Komitmen Berbuah Manis, PT WKSM Raih Penghargaan PASTIPADU, Gubernur Sulbar Apresiasi Kontribusi CSR atas Program Cegah Stunting di Desa Bojo

MAMUJU, http://liputansulbar.id – Upaya berkelanjutan dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat kembali menorehkan prestasi. PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri (WKSM) resmi menerima Sertifikat Penghargaan Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Terpadu (PASTIPADU) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Apresiasi bergengsi ini diberikan atas partisipasi aktif perusahaan dalam mendukung program PASTIPADU yang menjadi program unggulan Pemprov Sulbar.

Pemprov Sulbar secara spesifik menyoroti kontribusi nyata dari Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dijalankan PT WKSM di Desa Bojo, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah. Program tersebut dinilai selaras dengan target pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dan menekan angka stunting.

Melalui program CSR tersebut, PT WKSM memberikan sejumlah bantuan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat Desa Bojo. Bantuan mencakup peralatan sekolah untuk tiga sekolah yang ada di Desa Bojo, bantuan sembako bagi warga miskin, serta bantuan listrik hemat bagi warga tidak mampu.

Estate Manager PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri, Endrik Eko Purwanto, menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi pemacu bagi perusahaan untuk terus hadir di tengah masyarakat.

"Penghargaan ini merupakan bukti nyata dari komitmen manajemen PT WKSM untuk terus tumbuh bersama masyarakat. Kami percaya bahwa masa depan yang cerah dimulai dari generasi penerus yang sehat. Fokus kami di Desa Bojo adalah memastikan masyarakat mendapatkan pendampingan yang tepat guna, baik dari sisi pengentasan kemiskinan maupun perbaikan gizi untuk mencegah stunting," ujar Endrik Eko Purwanto.

Sementara itu, Kepala Desa Bojo, Hasanuddin, http://S.Pd.I, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kepedulian PT WKSM.

“Kami dari Pemerintah Desa Bojo menyampaikan terima kasih kepada PT WKSM yang telah ikut berpartisipasi dalam program PASTIPADU. Bantuan yang diberikan menyentuh beberapa kebutuhan masyarakat, mulai dari pendidikan, bantuan sembako bagi masyarakat miskin, hingga bantuan listrik hemat bagi warga yang membutuhkan,” kata Hasanuddin.

Ia berharap penghargaan yang diterima PT WKSM semakin memperkuat kerja sama antara perusahaan dan pemerintah desa dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah dan sektor swasta melalui program PASTIPADU ini diharapkan dapat menjadi percontohan (role model) bagi desa-desa lainnya di Kabupaten Mamuju Tengah dalam mewujudkan masyarakat Sulawesi Barat yang lebih sehat, mandiri, dan sejahtera.

*Penulis: Redaksi Mateng*

*Editor: ...*

---

Read More

Jaga Kamtibmas, Pamapta II Polresta Mamuju Gelar Patroli Malam Hingga Dini Hari

MAMUJU, http://liputansulbar.id – Guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Pamapta II Polresta Mamuju bersama Piket Patmor dan Piket URC melaksanakan patroli malam di wilayah Kota Mamuju, Sabtu (26/9/2026) malam.

Patroli dimulai pada pukul 23.30 Wita, berangkat dari Mako Polresta Mamuju.

Adapun rute patroli yang dilalui tim, yakni Jalan Ahmad Yani, sepanjang Jalur Arteri Mamuju, Jalan Yos Sudarso, Pantai Anjungan Mamuju, Jalan Andi Dai, Pos Pantau Kali Mamuju, Jalan Sultan Hasanuddin, dan kembali ke Mako Polresta Mamuju.

Kegiatan patroli tersebut difokuskan untuk memantau situasi Kamtibmas, mencegah tindak kriminalitas serta aksi balapan liar yang kerap meresahkan warga.

"Patroli ini sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat untuk menjamin keamanan, keselamatan dan memberikan rasa nyaman bagi warga Kota Mamuju," ujar Pamapta II Polresta Mamuju, IPDA Jefrinal dalam laporannya.

Giat patroli malam berakhir pada pukul 01.30 Wita dalam keadaan aman dan terkendali. Tidak ditemukan kejadian menonjol selama patroli berlangsung.

Polresta Mamuju menegaskan akan terus meningkatkan patroli rutin, terutama pada jam-jam rawan malam hingga dini hari.

*Penulis: Redaksi*

*Sumber: Pamapta II Polresta Mamuju - IPDA Jefrinal*

---

Read More

Pamapta II Polresta Mamuju Datangi Tkp Penganiayaan di SPBU Simbuang Mamuju, Korban Dilarikan ke RS Bhayangkara

MAMUJU, http://liputansulbar.id — Aksi penganiayaan terjadi di area SPBU Simbuang, Mamuju, pada Rabu pagi (23/9/2026) sekitar pukul 06.30 Wita.

Tim Pamapta II Polresta Mamuju yang dipimpin IPDA Jefrinal bersama piket fungsi langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) setelah menerima laporan warga.

Korban diketahui bernama *Abd. Rahim (58)*, seorang wiraswasta. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka dan langsung dilarikan ke RS Bhayangkara Mamuju untuk mendapatkan perawatan medis.

Sementara pelaku berinisial *Budi (22)*, yang berprofesi sebagai sopir, dilaporkan melarikan diri usai kejadian.

"Benar, Pamapta II bersama piket fungsi mendatangi TKP penganiayaan di SPBU Simbuang tadi pagi sekitar jam setengah tujuh," ujar sumber dari Polresta Mamuju dalam laporannya.

Polisi mengamankan satu unit kendaraan roda enam (R6) yang diduga digunakan pelaku sebagai barang bukti dan kini sudah diamankan di Mako Polresta Mamuju.

Saksi di lokasi kejadian bernama Aslan (35), seorang wiraswasta, turut dimintai keterangan oleh petugas.

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku dan mengimbau kepada pemilik kendaraan agar mendorong sopirnya untuk segera menyerahkan diri ke Mako Polresta Mamuju.

