Liputan Sulbar

IKLAN ANDA

Pallawa Media

Layanan Pallawa Media.

Papan Iklan

Redaksi Liputan Sulbar.

Pasang Iklan

Redaksi Liputan Sulbar.

Pasang Iklan Disini

Redaksi Liputan Sulbar.

Tampilkan postingan dengan label jakarta. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label jakarta. Tampilkan semua postingan

10 Tuntutan Aksi Damai di Mabes Polri, Desak Kapolri Copot Kapolres Mamuju Tengah dan Periksa Oknum Diduga Bekingi Pencurian Sawit


*JAKARTA, http://LIPUTANSULBAR.ID -* Gelombang protes terhadap penanganan perkara di Polres Mamuju Tengah memuncak. Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sulawesi Barat (Sulbar) Menggugat memastikan akan menggelar aksi damai di depan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, pada Minggu, 16 November 2026.

Aksi tersebut membawa 10 tuntutan utama. Massa mendesak Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si. untuk mencopot Kapolres Mamuju Tengah serta memeriksa sejumlah perwira dan oknum anggota yang diduga melakukan pembiaran dan membekingi kasus dugaan pencurian buah kelapa sawit milik warga.

Aksi damai ini dipicu oleh laporan polisi yang dilayangkan oleh warga bernama Hj. Nirwanasari Aras. Ia melaporkan dugaan pencurian buah sawit seberat 1,5 ton di lahan perkebunan milik warga di Kabupaten Mamuju Tengah yang hingga kini belum menunjukkan kejelasan hukum.

*Desak Propam Periksa Kapolres hingga Kanit Pidum*

Dalam dokumen tuntutan yang diterima redaksi, aliansi membagi tuntutan ke dalam empat klaster.

Pertama, tuntutan terhadap jajaran Polres Mamuju Tengah. Massa mendesak Kadiv Propam Polri untuk segera memeriksa Kapolres Mamuju Tengah atas dugaan lemahnya pengawasan dan ketidakprofesionalan dalam menangani laporan masyarakat.

"Kami mendesak Kapolri mengevaluasi dan mencopot Kapolres Mamuju Tengah apabila terbukti melakukan pembiaran atau pelanggaran dalam pelaksanaan tugas," demikian salah satu poin tuntutan tersebut.

Selain Kapolres, massa juga mendesak pencopotan Kasat Reskrim Polres Mamuju Tengah berinisial Arifin dan Kanit Pidana Umum (Pidum) berinisial Nanda. Keduanya dinilai lalai, tidak profesional, dan diduga melanggar prosedur dalam penanganan perkara.

*Usut Tuntas Dugaan Pencurian 1,5 Ton Sawit*

Kedua, terkait substansi perkara. Aliansi mendesak Bareskrim Polri dan Polda Sulawesi Barat untuk mengusut dugaan pencurian buah sawit secara menyeluruh, transparan, dan tanpa intimidasi terhadap pemilik kebun maupun saksi.

Mereka juga meminta aparat menindak tegas setiap pihak yang terbukti melakukan pencurian, penganiayaan, dan intimidasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

*Dua Oknum Brigpol Diminta Diperiksa Propam*

Ketiga, yang menjadi sorotan tajam adalah dugaan adanya oknum aparat yang membekingi pelaku. Massa secara spesifik mendesak Divisi Propam Polri memeriksa dua oknum anggota yakni Brigpol Rusdi dan Brigpol Mawar.

Keduanya dimohonkan untuk diperiksa terkait dugaan keterlibatan atau pemberian perlindungan terhadap pihak yang dilaporkan, serta dugaan tindakan yang berpotensi menghambat penegakan hukum.

"Apabila ditemukan bukti yang cukup, kami mendesak Polri menjatuhkan sanksi etik, disiplin, hingga proses pidana," tegas aliansi.

