Mamuju, 4 Juli 2026 – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kabupaten Mamuju melalui Bidang Hukum, Politik, dan Kebijakan Publik menyampaikan hasil kajian mengenai "Ketahanan Pangan Menuju Kedaulatan Pangan melalui Pendekatan Triple Bottom Line (Ekologi, Sosial, dan Ekonomi)" sebagai bentuk dukungan konstruktif terhadap agenda pembangunan pangan nasional.
Kajian tersebut disampaikan bertepatan dengan momentum kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, di Kabupaten Mamuju pada 3 Juli 2026, dalam rangka menghadiri agenda pelantikan pengurus Partai Amanat Nasional (PAN). IMM memandang momentum tersebut sebagai ruang strategis untuk menghadirkan gagasan akademik yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam memperkuat sistem pangan nasional, khususnya di Kabupaten Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat.
Ketua Bidang Hukum, Politik, dan Kebijakan Publik PC IMM Kabupaten Mamuju, Risnu Wardana, menjelaskan bahwa ketahanan pangan tidak cukup diukur dari meningkatnya produksi komoditas pangan. Menurutnya, pembangunan pangan harus diarahkan pada terwujudnya kedaulatan pangan, yaitu kemampuan daerah mengelola sumber daya lokal secara mandiri, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kami melihat Mamuju memiliki potensi besar sebagai kawasan penyangga pangan nasional. Namun potensi tersebut harus dikelola melalui kebijakan yang memperhatikan keseimbangan antara kelestarian lingkungan, kesejahteraan petani, dan pertumbuhan ekonomi. Itulah esensi pembangunan berkelanjutan," ujar Risnu.
Dalam kajian tersebut, IMM menggunakan pendekatan Triple Bottom Line, yang menempatkan tiga pilar pembangunan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Pada aspek ekologi, IMM menilai perlindungan lahan pertanian produktif, rehabilitasi jaringan irigasi, konservasi sumber daya air, serta pengembangan pertanian ramah lingkungan harus menjadi prioritas pemerintah agar produktivitas pangan tetap terjaga di tengah ancaman perubahan iklim.
Pada aspek sosial, IMM menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian melalui regenerasi petani muda, pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi, digitalisasi penyuluhan, serta penguatan kelembagaan kelompok tani agar pembangunan pangan benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Sementara pada aspek ekonomi, IMM menilai peningkatan kesejahteraan petani harus menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan pangan. Penguatan koperasi tani, hilirisasi hasil pertanian, pembangunan gudang penyimpanan, perluasan akses pembiayaan, serta digitalisasi pemasaran dinilai mampu meningkatkan nilai tambah yang selama ini belum dinikmati secara optimal oleh petani.
Melalui kajian tersebut, IMM Kabupaten Mamuju juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah pusat. Di antaranya menjadikan Mamuju sebagai kawasan percontohan pembangunan pangan berkelanjutan, mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian, memperkuat perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, membangun pusat inovasi pangan daerah, serta mendorong lahirnya lebih banyak petani muda berbasis teknologi.
Menurut IMM, pembangunan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, dan masyarakat. Oleh karena itu, IMM menyatakan kesiapan untuk berkontribusi melalui kajian akademik, edukasi masyarakat, serta penguatan literasi kebijakan publik di bidang pangan.
"Kami berharap kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan di Kabupaten Mamuju tidak berhenti sebagai agenda seremonial. Momentum ini diharapkan menjadi titik awal lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada petani, memperkuat ketahanan pangan daerah, sekaligus mewujudkan kedaulatan pangan nasional yang berkelanjutan," tutup Risnu.
