Liputan Sulbar

IKLAN ANDA

Pallawa Media

Layanan Pallawa Media.

Papan Iklan

Redaksi Liputan Sulbar.

Pasang Iklan

Redaksi Liputan Sulbar.

Pasang Iklan Disini

Redaksi Liputan Sulbar.

Tampilkan postingan dengan label Mamuju. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Mamuju. Tampilkan semua postingan

Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin Tiba di Mamuju, Disambut Gubernur, Pangdam dan Kapolda Sulbar


*MAMUJU, http://LIPUTANSULBAR.ID –* Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin tiba di Bandara Lama Tampa Padang Mamuju, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa (17/11/2026) pagi.

Menhan tiba pukul 09.30 WITA menggunakan pesawat Boeing 737-800 NG dengan nomor registrasi A-7309 milik TNI Angkatan Udara. Kedatangan Menhan didampingi Wamenhan II Marsekal TNI Yusuf Jauhari, Wakasad Letjen TNI Tri Budi Utomo serta sejumlah pejabat Kemhan dan awak media nasional.


Kedatangan orang nomor satu di Kementerian Pertahanan tersebut disambut langsung oleh jajaran Forkopimda Sulbar. Tampak hadir Gubernur Sulbar Dr. H. Suhardi Duka, Pangdam XXIII/Palaka Wira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, Kapolda Sulbar Irjen Pol. Totok Suharyanto, Wakajati Sulbar, Kasrem 142/Tatag, Kabinda Sulbar, Dandim 1418/Mamuju, Danlanal Mamuju, dan Bupati Mamuju Dr. Hj. Sitti Sutinah Suhardi.

Setelah transit di ruang VIP Bandara sekitar pukul 09.40 WITA, Menhan bersama rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan Helikopter Airbus H-2215 Caracal milik TNI-AU.

Pukul 10.21 WITA, helikopter yang membawa Menhan take off dari Tampa Padang menuju Lapangan Sepakbola Rappang Barat, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, untuk melakukan kunjungan kerja ke Markas Komando Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) 917/KMM.

Kunjungan kerja Menhan di Sulbar ini dalam rangka meninjau kesiapan satuan teritorial pembangunan di wilayah Kodam XXIII/Palaka Wira.

Adira Finance Mamuju Angkat Bicara Kasus Fidusia Mamasa: Tersangka Anas Jadi Pembelajaran, Jual Unit Kredit Bisa Dipenjara



*MAMUJU, http://LIPUTANSULBAR.ID –* Kasus penetapan tersangka fidusia di Mamasa atas nama Anas Bin Sirrang yang berkasnya sudah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejari Mamasa menjadi perhatian serius pihak leasing di Mamuju.

Pihak Adira Finance Cabang Mamuju menilai kasus tersebut harus menjadi pembelajaran bagi seluruh debitur di Sulawesi Barat agar tidak bermain-main dengan objek jaminan fidusia.

"Kami sangat mengapresiasi langkah tegas Polda Sulbar dan Kejari Mamasa. Kasus ini bisa menjadi pembelajaran bahwa objek fidusia itu bukan milik debitur seutuhnya sebelum lunas. Ada undang-undangnya," ujar Branch Manager Adira Finance Mamuju,Rizal Irwansyah Cluster Collection Head Cab. Mamuju Kolaborasi Dengan Team Recovery Area Sultan Sennawing (Emil), Recovery Officer Mamuju, saat ditemui http://LIPUTANSULBAR.ID, 

Ia menjelaskan, sesuai Pasal 36 UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, debitur dilarang keras mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kendaraan yang masih dalam masa kredit tanpa izin tertulis dari perusahaan pembiayaan.

"Contohnya banyak terjadi di Mamuju, unit masih kredit tapi dijual lagi ke orang lain, digadaikan, atau dibawa kabur. Itu bukan lagi urusan perdata wanprestasi, tapi sudah masuk ranah pidana dengan ancaman 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta," tegasnya.

Menurutnya, Adira Finance Mamuju sendiri selalu mengedepankan upaya persuasif dan penagihan humanis sebelum menempuh jalur hukum. Namun jika debitur terbukti beritikad tidak baik seperti mengalihkan objek, pihaknya tidak segan melapor.

"Kami berharap kasus Mamasa ini membuka mata masyarakat. Kalau sudah tidak mampu bayar, datang ke kantor, kita carikan solusi. Jangan justru dijual unitnya, karena ujungnya akan seperti kasus di Mamasa ini, jadi tersangka dan harus berhadapan dengan hukum," pungkasnya.

Seperti diketahui, Kejari Mamasa telah menyatakan P-21 berkas perkara atas nama Anas Bin Sirrang dengan nomor surat R-44F/P.6.13.3/Eku.1/10/2026 tanggal 05 Oktober 2026. Tersangka dijerat Pasal 36 UU Fidusia Jo UU Penyesuaian Pidana.

---


Jadi Tersangka Fidusia di Mamasa, Adira Finance Mamuju: Jangan Jual Unit, Datang ke Kantor Kami Kasih Solusi


*MAMUJU, http://LIPUTANSULBAR.ID –* Kasus penetapan tersangka fidusia di Mamasa atas nama Anas Bin Sirrang yang berkasnya sudah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejari Mamasa menjadi perhatian serius pihak leasing di Mamuju.

Pihak Adira Finance Cabang Mamuju menilai kasus tersebut harus menjadi pembelajaran bagi seluruh debitur di Sulawesi Barat.

Rizal Irwansyah Cluster Collection Head Cab. Mamuju Kolaborasi Dengan Team Recovery Area Sultan Sennawing (Emil) Recovery Officer Mamuju menegaskan pihaknya sangat mengapresiasi langkah tegas Polda Sulbar dan Kejari Mamasa dalam menegakkan UU Jaminan Fidusia.

"Kasus ini menjadi pembelajaran bersama. Bahwa objek fidusia itu bukan milik debitur seutuhnya sebelum lunas. Ada undang-undangnya, Pasal 36 UU No.42 Tahun 1999. Kalau dialihkan, digadaikan, atau disewakan tanpa izin tertulis dari kami, ancamannya pidana 2 tahun penjara," ujar

Rizal Irwansyah Cluster Collection Head Cab. Mamuju, Kolaborasi Dengan Team Recovery Area Sultan Sennawing (Emil) Recovery Officer Mamuju


Ia juga menyampaikan pesan khusus dan harapan bagi nasabah Adira di Mamuju dan Mamasa yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mampu membayar angsuran.

"Kami paham kondisi ekonomi sekarang tidak mudah. Harapan kami, jangan pernah ambil jalan pintas dengan menjual, menggadaikan, atau menghilangkan unit kredit. Itu justru akan membuat masalah baru, bisa jadi tersangka pidana seperti kasus di Mamasa ini," tegasnya.

"*Bagi nasabah kami yang tidak mampu, kami harap datang langsung ke Kantor Adira Finance Mamuju.* Pintu kami terbuka. Datang, bicara baik-baik. Kami pasti akan berikan solusi terbaik."

Ia menjelaskan beberapa solusi yang bisa diberikan Adira Finance bagi nasabah yang tidak mampu:

1. *Restrukturisasi Kredit:* Perpanjangan tenor agar angsuran lebih ringan.

2. *Penjadwalan Ulang:* Keringanan pembayaran sementara.

3. *Penjualan Bersama:* Jika memang sudah tidak mampu, unit bisa dijual bersama-sama secara resmi dengan harga pasar yang wajar, hasilnya untuk melunasi sisa hutang, sisanya dikembalikan ke nasabah.