"Kepada pemilik kendaraan sudah disampaikan agar pelaku segera menyerahkan diri," tutup laporan Pamapta II IPDA Jefrinal.

Belum diketahui pasti motif penganiayaan tersebut. Kasus ini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polresta Mamuju namun Pelaku telah menyerahkan diri kepolresta Mamuju 

*Penulis: Redaksi Mamuju*

Read More

Sosiologi Forensik Oleh Mauluddin M - Mengapa Pola Kejahatan Kota dan Desa Berbeda?

Sulawesi Barat - Ilmu kedokteran forensik sering dibayangkan hanya berkutat di kamar jenazah, olah TKP, autopsi, dan laboratorium. Padahal di balik jas putih dan mikroskop, ada satu pertanyaan besar yang sering terlewat: mengapa kejahatan itu bisa terjadi di masyarakat tersebut?

Di sinilah pentingnya pendekatan *Sosiologi Forensik*.

Sebagai seseorang yang menempuh ilmu sosiologi sebelum menjadi dokter forensik, saya melihat ada benang merah yang hilang dalam praktik _Scientific Crime Investigation (SCI)_ selama ini. SCI sangat canggih untuk menjawab _how_ - bagaimana korban meninggal, apa penyebabnya, dan apa buktinya. Namun SCI akan menjadi lebih utuh jika dilengkapi dengan jawaban atas _why_ - mengapa konteks sosial memungkinkan kejahatan itu tumbuh.

Pola kriminalitas di Indonesia menunjukkan perbedaan yang sangat kontras antara kota dan desa, yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan bukti biologis.

*1. Kota: Kejahatan dalam Keramaian*

Di perkotaan metropolitan, kriminalitas didorong oleh tiga faktor utama.

_Pertama, tekanan ekonomi._ Biaya hidup tinggi dan pengangguran menjadi pemicu kejahatan harta benda.

_Kedua, gaya hidup konsumtif._ Tekanan sosial untuk tampil mapan mendorong penipuan, penggelapan, hingga pencurian.

_Ketiga, anonimitas._ Di kota, minimnya ikatan sosial membuat pelaku sulit dikenali dan kontrol sosial menjadi lemah.

*2. Desa: Kejahatan dalam Kedekatan*

Berbeda dengan kota, di pedesaan konflik seringkali dipicu oleh hal yang justru sangat dekat.

_Pertama, sengketa lahan._ Konflik batas tanah dan warisan lahan pertanian menjadi pemicu utama kekerasan.

_Kedua, harga diri atau kehormatan._ Perselisihan kehormatan keluarga dan pelanggaran adat masih menjadi pemicu yang sensitif.

_Ketiga, relasi kekerabatan._ Justru karena semua orang saling kenal, konflik internal keluarga bisa meledak menjadi tindak pidana.

*3. Zaman Modern: Kejahatan Berwajah Baru*

Di era modern, batas kota dan desa menjadi kabur. Kejahatan kini tidak lagi hanya soal fisik, tetapi juga digital dan simbolik.

Di kota modern, kejahatan berevolusi menjadi penipuan online, pinjol ilegal, dan kekerasan berbasis media sosial. Anonimitas yang dulu hanya di gang-gang kota, kini terjadi di ruang digital.

Di desa modern, sengketa lahan diperparah oleh masuknya investasi, alih fungsi lahan, dan informasi harga tanah dari internet yang tidak merata. Konflik kekerabatan pun membesar karena warisan tidak hanya tanah, tetapi juga aset digital dan klaim bantuan sosial.

Artinya, SCI modern tidak hanya menganalisis darah dan tanah di TKP, tetapi juga jejak digital, rekam jejak transaksi elektronik, dan narasi media sosial.

*Tiga Teori Sosiologi untuk Membacanya*

*a. Teori Anomie - Emile Durkheim:* Kejahatan lahir saat norma sosial melemah akibat perubahan cepat.

*b. Teori Disorganisasi Sosial - Shaw & McKay:* Tinggi rendahnya kejahatan ditentukan oleh lemahnya organisasi sosial wilayah.

*c. Teori Masyarakat Risiko - Ulrich Beck:* Ini teori kunci zaman modern. Masyarakat hidup dalam kecemasan akan risiko yang diciptakannya sendiri: risiko teknologi, informasi palsu, dan ekonomi digital. Pinjol ilegal, judi online, dan penipuan investasi adalah bentuk nyata dari masyarakat risiko.

*Satu Prinsip Kunci Kedokteran Forensik*

Semua analisis sosial itu harus dibuktikan secara ilmiah melalui *Teori Pertukaran Locard dari Edmond Locard:* _Every contact leaves a trace - Setiap persentuhan pasti meninggalkan jejak._

Di zaman modern, jejak itu tidak hanya fisik seperti serat kain dan DNA, tetapi juga jejak digital: log IP address, jejak chat, transfer digital, dan metadata foto.

Dengan memadukan SCI, Prinsip Locard, serta tiga teori sosiologi di atas, seorang dokter forensik tidak hanya mampu mengatakan "korban meninggal karena apa", tetapi juga menjelaskan "mengapa peristiwa itu bisa terjadi di struktur masyarakat ini" dan memberikan rekomendasi pencegahan.

Inilah esensi sosiologi forensik di zaman modern. Dari kota hingga desa, dari jejak tanah hingga jejak digital, bukti ilmiah harus bertemu dengan kepekaan sosial.

---

_Penulis adalah Sosiolog dan Dokter Forensik, Alumni Sosiologi dan Kedokteran, pemerhati isu Scientific Crime Investigation (SCI)._

_Oleh: Mauluddin M - Sosiolog & Dokter Forensik_

Read More

Jaga Kamtibmas, Pamapta II Polresta Mamuju Gelar Patroli dan Monitoring di Kota Mamuju

MAMUJU, http://liputansulbar.id –Dalam rangka menjaga situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) tetap kondusif, Pamapta II bersama piket Lantas Polresta Mamuju melaksanakan giat Patroli dan Monitoring di wilayah Kota Mamuju, Sabtu (19/9/2026) pagi.

