Aliansi BEM Se-Sulbar Duduki Ruang Paripurna DPRD Sulbar di Hari Sumpah Pemuda, Sampaikan 13 Tuntutan Nasional dan Lokal

MAMUJU, http://LIPUTANSULBAR.ID –Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Sulawesi Barat berhasil menduduki ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan menggelar audiensi bersama unsur pimpinan serta anggota DPRD dalam aksi memperingati Hari Sumpah Pemuda, Selasa (28/10/2026).

Aksi yang dikoordinasikan oleh *Asrullah selaku Jenderal Lapangan* tersebut menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Audiensi tersebut dihadiri enam anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, termasuk Wakil Ketua I, Ketua II, dan Ketua III, serta Kapolres Mamuju yang turut mengawal jalannya aksi.
Dalam audiensi itu, Aliansi BEM Se-Sulbar menyampaikan *13 tuntutan* yang terdiri atas sembilan tuntutan nasional dan empat tuntutan lokal Sulawesi Barat. Berdasarkan keterangan aliansi, seluruh tuntutan tersebut diterima dan memperoleh persetujuan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing pihak.

Untuk tuntutan nasional, DPRD menyatakan kesiapan menindaklanjuti sembilan poin tuntutan melalui rekomendasi kepada pemerintah pusat. Sementara empat tuntutan lokal akan dikawal dan dievaluasi agar memperoleh perhatian dari pihak terkait.

*9 Tuntutan Nasional yang Disuarakan Mahasiswa:*

Sembilan tuntutan nasional yang disuarakan mencakup evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), penolakan terhadap perluasan militerisme ke ranah sipil, transparansi pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset, penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), stabilisasi harga kebutuhan pokok, perlindungan perempuan dan korban pelecehan seksual, serta penciptaan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan.

*4 Tuntutan Lokal Fokus LTJ, RTRW, Beras Subsidi dan Harga Sawit:*

Adapun empat tuntutan lokal yang menjadi perhatian utama Aliansi BEM Se-Sulbar adalah:

*1. Persoalan Logam Tanah Jarang (LTJ) di Mamuju.* Aliansi menolak rencana atau aktivitas LTJ apabila belum memenuhi persyaratan hukum dan ketentuan lingkungan hidup.

*2. Transparansi Tata Ruang Wilayah (RTRW).* Aliansi mendesak keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat dalam proses pembahasan serta penetapan RTRW di Sulawesi Barat.

*3. Pengawasan Beras Subsidi.* Aliansi menolak penyalahgunaan beras subsidi dan mendesak adanya kejelasan tata kelola serta pengawasan distribusi agar sesuai ketentuan.

*4. Keadilan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit.* Aliansi mendesak penetapan dan pengawasan harga TBS kelapa sawit di Sulbar secara adil dan transparan demi melindungi kepentingan petani.

Menurut Aliansi BEM Se-Sulbar, keempat persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan instansi terkait karena berkaitan langsung dengan perlindungan lingkungan, keterbukaan kebijakan, distribusi kebutuhan pokok, serta kesejahteraan petani.

Asrullah selaku Jenderal Lapangan menegaskan bahwa perjuangan mahasiswa tidak berhenti setelah audiensi.

"Pengawalan terhadap seluruh tuntutan akan menjadi bagian penting untuk memastikan aspirasi masyarakat Sulawesi Barat memperoleh perhatian dan tindak lanjut dari pihak berwenang. Perjuangan tidak berhenti setelah audiensi," tegas Asrullah.

Aliansi berharap hasil audiensi tidak hanya berhenti pada penerimaan aspirasi, tetapi berlanjut pada langkah konkret, pengawasan, dan tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

---