"Jangan takut datang ke Adira. Kami lebih senang nasabah datang dan jujur daripada unitnya hilang. Kalau unit hilang atau dijual diam-diam, kami terpaksa lapor polisi. Tapi kalau datang, kami carikan solusi kekeluargaan," tutupnya.

Seperti diketahui, Kejari Mamasa telah menyatakan P-21 berkas perkara atas nama Anas Bin Sirrang dengan nomor surat R-44F/P.6.13.3/Eku.1/10/2026 tanggal 05 Oktober 2026. Tersangka dijerat Pasal 36 UU Fidusia Jo UU No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

---

Ketua KOPRI Komisariat Wallacea Sabna Sayanti Kecam Dugaan Kekerasan Seksual Terhadap Aktivis Perempuan di Mamuju: Tempat Kerja Harus Aman


*MAMUJU, http://LIPUTANSULBAR.ID –* Kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa seorang aktivis perempuan saat menjalankan tugas pada shift malam di Mamuju menjadi perhatian serius berbagai kalangan, khususnya organisasi perempuan dan gerakan mahasiswa.

Peristiwa ini kembali memperlihatkan bahwa perempuan masih menghadapi ancaman kekerasan, bahkan di lingkungan yang seharusnya memberikan rasa aman, termasuk tempat kerja.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) Komisariat Wallacea, *Sabna Sayanti*, menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus mengecam segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan.

Menurutnya, tidak boleh ada satu pun perempuan yang harus mempertaruhkan keamanan, kehormatan, dan keselamatan dirinya hanya karena menjalankan tanggung jawab pekerjaan.

"Kekerasan seksual terhadap perempuan bukan persoalan sepele yang bisa diselesaikan dengan sekadar permintaan maaf atau disembunyikan demi menjaga nama baik institusi. Ini adalah persoalan serius yang menyangkut martabat, hak asasi manusia, dan keselamatan perempuan. Tempat kerja seharusnya menjadi ruang yang aman, bukan tempat perempuan mengalami pelecehan dan kekerasan," tegas Sabna Sayanti.

Ia menilai dugaan kasus tersebut harus menjadi alarm bagi seluruh pihak, terutama institusi dan pemberi kerja, agar tidak mengabaikan aspek keselamatan dan perlindungan perempuan, khususnya bagi pekerja yang menjalankan tugas pada malam hari.

*Desak Penanganan Serius dan Perlindungan Korban*

KOPRI Komisariat Wallacea mendesak agar kasus ini ditangani secara serius, transparan, dan berpihak pada perlindungan korban. Proses penanganan harus dilakukan tanpa intimidasi, diskriminasi, maupun upaya membungkam korban.

Selain itu, KOPRI meminta pihak terkait untuk memastikan korban mendapatkan pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta perlindungan dari segala bentuk tekanan yang berpotensi memperburuk kondisi korban.

"Jangan sampai korban justru mengalami kekerasan untuk kedua kalinya melalui stigma, penghakiman, intimidasi, dan ketidakpedulian lingkungan. Korban harus didengarkan, dilindungi, dan diberikan ruang untuk mendapatkan keadilan," lanjutnya.

Bagi KOPRI Komisariat Wallacea, persoalan kekerasan seksual bukan hanya persoalan individu, melainkan persoalan struktural yang membutuhkan keberanian bersama untuk membongkar budaya yang menormalisasi pelecehan terhadap perempuan.

KOPRI juga menegaskan bahwa perjuangan melawan kekerasan seksual tidak boleh berhenti pada kecaman semata. Diperlukan langkah nyata berupa sistem pengaduan yang aman, mekanisme perlindungan korban, serta lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

"Diam bukan solusi. Membela korban bukan berarti mengabaikan proses hukum, melainkan memastikan bahwa setiap perempuan memiliki hak atas rasa aman dan keadilan. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada perempuan yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan," tutup Sabna Sayanti.

KOPRI Komisariat Wallacea menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu perlindungan perempuan dan mendorong terwujudnya ruang publik maupun ruang kerja yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan seksual.

---

Aliansi BEM Se-Sulbar Duduki Ruang Paripurna DPRD Sulbar di Hari Sumpah Pemuda, Sampaikan 13 Tuntutan Nasional dan Lokal

MAMUJU, http://LIPUTANSULBAR.ID –Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Sulawesi Barat berhasil menduduki ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan menggelar audiensi bersama unsur pimpinan serta anggota DPRD dalam aksi memperingati Hari Sumpah Pemuda, Selasa (28/10/2026).

Aksi yang dikoordinasikan oleh *Asrullah selaku Jenderal Lapangan* tersebut menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Audiensi tersebut dihadiri enam anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, termasuk Wakil Ketua I, Ketua II, dan Ketua III, serta Kapolres Mamuju yang turut mengawal jalannya aksi.
Dalam audiensi itu, Aliansi BEM Se-Sulbar menyampaikan *13 tuntutan* yang terdiri atas sembilan tuntutan nasional dan empat tuntutan lokal Sulawesi Barat. Berdasarkan keterangan aliansi, seluruh tuntutan tersebut diterima dan memperoleh persetujuan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing pihak.

Untuk tuntutan nasional, DPRD menyatakan kesiapan menindaklanjuti sembilan poin tuntutan melalui rekomendasi kepada pemerintah pusat. Sementara empat tuntutan lokal akan dikawal dan dievaluasi agar memperoleh perhatian dari pihak terkait.

*9 Tuntutan Nasional yang Disuarakan Mahasiswa:*

Sembilan tuntutan nasional yang disuarakan mencakup evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), penolakan terhadap perluasan militerisme ke ranah sipil, transparansi pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset, penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), stabilisasi harga kebutuhan pokok, perlindungan perempuan dan korban pelecehan seksual, serta penciptaan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan.

*4 Tuntutan Lokal Fokus LTJ, RTRW, Beras Subsidi dan Harga Sawit:*

Adapun empat tuntutan lokal yang menjadi perhatian utama Aliansi BEM Se-Sulbar adalah:

*1. Persoalan Logam Tanah Jarang (LTJ) di Mamuju.* Aliansi menolak rencana atau aktivitas LTJ apabila belum memenuhi persyaratan hukum dan ketentuan lingkungan hidup.

*2. Transparansi Tata Ruang Wilayah (RTRW).* Aliansi mendesak keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat dalam proses pembahasan serta penetapan RTRW di Sulawesi Barat.

*3. Pengawasan Beras Subsidi.* Aliansi menolak penyalahgunaan beras subsidi dan mendesak adanya kejelasan tata kelola serta pengawasan distribusi agar sesuai ketentuan.

*4. Keadilan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit.* Aliansi mendesak penetapan dan pengawasan harga TBS kelapa sawit di Sulbar secara adil dan transparan demi melindungi kepentingan petani.

Menurut Aliansi BEM Se-Sulbar, keempat persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan instansi terkait karena berkaitan langsung dengan perlindungan lingkungan, keterbukaan kebijakan, distribusi kebutuhan pokok, serta kesejahteraan petani.

Asrullah selaku Jenderal Lapangan menegaskan bahwa perjuangan mahasiswa tidak berhenti setelah audiensi.

"Pengawalan terhadap seluruh tuntutan akan menjadi bagian penting untuk memastikan aspirasi masyarakat Sulawesi Barat memperoleh perhatian dan tindak lanjut dari pihak berwenang. Perjuangan tidak berhenti setelah audiensi," tegas Asrullah.