*Minta Kapolri Bentuk Tim Independen*

Keempat, tuntutan kepada Kapolri. Massa mendesak Kapolri mengambil alih pengawasan penanganan perkara, membentuk tim pemeriksa independen dari unsur pengawasan internal Polri guna memastikan tidak ada konflik kepentingan, serta memberikan perlindungan hukum bagi pelapor, saksi, dan masyarakat yang memberikan keterangan.

Aksi yang akan dimulai pukul 09.00 WIB tersebut diklaim akan berlangsung damai, tertib, dan patuh hukum.

Pihak aliansi juga menyerahkan lampiran berupa daftar nama-nama yang dimohonkan untuk diklarifikasi keterangannya oleh penyidik terkait aktivitas di lokasi kebun. Pihak aliansi menegaskan pencantuman nama tersebut bukan merupakan vonis bersalah, melainkan untuk kepentingan investigasi dan verifikasi aparat penegak hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi http://LiputanSulbar.id masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Polres Mamuju Tengah dan Polda Sulawesi Barat.

*Penulis: Redaksi http://LiputanSulbar.id*

Firdaus Diberhentikan dari PWI, Tata Kelola HPN Jadi Sorotan - Dewan Pers & AJI Angkat Bicara


JAKARTA, http://LIPUTANSULBAR.ID –Penerbitan Surat Keputusan (SK) Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Nomor 98/X/DK/PWI-P/SK-SR/2026 tertanggal 14 Oktober 2026 yang ditandatangani Ketua Dewan Kehormatan Atal S Depari bersama jajaran, tentang pemberhentian penuh Firdaus dari keanggotaan PWI, menuai beragam tanggapan dari kalangan pers nasional.

Firdaus yang juga menjabat Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, disebut telah menerima SK tersebut pada 21 Oktober 2026 dan memberikan tanggapan tertulis pada 22 Oktober 2026.

Sorotan tidak hanya pada keputusan pemberhentian, tetapi juga merembet pada persoalan tata kelola Hari Pers Nasional (HPN), khususnya soal siapa yang seharusnya menjadi penanggung jawab penyelenggaraannya.

Dua tokoh pers nasional, yakni anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan *Abdul Manan* dan Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia *Bayu Wardhana*, menyampaikan pandangan mengenai pentingnya pelaksanaan HPN yang lebih inklusif dan melibatkan seluruh komunitas pers kepada media yang tergabung dalam SMSI pada Sabtu (24/10/2026).

*Abdul Manan: Pemberhentian Karena HPN Cukup Mengejutkan*

Abdul Manan menegaskan bahwa pemberhentian anggota merupakan kewenangan masing-masing organisasi. Namun ia mengaku cukup terkejut jika persoalan HPN menjadi alasan di balik pemberhentian Firdaus.

“Pemberhentian seseorang sebagai anggota tentu merupakan hak masing-masing organisasi. Bagi saya, cukup mengejutkan kalau alasan pemberhentiannya karena terkait dengan soal Hari Pers Nasional (HPN),” ujarnya.

Menurut Abdul Manan, alasan pemberhentian akan lebih mudah dipahami jika berkaitan dengan status kewartawanan, merujuk pada Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/X/2025 tentang Standar Organisasi Wartawan, Pasal 9 yang menyatakan anggota organisasi wartawan adalah wartawan yang bekerja secara tetap, koresponden, atau wartawan lepas pada media yang masih terbit atau siaran reguler.

Diketahui, Firdaus sebelumnya mengusulkan agar penyelenggaraan HPN dilakukan secara bergiliran di antara konstituen Dewan Pers dalam kapasitasnya sebagai Ketum SMSI Pusat, dengan tujuan mendorong kesetaraan antar konstituen.

*HPN Harus Jadi Agenda Bersama, Bukan Eksklusif Satu Organisasi*

Abdul Manan berpandangan HPN merupakan hari yang diniatkan untuk diperingati oleh seluruh komunitas pers, sehingga tidak proporsional jika diselenggarakan oleh satu organisasi wartawan saja.

