Sidak SPBU di Mamuju, Kapolda Sulbar Bentuk Tim Terpadu dan Ancam Tindak Tegas Pelaku Penyalahgunaan BBM Subsidi


MAMUJU, http://LIPUTANSULBAR.ID – Kapolda Sulawesi Barat turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) di salah satu SPBU Pertamina di Kabupaten Mamuju untuk mencari akar persoalan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang kerap dikeluhkan masyarakat.

Dalam sidak tersebut, Kapolda menegaskan komitmennya untuk menindak tegas tanpa pandang bulu terhadap setiap bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk apabila melibatkan anggota kepolisian.

Pesan tegas itu menjadi peringatan keras bagi siapa pun yang mencoba mengambil keuntungan melalui praktik penyalahgunaan BBM subsidi. Status, jabatan, maupun seragam tidak akan menjadi alasan untuk menghindari proses hukum apabila ditemukan bukti pelanggaran.


Di lokasi SPBU, Kapolda meninjau langsung aktivitas pengisian BBM serta berdialog dengan para pengemudi dan petugas SPBU. Pemeriksaan langsung ini dilakukan untuk memperoleh gambaran utuh kondisi di lapangan dan mencari sumber persoalan agar langkah penanganan dapat menyentuh akar masalah, bukan hanya di permukaan.

*Bentuk Tim Terpadu Awasi BBM Subsidi*

Sebagai tindak lanjut dari hasil sidak, Kapolda memerintahkan pembentukan tim terpadu untuk menjalankan langkah pencegahan sekaligus penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah Sulawesi Barat.

Pembentukan tim tersebut menjadi langkah konkret Polda Sulbar untuk memperkuat pengawasan penyaluran BBM. Fokusnya adalah mencegah penyimpangan dan menindak setiap pelanggaran yang terbukti, baik oleh oknum spekulan, pelansir, maupun aparat kepolisian yang mencoba bermain.

Kapolda menekankan, komitmen penindakan berlaku kepada siapa pun tanpa terkecuali. Apabila terdapat anggota Polri yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan BBM subsidi, proses penegakan hukum harus tetap berjalan tanpa perlakuan istimewa, baik pidana maupun kode etik.

*Menjaga Hak Masyarakat*

BBM bersubsidi memiliki peran vital dalam menunjang aktivitas dan penghidupan masyarakat kecil yang berhak menerimanya. Karena itu, pengawasannya harus memastikan manfaat subsidi benar-benar sampai kepada penerima yang semestinya, bukan dinikmati spekulan.

Sidak ini menegaskan bahwa persoalan BBM mendapat perhatian serius dan langsung dari pimpinan Polda Sulbar. Kehadiran polisi di lapangan diikuti dengan pembentukan tim dan komitmen penindakan yang jelas, sehingga upaya penyelesaian tidak berhenti di tataran wacana.

Melalui langkah tersebut, Polda Sulbar menegaskan arah penanganannya: mencari akar persoalan, mencegah penyalahgunaan, serta menegakkan hukum secara adil dan transparan. Kepentingan masyarakat harus menjadi pegangan utama, dan setiap dugaan pelanggaran harus ditangani berdasarkan fakta serta bukti hukum.

*Editor: http://LIPUTANSULBAR.ID*

---