Giat yang dimulai pukul 09.00 Wita tersebut dipimpin langsung oleh Pamapta II Polresta Mamuju, IPDA Jefrinal.

Adapun rute patroli meliputi,Start dari Mako Polresta Mamuj,Sepanjang Jalan St. Hasanuddin,Jalan Poros Trans Sulawesi depan SPBU Kali Mamuju dan Pos Pantau Kali Mamuju

Kegiatan patroli ini difokuskan untuk memantau situasi Kamtibmas sekaligus sebagai bentuk kehadiran Polisi di tengah-tengah masyarakat untuk menjamin keamanan, keselamatan, serta menciptakan suasana yang nyaman dan mencegah terjadinya tindakan kriminal.

"Giat berakhir pukul 10.00 Wita, dalam keadaan aman terkendali," IPDA Jefrinal.

Read More

PB HMI Tantang Polisi Dan APH Tertibkan SPBU Nakal Serta Mafia BBM Subsidi - Jangan Tunggu Laporan

MAMUJU, liputansulbar.id –Tuntutan agar Aparat Penegak Hukum (APH) dan Kepolisian bertindak proaktif tanpa menunggu laporan masyarakat dalam memberantas mafia BBM subsidi dan menertibkan SPBU nakal kini menjadi sorotan tajam, termasuk di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

Fungsionaris Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Masbur, menyoroti dugaan praktik nakal yang terjadi di SPBU 74.915.07 Simboro. Ia menilai praktik tersebut sangat merugikan masyarakat luas.

"Dugaan penyelewengan atau praktik nakal di SPBU 74.915.07 Simboro dinilai sangat merugikan masyarakat luas, memicu antrean panjang yang mengular, serta menyebabkan kelangkaan pasokan BBM bersubsidi seperti Biosolar dan Pertalite," tegas Masbur kepada wartawan, sabtu (19/9/2026)

Menurutnya, modus operandi yang sering ditemukan di lapangan meliputi pengisian berulang menggunakan rekomendasi nelayan yang dikumpulkan oleh oknum agar bisa dilayani pengisian menggunakan jerigen, bahkan tanpa izin.

Selain itu, ia juga menyoroti adanya kendaraan dengan tangki modifikasi, penyalahgunaan QR Code MyPertamina, hingga dugaan kongkalikong antara oknum operator SPBU dengan penimbun untuk menjual kembali BBM subsidi ke sektor industri dengan harga tinggi.

"Penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan tindak pidana berat yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi," tegasnya.

Masbur menantang Polresta Mamuju, Polda Sulbar, dan Pertamina Patra Niaga untuk tidak tutup mata dan tidak hanya menunggu laporan resmi.

"Jangan tunggu laporan. Pola pelanggaran itu jelas terlihat di CCTV dan data transaksi. Masyarakat Sulawesi Barat kini menunggu aksi nyata dari kepolisian dan APH untuk menindak para mafia BBM ini," tutupnya.

Hingga artikel ini diterbitkan, pihak kepolisian dan Pertamina Patra Niaga belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.

Read More

Aktivis Soroti Spbu 74.915.07 Simboro Mamuju Diduga Jadi Tempat Kumpul Para Mafia BBM Subsidi Di Mamuju

Mamuju - di tengah isu kelangkaan BBM subsidi jenis biosolar dan pertalite saat ini yang berimbas antrian panjang di hampir setiap SPBU di Sulawesi Barat terkhusus di kabupaten Mamuju , kamis ( 17-09-2026 )

Ada satu Spbu di kabupaten Mamuju yg kemudian menjadi sorotan dari masyarakat terhadap dugaan kejanggalan aktifitas di SPBU

Sugiarto Albert melirik ke SPBU 74.915.07 Simboro yang di duga masih melayani pengisian tanpa kendaraan alias jerigen,

Menurutnya SPBU 74.915.07 Simboro berlindung di balik rekomendasi nelayan untuk bisa menguras stok BBM subsidi baik itu biosolar maupun pertalite, jelasnya

Sesuai ketentuan surat rekomendasi milik nelayan harus nya di ambil oleh masing-masing nelayan pemilik rekomendasi, namun saat ini nelayan di sekitar wilayah Mamuju justru menjerit karena kesulitan mendapatkan BBM subsidi,

" Nelayan kita di Mamuju sekarang sulit sekali dapat BBM subsidi entah kemana BBM subsidi yang di keluarkan SPBU dengan dalil rekomendasi " tegasnya

Kuat dugaan BBM subsidi dari SPBU yang selama ini seharusnya untuk nelayan justru di kuasai oleh sekelompok orang ( mafia ) BBM subsidi untuk mencari keuntungan ,

Terlebih lagi dugaan markup harga BBM subsidi di SPBU untuk mafia sehingga SPBU juga di duga kuat turut mendukung aktifitas ilegal tersebut

Kami berharap APH dapat bertindak tegas terhadap kondisi ini, terutama Polda Sulbar harusnya jangan tunggu laporan, tutup Sugiarto Albert 

Read More

Gagas Diseminasi Ketuk Doors Bhabinkamtibmas Peduli TBC AKBP.dr. Mauluddin Dapat Dukungan Dari Polda Sulbar

*MAMUJU* - *Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol. Adi Deriyan Jayamarta* menyatakan dukungan penuh terhadap diseminasi proyek perubahan berjudul *"KETUK DOORS TBC" (Kepemimpinan Adaptif Bhabinkamtibmas dalam Akselerasi Eliminasi TBC Terpadu, Transformatif, Unggul dan Kolaboratif melalui Deteksi, Observasi, Obati, Rawat dan Sembuhkan Berbasis Data SITB Kemenkes RI di Sulawesi Barat)* melalui video dukungan resmi.

Proyek perubahan ini digagas oleh *AKBP. Dr. dr. Mauluddin M., S.Sos., M.H., Sp.FM, Kasubbid Kespol Biddokkes Polda Sulbar* pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XV Tahun 2026 di BBPk Jakarta - Kemenkes RI.