“HPN merupakan hari yang diniatkan untuk diperingati oleh seluruh komunitas pers. Sehingga tidak proporsional dan tidak patut jika diselenggarakan oleh satu organisasi wartawan saja,” katanya.

Ia menilai penyelenggaraan HPN yang hanya bertumpu pada satu organisasi berpotensi mereduksi makna peringatan menjadi agenda organisasi tertentu, bukan perayaan bersama.

*8 dari 9 Konstituen Usulkan Dewan Pers Jadi Penanggung Jawab HPN*

Abdul Manan mengungkapkan, persoalan tata kelola HPN telah dibahas dalam pertemuan Dewan Pers dengan konstituen pada 30 September 2026. Dalam pertemuan itu, delapan dari sembilan konstituen yang hadir mengusulkan agar Dewan Pers menjadi penanggung jawab penyelenggaraan HPN, bukan organisasi wartawan tertentu seperti praktik selama ini.

“Sebanyak 8 dari 9 yang hadir dalam pertemuan itu mengusulkan agar Dewan Pers yang menjadi penanggung jawab HPN, bukan organisasi wartawan seperti PWI seperti praktik selama ini,” ungkapnya.

Ia menambahkan, saat ini Dewan Pers juga tengah membahas kemungkinan kebijakan baru, termasuk usulan perubahan tanggal peringatan Hari Pers sebagai bahan pembahasan revisi Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional.

*Sekjen AJI: Jika Pakai Uang Negara, Penyelenggaranya Dewan Pers*

Sementara itu, Sekjen AJI Indonesia Bayu Wardhana memilih tidak mengomentari soal pemberhentian Firdaus karena merupakan kewenangan internal organisasi.

“Karena itu urusan wewenang organisasi masing-masing,” ujarnya.

Namun terkait HPN, Bayu berpandangan Dewan Pers seharusnya menjadi penyelenggara karena kedudukannya sebagai lembaga yang diakui dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“HPN seharusnya diselenggarakan oleh Dewan Pers selaku lembaga yang diakui UU Nomor 40/1999,” kata Bayu.

Menurutnya, organisasi pers seperti PWI, AJI, AMSI, SMSI dan lainnya boleh saja menyelenggarakan HPN secara mandiri. Namun jika menggunakan anggaran negara, penyelenggaranya harus Dewan Pers.

“Organisasi pers seperti PWI, AMSI, SMSI, dan lain-lain boleh saja menyelenggarakan HPN secara mandiri. Namun, sebaiknya jika menggunakan uang negara, penyelenggaranya adalah Dewan Pers sebagai lembaga negara,” tuturnya.

*AJI Ingatkan Persoalan Kebebasan Pers Lebih Penting*

Bayu menekankan, perhatian terhadap HPN tidak boleh berhenti pada soal siapa penyelenggara. Ada persoalan lebih mendasar yakni kondisi pers Indonesia yang dinilai semakin suram.

“Hal yang lebih penting dari penyelenggaraan HPN adalah membahas nasib pers Indonesia yang suram. Kebebasan pers makin sempit, intimidasi banyak terjadi, sementara upah jurnalis sangat rendah. Ini yang lebih dibahas saat HPN,” tegas Bayu.

Ia menilai HPN seharusnya menjadi ruang evaluasi terhadap kondisi nyata kehidupan pers, termasuk keselamatan jurnalis, kesejahteraan pekerja media, dan keberlangsungan perusahaan pers.

Beragam pandangan tersebut memperlihatkan adanya dorongan agar penyelenggaraan HPN ke depan lebih inklusif, adil, terbuka, dan dapat diterima seluruh komunitas pers secara luas. (*)

---


Dari Kearifan Lokal ke Krisis Etika Birokrasi: Renungan Tentang Korupsi di Indonesia

Dalam berbagai forum diskusi seringkali saya memperoleh pertanyaan yang menusuk hati namun sulit menjawabnya. Yaitu, mengapa korupsi di Indonesia semakin meningkat, seiring dengan ramainya aktivitas keagamaan? Tulisan ini bisa saja disebut sebagai keluhan dan keprihatinan dan sekaligus mengajak pembaca ikut serta berbagi pengalaman.