Aliansi berharap hasil audiensi tidak hanya berhenti pada penerimaan aspirasi, tetapi berlanjut pada langkah konkret, pengawasan, dan tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

---


Gagalkan Penyelundupan 3.567 Liter BBM Subsidi, Polda Sulbar Tangkap 4 Pelaku di Pasangkayu dan Polman


*MAMUJU, http://LIPUTANSULBAR.ID –* Kepolisian Daerah Sulawesi Barat (Polda Sulbar) berhasil membongkar dua kasus penyalahgunaan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Polewali Mandar (Polman).

Pengungkapan ini disampaikan langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulbar Kombes Pol Abd. Azis bersama Kabid Humas Kombes Pol Memo Ardian dalam press release yang digelar di lobi utama Ditreskrimsus Polda Sulbar, Senin (26/10/2026).

Dalam dua hari operasi pada 21 dan 22 Oktober 2026, jajaran Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sulbar berhasil mengamankan total *3.567 liter BBM bersubsidi* yang terdiri dari 3.267 liter Solar Subsidi dan 300 liter Pertalite.

*Kasus Pertama: 1.650 Liter Solar Diamankan di Pasangkayu*


Pengungkapan pertama dilakukan di wilayah Pasangkayu pada Rabu, 21 Oktober 2026. Petugas mengamankan dua pelaku yakni *KA (pemilik usaha)* dan *KS*, beserta 1 unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam.

Di dalam bak mobil, petugas menemukan 55 jerigen berisi Solar Subsidi masing-masing 30 liter (total 1.650 liter) dan 10 jerigen kosong.

Berdasarkan interogasi awal, kedua pelaku membeli BBM subsidi dengan harga Rp440.000 per jerigen atau Rp14.000 per liter dari para pelansir yang mengambil BBM di SPBU Sarjo, Pasangkayu. Transaksi dilakukan dengan sistem tukar jerigen di lokasi penampungan.

Rencananya BBM tersebut akan dibawa ke Desa Lalundu, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah untuk dijual kembali dengan harga Rp450.000 per jerigen (Rp15.000/liter) kepada masyarakat pemilik kendaraan pengangkut sawit.

Alasan pelaku, daerah tujuan tidak memiliki SPBU maupun APMS dan jauh dari SPBU resmi. Aktivitas ini diakui rutin dilakukan satu kali seminggu dengan volume 1 hingga 1,5 ton setiap pengambilan.

*Kasus Kedua: 1.617 Liter Solar Diamankan di Wonomulyo Polman*

Pengungkapan kedua dilakukan di Jl. Jend. Sudirman, poros Polman-Majene, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Tim yang mendapat informasi dari masyarakat menghentikan sebuah Dump Truk Isuzu. Saat diperiksa, di bagian bak ditemukan 1 tandon besar berisi 1.023 liter dan 18 jerigen berisi 594 liter, total 1.617 liter Solar Subsidi.

Petugas mengamankan dua pelaku berinisial *AA (40)* dan *AA (23)*. Dari hasil pemeriksaan, BBM tersebut dibeli dari seseorang berinisial *IW* di Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Polman, dengan harga Rp400.000 per jerigen.

Rencananya BBM akan dibawa lintas provinsi menuju Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan untuk bahan bakar alat berat.

*Dijerat Pasal Migas, Ancaman 6 Tahun Penjara*

Atas perbuatannya, keempat pelaku dijerat dengan *Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi* (sebagaimana telah diubah) Jo Pasal 20 huruf c dan/atau d UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda hingga Rp500 juta.

Saat ini para tersangka telah ditahan dan seluruh barang bukti disita di Markas Ditreskrimsus Polda Sulbar. Penyidik juga terus mengembangkan kasus dan memburu pemasok berinisial IW serta jaringan penyalur lainnya.

Dirkrimsus Polda Sulbar menegaskan komitmennya.

"BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, nelayan kecil, dan petani bukan untuk kebutuhan industri, perkebunan skala besar, maupun operasional alat berat proyek. Penindakan ini adalah bukti komitmen kami menjaga agar energi bersubsidi benar-benar tepat sasaran," tegas Kombes Pol Abd. Azis.

Pihaknya juga memberi peringatan keras jika ada oknum yang bermain mata dengan penimbun akan ditindak tegas tanpa kompromi.

Polda Sulbar juga mengapresiasi peran masyarakat yang proaktif melapor dan menegaskan akan terus melakukan pengawasan rutin dan operasi tak terduga di titik-titik rawan peredaran BBM bersubsidi di seluruh Sulbar. (hms)

---

Kebakaran Hebat Landa Ekowisata Berkah Tapandullu Mamuju, Diduga Korsleting Listrik



MAMUJU, http://LIPUTANSULBAR.ID –Kebakaran hebat melanda kawasan Ekowisata Berkah yang berlokasi di Desa Tapandullu, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, pada Rabu (21/10/2026) dini hari.

Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 02.40 WITA tersebut diduga kuat dipicu oleh korsleting arus listrik yang kemudian memicu terbakarnya area penginapan wisata.

*Kronologi Kebakaran*

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian bermula saat seorang pengunjung bernama Andi Awal (24), warga BTN Maspul Kelurahan Simboro, melihat kobaran api dari tepi pantai dengan jarak sekitar 40 meter dari lokasi kejadian pada pukul 02.11 WITA.

Melihat api semakin membesar, saksi kemudian mendatangi lokasi untuk memastikan dan langsung menghubungi petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju.

Sekitar pukul 02.30 WITA, kobaran api mulai merembet ke area gedung aula dan saung-saung wisata. Material bangunan yang didominasi kayu membuat api dengan cepat meluas ke area sekitar hingga ke pinggiran gunung.
Satu unit mobil Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju tiba di lokasi pada pukul 02.40 WITA dan langsung melakukan upaya pemadaman.

Upaya pemadaman gabungan kemudian dilakukan oleh personel Damkar, Babinsa Koramil 1418-01/Mamuju, dan personel Polresta Mamuju pada pukul 03.15 WITA untuk mencegah api semakin meluas.

Api akhirnya berhasil dipadamkan sepenuhnya pada pukul 03.40 WITA setelah petugas bersama warga setempat melakukan penyisiran dan pemantauan guna mengantisipasi munculnya kembali titik api.

*Tidak Ada Korban Jiwa, 2 Bangunan Ludes*

Akibat kejadian tersebut, tidak ada korban jiwa. Namun kerugian material tercatat 1 unit rumah dan 1 unit gedung aula wisata ludes terbakar.

Diketahui, Ekowisata Berkah tersebut merupakan milik *Hj. Haluddin (64)*, warga Dusun Babalalang Desa Tapandullu, yang juga merupakan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

Babinsa Koramil 1418-01/Mamuju yang turut berada di lokasi menyebutkan bahwa penyebab pasti kebakaran masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang, meski dugaan awal mengarah pada korsleting listrik pada salah satu bangunan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian dan instansi terkait masih melakukan olah TKP dan pendataan kerugian akibat kebakaran tersebut.