Dalam video dukungannya, *Irjen Pol. Adi Deriyan Jayamarta* menegaskan:

_"Saya Kapolda Sulawesi Barat, mendukung penuh diseminasi KETUK DOORS TBC. Melalui kolaborasi lintas sektor dan penguatan peran masyarakat serta desa, kita dapat menjangkau kelompok rentan dan memastikan mereka mendapatkan pendampingan serta pelayanan yang dibutuhkan. Dengan semangat Satu Ketukan, Sejuta Harapan, untuk mewujudkan Sulawesi Barat bebas TBC tahun 2030."_

Sementara itu, *Kabid Humas Polda Sulawesi Barat Kombes Pol. Memo Ardian* menambahkan komentarnya terkait diseminasi tersebut:

_"Kami di Bidang Humas Polda Sulbar akan memaksimalkan diseminasi video dukungan Bapak Kapolda melalui kanal resmi Polri. Peran Bhabinkamtibmas sebagai garda depan sangat vital untuk akselerasi eliminasi TBC terpadu, transformatif, unggul dan kolaboratif. Ini sejalan dengan semangat Satu Ketukan, Sejuta Harapan menuju Sulbar bebas TBC 2030."_

Read More

Hari Raya Idul Adha 1447 H, Kejari Mamuju Sembelih dua Ekor Hewan Qurban Sapi." Simbol Ketaatan dan Kepedulian "

Mamuju - Momen hari raya Idul Adha 1447 Hijriah, Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Mamuju turut menyembelih 2 ekor sapi , Penyembelihan hewan qurban ini digelar di halaman belakang Rumah dinas kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mamuju, Sabtu (30/05/2026)
‎
‎Aben Situmorang Kasi Datun Kejari Mamuju mengucap syukur karena bisa juga ikut berkurban untuk tahun ini dengan tema " Simbol Ketaatan dan Kepedulian ", Kejari Mamuju Sembelih 2 (dua) Ekor Hewan Kurban Sapi.

‎

‎Alhamdulillah, nanti daging qurban ini akan kita bagikan kepada para honorer lingkup Kejari Mamuju. Selain itu, nantinya daging ini juga akan dibagikan kepada beberapa panti asuhan di wilayah Mamuju ,” ucap Aben

‎

‎Lanjut Aben, tujuan Kejari mamuju membagikan hewan kurban ke warga panti asuhan ,Selain ke panti Asuhan, petugas kebersihan di sekitar kantor kejari mamuju dan juga dibagikan ke keluarga besar "Purnaja" yang ada di Mamuju, karena mereka itu warga yang butuh perhatian terutama di momen idul Adha sperti ini

‎

‎Meskipun mereka saat ini berada di panti asuhan , setidaknya mereka juga dapat merasakan atau menikmati moment setahun sekali yang di rayakan umat Islam di seluruh dunia ,
‎
kami berharap kedepan dengan ke kompakan dan solid nya kami dari kejaksaan negeri Mamuju kegiatan seperti ini akan terus berlangsung dari tahun ke tahun , tutup aben Situmorang

Read More

‎Hadir Sebagai Garda Terdepan Polri Bhabinkamtibmas Silaturahmi Dengan Warga Binaan Di Tommo

‎
‎Mamuju - Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah anggota Polri yang bertugas di tingkat desa/kelurahan sebagai ujung tombak kepolisian. Tugas utamanya meliputi pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan problem solving (pemecahan masalah) untuk menjaga keamanan dan ketertiban secara humanis
‎
‎Bripka Syehry Rais bhabinkamtibmas polsek tommo  mengimplementasikan hal tersebut dengan menyambangi dan bersilaturahmi dengan warga binaannya
‎
‎Ipda Iswandi Ahmad S.H selalu Kapolsek tommo saat di konfirmasi Bhabinkamtibmas Melaksanakan giat sambang dan silaturahmi kepada warga maupun masyarakat di wilayah desa/dusun binaan merupakan salah satu upaya humanis di lingkup polri terutama bhabinkamtibmas,
‎

‎dengan hadirnya memberikan himbauan dan mengingatkan kepada sopir-sopir pengangkut buah kelapa sawit agar selalu berhati-hati serta menjaga keselamatan baik pengendara dan pengguna jalan di wilayah desa binaan mengingat akses jalanan menuju pabrik melalui areal perkebunan kelapa sawit dan pemukiman warga
‎
‎Memberikan edukasi agar senantiasa menjaga hubungan silaturahim sesama profesi sopir maupun petani agar terhindar dari permasalahan atau terjadinya tindak pidana, harap ipda Iswandi
‎
‎harapan kami agar polri khususnya bhabinkamtibmas bisa menjalin hubungan silaturahmi dengan warga di desa binaan serta menjaga Situasi Kamtibmas agar senantiasa dalam keadaan Aman dan Kondusif.
‎

Rilis ; b45ri 

Read More

Polisi Gotong Royong - Wujud Kehadiran Bhabinkamtibnas Di Tengah Lingkungan Masyarakat Tommo

‎Mamuju - Bhabinkamtibmas Polsek Tommo Polresta Mamuju Polda sulawesi barat Brigpol Agus Afnawirawan bersama masyarakat melaksanakan kegiatan gotong royong bersama masyarakat desa binaannya, Jumat  (01/05/2026).
‎
‎Dikonfirmasi Ipda Jefrinal Kanit intelkam Polsek Tommo mengatakan kegiatan kerja bakti tersebut sebagai cermin kehadiran insan polri di tengah-tengah masyarakat,
‎

‎Partisipasi dalam kerja bakti dan gotong royong bersama warga merupakan upaya untuk mempererat hubungan dan kebersamaan antara Bhabinkamtibmas dengan masyarakat.
‎
‎Dengan berpartisipasi aktif, Bhabinkamtibmas dapat lebih dekat dengan warga dan membantu tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
‎
‎Kegiatan ini sebagai bentuk mempererat silahturahmi dan kekompakan antara Polri dengan masyarakat dalam menjaga situasi kantibmas yang aman dan kondusif, ujar Ipda Jefrinal
‎
‎rilis ; B45RI

