Kami menyatakan dengan tegas bahwa banjir bandang yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatra Barat dan Aceh bukan semata-mata takdir Tuhan, melainkan kelalaian, pembiaran, dan kegagalan politik dalam pengelolaan lingkungan dan tata ruang.
Sebab pemerintah terus membuka ruang kepada para pengusaha tambang lewat legalitas undang undang untuk terus melakukan ekplorasi alam tanpa melihat Dampak yang ditimbulkan dengan dalih kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan, nyatanya yang diuntungkan hanyalah segelintir orang dan rakyat lah yang menjadi korban.
Pemerintah yang seakan jadi pahlawan dalam merespon bencana dengan membawakan bantuan kepada korban bencana adalah cuci tangan dari kebijakan kebijakan yang dibuat nya bersama Legislator.
Bencana ini adalah hasil dari keputusan dan kebijakan pemeritah yang abai terhadap dampak lingkungan, lemahnya pengawasan izin usaha, pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan, serta minimnya kesiapsiagaan pemerintah dalam perlindungan masyarakat dari risiko bencana.
Kami menolak anggapan bahwa rakyat harus menerima penderitaan sebagai nasib. Ketika eksploitasi dibiarkan, ketika regulasi dilanggar, ketika kepentingan ekonomi mengalahkan keselamatan publik, maka kerusakan yang terjadi adalah sepenuhnya tanggung jawab para pengambil keputusan.
Oleh karena itu, kami menuntut,
mencabut semua izin pertambangan yang telah terbukti merusak linkungan,
pemulihan ekologis diseluruh daerah atau kawasan yang rusak akibat industry ekstraktif,
penegakan hokum terhadap pihak pihak yang terbukti merusak lingkungan dan perusahaan yang terlibat.
Mengevaluasi Undang-undang yang membuka ruang terhadap Penebangan hutan di daerah Kawasan hutan
Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah memerintahkan manusia untuk merusak alam. Banjir bandang ini adalah cermin dari kegagalan politik, bukan takdir ilahi. Dan selama kesalahan struktural ini tidak diperbaiki, bencana serupa akan terus berulang.
“telah nyata kerusakan di darat dan dilaut akibat ulah tangan manusia itu sendiri “ Q.S. 30:41
Semoga dengan kejadian ini pemerintah bisa sadar dan melakukan evaluasi ke arah yang lebih baik utamanya pengelolaan sumber daya alam sehinga manusia dan alam bisa berdampingan dengan aman.