*Penulis: Redaksi http://LIPUTANSULBAR.ID*

Bongkar Sindikat Lintas Provinsi! Polresta Mamuju Sita 40 Ton Pupuk Subsidi dari Bone


MAMUJU, http://LIPUTANSULBAR.ID –Jajaran Kepolisian Resor Kota (Polresta) Mamuju membongkar sindikat tindak pidana penyalahgunaan distribusi pupuk bersubsidi lintas provinsi yang melibatkan jaringan antarkabupaten. Sebanyak *40 ton pupuk bersubsidi* diamankan, sementara *enam rang ditetapkan sebagai tersangka, untuk antara *

Kapolresta Mamuju, *Kombes Pol. Ferdyan Indra Fahmi,* mengungkapkan bahwa seluruh barang bukti beserta para penanggung jawab lapangan telah berhasil diamankan di Markas Polresta Mamuju guna proses hukum lebih lanjut.

"Pupuk tersebut berasal dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yang peruntukannya bukan untuk wilayah Sulawesi Barat. Pupuk itu seharusnya didistribusikan kepada petani yang ada di Kabupaten Bone," ujar Kombes Pol. Ferdyan dalam keterangan persnya, Rabu (21/10/2026).


*Enam Tersangka, Peran Terbagi*

Dalam pengungkapan ini, penyidik menetapkan enam orang tersangka dengan peran yang terbagi dalam rantai distribusi ilegal tersebut.

Para tersangka masing-masing berinisial *RN, WN, dan FA* yang bertindak sebagai pengemudi (sopir) armada pengangkut.

Sementara tiga tersangka lainnya berperan sebagai perantara atau penghubung (broker), yakni *MI, AS, dan UP*, yang semuanya berprofesi sebagai wiraswasta.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, puluhan ton pupuk bersubsidi yang diangkut dari Bone tersebut rencananya akan diselundupkan ke *Kabupaten Pasangkayu*. Barang tersebut diduga kuat akan dijual secara ilegal kepada pihak pengelola perkebunan dan perusahaan kelapa sawit di wilayah Pasangkayu untuk meraup keuntungan pribadi.

*Modus Licin, Bukan Kali Pertama*

Modus operandi sindikat ini tergolong licin. Berdasarkan pengakuan para pelaku saat diperiksa penyidik, aksi penyelundupan pupuk subsidi ini bukan kali pertama dilakukan. Mereka mengaku telah berhasil meloloskan pengiriman serupa dengan volume yang sama pada tahap pertama.

Dalam praktiknya, para pelaku menjual pupuk bersubsidi pemerintah tersebut kepada pihak korporasi atau perkebunan sawit dengan harga *Rp250 ribu per karung*, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang seharusnya dinikmati oleh petani kecil yang berhak.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang perlindungan petani dan sistem budidaya pertanian serta UU Tindak Pidana Ekonomi terkait penyalahgunaan pupuk bersubsidi.

Polresta Mamuju menegaskan akan terus mengembangkan kasus ini untuk membongkar aktor intelektual di balik penyelundupan pupuk bersubsidi lintas provinsi ini.

*Editor: http://LIPUTANSULBAR.ID*

---

Sidak SPBU di Mamuju, Kapolda Sulbar Bentuk Tim Terpadu dan Ancam Tindak Tegas Pelaku Penyalahgunaan BBM Subsidi


MAMUJU, http://LIPUTANSULBAR.ID – Kapolda Sulawesi Barat turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) di salah satu SPBU Pertamina di Kabupaten Mamuju untuk mencari akar persoalan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang kerap dikeluhkan masyarakat.

Dalam sidak tersebut, Kapolda menegaskan komitmennya untuk menindak tegas tanpa pandang bulu terhadap setiap bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk apabila melibatkan anggota kepolisian.

Pesan tegas itu menjadi peringatan keras bagi siapa pun yang mencoba mengambil keuntungan melalui praktik penyalahgunaan BBM subsidi. Status, jabatan, maupun seragam tidak akan menjadi alasan untuk menghindari proses hukum apabila ditemukan bukti pelanggaran.


Di lokasi SPBU, Kapolda meninjau langsung aktivitas pengisian BBM serta berdialog dengan para pengemudi dan petugas SPBU. Pemeriksaan langsung ini dilakukan untuk memperoleh gambaran utuh kondisi di lapangan dan mencari sumber persoalan agar langkah penanganan dapat menyentuh akar masalah, bukan hanya di permukaan.

*Bentuk Tim Terpadu Awasi BBM Subsidi*

Sebagai tindak lanjut dari hasil sidak, Kapolda memerintahkan pembentukan tim terpadu untuk menjalankan langkah pencegahan sekaligus penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah Sulawesi Barat.

Pembentukan tim tersebut menjadi langkah konkret Polda Sulbar untuk memperkuat pengawasan penyaluran BBM. Fokusnya adalah mencegah penyimpangan dan menindak setiap pelanggaran yang terbukti, baik oleh oknum spekulan, pelansir, maupun aparat kepolisian yang mencoba bermain.

Kapolda menekankan, komitmen penindakan berlaku kepada siapa pun tanpa terkecuali. Apabila terdapat anggota Polri yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan BBM subsidi, proses penegakan hukum harus tetap berjalan tanpa perlakuan istimewa, baik pidana maupun kode etik.

*Menjaga Hak Masyarakat*

BBM bersubsidi memiliki peran vital dalam menunjang aktivitas dan penghidupan masyarakat kecil yang berhak menerimanya. Karena itu, pengawasannya harus memastikan manfaat subsidi benar-benar sampai kepada penerima yang semestinya, bukan dinikmati spekulan.

Sidak ini menegaskan bahwa persoalan BBM mendapat perhatian serius dan langsung dari pimpinan Polda Sulbar. Kehadiran polisi di lapangan diikuti dengan pembentukan tim dan komitmen penindakan yang jelas, sehingga upaya penyelesaian tidak berhenti di tataran wacana.

Melalui langkah tersebut, Polda Sulbar menegaskan arah penanganannya: mencari akar persoalan, mencegah penyalahgunaan, serta menegakkan hukum secara adil dan transparan. Kepentingan masyarakat harus menjadi pegangan utama, dan setiap dugaan pelanggaran harus ditangani berdasarkan fakta serta bukti hukum.

*Editor: http://LIPUTANSULBAR.ID*

---

Kabid Propam Polda Sulbar Kombes Pol Eko Suroso Ucapkan Dirgahayu Propam Polri: Jaga Marwah, Disiplin dan Integritas


MAMUJU, http://LIPUTANSULBAR.ID –Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Propam Polri yang jatuh pada tanggal 17 Oktober 2026, Kepala Bidang Propam Polda Sulawesi Barat, Kombes Pol Eko Suroso, S.I.K., M.M., menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Propam Polri.

Melalui desain grafis resmi yang beredar, Kombes Pol Eko Suroso menegaskan pentingnya peran Propam sebagai penjaga marwah institusi Polri.

> “Teruslah menjadi penjaga marwah, disiplin, dan integritas Polri. Dengan ketegasan dan ketulusan, wujudkan insan Bhayangkara yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan,” tulisnya dalam pesan tersebut.

Peringatan Dirgahayu Propam Polri tahun ini mengusung semangat *DISIPLIN - INTEGRITAS - BERKEADILAN*. Hal ini sejalan dengan komitmen Polri untuk terus melakukan pembenahan internal dan meningkatkan kepercayaan publik.

Kombes Pol Eko Suroso yang dikenal tegas dalam penegakan disiplin internal di jajaran Polda Sulbar, berharap momentum ini menjadi pengingat bagi seluruh personel Propam untuk tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga profesionalitas anggota Polri.

Selamat Dirgahayu Propam Polri ke-... Teruslah mengawal Polri yang Presisi!

