‎Tiga Mahasiswa SPs UNY Ukir Prestasi di Konferensi Internasional ICESML 2026‎

Liputandulbar.id - ‎Tiga mahasiswa Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) berhasil mengharumkan nama Indonesia dan institusi dengan meraih penghargaan pada ajang The 5th International Conference on Educational System Management Leadership (ICESML) 2026 yang diselenggarakan pada 29–30 Mei 2026 di Fakultas Pendidikan, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.

‎

‎Prestasi membanggakan tersebut diraih oleh Khofifah Alawiyah, mahasiswa Program Doktor (S3) Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, bersama Irwan, mahasiswa Program Magister (S2) Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, yang berhasil meraih Best Oral Presentation Award (Juara I Presentasi Lisan Terbaik).

‎

‎Keduanya mempresentasikan hasil penelitian berjudul “Entrepreneurship Education, Emotional Intelligence, and Managerial Parental Support: The Impact on Entrepreneurial Interest in Vocational High School Students.” Penelitian tersebut mengkaji pengaruh pendidikan kewirausahaan, kecerdasan emosional, dan dukungan manajerial orang tua terhadap minat berwirausaha siswa sekolah menengah kejuruan.

‎

‎Khofifah menjelaskan prestasi tersebut tidak terlepas dari dukungan banyak pihak. Kami mengucapkan terima kasih yang telah mendukung. 

‎

‎"Dalam konferensi tersebut kami dibagi sesuai dengan topik penelitian, alhamdulillah tim kami bersama mas Irwan juara satu best oral presentation. Kami belajar dan latihan sampai subu, alhamdulillah untuk semuanya," jelas Khofifah.

‎

‎Selain itu, prestasi juga diraih oleh Nurul Arsyi, mahasiswa Program Magister (S2) Penelitian dan Evaluasi Pendidikan SPs UNY, yang berhasil meraih Juara II Best Poster Presentation melalui penelitian berjudul “Generative AI Assistants for Educational Assessment and Implications for STEM Education.” Penelitian tersebut menyoroti pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan generatif dalam asesmen pendidikan serta implikasinya terhadap pengembangan pendidikan STEM.

‎

‎ICESML 2026 merupakan konferensi internasional bergengsi yang mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi pendidikan, dan mahasiswa dari berbagai negara untuk mendiskusikan perkembangan terbaru dalam bidang manajemen, kepemimpinan, dan sistem pendidikan. Kegiatan ini diselenggarakan secara luring oleh Fakultas Pendidikan Chulalongkorn University dan bekerja sama dengan berbagai mitra akademik internasional.

‎

‎Para pemenang ditentukan setelah melalui proses penilaian oleh profesor. Presentasi penelitian dilakukan pada hari pertama konferensi, Jumat, 29 Mei 2026, sedangkan pengumuman pemenang disampaikan pada acara penutupan konferensi pada Sabtu, 30 Mei 2026

‎

‎Keberhasilan ketiga mahasiswa tersebut menjadi bukti kualitas akademik mahasiswa Sekolah Pascasarjana UNY yang mampu bersaing dan memperoleh pengakuan di tingkat internasional. Prestasi ini sekaligus memperkuat reputasi UNY sebagai perguruan tinggi yang aktif mendorong pengembangan riset, inovasi, dan publikasi ilmiah pada forum global.

Read More

Ketua PMII Wallacea Mamuju: Negara Tidak Boleh Kalah oleh Premanisme, Usut Tuntas Dugaan Pengeroyokan Kader PMII

MAMUJU – Ketua PMII Komisariat Wallacea Mamuju, Asrullah, mendesak Polres Mamuju untuk mengusut tuntas dugaan pengrusakan sekretariat, pengeroyokan, penganiayaan, dan pengancaman menggunakan senjata tajam yang menimpa salah satu kader PMII Mamuju yang juga menjabat sebagai Ketua Vendetta.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 28 Mei 2026. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sekitar 10 orang lebih diduga mendatangi sekretariat dan melakukan pengrusakan terhadap sejumlah fasilitas, mulai dari pintu, pagar, hingga mengotori ruangan sekretariat.