Read More

PLH Kajari Mamuju Tinjau Kepadatan Arus Balik Libur Lebaran Di pelabuhan Pery Mamuju‎

‎Mamuju - Demi memastikan pergerakan masyarakat pada arus balik Lebaran tahun 2026 tetap berjalan aman, lancar, dan nyaman. PLH Kajari Mamuju Aben Situmorang meninjau langsung pelabuhan Pery mamuju yang di perkirakan memuncak pada hari Minggu mendatang di pelabuhan pery Mamuju arus balik Lebaran,Rabu 25 Maret 2026
‎

‎Pada Lebaran tahun ini, pemerintah terus berupaya memastikan penyelenggaraan arus mudik dan balik berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang juga telah berlangsung dengan sangat baik. Upaya tersebut didukung oleh sinergi kuat dari sejumlah pihak dalam mengelola tingginya mobilitas masyarakat selama periode Lebaran.

‎

‎“Tentunya, hal ini didukung oleh sinergi kuat antara Kementerian Perhubungan, Kepolisian, Pemda, serta seluruh instansi terkait dalam mengelola tingginya mobilitas masyarakat,” kata Aben
‎
‎Serta bagaimana kesiapan operator KM. Ferry dalam mempersiapkan kelaikan armada nya dalam menjamin keselamatan penumpang selama arus balik pasca libur lebaran, tegas aben Situmorang
‎

‎Selain itu, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif untuk menghadapi potensi gelombang kedua arus balik yang diperkirakan terjadi pada 28–29 Maret mendatang.
‎

‎

‎Langkah tersebut menegaskan kehadiran negara dalam memastikan bahwa perjalanan masyarakat berlangsung aman dan nyaman hingga tiba di tujuan.

‎

‎Melalui perencanaan yang matang, koordinasi yang solid, serta respons cepat di lapangan, pemerintah berkomitmen menjaga momentum arus balik Lebaran 2026 tetap terkendali dan memberikan rasa tenang bagi masyarakat yang kembali beraktivitas, Tutup PLH Kajari Mamuju Aben Situmorang

‎
‎

Read More

Kecam Teror Air Keras Terhadap Pimpinan KontraS, DPD IMM Sulbar Desak Polisi Tangkap Aktor Intelektual

MAMUJU – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sulawesi Barat mengutuk keras aksi teror penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus. Kepolisian didesak untuk tidak sekadar menangkap pelaku di lapangan, tetapi juga mengungkap aktor intelektual di balik serangan tersebut.

Insiden nahas itu terjadi di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/3/2026) malam. Serangan tersebut menimpa Andrie sesaat setelah ia menyuarakan pandangan kritisnya sebagai pembicara dalam diskusi bertajuk "Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia" di kantor YLBHI. Akibat kejadian itu, korban menderita luka bakar serius.

Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik DPD IMM Sulbar, Irwan Japaruddin, menegaskan bahwa peristiwa ini merupakan ancaman nyata bagi iklim demokrasi dan bentuk pembungkaman terhadap kerja-kerja pembelaan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Bagi DPD IMM Sulbar, ini bukan sekadar kriminalitas jalanan biasa. Tragedi ini adalah teror sistematis dan percobaan pembunuhan berencana untuk menebar ketakutan. Negara saat ini sedang dalam fase darurat perlindungan pembela HAM," tegas Irwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/3/2026).

Menyikapi hal tersebut, DPD IMM Sulbar merilis sejumlah tuntutan kritis. Tuntutan utama ditujukan kepada Kapolri, Kapolda Metro Jaya, dan Polres Metro Jakarta Pusat agar bertindak cepat, tegas, dan transparan melalui pendekatan scientific crime investigation.

"Penegak hukum tidak boleh hanya berhenti pada penangkapan eksekutor. Polisi harus mampu mengungkap dan menyeret dalang utama atau aktor intelektual di balik perencanaan teror ini. Jangan biarkan kasus ini menguap dan berujung pada impunitas seperti preseden buruk masa lalu," jelas Irwan.

Lebih lanjut, DPD IMM Sulbar juga menuntut kehadiran negara untuk memastikan pemulihan yang komprehensif bagi Andrie Yunus. Hal ini mencakup jaminan perawatan medis terbaik, pemulihan trauma, serta penjagaan keamanan berlapis bagi korban dan keluarganya guna mencegah teror susulan.

Di akhir keterangannya, Irwan menyerukan konsolidasi dan solidaritas penuh dari seluruh elemen masyarakat sipil, mahasiswa, aktivis, dan kelompok pro-demokrasi di seluruh Indonesia.

"Serangan terhadap satu pembela HAM adalah ancaman bagi seluruh pejuang keadilan. Kita harus merapatkan barisan dan mengawal kasus ini hingga tuntas. Demokrasi dan kebenaran tidak akan pernah takluk pada teror!" pungkasnya.

Read More

‎Diduga Oknum Polisi Di Polres Polman Menghalangi Proses Penyidikan Dan Penyelidikan Kasus Penembakan Di Polman

‎Mamuju - puluhan massa gelar aksi di mapolda Sulawesi barat tuntut transparansi proses penegakan hukum kasus penembakan yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia di Polewali mandar 

‎

‎kali ini massa aksi datang membawa lima poin tuntutan salah satunya dugaan obstruction of justice oleh Kapolres Polman, kasat Reskrim dan kasat Intel yang merintangi atau menghalangi proses penyidikan dan penyelidikan , jelas Rifka Mutiara kepada awak media Selasa ( 03/03/2026 )

‎

‎dugaan obstruction of justice atau yang lebih sering kita dengar menghalangi proses penyidikan dan penyelidikan oleh oknum polisi di polres Polman menguat sebab hingga hari ini hanya ada satu oknum polisi yang menjadi tersangka, 