---

Resmob Polresta Mamuju Bekuk Residivis Curanmor Lintas Provinsi, Motor NMAX Dijual Cuma Rp 1,5 Juta Buat Beli Sabu


MAMUJU, http://LIPUTANSULBAR.ID –Unit V Resmob Sat Reskrim Polresta Mamuju berhasil mengungkap jaringan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) lintas provinsi yang meresahkan warga Mamuju.

Tiga pelaku diamankan, satu diantaranya terpaksa diberi tindakan tegas dan terukur karena mencoba melawan dan melarikan diri saat pencarian barang bukti.

*Identitas Pelaku:*

1. *Yusmahendra alias Hendra (24)* – Dusun Toansang, Desa Bonda, Papalang, Mamuju. *Residivis Curanmor yang pernah diamankan Desember 2024.*

2. *Erwin (24)* – Desa Topore, Kalukku, Mamuju.

3. *Nofal Hamdani (17)* – Pelajar, Dusun Toansang, Bonda, Papalang.

*Awalnya Pinjam Motor Beli Pampers, Subuh Motor Raib*

Kasus ini terungkap dari laporan polisi LP/B/284/VIII/2026 dan LP/B/325/IX/2026.

Korbannya, Ikran (26), nelayan asal Kutai Timur, kehilangan Yamaha NMAX New Hitam KT 2723 RDK senilai Rp 25,1 Juta. Kejadiannya Senin, 24 Agustus 2026 pukul 02.30 Wita di Bonda, Papalang.

Awalnya motor dipinjam sepupu korban untuk beli pampers anaknya pada pukul 23.00 Wita. Setelah dikembalikan, korban tidur. Pukul 04.00 Wita, ayah korban mau ambil kunci motor untuk sholat subuh, motor sudah tidak ada di parkiran.

*Ditangkap di Donggala, Hasil Curanmor Dijual Murah Untuk Beli Sabu*

Berawal dari laporan itu, Tim Resmob melakukan penyelidikan.

- *Senin, 28 September 2026 pukul 23.40 Wita:* Pelaku Erwin diamankan di rumahnya di Topore. Dari interogasi, Erwin mengaku mencuri NMAX bersama Hendra. Modusnya: motor di-step ke tempat sepi, lalu dinaikkan ke mobil rental Toyota Calya putih yang sudah disiapkan Hendra.

- *Selasa, 06 Oktober 2026:* Tim mendapat info Hendra kabur ke wilayah hukum Polres Donggala, Sulteng. Tim berkoordinasi dengan Resmob Polres Donggala dan berhasil mengamankan Hendra pukul 15.00 Wita.

Dari interogasi, Hendra mengakui tidak hanya mencuri NMAX, tapi juga motor Honda CRF di TKP Bonda bersama Nofal. Motor CRF dijual Rp 6 Juta di Bambalamotu, Pasangkayu. Sementara NMAX hasil curian dijual hanya *Rp 1,5 Juta* di Donggala.

*Motifnya untuk dipakai sehari-hari dan uangnya untuk beli sabu-sabu di wilayah Donggala.*

*Diberi Tindakan Tegas & 7 Barang Bukti Diamankan*

> "Pada saat dilakukan pencarian terhadap barang bukti, lelaki Yusmahendra alias Hendra melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri. Petugas sudah beri tembakan peringatan dua kali namun tidak diindahkan, lalu diberikan tindakan tegas dan terukur," tulis Kasat Reskrim Polresta Mamuju Kompol Agustinus Pigay, S.I.K.

Selain itu, Hendra mengaku masih ada 3 TKP curanmor lain di wilayah hukum Polresta Mamuju yang masih didalami.

*Barang Bukti yang diamankan di Posko Resmob:*

1. 1 Unit Yamaha NMAX hijau

2. 1 Unit Honda CRF stiker biru ungu

3. 1 Unit Yamaha RX King biru hitam

4. 1 Unit Yamaha Fino putih

5. 1 Unit Yamaha Jupiter hitam

6. 1 Unit Honda Scoopy putih

7. 1 Unit Mobil Toyota Calya putih (mobil rental untuk angkut motor curian)

Saat ini ketiga pelaku sudah diamankan di Posko Unit V Resmob Sat Reskrim Polresta Mamuju untuk proses hukum lebih lanjut.

---

Aksi AMS di Mapolda Sulbar Sempat Memanas, Dirreskrimum Turun Langsung Dialog & Janji Copot Anggota Tak Profesional


MAMUJU, http://LIPUTANSULBAR.ID –Aksi unjuk rasa puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sulawesi Barat (AMS) di halaman Mapolda Sulbar sempat memanas, Senin (12/10/2026) pukul 14.36 WITA.

Aksi tersebut digelar sebagai respon atas penanganan kasus pengeroyokan yang terjadi di wilayah Malunda, Kabupaten Majene, yang dinilai tidak profesional dan tidak adil.

Satu per satu pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi dan tuntutannya di depan gerbang Mapolda.

Menyikapi situasi yang mulai memanas, Dirreskrimum Polda Sulbar, Kombes Pol Benny Murjayanto turun langsung menemui massa dan mengajak para pengunjuk rasa untuk duduk bersama berdialog.

Langkah humanis tersebut menciptakan suasana yang lebih sejuk, sehingga dialog berjalan tenang, aspirasi tersampaikan secara utuh dan penjelasan dapat dipahami dengan baik oleh kedua belah pihak.


*Tuntut Copot Kapolres, Kasat Reskrim, dan Kapolsek Malunda*

Dalam dialog terbuka tersebut, massa menyampaikan beberapa tuntutan terkait penanganan kasus pengeroyokan di Malunda. Di antaranya, pencopotan para pejabat di Majene seperti Kapolres, Kasat Reskrim dan Kapolsek Malunda karena dinilai tidak profesional dan tidak adil dalam penanganan kasus.

Tak hanya itu, para pengunjuk rasa juga meminta kepolisian agar melakukan pemeriksaan secara objektif dan adil terhadap penetapan tersangka yang berlandaskan fakta dan bukti.

Setelah mendengarkan satu per satu tuntutan, Kombes Pol Benny Murjayanto menyambutnya dengan terbuka.

“Terkait tuntutan teman-teman mahasiswa, Kapolda Sulbar melalui kami berjanji akan menindaklanjuti seluruh poin yang disampaikan. Kami akan melakukan pengecekan bersama Bidang Propam Polda Sulbar secara transparan, tanpa ada yang ditutup-tutupi,” tuturnya di hadapan pengunjuk rasa.

Ia juga menegaskan tidak ada perlindungan bagi anggota yang terbukti lalai.

“Saya juga akan melakukan penindakan tegas kepada anggota saya yang tidak profesional menjalankan tugasnya. Semua akan diperiksa sesuai prosedur yang berlaku,” tegasnya.

*Jadwalkan Pemanggilan Kapolres Majene Rabu Besok*


Sebagai bentuk keseriusan, Dirreskrimum langsung menetapkan jadwal tindak lanjut pada hari *Rabu, 14 Oktober 2026*. Ia dan para penyidik akan melaksanakan pengembangan perkara dan secara khusus akan memanggil Kapolres Majene untuk membahas dan menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan hari ini.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulbar *Kombes Pol Memo Ardian* yang memantau langsung kegiatan tersebut menyampaikan akan memastikan proses hukum berjalan adil, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan di mata publik.

Para mahasiswa menerima dengan baik penjelasan Dirreskrimum dan berharap kasus ini segera diselesaikan dengan adil.