Pasca kejadian itu, pihak korban berupaya menyelesaikan persoalan secara baik-baik dengan menghubungi salah satu perwakilan kelompok yang datang ke sekretariat untuk meminta penjelasan sekaligus pertanggungjawaban atas dugaan pengrusakan yang terjadi. Kedua belah pihak kemudian sepakat untuk bertemu pada malam hari sekitar pukul 21.00 WITA dengan komitmen bahwa pertemuan tersebut tidak akan diwarnai tindakan kekerasan maupun kontak fisik.

Namun, sesampainya korban bersama beberapa rekannya di lokasi yang telah disepakati, situasi justru berubah. Korban diduga mengalami pemukulan hingga terjatuh dari sepeda motor sebelum kemudian dikeroyok secara bersama-sama. Korban juga mengaku mengalami tendangan dan injakan yang mengakibatkan luka-luka. Dalam insiden tersebut, korban turut mengaku mendapat ancaman dari seseorang yang diduga membawa senjata tajam berupa badik.

Usai kejadian, korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Mamuju guna mendapatkan perlindungan hukum serta mendorong proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.

Menanggapi kejadian tersebut, Ketua PMII Komisariat Wallacea Mamuju, Asrullah, menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.

"Kami mengecam keras segala bentuk tindakan pengrusakan, pengeroyokan, penganiayaan, maupun intimidasi yang terjadi. Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti melanggar hukum," tegas Asrullah.

Menurutnya, korban merupakan bagian dari Keluarga Besar PMII Mamuju sehingga peristiwa tersebut menjadi perhatian serius seluruh kader PMII.

"Korban adalah kader PMII Mamuju dan bagian dari keluarga besar kami. PMII tidak hanya mengajarkan intelektualitas, keberanian berpikir, dan kepedulian sosial. Di PMII kami juga diajarkan nilai-nilai kemanusiaan, persaudaraan, serta bagaimana menjaga satu sama lain. Karena itu, kami tidak akan membiarkan kader kami menjadi korban kekerasan tanpa adanya kepastian hukum," ujarnya.

Asrullah juga meminta aparat penegak hukum bekerja secara profesional, objektif, dan transparan dalam menangani perkara tersebut.

"Kami percaya Polres Mamuju mampu menjalankan tugasnya secara profesional. Namun kami juga berharap proses hukum berjalan secara terbuka, cepat, dan tanpa tebang pilih. Jangan sampai ada kesan bahwa hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," lanjutnya.

Selain itu, Asrullah menyoroti adanya dugaan keterlibatan oknum yang bekerja pada salah satu dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mamuju. Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, maka pihak pengelola perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh.

"Program MBG adalah program yang lahir untuk kepentingan masyarakat dan memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi. Karena itu, orang-orang yang terlibat di dalamnya harus menjunjung tinggi etika, disiplin, dan sikap kemanusiaan. Tidak boleh ada ruang bagi tindakan yang mengarah pada kekerasan maupun perilaku premanisme yang dapat mencederai kepercayaan publik terhadap program tersebut," katanya.

Sebagai organisasi kaderisasi dan perjuangan, PMII Mamuju memastikan akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas.

"Kami tidak mencari musuh dan tidak ingin memperpanjang konflik. Yang kami perjuangkan adalah keadilan. Negara tidak boleh kalah oleh kekerasan dan premanisme. Hukum harus menjadi panglima dalam menyelesaikan setiap persoalan. Karena itu, kami akan mengawal kasus ini sampai ada kepastian hukum yang berkeadilan," tutup Asrullah.

Tentang PMII

PMII merupakan organisasi kaderisasi mahasiswa yang berkomitmen pada nilai-nilai keislaman, kebangsaan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Selain mencetak kader-kader intelektual, PMII juga hadir untuk mengawal kepentingan masyarakat serta memperjuangkan tegaknya hukum dan hak-hak warga negara.

Read More

Hari Raya Idul Adha 1447 H, Kejari Mamuju Sembelih dua Ekor Hewan Qurban Sapi." Simbol Ketaatan dan Kepedulian "

Mamuju - Momen hari raya Idul Adha 1447 Hijriah, Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Mamuju turut menyembelih 2 ekor sapi , Penyembelihan hewan qurban ini digelar di halaman belakang Rumah dinas kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mamuju, Sabtu (30/05/2026)
‎
‎Aben Situmorang Kasi Datun Kejari Mamuju mengucap syukur karena bisa juga ikut berkurban untuk tahun ini dengan tema " Simbol Ketaatan dan Kepedulian ", Kejari Mamuju Sembelih 2 (dua) Ekor Hewan Kurban Sapi.