‎

‎sedangkan kita semua tau bahwa ada sekitar kurang lebih 40 amunisi aktif yang di sita dari tersangka utama atau eksekutor paska di tetapkan ya sebagai tersangka kasus penembakan di Polman, ungkapnya 

‎

‎kuat dugaan kami bahwa amunisi tersebut juga di suplay oleh oknum polisi dan sampai saat ini masih bebas, tegas Rifka Mutiara 

‎

‎kami berharap Kapolda Sulbar bisa mengevaluasi kembali kinerja polres Polewali mandar terkhusus keterlibatan anggota polri sebagai Suplayer amunisi kepada pelaku penembakan di Polman

‎

‎usut dugaan obstruction of justice oleh Kapolres Polman, kasat Reskrim dan kasat Intel yang merintangi atau menghalangi proses penyidikan dan penyelidikan, jika tuntutan kami hari ini tidak di indahkan maka Jilid II dengan jumlah massa yang jauh lebih besar akan kembali kami gelar, TDK sampai disini. Jika tidak di indahkan akan melangkah lebih jauh hingga sampai di kompolnas dan DPR RI tegas Rifka 

‎

Read More

Wow ! Skandal Vidio Bugil ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemprov Sulbar Beredar‎

‎mamuju - skandal vidio berdurasi 39 detik yang diduga melibatkan pegawai negeri sipil  ( ASN ) dari dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Sulawesi barat beredar di Mamuju

‎

‎dalam vidio berdurasi 39 detik tersebut memperlihatkan sosok wanita tanpa busana yang diduga ASN pemprov dari dinas pendidikan dan kebudayaan berinisial MA tanpa busana ( Bugil )

‎
‎Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Barat, Muhammad Nehru Sagena, mengatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah sosok dalam video tersebut merupakan pegawai di instansinya.
‎
‎“Saya belum hafal seluruh pegawai karena jumlahnya banyak, apalagi saya juga baru menjabat. Jadi ini akan kami dalami lebih lanjut,” ujarnya.
‎
‎Ia tidak menampik bahwa nama yang beredar di tengah masyarakat disebut sebagai ASN yang bertugas di bidang Kebudayaan. Namun demikian, pihaknya belum berani mengambil kesimpulan.
‎
‎“Kami belum bisa memastikan apakah benar pemerannya atau tidak,” katanya.
‎
‎Nehru menyebut pihaknya akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi guna memastikan kebenaran informasi tersebut.
‎
‎“Kami akan mencari waktu untuk meminta keterangan. Kami juga ingin memastikan apakah yang bersangkutan korban atau bagaimana,” ujarnya.
‎
‎Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lebih lanjut terkait hasil penelusuran internal yang dilakukan pihak Disdikbud Sulawesi Barat

‎

‎

Read More

Babak Baru Kasus Penembakan Ca'ing Di Polman Keluarga Tersangka DC Minta Polisi Bongkar Alur Amunisi Kasus Penembakan Husain di Polman

‎MAMUJU – Keluarga Dedi Cahyadi alias DC meminta penyidik membuka secara transparan alur peredaran amunisi dalam kasus penembakan yang menewaskan Husain (35) di Kabupaten Polewali Mandar.

‎

‎Didampingi kuasa hukumnya, Ahmad Udin, keluarga DC mempertanyakan penetapan DC—anggota Ditnarkoba Polda Sulbar—sebagai tersangka tunggal dalam perkara dugaan penyuplai amunisi.

‎

‎Dalam konferensi pers di Mamuju, Minggu (1/3), Ahmad Udin menyebut ada empat oknum polisi yang diperiksa dalam proses penyidikan. Namun hingga kini, baru kliennya yang ditetapkan sebagai tersangka.

‎

‎“Dalam proses pemeriksaan ada empat oknum polisi yang dimintai keterangan. Sampai hari ini baru satu yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni klien kami,” ujarnya.

‎

‎Tiga nama lain yang disebut dalam pemeriksaan masing-masing berinisial S, Q, dan KA. Ketiganya masih berstatus anggota polisi aktif

‎

‎Ahmad Udin menegaskan pihaknya tidak menuding ketiga nama tersebut bersalah. Namun ia meminta penyidik Polres Polman bersikap objektif dan menindaklanjuti seluruh fakta yang muncul dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

‎

‎“Jika klien kami dijerat Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan atau penyuplai amunisi, maka nama-nama yang juga disebut dalam BAP dan diduga terlibat seharusnya turut diproses. Jangan sampai klien kami menjadi satu-satunya pihak yang dijadikan tumbal,” katanya.

‎

‎Soroti Perbedaan Fisik Amunisi

‎

‎Kuasa hukum juga menyoroti 47 butir amunisi yang disita dari tempat kejadian perkara (TKP). Menurutnya, terdapat perbedaan fisik antara amunisi yang ditemukan dan keterangan kliennya.

‎

‎Ia menyebut amunisi di TKP berwarna perak (silver), sementara kliennya mengaku amunisi yang pernah diterima berwarna kuning keemasan.

‎

‎“Perbedaan ini penting diuji secara ilmiah. Kami belum mengetahui hasil uji laboratorium forensik terkait asal-usul amunisi tersebut,” ujarnya.

‎

‎Ia menilai uji balistik dan forensik menjadi kunci untuk memastikan apakah ada keterkaitan langsung antara DC dan amunisi yang digunakan dalam penembakan.

‎

‎Dua Perkara Berjalan Terpisah

‎

‎Kasus ini merupakan bagian dari penanganan penembakan yang menewaskan Husain di Desa Lagi-Agi, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar, pada 20 September 2025.

‎

‎Dalam perkara penembakan, penyidik telah menetapkan empat tersangka, termasuk Ahmad Faizal (25) yang diduga sebagai pelaku utama. Sementara dalam perkara dugaan kepemilikan senjata api dan amunisi, polisi menetapkan satu tersangka, yaitu DC.

‎

‎Proses penyidikan perkara amunisi masih berjalan. Berkas perkara diketahui sempat dikembalikan jaksa (P-19) untuk dilengkapi.