---

MUI Sulbar Berduka, Tokoh Ulama dan Mantan Senator KH Syibli Sahabuddin Berpulang



*MAMUJU, http://LIPUTANSULBAR.ID –* Kabar duka menyelimuti Sulawesi Barat. Keluarga Besar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan turut berdukacita atas berpulangnya ke Rahmatullah, Annanggurutta KH. Muhammad Syibli Sahabuddin, http://S.Ag., http://M.Ag.

Poster duka cita resmi dirilis MUI Sulbar dengan logo MUI di atasnya, menampilkan foto almarhum dalam bingkai emas.

Ø¥ِÙ†َّا Ù„ِÙ„َّٰÙ‡ِ ÙˆَØ¥ِÙ†َّا Ø¥ِÙ„َÙŠْÙ‡ِ رَاجِعُونَ

> "Semoga Allah mengampuni dan menerima amal ibadah beliau, serta memberikan ketabahan dan keikhlasan kepada keluarga dan sahabat yang ditinggalkan"

Demikian kutipan doa dalam poster duka yang ditandatangani Ketua Umum MUI Sulbar, Prof. Dr. KH. M. Nafis A. Djuaeni, MA.

*Sosok Ulama, Senator, dan Akademisi*

Berdasarkan informasi yang dihimpun, KH Muhammad Syibli Sahabuddin wafat di RS Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, pada Minggu (11/10/2026) pukul 21.45 WITA. d91a

Almarhum lahir di Polewali, 20 Agustus 1968. Pendidikan ditempuh di Pondok Pesantren Modern IMMIM Makassar, MAN 1 Makassar, pendidikan Islam di Banyuwangi, hingga International Islamic University Islamabad, Pakistan, sebelum menyelesaikan S1 hingga S2 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2002. d91a

Di dunia akademik, beliau pernah menjabat Direktur LPPM Universitas Al Asyariah Mandar (Unasman) pada 2004, dan menjadi Rektor Unasman 2005-2009.

Karier nasionalnya moncer sebagai *Anggota DPD RI Dapil Sulbar dua periode, 2009-2014 dan 2014-2019* dengan raihan 51.581 suara pada Pemilu 2014. d91a

Di organisasi, almarhum pernah memimpin PWNU Sulbar, Ketua DPW PKB Sulbar (terpilih aklamasi 2017), dan dikenal sebagai Mursyid Tarekat Qodiriyah serta keluarga besar Annangguru Prof. Dr. KH Sahabuddin, ulama tasawuf yang dimakamkan di Majene.

Pada Pilkada 2024 lalu, almarhum juga sempat maju sebagai Calon Bupati Polewali Mandar berpasangan dengan Zainal Abidin.

Kepergian Annanggurutta KH Syibli Sahabuddin menjadi kehilangan besar bagi dunia ulama, pendidikan, dan perpolitikan Sulawesi Barat. Sosoknya dikenal santun, intelektual, dan dekat dengan masyarakat.

Semoga husnul khatimah. Al-Fatihah.

---

Terungkap! Pelaku Penculikan Gadis 13 Tahun Asal Mateng Ternyata Buronan Curanmor Polres Majene


MAMUJU, http://LIPUTANSULBAR.ID –Fakta baru terungkap dari kasus percobaan penculikan gadis berusia 13 tahun asal Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat.

Pelaku, Suandi (37), ternyata merupakan buronan atau Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus dugaan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah hukum Polres Majene.

Informasi tersebut dibenarkan oleh Kasi Humas Polres Majene, Iptu Suyuti, saat dikonfirmasi, Sabtu (10/10/2026) sore.

“Iya benar (DPO kasus curanmor),” kata Suyuti singkat.

Ia menjelaskan, laporan polisi terkait dugaan kasus curanmor tersebut tercatat dengan nomor LP/B/26/III/2026/SPKT/POLRES MAJENE/POLDA SULBAR, tertanggal 29 Maret 2026

“Laporan polisinya per 29 Maret 2026,” ujarnya.

*Kronologi Penculikan 100 KM, Korban Lompat dari Motor*

Sebelumnya, Suandi ditangkap setelah melakukan percobaan penculikan terhadap seorang anak perempuan berusia 13 tahun asal Desa Barakkang, Kabupaten Mamuju Tengah.

Peristiwa itu terjadi pada Kamis (8/10/2026). Pelaku membawa lari korban lebih dari 100 kilometer dari tempat awal.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban saat itu bekerja di sebuah rumah makan di Salugatta, Mamuju Tengah, untuk menggantikan ibunya yang sedang sakit.

Pada hari kejadian, korban diminta pemilik rumah makan untuk membeli sejumlah kebutuhan.

Korban kemudian pergi bersama Suandi menggunakan sepeda motor milik pemilik rumah makan tersebut.

Namun, perjalanan justru berlanjut hingga lebih dari 100 kilometer dari Salugatta. Saat berada di kawasan Lingkungan Simbuang, Kabupaten Mamuju, korban diduga menyadari dirinya dibawa ke arah yang berbeda dari tujuan semula.

Korban kemudian berteriak meminta pertolongan sambil menangis sebelum nekat melompat dari sepeda motor yang masih melaju. Akibatnya, ia terjatuh dan mengalami luka pada bagian dahi, dagu, serta perut.

Teriakan korban menarik perhatian Sertu Firman, anggota TNI dari Kodim 1418 Mamuju yang berada tidak jauh dari lokasi. Firman langsung menghampiri korban dan mengamankan Suandi saat pria tersebut hendak kembali mendekati korban.

“Anak itu berteriak sambil menangis, saya diculik. Lalu saya menghampiri dan menangkap pelaku yang hendak kembali mengambil korban,” ujar Firman.

Suandi dan korban kemudian diamankan untuk pemeriksaan awal. Korban selanjutnya dipertemukan kembali dengan keluarganya.

Hingga kini, Suandi masih menjalani pemeriksaan intensif. Selain kasus percobaan penculikan, ia juga harus mempertanggungjawabkan statusnya sebagai DPO kasus curanmor di Polres Majene.

---

Padamkan Api di Buana Sakti dan Kakullsan, KIM Rante Mario dan Pemkab Mamuju Ucapkan Terima Kasih ke PT. Manakarra



MAMUJU, http://LIPUTANSULBAR.ID –Aksi sigap PT. Manakarra Unggul Lestari (PT. MUL) dalam membantu masyarakat memadamkan kebakaran lahan di dua desa di Kabupaten Mamuju mendapat apresiasi luas.

Melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Mamuju Mapaccing Desa Rante Mario, Pemerintah Kabupaten Mamuju menyampaikan terima kasih atas bantuan luar biasa yang diberikan PT. Manakarra dalam penanganan kebakaran di Desa Buana Sakti dan Desa Kakullsan.

Bantuan tersebut dinilai sangat vital dalam upaya gotong royong masyarakat bersama pihak perusahaan untuk memadamkan api yang mengancam lahan dan permukiman warga.

Dalam poster apresiasi yang dirilis KIM Rante Mario, terlihat personel dan masyarakat bahu-membahu menyemprotkan air ke titik api dengan selang panjang di tengah kepulan asap.

“Terima Kasih Kepada PT. Manakarra (PT. MUL) Atas Bantuannya Yang Luar Biasa Membantu Masyarakat Memadamkan Api di Desa Buana Sakti dan Desa Kakullsan. Semoga PT. Manakarra Semakin Sukses dan Jaya,” tulis dalam poster tersebut.
Semangat gotong royong dan kepedulian lingkungan menjadi kunci dalam menjaga desa tetap aman dan hijau.