Sejak kecil duduk di bangku Sekolah Rakyat sampai menjadi mahasiswa, saya percaya dan sekaligus mengagumi keragaman tradisi lokal yang sangat kaya dari bangsa Indonesia. Masing-masing mengajarkan warganya untuk hidup berbudi luhur, menjaga kejujuran dan menjaga nama baik keluarga serta sukunya.

Budi luhur merupakan modal sosial dan pilar budaya untuk membangun bangsa dan negara yang berkeadaban sehingga pemerintah dan negara disegani dan dikagumi rakyatnya serta masyarakat dunia. Indonesia terdiri dari beragam suku, yang termasuk besar adalah suku Jawa. Tetapi bangsa Indonesia bukanlah _ethnic nation_, bukan bangsa berdasarkan suku, tetapi merupakan _civic nation_. Sebuah bangsa dan negara yang dibangun berdasarkan nilai-nilai dan cita luhur yang disarikan dari kearifan lokal yang kemudian diformulasikan ke dalam Pancasila.

Setelah mengenal dan bergaul lebih dekat dengan dunia birokrasi pemerintahan dan politik, kepercayaan dan kekaguman saya tentang kepribadian unggul bangsa tadi menjadi redup dan cenderung buyar. Tentu saja hal ini pengalaman subyektif yang sangat menyedihkan.

Saya masih ingat, masyarakat Jawa mengenal budaya _mikul duwur, mendem jero, unggah-ungguh, tepa selira,_ dan gotong royong. Teman dari Minang mengenalkan pepatah _dima bumi dipijak, di sinan langik dijunjuang_, yaitu kemampuan menyesuaikan diri dalam pergaulan sosial tanpa kehilangan martabat. Lalu teman dari Bugis mengenalkan _siri’ na pacce_, menjaga nilai kehormatan dan solidaritas. Sementara masyarakat Bali memegang prinsip _Tri Hita Karana_, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Lalu ke timur lagi, masyarakat Maluku memegang nilai kehidupan _pela gandong_ yang mengandung makna: kita semua bersaudara, meskipun berbeda agama, kampung dan asal-usul. Mereka memiliki ungkapan terkenal: _Ale rasa beta rasa, katong samua orang basudara._

Berbagai kearifan lokal tersebut merupakan fondasi etika dan sumber kebijaksanaan dalam mengatur hubungan antarmanusia.

Sebagai praktisi pendidikan, saya seringkali merenungkan. Mengapa anak-anak yang lahir dan dibesarkan dalam lingkungan agama dan budaya yang menjunjung tinggi budi pekerti, ketika menduduki jabatan birokrasi negara, justru sebagian terlibat korupsi yang merugikan rakyat dan mencoreng kehormatan sukunya?

*Krisis Etika Birokrasi*

Kearifan lokal bisa bertahan lama karena dijaga bersama-sama oleh warga masyarakatnya yang saling mengenal secara langsung. Di desa orang takut mencuri ayam tetangga karena takut sanksi sosial.

Tetapi ketika seseorang masuk dunia kerja yang birokratis, bangunan kearifan lokal itu seakan tercampakkan. Banyak putra daerah setelah jadi sarjana lalu menempuh karir di ranah politik dan birokrasi perilakunya berubah drastis. Dia masuk dalam lingkungan baru yang diatur oleh struktur kekuasaan, proyek, dan tersedia anggaran yang sangat besar.

Hubungan sosial yang terbangun berubah menjadi formal dan impersonal. Bahkan saling menjegal dan menikam untuk memperebutkan jabatan dan proyek.

