Sulawesi Barat - Berdasarkan informasi per awal tahun 2026, dugaan sejumlah perusahaan tambang di wilayah Sulawesi barat tetap beroperasi meskipun persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026 belum diterbitkan oleh Kementerian ESDM
perlu dicatat bahwa beberapa perusahaan besar memilih menghentikan sementara operasional sebagai bentuk kepatuhan hukum yang ketat, meskipun ada kelonggaran
Peranan Syahbandar (Kantor Pelabuhan) Sulawesi Barat ( Sul-Bar ) mulai di pertanyakan sebab sangat krusial ketika Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang belum terbit. Secara hukum, RKAB adalah pedoman utama operasional dan produksi, sehingga jika belum disetujui, perusahaan tambang secara legal belum diperkenankan beroperasi penuh, ucap Masbur aktifis pemerhati tambang Sulawesi barat
ada beberapa peran dan tindakan Syahbandar terkait RKAB yang belum terbit diantaranya Penghentian Pelayanan Surat Persetujuan Berlayar (SPB),Pengawasan Kepatuhan Dokumen dan lain sebagainya, ungkap Masbur
Peran Syahbandar adalah gatekeeper (penjaga gerbang) terakhir yang memastikan tidak ada aktivitas pengapalan hasil tambang jika tidak ada kepastian hukum (RKAB) dari Ditjen Minerba, tegas Masbur
sementara itu kepala Syahbandar Belang-Belang Ramlah saat di temui di ruang kerjanya menjelaskan Selama masa transisi (berlaku hingga 31 Maret 2026), ada beberapa perusahaan yang diberikan izin berproduksi namun dengan syarat-syarat yang harus di penuhi, singkatnya
dirinya membenarkan bahwa memang ada beberapa yang tetap beroperasi dan ada yang tidak beroperasi itu di karenakan mereka yang beroperasi telah memenuhi syarat, ucapnya
ini berlaku bagi perusahaan yang telah mengajukan penyesuaian RKAB, di mana RKAB lama dapat dijadikan acuan sementara hingga persetujuan baru terbit atau paling lambat akhir Maret 2026, tutup Ibu Ramlah