“Gotong Royong dan Kepedulian Menjaga Desa Kita Tetap Aman dan Hijau. Bersama Kita Jaga Lingkungan Kita,” tutup pesan dalam poster tersebut.

Aksi PT. Manakarra ini diharapkan menjadi contoh kolaborasi positif antara perusahaan dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan penanganan bencana di Kabupaten Mamuju.
---

Kader PMII Diduga Dipukul Oknum Polisi Saat Aksi di Polda Sulbar, HMI Mamuju: Seragam Bukan Tameng Kebal Hukum!


MAMUJU, http://LIPUTANSULBAR.ID –Formatur Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mamuju, Irwan, mengecam keras dugaan tindakan represif oknum kepolisian terhadap kader PMII Cabang Mamuju saat menggelar aksi demonstrasi di depan Mapolda Sulawesi Barat.

Aksi yang digelar pada Kamis (8/10/2026) tersebut berujung ricuh. Salah satu kader PMII dikabarkan mengalami luka lebam dan benjolan di bagian wajah diduga akibat pemukulan oknum aparat.

Irwan menegaskan, tindakan kekerasan terhadap mahasiswa yang menyampaikan aspirasi, apabila terbukti, merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip demokrasi dan kewajiban aparat dalam melindungi hak warga negara.

“Awal kedatangan Kapolda baru ini justru diwarnai dengan tindakan represif terhadap mahasiswa! Polisi digaji untuk melindungi rakyat, bukan memukul mereka yang menyampaikan kritik. Mahasiswa bukan musuh negara, dan demonstrasi bukan alasan untuk bertindak represif!” tegas Irwan, Kamis (8/10/2026).

*Desak Kapolda Usut Tuntas dan Sanksi Tegas*

HMI Cabang Mamuju mendesak Kapolda Sulawesi Barat untuk segera mengusut tuntas dugaan pemukulan tersebut, memeriksa anggota yang terlibat, serta menjatuhkan sanksi tegas apabila terbukti melakukan pelanggaran.
Menurutnya, penanganan kasus ini harus transparan dan tidak boleh berhenti pada janji atau formalitas institusi semata.

“Jangan bicara soal presisi jika kekerasan terhadap rakyat justru dibiarkan. Seragam bukan tameng untuk kebal hukum. Kami menuntut keadilan bagi korban, bukan pembenaran bagi pelaku!” lanjutnya.

HMI Cabang Mamuju menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 1998. Karena itu, dugaan kekerasan terhadap demonstran harus diusut secara serius dan dipertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

“Jika dugaan ini benar, maka yang harus ditegakkan bukan gengsi institusi, melainkan keadilan. Suara mahasiswa tidak boleh dibungkam dengan kekerasan!” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polda Sulbar belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tindakan represif tersebut.

---


Gubernur Sulbar Suhardi Duka Terima Tawaran Jadi Dewan Penasihat SMSI Sulbar


MAMUJU, http://LIPUTANSULBAR.ID –Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) menerima tawaran untuk menjadi Dewan Penasihat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Barat.

Hal tersebut disampaikan SDK saat menerima jajaran SMSI Sulbar dalam agenda silaturahmi di Kantor Gubernur Sulbar, Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Kamis (8/10/2026).

Silaturahmi tersebut dilakukan jajaran pengurus SMSI Sulbar dalam rangka mempererat hubungan kemitraan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam pertemuan itu, SMSI Sulbar diterima dengan baik oleh Gubernur dan banyak berdiskusi terkait peran media siber di Sulbar. Pada kesempatan tersebut, SMSI Sulbar secara resmi meminta kesediaan Gubernur untuk menjadi Dewan Penasihat.

“Saya bersedia,” kata Suhardi Duka singkat.


SDK pun sempat melontarkan candaan kepada jajaran pengurus SMSI Sulbar yang hadir.

“Asal mau dinasihati,” ujarnya sembari tertawa, yang disambut tawa jajaran pengurus.

*Harap SMSI Tangkal Hoaks*

Selain menerima tawaran tersebut, SDK berharap SMSI Sulbar dapat mengambil peran aktif dalam menangkal penyebaran hoaks di media sosial.

Menurutnya, informasi yang beredar di media sosial saat ini kerap dipercaya masyarakat begitu saja tanpa verifikasi. Sehingga media memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang benar dan berimbang kepada publik.

Ia berharap media siber yang tergabung dalam SMSI dapat membantu masyarakat memilah informasi serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

*Ketua SMSI Sulbar Apresiasi Gubernur*

Sementara itu, Ketua SMSI Sulbar Sarman Sahuding menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Sulbar yang telah menerima jajaran pengurus dengan baik.

“Terima kasih Pak Gubernur sudah menerima kami dengan baik,” kata Sarman.

Sarman berharap silaturahmi tersebut dapat memperkuat hubungan dan sinergi antara SMSI Sulbar dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus membuka ruang komunikasi yang baik dalam penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat.

---

Aksi Sambut Kapolda Baru di Polda Sulbar Berujung Ricuh, PMII Mamuju: Anggota Kami Dipukul Oknum Polisi


MAMUJU, http://LIPUTANSULBAR.ID —Aksi demonstrasi yang digelar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju di depan Kantor Polda Sulawesi Barat pada Kamis, 8 Agustus 2026, untuk menyambut Kapolda Sulbar yang baru berujung ricuh.

PMII Mamuju menyayangkan terjadinya dugaan tindakan represif aparat terhadap massa aksi. Salah satu kader PMII dilaporkan mengalami luka benjolan di bagian wajah diduga akibat dipukul oknum polisi.

Peristiwa tersebut terjadi saat massa aksi dan aparat terlibat situasi tegang dan saling dorong-mendorong di depan gerbang Polda Sulbar.

"Kami dari PMII Cabang Mamuju mengecam keras tindakan represif yang dialami massa aksi. Bahkan dalam salah satu tuntutan kami dengan tegas meminta hentikan tindakan represif terhadap aktivis," ujar perwakilan PMII Cabang Mamuju dalam keterangannya.

*Korban Luka di Wajah, PMII Beri Ultimatum 1x24 Jam*

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami benjolan di wajah dan harus mendapatkan perawatan.

PMII Mamuju memberikan ultimatum kepada Polda Sulbar untuk mengusut tuntas dugaan pemukulan tersebut dalam waktu sesingkat-singkatnya.

"Dalam waktu 1x24 jam jika pihak kepolisian tidak menindaklanjuti kasus pemukulan terhadap sahabat kami, maka PMII Cabang Mamuju akan melakukan aksi besar-besaran," tegasnya.

*Ingatkan Jaminan Konstitusi*

PMII Mamuju menegaskan, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin konstitusi.

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal itu diperkuat UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Di sisi lain, PMII juga mengingatkan kewajiban aparat kepolisian untuk memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap peserta aksi yang dilakukan secara tertib dan sesuai aturan, bukan justru melakukan tindakan represif.

"Jika hal ini tidak mampu diselesaikan oleh aparat kepolisian, maka kami akan menindaklanjuti kasus dugaan pemukulan terhadap aktivis oleh oknum polisi ini ke jalur yang lebih tinggi," tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Sulawesi Barat terkait dugaan pemukulan oknum polisi terhadap kader PMII Mamuju tersebut. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi.

