JAKARTA, http://LIPUTANSULBAR.ID –Penerbitan Surat Keputusan (SK) Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Nomor 98/X/DK/PWI-P/SK-SR/2026 tertanggal 14 Oktober 2026 yang ditandatangani Ketua Dewan Kehormatan Atal S Depari bersama jajaran, tentang pemberhentian penuh Firdaus dari keanggotaan PWI, menuai beragam tanggapan dari kalangan pers nasional.
Firdaus yang juga menjabat Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, disebut telah menerima SK tersebut pada 21 Oktober 2026 dan memberikan tanggapan tertulis pada 22 Oktober 2026.
Sorotan tidak hanya pada keputusan pemberhentian, tetapi juga merembet pada persoalan tata kelola Hari Pers Nasional (HPN), khususnya soal siapa yang seharusnya menjadi penanggung jawab penyelenggaraannya.
Dua tokoh pers nasional, yakni anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan *Abdul Manan* dan Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia *Bayu Wardhana*, menyampaikan pandangan mengenai pentingnya pelaksanaan HPN yang lebih inklusif dan melibatkan seluruh komunitas pers kepada media yang tergabung dalam SMSI pada Sabtu (24/10/2026).
*Abdul Manan: Pemberhentian Karena HPN Cukup Mengejutkan*
Abdul Manan menegaskan bahwa pemberhentian anggota merupakan kewenangan masing-masing organisasi. Namun ia mengaku cukup terkejut jika persoalan HPN menjadi alasan di balik pemberhentian Firdaus.
“Pemberhentian seseorang sebagai anggota tentu merupakan hak masing-masing organisasi. Bagi saya, cukup mengejutkan kalau alasan pemberhentiannya karena terkait dengan soal Hari Pers Nasional (HPN),” ujarnya.
Menurut Abdul Manan, alasan pemberhentian akan lebih mudah dipahami jika berkaitan dengan status kewartawanan, merujuk pada Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/X/2025 tentang Standar Organisasi Wartawan, Pasal 9 yang menyatakan anggota organisasi wartawan adalah wartawan yang bekerja secara tetap, koresponden, atau wartawan lepas pada media yang masih terbit atau siaran reguler.
Diketahui, Firdaus sebelumnya mengusulkan agar penyelenggaraan HPN dilakukan secara bergiliran di antara konstituen Dewan Pers dalam kapasitasnya sebagai Ketum SMSI Pusat, dengan tujuan mendorong kesetaraan antar konstituen.
*HPN Harus Jadi Agenda Bersama, Bukan Eksklusif Satu Organisasi*
Abdul Manan berpandangan HPN merupakan hari yang diniatkan untuk diperingati oleh seluruh komunitas pers, sehingga tidak proporsional jika diselenggarakan oleh satu organisasi wartawan saja.
“HPN merupakan hari yang diniatkan untuk diperingati oleh seluruh komunitas pers. Sehingga tidak proporsional dan tidak patut jika diselenggarakan oleh satu organisasi wartawan saja,” katanya.
Ia menilai penyelenggaraan HPN yang hanya bertumpu pada satu organisasi berpotensi mereduksi makna peringatan menjadi agenda organisasi tertentu, bukan perayaan bersama.
*8 dari 9 Konstituen Usulkan Dewan Pers Jadi Penanggung Jawab HPN*
Abdul Manan mengungkapkan, persoalan tata kelola HPN telah dibahas dalam pertemuan Dewan Pers dengan konstituen pada 30 September 2026. Dalam pertemuan itu, delapan dari sembilan konstituen yang hadir mengusulkan agar Dewan Pers menjadi penanggung jawab penyelenggaraan HPN, bukan organisasi wartawan tertentu seperti praktik selama ini.
“Sebanyak 8 dari 9 yang hadir dalam pertemuan itu mengusulkan agar Dewan Pers yang menjadi penanggung jawab HPN, bukan organisasi wartawan seperti PWI seperti praktik selama ini,” ungkapnya.
Ia menambahkan, saat ini Dewan Pers juga tengah membahas kemungkinan kebijakan baru, termasuk usulan perubahan tanggal peringatan Hari Pers sebagai bahan pembahasan revisi Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional.
*Sekjen AJI: Jika Pakai Uang Negara, Penyelenggaranya Dewan Pers*
Sementara itu, Sekjen AJI Indonesia Bayu Wardhana memilih tidak mengomentari soal pemberhentian Firdaus karena merupakan kewenangan internal organisasi.
“Karena itu urusan wewenang organisasi masing-masing,” ujarnya.
Namun terkait HPN, Bayu berpandangan Dewan Pers seharusnya menjadi penyelenggara karena kedudukannya sebagai lembaga yang diakui dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“HPN seharusnya diselenggarakan oleh Dewan Pers selaku lembaga yang diakui UU Nomor 40/1999,” kata Bayu.
Menurutnya, organisasi pers seperti PWI, AJI, AMSI, SMSI dan lainnya boleh saja menyelenggarakan HPN secara mandiri. Namun jika menggunakan anggaran negara, penyelenggaranya harus Dewan Pers.
“Organisasi pers seperti PWI, AMSI, SMSI, dan lain-lain boleh saja menyelenggarakan HPN secara mandiri. Namun, sebaiknya jika menggunakan uang negara, penyelenggaranya adalah Dewan Pers sebagai lembaga negara,” tuturnya.
*AJI Ingatkan Persoalan Kebebasan Pers Lebih Penting*
Bayu menekankan, perhatian terhadap HPN tidak boleh berhenti pada soal siapa penyelenggara. Ada persoalan lebih mendasar yakni kondisi pers Indonesia yang dinilai semakin suram.
“Hal yang lebih penting dari penyelenggaraan HPN adalah membahas nasib pers Indonesia yang suram. Kebebasan pers makin sempit, intimidasi banyak terjadi, sementara upah jurnalis sangat rendah. Ini yang lebih dibahas saat HPN,” tegas Bayu.
Ia menilai HPN seharusnya menjadi ruang evaluasi terhadap kondisi nyata kehidupan pers, termasuk keselamatan jurnalis, kesejahteraan pekerja media, dan keberlangsungan perusahaan pers.
Beragam pandangan tersebut memperlihatkan adanya dorongan agar penyelenggaraan HPN ke depan lebih inklusif, adil, terbuka, dan dapat diterima seluruh komunitas pers secara luas. (*)
---