Ketika pulang kampung, para pejabat yang suka melakukan korupsi itu pasti berpenampilan santun, baik hati, ringan membantu tetangga. Sikap demikian berbeda sekali ketika koruptor mengambil miliaran rupiah dari anggaran negara tanpa pernah melihat langsung wajah rakyat yang kehilangan haknya.

Bagi mereka, secara psikologis anggaran negara itu bukan milik rakyat. Jarak psikologis inilah yang sering kali menjadi penyebab awal pudarnya moral. Korupsi di lingkungan birokrasi terasa lebih mudah karena korban yang dirugikan tidak hadir secara konkret di depan mata.

Moralitas komunal mengajarkan kesetiaan kepada keluarga dan suku. Etika birokrasi menuntut kesetiaan untuk menjaga kepentingan publik yang lebih luas. Seseorang yang sangat jujur kepada keluarganya, bisa jadi tidak merasa bersalah ketika memberikan proyek negara kepada saudaranya.

Di sini terdapat wilayah abu-abu yang mengantarkan munculnya nepotisme. Konsep gotong royong yang aslinya bagus, lalu berubah menjadi praktek nepotisme dan kolusi. Nilai gotong-royong berubah menjadi kolusi. Kalau pun ketahuan yang dikorbankan biasanya staf bawahannya.

*Kelemahan Sistem Birokrasi*

Korupsi terjadi tidak semata karena pelakunya memiliki kelemahan moral, melainkan didorong oleh terbukanya peluang dan lembeknya aparat penegak hukum. Birokrasi plat merah memiliki tiga sumber utama pintu korupsi.

Pertama, pejabat memiliki kewenangan menentukan anggaran, proyek, izin, dan jabatan. Kedua, adanya jarak antara keputusan dan eksekusinya. Seorang pejabat yang menandatangani proyek fiktif di belakang meja mungkin tidak langsung melihat rumah rakyat yang tidak dibangun. Ketiga, normalisasi korupsi. Ketika lingkungan birokrasi telah menganggap suap dan gratifikasi sebagai hal biasa, individu yang semula idealis pun dapat tertekan untuk menyesuaikan diri.

Dalam istilah psikologi hal ini disebut _moral disengagement_. Orang mencari pembenaran atas perbuatannya, misalnya: _Kalau saya tidak ikut, saya akan tersingkir._

*Pergantian Orde Dengan Marah*

Ada pandangan, usia sebuah orde politik itu berkisar 20-25 tahun, ekuivalen dengan usia sebuah generasi. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, ini bisa dihitung ke belakang dimulai tahun 1908 lahirnya Boedi Oetomo.

Tahun 1965 meletus tragedi nasional yang menandai berakhirnya Orde Lama. Orde Lama diakhiri dengan kemarahan rakyat. Korupsi dan inflasi seakan berlomba adu cepat.

Mulailah Orde Baru. Tapi lagi-lagi, Pak Harto mesti mengundurkan diri karena desakan rakyat pada 21 Mei 1998. Orde Baru diakhiri dengan kemarahan rakyat.

Pemilu 2004 menandai babak baru Orde Reformasi. Memasuki tahun 2026 ini, dengan melihat pengalaman masa lalu, memang sudah saatnya orde reformasi berakhir. Rakyat letih dan marah terhadap praktek korupsi yang semakin ugal-ugalan.

Persoalan bangsa ini bukan kekurangan nilai. Dalam masyarakat tradisional nilai-nilai luhur itu masih hidup. Tetapi kekurangan yang paling kita rasakan adalah kekurangan tokoh-tokoh teladan, lembeknya penegakan hukum, dan kegagalan pemerintah dalam mengintegrasikan nilai lokal ke dalam kehidupan bernegara. Pemerintah gagal melakukan transformasi dari _local wisdom_ menjadi _civic wisdom_.

Jangan sampai kearifan lokal yang masih dijaga oleh masyarakat di kehidupan sehari-hari tergerus rusak karena pengaruh dari atas.