---

PMII Komisariat Wallacea Soroti Transparansi Beasiswa Pemprov Sulbar 2026, Kuota 1.040 Penerima


MAMUJU, http://LIPUTANSULBAR.ID — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Wallacea menyoroti pelaksanaan program beasiswa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026. Program yang disebut mengalami peningkatan menjadi 1.040 penerima dengan anggaran lebih dari Rp7 miliar itu diminta dikawal secara transparan dan akuntabel.

Ketua PMII Komisariat Wallacea, Asrullah, mengapresiasi peningkatan kuota tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap akses pendidikan. Namun, ia menegaskan peningkatan anggaran harus diikuti dengan keterbukaan proses.

“Kami apresiasi kuota naik. Tapi semakin besar anggaran dan semakin banyak penerima, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah memastikan prosesnya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Asrullah.

*Desak Buka Mekanisme Seleksi*

PMII Wallacea mendesak Pemprov Sulbar membuka secara jelas seluruh mekanisme, mulai dari pendaftaran, persyaratan, tahapan verifikasi, proses seleksi, penetapan penerima hingga mekanisme pencairan.

Asrullah menilai masih banyak mahasiswa yang kesulitan informasi sehingga berpotensi kehilangan akses meski memenuhi syarat.

“Jangan sampai mahasiswa yang sebenarnya memenuhi syarat justru tidak dapat akses karena tidak tahu informasi. Pemerintah harus pastikan proses pendaftaran adil untuk semua,” ujarnya.

*Minta Data 1.040 Penerima Dibuka*

PMII Wallacea juga meminta Pemprov menjelaskan secara terbuka data 1.040 penerima tersebut. Mulai dari jumlah total pendaftar, yang lolos administrasi, dasar seleksi, hingga penetapan penerima.

“Kami minta data dibuka secara transparan sesuai aturan keterbukaan informasi. Publik berhak tahu bagaimana proses seleksinya dan apa dasar penetapannya,” kata Asrullah.

Ia menegaskan sorotan ini bukan untuk menghakimi penerima, melainkan menjaga integritas seleksi.

“Jangan sampai muncul dugaan program ini hanya bisa diakses karena kedekatan atau ‘orang dalam’. Kalau prosesnya bersih, pemerintah tidak perlu ragu membuka datanya,” tegasnya.

*Desak Prioritaskan Mahasiswa Kuliah di Sulbar*

Selain transparansi, PMII Wallacea menyoroti arah kebijakan distribusi beasiswa. Menurut Asrullah, beasiswa Pemprov seharusnya lebih memprioritaskan mahasiswa Sulbar yang kuliah di perguruan tinggi yang ada di Sulbar.

“Masih banyak mahasiswa Sulbar yang kuliah di kampus-kampus di Sulbar tapi tidak dapat beasiswa dan harus biayai mandiri. Ini aspirasi yang kami dengar langsung dari teman-teman mahasiswa,” ujarnya.

Menurutnya, jika anggaran pendidikan diprioritaskan untuk mahasiswa di dalam daerah, maka perputaran manfaatnya juga akan kembali ke Sulbar dan memperkuat SDM serta kampus lokal.

*Distribusi Kuota Antar-Kampus Harus Jelas*

PMII Wallacea juga mempertanyakan formula pembagian kuota antar perguruan tinggi. Apakah berdasarkan jumlah mahasiswa, jumlah pendaftar, kondisi ekonomi, prestasi, atau akreditasi.

“Kami pertanyakan dasar pembagian kuota antar kampus. Berapa persen untuk masing-masing kampus? Apa indikatornya? Ini harus dijelaskan terbuka agar tidak menimbulkan pertanyaan,” ujar Asrullah.

Ia meminta tidak ada tebang pilih antar kampus dan proses bebas dari intervensi, konflik kepentingan, maupun praktik titipan.

*10 Poin yang Harus Dibuka Pemprov*

PMII Wallacea mendesak Gubernur Sulbar dan Biro Kesra menjelaskan secara terbuka:

1. Jumlah total pendaftar beasiswa 2026

2. Jumlah pendaftar lolos administrasi

3. Kriteria dan indikator seleksi

4. Mekanisme verifikasi data

5. Dasar penetapan 1.040 penerima

6. Distribusi penerima per perguruan tinggi

7. Formula pembagian kuota antar-kampus

8. Perbandingan penerima dari kampus dalam dan luar Sulbar

9. Besaran bantuan per kategori penerima

10. Mekanisme pengaduan dan pengawasan

“Kami tidak mempersoalkan siapa yang menerima. Yang kami persoalkan adalah bagaimana prosesnya. Jika 1.040 penerima itu semua memenuhi kriteria, mari buktikan melalui proses yang transparan,” tutup Asrullah.

---

Komitmen Berbuah Manis, PT WKSM Raih Penghargaan PASTIPADU, Gubernur Sulbar Apresiasi Kontribusi CSR atas Program Cegah Stunting di Desa Bojo



MAMUJU, http://liputansulbar.id – Upaya berkelanjutan dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat kembali menorehkan prestasi. PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri (WKSM) resmi menerima Sertifikat Penghargaan Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Terpadu (PASTIPADU) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Apresiasi bergengsi ini diberikan atas partisipasi aktif perusahaan dalam mendukung program PASTIPADU yang menjadi program unggulan Pemprov Sulbar.

Pemprov Sulbar secara spesifik menyoroti kontribusi nyata dari Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dijalankan PT WKSM di Desa Bojo, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah. Program tersebut dinilai selaras dengan target pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dan menekan angka stunting.

Melalui program CSR tersebut, PT WKSM memberikan sejumlah bantuan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat Desa Bojo. Bantuan mencakup peralatan sekolah untuk tiga sekolah yang ada di Desa Bojo, bantuan sembako bagi warga miskin, serta bantuan listrik hemat bagi warga tidak mampu.

Estate Manager PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri, Endrik Eko Purwanto, menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi pemacu bagi perusahaan untuk terus hadir di tengah masyarakat.

"Penghargaan ini merupakan bukti nyata dari komitmen manajemen PT WKSM untuk terus tumbuh bersama masyarakat. Kami percaya bahwa masa depan yang cerah dimulai dari generasi penerus yang sehat. Fokus kami di Desa Bojo adalah memastikan masyarakat mendapatkan pendampingan yang tepat guna, baik dari sisi pengentasan kemiskinan maupun perbaikan gizi untuk mencegah stunting," ujar Endrik Eko Purwanto.

Sementara itu, Kepala Desa Bojo, Hasanuddin, http://S.Pd.I, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kepedulian PT WKSM.

“Kami dari Pemerintah Desa Bojo menyampaikan terima kasih kepada PT WKSM yang telah ikut berpartisipasi dalam program PASTIPADU. Bantuan yang diberikan menyentuh beberapa kebutuhan masyarakat, mulai dari pendidikan, bantuan sembako bagi masyarakat miskin, hingga bantuan listrik hemat bagi warga yang membutuhkan,” kata Hasanuddin.

Ia berharap penghargaan yang diterima PT WKSM semakin memperkuat kerja sama antara perusahaan dan pemerintah desa dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah dan sektor swasta melalui program PASTIPADU ini diharapkan dapat menjadi percontohan (role model) bagi desa-desa lainnya di Kabupaten Mamuju Tengah dalam mewujudkan masyarakat Sulawesi Barat yang lebih sehat, mandiri, dan sejahtera.

*Penulis: Redaksi Mateng*
*Editor: ...*

---