‎

‎Alhamdulillah, nanti daging qurban ini akan kita bagikan kepada para honorer lingkup Kejari Mamuju. Selain itu, nantinya daging ini juga akan dibagikan kepada beberapa panti asuhan di wilayah Mamuju ,” ucap Aben

‎

‎Lanjut Aben, tujuan Kejari mamuju membagikan hewan kurban ke warga panti asuhan ,Selain ke panti Asuhan, petugas kebersihan di sekitar kantor kejari mamuju dan juga dibagikan ke keluarga besar "Purnaja" yang ada di Mamuju, karena mereka itu warga yang butuh perhatian terutama di momen idul Adha sperti ini

‎

‎Meskipun mereka saat ini berada di panti asuhan , setidaknya mereka juga dapat merasakan atau menikmati moment setahun sekali yang di rayakan umat Islam di seluruh dunia ,
‎
kami berharap kedepan dengan ke kompakan dan solid nya kami dari kejaksaan negeri Mamuju kegiatan seperti ini akan terus berlangsung dari tahun ke tahun , tutup aben Situmorang

Read More

Aliansi Rakyat Sulbar Peduli Petani Sawit Desak Gubernur Copot Kadis Perkebunan Sulbar: Tinggalkan RDP, Dinilai Gagal Lindungi Petani Sawit

Mamuju, Sulawesi Barat | 22 Mei 2026- Aliansi Rakyat Sulbar Peduli Petani Sawit kembali melontarkan kritik keras terhadap Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan terhadap petani sawit di Sulawesi Barat.

Desakan pencopotan tersebut muncul setelah rangkaian aksi berjilid yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat di Kantor Gubernur Sulawesi Barat serta DPRD Provinsi Sulawesi Barat tidak pernah direspons langsung oleh Kepala Dinas Perkebunan.

Koordinator aksi, Asrullah, menegaskan bahwa Kepala Dinas Perkebunan hanya aktif menetapkan harga TBS di atas meja rapat tanpa memahami kondisi nyata di lapangan.

"Kami mendesak Gubernur Sulbar segera mencopot Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang cuma duduk manis menetapkan harga tanpa mengetahui kondisi nyata di lapangan. Harga ditetapkan naik, tetapi di lapangan harga justru anjlok dan masyarakat terus dirugikan,” tegas Asrullah.

Menurutnya, selama aksi berjilid berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Kepala Dinas Perkebunan tidak pernah menemui massa aksi. Bahkan, pihak Kabid disebut tidak diperbolehkan menemui mahasiswa dan masyarakat.

“Kami sudah berkali-kali datang membawa aspirasi rakyat, tetapi tidak pernah ada kemunculan beliau untuk menemui massa aksi. Bahkan Kabid juga dilarang menemui kami. Ini tidak menunjukkan sikap kepemimpinan,” ujarnya.

Kekecewaan mahasiswa memuncak saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang digelar di Ruang Komisi II DPRD Sulbar pada 12 Mei 2026.

RDP tersebut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Komisi II DPRD, perusahaan-perusahaan sawit di Sulawesi Barat, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, serta Kabid terkait.

Namun, menurut Asrullah, sesaat setelah mahasiswa dan masyarakat memasuki ruang rapat, Kepala Dinas Perkebunan bersama Kabid tiba-tiba meninggalkan ruangan tanpa memberikan penjelasan.

 “Saya sempat tegur langsung, ‘Kenapa pulang pak? Kami baru datang membawa aspirasi masyarakat, ayo kita diskusi cari solusi.’ Tetapi tidak ada respons sama sekali. Tidak ada angin, tidak ada badai, tiba-tiba meninggalkan ruangan dan tidak mau menemui masyarakat serta mahasiswa,” ungkap Asrullah.

Aliansi Rakyat Sulbar Peduli Petani Sawit menilai tindakan tersebut sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan petani sawit yang selama ini terus menjerit akibat harga TBS yang tidak sesuai dengan penetapan pemerintah.

Mereka juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan pemerintah terhadap implementasi harga TBS di lapangan.

Menurut Asrullah, pemerintah provinsi seharusnya bersatu bersama asosiasi petani dalam mengontrol dan mengawasi pelaksanaan keputusan harga TBS yang dijalankan oleh pabrik kelapa sawit.