---

Kapolres Mateng AKBP Amri Yudhy Terima Penghargaan Inspiring Profesional dan Leadership Award 2024 Asean Choice

Mateng liputansulbar.com - Kapolres Mamuju Tengah (Mateng), AKBP Amri Yudhy S, S.I.K., M.H., menerima Penghargaan Inspiring Profesional dan Leadership Award 2024 Asean Choice di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. Sabtu (30/3/2024).

Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas inovasi dan kepemimpinan yang inspiratif, yang telah membawa perubahan positif di Polres Mamuju Tengah.
Sebagai anggota polri, kita punya target hebat, lantaran tugasnya melekat sebagai pelindung pengayom dan pelayan masyarakat, Tunjukkan karya nyata bukan karya kata. 

"Bagi saya yang terpenting adalah keteladanan, Anggota akan melihat attitude kita bukan kata kata kita" tukasnya.

Dalam pidatonya, AKBP Amri Yudhy menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh anggota dan keluarga besar Polres Mateng atas dukungan yang diberikan selama kepemimpinannya.

"Tentunya raihan penghargaan ini tidak lepas dari dukungan seluruh rekan - rekan anggota selama masa kepemimpinan saya," kata Kapolres murah senyum tersebut.
Lanjutnya, orang nomor satu di Polres Mamuju tengah ini mengungkapkan dengan diraihnya penghargaan sebagai inspiring dan leadership tingkat asia, kedepannya membutuhkan banyak kerja sama serta komunikasi proaktif dengan seluruh internal anggota, pemerintah daerah maupun masyarakat terutama di wilayah hukum sendiri.

Ia menambahkan, dengan capaian ini tidak berpuas diri, namun diharapkan senantiasa terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Polri terus semakin membaik.

"Capaian ini justru menjadi penyemangat kami, untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya. 

Sementara itu, ketua team pansel kelayakan award dari Indonesian Award Magazine yang juga merupakan motivator terbaik se asia Dr. Ketut Abid Halimi, S.Pd.I, M.Pd. C.Ht. menyampaikan jika AKBP Amri Yudhy sangat layak mendapat apresiasi dan penghargaan karena selama memimpin mampu menjadi teladan dan terus berinovasi walau dalam keterbatasan.

“Dari rekam jejak digital dan personal, beliau memang pantas menjadi teladan, dan layak kami beri penghargaan” tukasnya.

Humas Polres Mateng

Kapolri Tekankan Persatuan-Kesatuan Modal Utama Wujudkan Indonesia Emas 2045 di Rapim Polri

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa akan menindaklanjuti instruksi serta pengarahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2024. 

Hal itu disampaikan Sigit saat membuka pelaksanaan Rapim Polri di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis, 29 Februari 2024. 

"Hari ini adalah rangkaian kegiatan Rapim TNI-Polri yang kemarin telah dibuka Bapak Presiden di Cilangkap. Tentunya masing-masing melaksanakan Rapim untuk tindaklanjuti beberapa direktif dari Bapak Presiden," kata Sigit. 

Pada Rapim Polri, Sigit mengungkapkan bahwa, ada beberapa agenda penting yang harus diamankan oleh personel kepolisian. Mulai dari tahapan Pemilu yang masih berjalan, kesiapan pengamanan Bulan Ramadan hingga Idul Fitri, event internasional hingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 37 Provinsi Indonesia. 
Lebih dalam, Sigit menekankan soal pentingnya menjaga nilai persatuan-kesatuan Bangsa Indonesia. Menurutnya, hal itu adalah modal utama dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Meskipun dalam Pemilu terjadi perbedaan pendapat, kata Sigit, persatuan dan kesatuan merupakan nilai yang harus terus dijaga oleh seluruh unsur lapisan masyarakat, demi mewujudkan Visi Indonesia Emas tahun 2045. 

