Dari Kearifan Lokal ke Krisis Etika Birokrasi: Renungan Tentang Korupsi di Indonesia

Dalam berbagai forum diskusi seringkali saya memperoleh pertanyaan yang menusuk hati namun sulit menjawabnya. Yaitu, mengapa korupsi di Indonesia semakin meningkat, seiring dengan ramainya aktivitas keagamaan? Tulisan ini bisa saja disebut sebagai keluhan dan keprihatinan dan sekaligus mengajak pembaca ikut serta berbagi pengalaman.

Sejak kecil duduk di bangku Sekolah Rakyat sampai menjadi mahasiswa, saya percaya dan sekaligus mengagumi keragaman tradisi lokal yang sangat kaya dari bangsa Indonesia. Masing-masing mengajarkan warganya untuk hidup berbudi luhur, menjaga kejujuran dan menjaga nama baik keluarga serta sukunya.

Budi luhur merupakan modal sosial dan pilar budaya untuk membangun bangsa dan negara yang berkeadaban sehingga pemerintah dan negara disegani dan dikagumi rakyatnya serta masyarakat dunia. Indonesia terdiri dari beragam suku, yang termasuk besar adalah suku Jawa. Tetapi bangsa Indonesia bukanlah _ethnic nation_, bukan bangsa berdasarkan suku, tetapi merupakan _civic nation_. Sebuah bangsa dan negara yang dibangun berdasarkan nilai-nilai dan cita luhur yang disarikan dari kearifan lokal yang kemudian diformulasikan ke dalam Pancasila.

Setelah mengenal dan bergaul lebih dekat dengan dunia birokrasi pemerintahan dan politik, kepercayaan dan kekaguman saya tentang kepribadian unggul bangsa tadi menjadi redup dan cenderung buyar. Tentu saja hal ini pengalaman subyektif yang sangat menyedihkan.

Saya masih ingat, masyarakat Jawa mengenal budaya _mikul duwur, mendem jero, unggah-ungguh, tepa selira,_ dan gotong royong. Teman dari Minang mengenalkan pepatah _dima bumi dipijak, di sinan langik dijunjuang_, yaitu kemampuan menyesuaikan diri dalam pergaulan sosial tanpa kehilangan martabat. Lalu teman dari Bugis mengenalkan _siri’ na pacce_, menjaga nilai kehormatan dan solidaritas. Sementara masyarakat Bali memegang prinsip _Tri Hita Karana_, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Lalu ke timur lagi, masyarakat Maluku memegang nilai kehidupan _pela gandong_ yang mengandung makna: kita semua bersaudara, meskipun berbeda agama, kampung dan asal-usul. Mereka memiliki ungkapan terkenal: _Ale rasa beta rasa, katong samua orang basudara._

Berbagai kearifan lokal tersebut merupakan fondasi etika dan sumber kebijaksanaan dalam mengatur hubungan antarmanusia.

Sebagai praktisi pendidikan, saya seringkali merenungkan. Mengapa anak-anak yang lahir dan dibesarkan dalam lingkungan agama dan budaya yang menjunjung tinggi budi pekerti, ketika menduduki jabatan birokrasi negara, justru sebagian terlibat korupsi yang merugikan rakyat dan mencoreng kehormatan sukunya?

*Krisis Etika Birokrasi*

Kearifan lokal bisa bertahan lama karena dijaga bersama-sama oleh warga masyarakatnya yang saling mengenal secara langsung. Di desa orang takut mencuri ayam tetangga karena takut sanksi sosial.

Tetapi ketika seseorang masuk dunia kerja yang birokratis, bangunan kearifan lokal itu seakan tercampakkan. Banyak putra daerah setelah jadi sarjana lalu menempuh karir di ranah politik dan birokrasi perilakunya berubah drastis. Dia masuk dalam lingkungan baru yang diatur oleh struktur kekuasaan, proyek, dan tersedia anggaran yang sangat besar.

Hubungan sosial yang terbangun berubah menjadi formal dan impersonal. Bahkan saling menjegal dan menikam untuk memperebutkan jabatan dan proyek.