“Dinas Perkebunan tidak memiliki alat maupun pegawai lapangan yang cukup untuk memantau perkembangan harga sawit secara real time. Yang mengetahui kondisi nyata di lapangan justru petani dan asosiasi petani sendiri,” katanya.

Mahasiswa juga mengkritik mekanisme penetapan harga berdasarkan klasifikasi umur tanam sawit yang dinilai tidak relevan dengan kondisi nyata di lapangan.

Menurut mereka, beberapa pabrik sawit di Mamuju Tengah tidak memiliki kebun inti, tetapi tetap menggunakan standar kebun inti perusahaan dalam menentukan harga sawit rakyat.

“Faktanya, buah sawit masyarakat di pabrik tidak pernah dipisahkan berdasarkan umur tanam. Semua dicampur. Jadi mekanisme klasifikasi umur tanam itu hanya konsep di atas meja rapat yang tidak pernah dijalankan di lapangan,” lanjut Asrullah.

Selain itu, Aliansi Rakyat Sulbar juga menilai istilah “mitra” yang digunakan perusahaan selama ini tidak benar-benar mewakili petani sawit rakyat.

“Yang disebut mitra di lapangan kebanyakan hanya individu pengepul buah rakyat, bukan representasi petani sawit rakyat secara adil,” tegasnya.

Dalam RDP tersebut, DPRD Provinsi Sulawesi Barat disebut akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengkaji tata niaga perdagangan kelapa sawit demi menciptakan sistem perdagangan yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan.

Namun mahasiswa menegaskan perjuangan tidak akan berhenti sampai ada keberpihakan nyata terhadap petani sawit di Sulawesi Barat.

“Kalau pejabat takut bertemu rakyat dan mahasiswa, lalu sebenarnya mereka bekerja untuk siapa?” tutup Asrullah.

Read More

Aliansi Rakyat Sulbar Peduli Petani Sawit Desak Copot Kadis Perkebunan dan Tindak Perusahaan Nakal: Harga Jatuh, Pengawasan Lumpuh

Mamuju - Aliansi Rakyat Sulbar Peduli Petani Sawit kembali melontarkan kritik keras terhadap kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan terhadap petani sawit, Kamis (21/05/2026)

Koordinator Lapangan aksi, Asrullah, menegaskan bahwa pihaknya secara resmi mendesak pencopotan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat karena dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan perkebunan rakyat yang terus berulang.

“Kami meminta Kepala Dinas Perkebunan dicopot dari jabatannya karena gagal menjalankan tugasnya. Setiap bulan hanya menetapkan harga, tetapi tidak ada pengawasan nyata di lapangan,” tegas Asrullah.

Menurutnya, selama ini pemerintah hanya aktif melakukan rapat penetapan harga TBS, namun minim kunjungan langsung ke perusahaan untuk memastikan implementasi harga berjalan sesuai ketentuan.

“Jangan hanya menetapkan harga lalu diam. Ketika harga di lapangan jatuh dan masyarakat menjerit, pemerintah baru sibuk turun setelah ada gejolak,” ujarnya.

Asrullah juga menyoroti sikap Dinas Perkebunan yang dinilai tertutup terhadap aspirasi mahasiswa dan masyarakat.

“Kami sudah melakukan aksi berjilid-jilid, tetapi Kepala Dinas tidak pernah mau menemui kami. Bahkan ketika DPRD Provinsi Sulawesi Barat mendesak untuk hadir, tetap saja tidak mau datang. Ini perlu dipertanyakan, sebenarnya apa yang dikerjakan di Dinas Perkebunan?” katanya.

Aliansi Rakyat Sulbar Peduli Petani Sawit menilai persoalan sawit di Sulawesi Barat tidak cukup diselesaikan hanya dengan formalitas administrasi dan rapat koordinasi.

Mereka menuntut:

pengawasan langsung ke perusahaan,

audit implementasi harga TBS,

transparansi HGU,

keterbukaan CSR,

penindakan terhadap perusahaan nakal,

serta keberpihakan nyata kepada petani sawit swadaya.

Menurut Asrullah, kondisi hari ini sangat memprihatinkan karena harga penetapan pemerintah justru tidak berjalan di lapangan.