"Menjaga persatuan dan kesatuan sebagai modal utama stabilitas keamanan sebagai prasyarat utama untuk betul-betul bisa menuju Visi Indonesia Emas 2045. Yang saat ini kita rasa, kita sudah melihat angka-angkanya, on the track dibandingkan negara lain. Indonesia saya kira angkanya sudah sangat bagus," ujar Sigit. 
Dengan adanya tren positif itu, Sigit menyebut, seluruh elemen masyarakat harus bersatu padu mempertahankan hal tersebut. Mengingat, Indonesia bisa terus bertumbuh di saat negara lain menghadapi resesi. 

"Ini harus dipertahankan, beberapa negara menghadapi situasi resesi termasuk beberapa negara maju. Tapi Indonesia bisa dalam kondisi yang baik. Ini jadi modal yang tentunya harus kita pertahankan bersama," ucap Sigit. 

Oleh karena itu, Sigit mengingatkan untuk tidak larut dalam perbedaan yang berpotensi melahirkan polarisasi masyarakat. Yang paling terpenting saat ini, kata Sigit adalah, bersinergi serta bekerjasama untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sudah baik. 

"Tentunya tugas kita semua untuk mengawal ini. Karena sulit dan tidak mudah. Namun kita yakin kalau kita semua bersatu, seluruh stakeholder dengan seluruh masyarakat, kita jaga jangan sampai terjadi polarisasi, seluruh kementerian/lembaga, utamanya polisi, bisa menjaga stabilitas kamtibmas, kita yakin pencapaian ini bisa tercapai pada waktunya," papar Sigit. 

Disisi lain, Sigit akan mengingatkan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk menyiapkan pengamanan dalam rangka menghadapi pelaksanaan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri.
"Kita tetap memiliki tugas pokok yang harus kita kawal dan kita jaga. Karena sebentar lagi kita masuk Bulan Ramadan di bulan Maret dan ini juga membutuhkan perhatian khusus karena akan terjadi pergerakan mudik yang sangat besar, yang tentunya harus mampu kita amankan," tutur Sigit. 

Tak hanya itu, Sigit menjelaskan, aparat kepolisian juga menyiapkan pengamanan dalam menghadapi Event Internasional di Bali yang dihadiri oleh 43 negara. Serta, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 37 Provinsi Indonesia. 

"Alhamdulillah, sampai sekarang, hari ini berbagai dinamika yang ada kita bisa kelola. Memang ramai di medsos dan juga mungkin ada yang turun di lapangan terkait hasil. Namun demikian semuanya dalam kondisi yang terkendali, terukur dan tentunya saya harapkan menjadi bagian demokrasi kita yang terus bisa kita jaga," tutup Sigit.

Siber Bareskrim Polri Tangkap Pelaku Pengancaman Capres Anis Baswedan

JAKARTA liputansulbar.com-Penyidik Direktorat Siber Bareskrim Polri dan Subdit Siber Polda Jawa Timur menangkap pelaku pengancaman Capres Anies Baswedan di Jember. Tersangka berinisial AWK (23) tersebut ditangkap pagi tadi di kediamannya.

“Dari pemeriksaan awal dia mengakui bahwa cuwitan itu dia yang melakukannya,” ungkap Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho dalam konferensi pers, Sabtu (13/1/24).

Menurut Kadiv Humas, saat ini pelaku masih dalam proses pendalaman. Motif dari perbuatan pelaku pun masih didalami dan akan disampaikan setelah proses pemeriksaan dilakukan secara tuntas.

Di sisi lain, Kadiv Humas mengimbau agar seluruh masyarakat mampu menahan diri di tengah tahapan pemilu yang sedang berlangsung. Segala perbedaan menjadi hal yang biasa, namun kesatuan dan kesatuan tetap harus dikedepankan.

“Pemilu 2024 sudah di depan mata, tidak ada kata lain selain kebersamaan. Tugas kita semua untuk menjaga kedamaian, kemaanan, dan kedamaian. pemilu yang jujur dan adil tidak mungkin terwujud tanpa kebersamaan,” jelas Kadiv Humas.