus wujud kepedulian terhadap sesame

Lebih lajut, selama kegiatan petugas medis dari PMI melakukan pemeriksaan kesehatan awal terhadap para pendonor untuk memastikan keamanan dan kelayakan proses donor darah dan proses kegiatan donor darah berjalan lancar hingga selesai. (ARN)

Bawaslu Mamuju Tengah Tekankan KPU Mamuju Tengah Tindak Lanjuti PKPU

Mamuju Tengah - Usai pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Mamuju Tengah Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah melakukan koordinasi   di kantor KPU Mamuju Tengah, untuk memastikan  KPU Kabupaten Mamuju Tengah melakukan Rekap terkait Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Mamuju Tengah (27/25)

Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah melalui Divisi Hukum, Pencegahan ,Parmas dan Humas Supiardi menegaskan agar KPU Kabupaten Mamuju Tengah melaksanakan instruksi PKPU 1 Tahun 2025 terkait Pemuktahiran data Pemilih  Berkelanjutan.
"PKPU nya sudah ada jadi segera di tindak lanjuti untuk memastikan data pemilih di Mamuju Tengah ini dapat terupdate sehingga sedini mungkin dapat di analisa pemilih kedepannya" ujar Anggota Bawaslu Mamuju Tengah

Dalam kunjungan kordiv HPPH Bawaslu Mamuju Tengah di sambut langsung oleh Anggota KPU Kabupaten Mamuju Tengah yang baru saja dilantik bersama dengan Kepala Sekretariat KPU Kabupaten Mamuju Tengah.

Usai kunjungan di KPU Kabupaten Mamuju Tengah, Bawaslu Mamuju Tengah akan melakukan koordinasi  ke Disdukcapil Mamuju Tengah untuk melihat langsung data penambahan  yang terdaftar di Disdukcapil Mamuju Tengah

Mahasiswa Psikologi UNM Gagas Program Bina Karya untuk Pemberdayaan Penyandang Disabilitas


Makassar – Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar (UNM) yang tergabung dalam Tim 1 Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Proyek Kemanusiaan melaksanakan program bertajuk “Bina Karya”. 

Program ini bertujuan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas fisik dan lainnya yang berada di bawah naungan Sentra Wirajaya Makassar, Kementerian Sosial RI, yang dimulai sejak 22 April 2025 hingga saat ini. 

Program pemberdayaan yang digagas oleh anak-anak mudah kreatif terdiri dari Putri Dewi Ananda Arifin M.Nr, Putri Alvina Tarilsa, Andi Zanirah Regina Mandawana, dan Nur Sadrina Amanda Mulyadi. Mereka memberikan pengembangan keterampilan kewirausahaan bagi para penerima manfaat (PM). 

Mereka dilatih untuk memproduksi kerajinan tangan seperti gantungan kunci, buket bunga mdan produk kreatif lainnya yang terbuat dari bahan dasar kawat bulu.

Selanjutnya hasil karya produksi akan 
dipasarkan pada kegiatan Craft Market, dimana hasil karya para PM dipasarkan secara langsung di kegiatan Car Free Day setiap hari Ahad, juga dipasarkan melalui media sosial untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. 

Model pemasaran ini memberikan kesempatan bagi PM untuk terlibat langsung dalam proses produksi hingga distribusi, sekaligus menjadi sarana pelatihan kewirausahaan yang aplikatif.

Sistem pembagian hasil penjualan dibuat secara adil, yakni 50% diberikan kepada PM sebagai bentuk apresiasi atas karya yang dihasilkan, sementara 50% sisanya dimanfaatkan oleh tim untuk menyediakan bahan baku dan mendukung keberlanjutan produksi.

Yang menjadi nilai tambah dari program ini adalah orientasinya yang berkelanjutan. Meski pelaksanaan program dari tim BKP akan berakhir sesuai masa tugas, para PM tetap dapat melanjutkan kegiatan secara mandiri. Hal ini dimungkinkan karena mereka telah dibekali keterampilan teknis dan kreativitas untuk memproduksi barang secara berkesinambungan.

Program Bina Karya tidak hanya bertujuan memberi pelatihan keterampilan, namun juga membangun kepercayaan diri, rasa mampu, dan motivasi dalam diri para penyandang disabilitas. Mereka diberdayakan sebagai individu produktif yang dapat berkontribusi secara nyata di masyarakat.

Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), yang mendorong mahasiswa untuk terjun langsung dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan sebagai bentuk pembelajaran kontekstual di luar kelas. Fakultas Psikologi UNM melalui kegiatan ini menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan yang berpihak pada masyarakat, terutama kelompok rentan.