Ketika pulang kampung, para pejabat yang suka melakukan korupsi itu pasti berpenampilan santun, baik hati, ringan membantu tetangga. Sikap demikian berbeda sekali ketika koruptor mengambil miliaran rupiah dari anggaran negara tanpa pernah melihat langsung wajah rakyat yang kehilangan haknya.

Bagi mereka, secara psikologis anggaran negara itu bukan milik rakyat. Jarak psikologis inilah yang sering kali menjadi penyebab awal pudarnya moral. Korupsi di lingkungan birokrasi terasa lebih mudah karena korban yang dirugikan tidak hadir secara konkret di depan mata.

Moralitas komunal mengajarkan kesetiaan kepada keluarga dan suku. Etika birokrasi menuntut kesetiaan untuk menjaga kepentingan publik yang lebih luas. Seseorang yang sangat jujur kepada keluarganya, bisa jadi tidak merasa bersalah ketika memberikan proyek negara kepada saudaranya.

Di sini terdapat wilayah abu-abu yang mengantarkan munculnya nepotisme. Konsep gotong royong yang aslinya bagus, lalu berubah menjadi praktek nepotisme dan kolusi. Nilai gotong-royong berubah menjadi kolusi. Kalau pun ketahuan yang dikorbankan biasanya staf bawahannya.

*Kelemahan Sistem Birokrasi*

Korupsi terjadi tidak semata karena pelakunya memiliki kelemahan moral, melainkan didorong oleh terbukanya peluang dan lembeknya aparat penegak hukum. Birokrasi plat merah memiliki tiga sumber utama pintu korupsi.

Pertama, pejabat memiliki kewenangan menentukan anggaran, proyek, izin, dan jabatan. Kedua, adanya jarak antara keputusan dan eksekusinya. Seorang pejabat yang menandatangani proyek fiktif di belakang meja mungkin tidak langsung melihat rumah rakyat yang tidak dibangun. Ketiga, normalisasi korupsi. Ketika lingkungan birokrasi telah menganggap suap dan gratifikasi sebagai hal biasa, individu yang semula idealis pun dapat tertekan untuk menyesuaikan diri.

Dalam istilah psikologi hal ini disebut _moral disengagement_. Orang mencari pembenaran atas perbuatannya, misalnya: _Kalau saya tidak ikut, saya akan tersingkir._

*Pergantian Orde Dengan Marah*

Ada pandangan, usia sebuah orde politik itu berkisar 20-25 tahun, ekuivalen dengan usia sebuah generasi. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, ini bisa dihitung ke belakang dimulai tahun 1908 lahirnya Boedi Oetomo.

Tahun 1965 meletus tragedi nasional yang menandai berakhirnya Orde Lama. Orde Lama diakhiri dengan kemarahan rakyat. Korupsi dan inflasi seakan berlomba adu cepat.

Mulailah Orde Baru. Tapi lagi-lagi, Pak Harto mesti mengundurkan diri karena desakan rakyat pada 21 Mei 1998. Orde Baru diakhiri dengan kemarahan rakyat.

Pemilu 2004 menandai babak baru Orde Reformasi. Memasuki tahun 2026 ini, dengan melihat pengalaman masa lalu, memang sudah saatnya orde reformasi berakhir. Rakyat letih dan marah terhadap praktek korupsi yang semakin ugal-ugalan.

Persoalan bangsa ini bukan kekurangan nilai. Dalam masyarakat tradisional nilai-nilai luhur itu masih hidup. Tetapi kekurangan yang paling kita rasakan adalah kekurangan tokoh-tokoh teladan, lembeknya penegakan hukum, dan kegagalan pemerintah dalam mengintegrasikan nilai lokal ke dalam kehidupan bernegara. Pemerintah gagal melakukan transformasi dari _local wisdom_ menjadi _civic wisdom_.

Jangan sampai kearifan lokal yang masih dijaga oleh masyarakat di kehidupan sehari-hari tergerus rusak karena pengaruh dari atas.

---