*MAJENE, http://LIPUTANSULBAR.ID –* Dugaan pungutan liar (pungli) oleh oknum Kepala UPTD Banggae Timur pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majene berinisial NL terhadap tenaga guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dan operator administrasi sekolah mendapat sorotan.
Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Majene, Fahrim, menilai dugaan tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa.
Menurutnya, Dinas Pendidikan Majene sebagai instansi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan harus segera mengambil langkah konkret untuk memastikan kebenaran informasi yang berkembang di publik.
“Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan posisi atau kewenangannya untuk membebani tenaga PPPK paruh waktu maupun operator sekolah dengan pungutan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Jika memang ada praktik seperti itu, harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Fahrim, Selasa (11/11/2026).
Fahrim menyayangkan apabila informasi mengenai dugaan tersebut telah diketahui Kepala Dinas Pendidikan Majene, namun belum segera ditindaklanjuti dengan alasan kesibukan pekerjaan.
Menurutnya, persoalan yang berpotensi merugikan tenaga pendidik dan kependidikan semestinya menjadi prioritas.
“Ketika sudah ada informasi yang masuk, seharusnya segera dilakukan penelusuran. Jangan menunggu persoalan ini semakin ramai di ruang publik baru kemudian mengambil tindakan. Pemerintah harus hadir memberikan kepastian dan perlindungan kepada mereka yang diduga dirugikan,” ujarnya.
Ia mendesak Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Majene segera memanggil pihak yang disebut dalam dugaan tersebut untuk dimintai klarifikasi. Pemeriksaan harus dilakukan secara objektif, terbuka, dan berdasarkan fakta.
Fahrim juga meminta Disdikpora tidak berhenti pada pemanggilan semata, melainkan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap mekanisme yang diduga menjadi sumber pungutan, termasuk memastikan dasar aturan dan aliran dana yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Pemanggilan bukan sekadar formalitas untuk meredam perhatian publik. Harus ada kejelasan apa yang sebenarnya terjadi. Jika tidak terbukti, sampaikan kepada publik. Namun, jika terbukti ada pelanggaran, jangan ragu mengambil tindakan tegas sesuai aturan,” tambahnya.
PC IMM Majene menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Kami tidak bermaksud menghakimi atau mendahului proses pemeriksaan terhadap pihak mana pun. Namun, transparansi dan akuntabilitas harus dijunjung tinggi, terlebih ketika persoalan menyangkut hak dan kesejahteraan tenaga yang bekerja di sektor pendidikan,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, http://LIPUTANSULBAR.ID masih berupaya mengkonfirmasi pihak UPTD Banggae Timur dan Disdikpora Majene terkait dugaan tersebut.
---





