Mamuju, Sulawesi Barat | 22 Mei 2026- Aliansi Rakyat Sulbar Peduli Petani Sawit kembali melontarkan kritik keras terhadap Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan terhadap petani sawit di Sulawesi Barat.
Desakan pencopotan tersebut muncul setelah rangkaian aksi berjilid yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat di Kantor Gubernur Sulawesi Barat serta DPRD Provinsi Sulawesi Barat tidak pernah direspons langsung oleh Kepala Dinas Perkebunan.
Koordinator aksi, Asrullah, menegaskan bahwa Kepala Dinas Perkebunan hanya aktif menetapkan harga TBS di atas meja rapat tanpa memahami kondisi nyata di lapangan.
"Kami mendesak Gubernur Sulbar segera mencopot Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang cuma duduk manis menetapkan harga tanpa mengetahui kondisi nyata di lapangan. Harga ditetapkan naik, tetapi di lapangan harga justru anjlok dan masyarakat terus dirugikan,” tegas Asrullah.
Menurutnya, selama aksi berjilid berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Kepala Dinas Perkebunan tidak pernah menemui massa aksi. Bahkan, pihak Kabid disebut tidak diperbolehkan menemui mahasiswa dan masyarakat.
“Kami sudah berkali-kali datang membawa aspirasi rakyat, tetapi tidak pernah ada kemunculan beliau untuk menemui massa aksi. Bahkan Kabid juga dilarang menemui kami. Ini tidak menunjukkan sikap kepemimpinan,” ujarnya.
Kekecewaan mahasiswa memuncak saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang digelar di Ruang Komisi II DPRD Sulbar pada 12 Mei 2026.
RDP tersebut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Komisi II DPRD, perusahaan-perusahaan sawit di Sulawesi Barat, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, serta Kabid terkait.
Namun, menurut Asrullah, sesaat setelah mahasiswa dan masyarakat memasuki ruang rapat, Kepala Dinas Perkebunan bersama Kabid tiba-tiba meninggalkan ruangan tanpa memberikan penjelasan.
“Saya sempat tegur langsung, ‘Kenapa pulang pak? Kami baru datang membawa aspirasi masyarakat, ayo kita diskusi cari solusi.’ Tetapi tidak ada respons sama sekali. Tidak ada angin, tidak ada badai, tiba-tiba meninggalkan ruangan dan tidak mau menemui masyarakat serta mahasiswa,” ungkap Asrullah.
Aliansi Rakyat Sulbar Peduli Petani Sawit menilai tindakan tersebut sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan petani sawit yang selama ini terus menjerit akibat harga TBS yang tidak sesuai dengan penetapan pemerintah.
Mereka juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan pemerintah terhadap implementasi harga TBS di lapangan.
Menurut Asrullah, pemerintah provinsi seharusnya bersatu bersama asosiasi petani dalam mengontrol dan mengawasi pelaksanaan keputusan harga TBS yang dijalankan oleh pabrik kelapa sawit.
“Dinas Perkebunan tidak memiliki alat maupun pegawai lapangan yang cukup untuk memantau perkembangan harga sawit secara real time. Yang mengetahui kondisi nyata di lapangan justru petani dan asosiasi petani sendiri,” katanya.
Mahasiswa juga mengkritik mekanisme penetapan harga berdasarkan klasifikasi umur tanam sawit yang dinilai tidak relevan dengan kondisi nyata di lapangan.
Menurut mereka, beberapa pabrik sawit di Mamuju Tengah tidak memiliki kebun inti, tetapi tetap menggunakan standar kebun inti perusahaan dalam menentukan harga sawit rakyat.
“Faktanya, buah sawit masyarakat di pabrik tidak pernah dipisahkan berdasarkan umur tanam. Semua dicampur. Jadi mekanisme klasifikasi umur tanam itu hanya konsep di atas meja rapat yang tidak pernah dijalankan di lapangan,” lanjut Asrullah.
Selain itu, Aliansi Rakyat Sulbar juga menilai istilah “mitra” yang digunakan perusahaan selama ini tidak benar-benar mewakili petani sawit rakyat.
“Yang disebut mitra di lapangan kebanyakan hanya individu pengepul buah rakyat, bukan representasi petani sawit rakyat secara adil,” tegasnya.
Dalam RDP tersebut, DPRD Provinsi Sulawesi Barat disebut akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengkaji tata niaga perdagangan kelapa sawit demi menciptakan sistem perdagangan yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan.
Namun mahasiswa menegaskan perjuangan tidak akan berhenti sampai ada keberpihakan nyata terhadap petani sawit di Sulawesi Barat.
“Kalau pejabat takut bertemu rakyat dan mahasiswa, lalu sebenarnya mereka bekerja untuk siapa?” tutup Asrullah.