‎

‎Barang Bukti Diamankan

‎

‎Dalam penanganan kasus tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain:

‎

‎1 pucuk senjata revolver

‎33 butir peluru jenis HS

‎10 butir peluru jenis VN kecil (6 berisi, 4 kosong)

‎3 peluru revolver

‎1 peluru V2

‎2 selongsong

‎

‎Ahmad Udin menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan, namun menekankan pentingnya penegakan hukum yang profesional dan transparan.

‎

‎“Jika klien kami terbukti bersalah di pengadilan, tentu kami hormati. Tapi prosesnya harus adil terhadap semua pihak yang disebut dalam pemeriksaan,” ujarnya.

‎

‎Hingga berita ini diturunkan, penyidik Polres Polman belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan tersebut.

‎

‎“Saya lagi ada kegiatan, nanti hari Senin saya sampaikan,” kata Kasat Reskrim Polres Polman, AKP Budi Adi, singkat saat dimintai tanggapan.

‎

Read More

Oknum Ketua RT Aniaya Warga Di Mamuju - Etika Pejabat Publik Dipertanyakan

Mamuju - Seorang Kepala RT Kalubibing, Desa Panggaloan, berinisial H, diduga melakukan tindakan penganiayaan terhadap seorang warga berinisial S. Peristiwa ini mendapat sorotan dan kritik keras dari ASRULLAH, Ketua BEM Universitas Wallacea.

Kepala RT berinisial H melakukan pemukulan ke bagian wajah korban, tanpa klarifikasi dan tanpa bukti yang jelas. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami pembengkakan pada wajah bagian kiri.

Peristiwa ini terjadi pada Sabtu, 24 Januari 2025, sekitar pukul 22.30 WITA (10.30 malam).

Kejadian berlangsung di tempat umum, tepatnya di tengah acara Hakikat yang dilaksanakan di wilayah Kalubibing, Desa Panggaloan.

Penganiayaan diduga dilakukan karena korban dituduh mencuri sawit. Namun tuduhan tersebut dilakukan tanpa proses klarifikasi, tanpa pembuktian, dan tanpa mekanisme hukum yang sah, sehingga menimbulkan dugaan kuat adanya tindakan sewenang-wenang oleh aparat setempat.

Saat acara Hakikat sedang berlangsung pada malam hari, Kepala RT berinisial H secara tiba-tiba mendatangi korban dan langsung memukul wajah korban tanpa dialog, tanpa peringatan, dan tanpa upaya penyelesaian secara persuasif. Tindakan tersebut disaksikan oleh masyarakat umum dan menimbulkan keresahan di tengah warga.

Pernyataan Sikap Ketua BEM Universitas Wallacea

Menanggapi kejadian tersebut, ASRULLAH, Ketua BEM Universitas Wallacea, menyampaikan kecaman keras dan menilai tindakan Kepala RT telah mencederai etika pejabat publik.

Pejabat publik, termasuk Kepala RT, tidak dibenarkan melakukan tindakan represif apalagi kekerasan fisik terhadap warga, Tindakan ini tidak hanya melukai korban, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan di tingkat

paling bawah.”

ASRULLAH menegaskan bahwa apabila terdapat dugaan pelanggaran oleh warga, langkah yang benar adalah mencari kebenaran terlebih dahulu, memanggil secara baik-baik, berdialog, dan melakukan pembinaan secara manusiawi, bukan melakukan pemukulan di ruang publik.

Ia juga mendesak Kepala Desa Panggaloan untuk:

1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran RT

2. Memberikan pembinaan dan pendidikan etika pelayanan publik

3. Menanamkan prinsip humanis, adil, dan bermartabat dalam melayani masyarakat

Selain itu, ASRULLAH menyoroti lemahnya koordinasi keamanan desa. Menurutnya, Pemerintah Desa seharusnya melaporkan setiap kegiatan keramaian kepada Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Fakta bahwa Bhabinkamtibmas menyatakan tidak mengetahui adanya acara Hakikat tersebut menunjukkan adanya kelalaian administratif yang harus segera diperbaiki.

Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

   Aparat desa wajib menjunjung etika, moral, dan prinsip pelayanan kepada masyarakat, serta dilarang bertindak sewenang-wenang.

Ketua BEM Universitas Wallacea menegaskan bahwa tidak boleh ada pembenaran atas kekerasan oleh pejabat publik dalam bentuk apa pun, dan meminta agar kejadian ini menjadi bahan evaluasi serius demi menjaga marwah pemerintahan desa serta melindungi hak-hak warga negara.

Read More

‎Cegah Bencana Ekologis, DPD IMM Sulbar Desak Polda Tindak Tegas Praktik Tambang Ilegal

‎

MAMUJU – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulawesi Barat menyuarakan desakan keras kepada Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat. Mereka meminta aparat penegak hukum untuk segera menertibkan dan menindak tegas segala bentuk aktivitas pertambangan ilegal yang marak beroperasi di wilayah provinsi tersebut.

‎

‎Desakan ini disampaikan langsung oleh Irwan Japaruddin, Ketua DPD IMM Sulbar Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik. Ia menilai, pembiaran terhadap tambang tanpa izin (ilegal) bukan hanya masalah pelanggaran administrasi, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan nyawa masyarakat dan kelestarian lingkungan.

‎

*‎Ancaman di Balik Operasi Tanpa Izin*

‎Irwan menjelaskan bahwa saat ini terdapat indikasi kuat banyaknya aktivitas pertambangan di Sulawesi Barat yang beroperasi tanpa melalui prosedur perizinan yang sah (prosedural). Aktivitas ini meliputi tambang galian C seperti pasir, tambang batu gajah, hingga tambang emas.

‎

‎"Di Sulawesi Barat, banyak tambang yang beroperasi tanpa mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang jelas. Ini sangat membahayakan masyarakat, baik dari sisi kerusakan ekosistem maupun potensi kecelakaan kerja," tegas Irwan.

