MAMUJU, http://LIPUTANSULBAR.ID — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Wallacea menyoroti pelaksanaan program beasiswa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026. Program yang disebut mengalami peningkatan menjadi 1.040 penerima dengan anggaran lebih dari Rp7 miliar itu diminta dikawal secara transparan dan akuntabel.
Ketua PMII Komisariat Wallacea, Asrullah, mengapresiasi peningkatan kuota tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap akses pendidikan. Namun, ia menegaskan peningkatan anggaran harus diikuti dengan keterbukaan proses.
“Kami apresiasi kuota naik. Tapi semakin besar anggaran dan semakin banyak penerima, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah memastikan prosesnya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Asrullah.
*Desak Buka Mekanisme Seleksi*
PMII Wallacea mendesak Pemprov Sulbar membuka secara jelas seluruh mekanisme, mulai dari pendaftaran, persyaratan, tahapan verifikasi, proses seleksi, penetapan penerima hingga mekanisme pencairan.
Asrullah menilai masih banyak mahasiswa yang kesulitan informasi sehingga berpotensi kehilangan akses meski memenuhi syarat.
“Jangan sampai mahasiswa yang sebenarnya memenuhi syarat justru tidak dapat akses karena tidak tahu informasi. Pemerintah harus pastikan proses pendaftaran adil untuk semua,” ujarnya.
*Minta Data 1.040 Penerima Dibuka*
PMII Wallacea juga meminta Pemprov menjelaskan secara terbuka data 1.040 penerima tersebut. Mulai dari jumlah total pendaftar, yang lolos administrasi, dasar seleksi, hingga penetapan penerima.
“Kami minta data dibuka secara transparan sesuai aturan keterbukaan informasi. Publik berhak tahu bagaimana proses seleksinya dan apa dasar penetapannya,” kata Asrullah.
Ia menegaskan sorotan ini bukan untuk menghakimi penerima, melainkan menjaga integritas seleksi.
“Jangan sampai muncul dugaan program ini hanya bisa diakses karena kedekatan atau ‘orang dalam’. Kalau prosesnya bersih, pemerintah tidak perlu ragu membuka datanya,” tegasnya.
*Desak Prioritaskan Mahasiswa Kuliah di Sulbar*
Selain transparansi, PMII Wallacea menyoroti arah kebijakan distribusi beasiswa. Menurut Asrullah, beasiswa Pemprov seharusnya lebih memprioritaskan mahasiswa Sulbar yang kuliah di perguruan tinggi yang ada di Sulbar.
“Masih banyak mahasiswa Sulbar yang kuliah di kampus-kampus di Sulbar tapi tidak dapat beasiswa dan harus biayai mandiri. Ini aspirasi yang kami dengar langsung dari teman-teman mahasiswa,” ujarnya.
Menurutnya, jika anggaran pendidikan diprioritaskan untuk mahasiswa di dalam daerah, maka perputaran manfaatnya juga akan kembali ke Sulbar dan memperkuat SDM serta kampus lokal.
*Distribusi Kuota Antar-Kampus Harus Jelas*
PMII Wallacea juga mempertanyakan formula pembagian kuota antar perguruan tinggi. Apakah berdasarkan jumlah mahasiswa, jumlah pendaftar, kondisi ekonomi, prestasi, atau akreditasi.
“Kami pertanyakan dasar pembagian kuota antar kampus. Berapa persen untuk masing-masing kampus? Apa indikatornya? Ini harus dijelaskan terbuka agar tidak menimbulkan pertanyaan,” ujar Asrullah.
Ia meminta tidak ada tebang pilih antar kampus dan proses bebas dari intervensi, konflik kepentingan, maupun praktik titipan.
*10 Poin yang Harus Dibuka Pemprov*
PMII Wallacea mendesak Gubernur Sulbar dan Biro Kesra menjelaskan secara terbuka:
1. Jumlah total pendaftar beasiswa 2026
2. Jumlah pendaftar lolos administrasi
3. Kriteria dan indikator seleksi
4. Mekanisme verifikasi data
5. Dasar penetapan 1.040 penerima
6. Distribusi penerima per perguruan tinggi
7. Formula pembagian kuota antar-kampus
8. Perbandingan penerima dari kampus dalam dan luar Sulbar
9. Besaran bantuan per kategori penerima
10. Mekanisme pengaduan dan pengawasan
“Kami tidak mempersoalkan siapa yang menerima. Yang kami persoalkan adalah bagaimana prosesnya. Jika 1.040 penerima itu semua memenuhi kriteria, mari buktikan melalui proses yang transparan,” tutup Asrullah.
---