‎

‎*Belajar dari Tragedi dan Data Korban Tambang*

‎

IMM Sulbar mengingatkan bahwa praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Indonesia memiliki rekam jejak yang kelam. Irwan merujuk pada rentetan bencana hidrometeorologi dan kecelakaan tambang yang terjadi di wilayah Sumatera baru-baru ini sebagai peringatan dini bagi Sulawesi Barat.

‎

‎Berdasarkan data Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan laporan media nasional, praktik tambang emas ilegal di berbagai daerah di Indonesia (seperti di Sumatera dan Sulawesi) kerap menelan korban jiwa akibat tanah longsor di lubang galian. Pada tahun-tahun sebelumnya, puluhan penambang rakyat tewas tertimbun di lubang-lubang galian yang tidak memenuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

‎

‎Selain korban jiwa langsung, tambang ilegal menjadi penyumbang utama sedimentasi sungai yang memicu banjir bandang, seperti yang kerap melanda wilayah Sumatra Barat dan Aceh.

‎

‎"Kita harus belajar dari bencana baru-baru ini yang terjadi di Aceh dan Sumatra, di mana banjir bandang dan longsor menelan banyak korban jiwa akibat kerusakan hulu. Jangan sampai nanti terjadi bencana yang menelan korban di Sulbar, baru kita sadar dan saling menyalahkan," jelas Irwan dengan nada prihatin.

‎

‎Irwan menekankan bahwa persoalan tambang ilegal dan lingkungan hidup kini telah menjadi sorotan utama pemerintah pusat. Ia mengingatkan bahwa Presiden Republik Indonesia dan Kapolri telah memberikan atensi khusus untuk menindak kejahatan lingkungan yang merugikan negara dan rakyat.

‎

‎Oleh sebab itu, DPD IMM Sulbar menilai langkah pencegahan (preventif) harus segera dilakukan, dimulai dengan penegakan hukum (law enforcement) yang tidak pandang bulu.

‎

‎"Kami meminta Polda Sulbar untuk turun tangan melakukan penyisiran dan penertiban. Jangan menunggu alam yang 'menegur' kita dengan bencana. Penegakan hukum yang baik adalah kunci untuk melindungi masa depan Sulawesi Barat," pungkas Irwan.

Read More

Personel Polresta Mamuju Serahkan Bantuan Sembako Bencana Sumatra Ke Posko KKSS

‎Mumuju - peduli bencana Sumatra personel Polresta Mamuju gelar penggalangan bantuan di lingkup Polresta Mamuju untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak di Sumatra, Jum'at ( 05/12/2025 )
‎
‎Dipimpin langsung AKP Mukhtar Mahdi S.pd bantuan tersebut di serahkan ke posko KKSS (kerukunan keluarga Sulawesi selatan) di taman karema Mamuju
‎
‎Akp Mukhtar Mahdi donasi ini kami kumpulkan selama dua hari di lingkup Polresta Mamuju sejak Kamis tanggal 4 Desember hingga hari ini Jum'at 5 Desember 2025 dan Alhamdulillah hari ini kami serahkan, ujarnya
‎

‎Kami dari Polresta Mamuju masih terus membuka ruang bagi seluruh lapisan masyarakat yang ingin berdonasi dalam bentuk apapun ke saudara-saudara kita yang terdampak di Sumatra , tambahnya
‎
‎Saat ini bantuan yang kami serahkan berupa sembako 54  dos air mineral,1 oki jeli,17 dos indomie,13 paket Pakaian layak pakai dll
‎
‎Kami berharap semoga saudara-saudara kita yang ada di Sumatra bisa kuat menghadapi cobaan dan semoga sedikit bantuan dari kami bisa sedikit membantu meringankan beban saudara-saudara kami di Sumatra , tutup Akp Mukhtar Mahdi
‎

Read More

IMM Desak Bupati Copot Kepala SPPG Kab. Mamuju Usai Dugaan Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Gratis

MAMUJU 23 Oktober 2025

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Mamuju menyoroti kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Mamuju yang diduga gagal dalam mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan muncul setelah dua kasus dugaan keracunan makanan menimpa sejumlah pelajar di Kecamatan Tapalang dan Kalukku dalam kurun waktu berdekatan.

Ketua Bidang Hukum dan Kebijakan Publik IMM Mamuju, Risnu Wardana, meminta Bupati Mamuju segera mengevaluasi kinerja Kepala SPPG yang diduga lalai dalam menjalankan tanggung jawab. 

“Program MBG seharusnya menyehatkan anak-anak sekolah, bukan malah membuat mereka terbaring di rumah sakit. Ini bukti gagalnya pengawasan dan lemahnya manajemen mutu makanan,” ujar Risnu.

Kasus dugaan keracunan pertama dilaporkan terjadi pada akhir September 2025 di Kecamatan Tapalang, dengan 23 siswa SD dan SMP yang diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi paket MBG. Tak lama berselang, kejadian serupa kembali terjadi di Kecamatan Kalukku. Sejumlah 20 siswa MTs diduga kembali menjadi korban keracunan MBG. 

Meski BPOM Mamuju telah mengambil sampel untuk diuji, hingga kini publik belum mendapatkan penjelasan terbuka mengenai hasil laboratorium maupun langkah perbaikan yang dilakukan.

“Kejadian berulang ini menunjukkan lemahnya kontrol kualitas di tingkat pelaksana. Kami mendesak Bupati bertindak tegas bukan hanya evaluasi administratif, tapi juga mencopot Kepala SPPG yang diduga gagal menjalankan amanah publik,” tegas Risnu.

IMM juga menilai, transparansi hasil uji laboratorium, audit sistem pengelolaan dapur MBG, serta peningkatan pengawasan mutu bahan pangan adalah langkah mendesak untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap program nasional tersebut.

“Program MBG adalah program prioritas dari pemerintah pusat. Namun di lapangan, implementasinya tidak bisa dikelola dengan cara serampangan. Jika manajemen daerah tidak becus, maka yang dikorbankan adalah generasi kita sendiri,” tambah pernyataan Risnu.

Read More