“Harga penetapan naik, tetapi di lapangan malah jatuh terjun payung. Ada perusahaan membeli di harga Rp2.200 bahkan Rp2.100 per kilogram, sementara masyarakat hanya mendapatkan Rp1.800 sampai Rp1.700. Ini sangat menyakitkan bagi petani,” lanjutnya.

Ia juga menyoroti dugaan permainan lama perusahaan terkait penumpukan buah dan antrean panjang kendaraan sawit.

“Jangan sampai alasan buah menumpuk dan kapal lambat sandar terus dijadikan dalil lama untuk menekan harga masyarakat. Kami menduga ada permainan sistem yang membuat rakyat dipaksa menjual murah karena takut buahnya busuk,” tegas Asrullah.

Mahasiswa dan masyarakat menilai negara tidak boleh kalah terhadap perusahaan, apalagi ketika rakyat terus menjadi korban permainan harga dan lemahnya pengawasan.

“Kami tidak ingin pemerintah hanya hadir di meja rapat, tetapi hilang ketika masyarakat membutuhkan perlindungan,” tutupnya.

“REALISASIKAN HARGA PENETAPAN,

JANGAN BIARKAN RAKYAT MATI DI ATAS LAHANNYA SENDIRI.”

Read More

‎Hari Kebangkitan Nasional: Bangkit dari Ketidakpedulian, Menyalakan Kembali Nurani Bangsa

Setiap tanggal 20 Mei, bangsa ini kembali memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Namun pertanyaan penting yang perlu kita ajukan bersama adalah: bangkit dari apa, dan untuk siapa kebangkitan itu hari ini?

Di tengah derasnya arus informasi, kemajuan teknologi, dan pertumbuhan pembangunan di berbagai sektor, kita justru menyaksikan banyak hal yang membuat masyarakat kehilangan rasa percaya. Ketimpangan sosial semakin terasa, suara rakyat kecil sering tenggelam di tengah hiruk-pikuk kepentingan elite, sementara generasi muda tumbuh dalam situasi yang penuh tekanan ekonomi, ketidakpastian pekerjaan, dan krisis keteladanan.

Hari Kebangkitan Nasional seharusnya tidak berhenti menjadi seremoni tahunan yang dipenuhi slogan dan spanduk. Kebangkitan yang sesungguhnya adalah ketika negara hadir dengan keberpihakan yang nyata kepada rakyat, ketika hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas, ketika pendidikan tidak hanya mencetak pencari kerja tetapi juga manusia yang berani berpikir kritis dan memiliki kepedulian sosial.

Kita juga harus jujur mengakui bahwa salah satu krisis terbesar bangsa hari ini adalah krisis kepedulian. Banyak orang memilih diam melihat ketidakadilan karena merasa persoalan sosial bukan urusannya. Budaya saling membantu mulai tergeser oleh individualisme. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang edukasi dan solidaritas justru sering dipenuhi ujaran kebencian, fitnah, dan pertengkaran yang memecah persaudaraan.

Di sisi lain, rakyat kecil masih harus berjuang menghadapi harga kebutuhan pokok yang terus meningkat, akses pendidikan dan kesehatan yang belum merata, serta lapangan kerja yang semakin kompetitif. Tidak sedikit anak muda yang kehilangan harapan karena merasa masa depan hanya milik mereka yang memiliki akses dan kekuasaan.

Karena itu, Hari Kebangkitan Nasional tahun ini harus menjadi momentum untuk membangkitkan kembali kesadaran kolektif bangsa. Kita membutuhkan kebangkitan moral, kebangkitan empati, dan kebangkitan keberanian untuk menyuarakan kebenaran.

Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar. Yang mulai langka adalah orang-orang yang mau menggunakan pengetahuan dan kekuasaannya untuk membela kepentingan masyarakat luas. Kita tidak kekurangan pembangunan fisik, tetapi kita mulai kehilangan pembangunan nilai. Jalan bisa diperlebar, gedung bisa ditinggikan, tetapi jika kejujuran semakin runtuh dan kepedulian semakin hilang, maka sesungguhnya bangsa ini sedang berjalan tanpa arah.

LSM Masagena percaya bahwa perubahan tidak akan lahir hanya dari pidato-pidato besar, melainkan dari keberanian masyarakat untuk peduli dan terlibat. Kebangkitan nasional hari ini bukan lagi tentang melawan penjajah dalam bentuk fisik, tetapi melawan kemiskinan, kebodohan, korupsi, intoleransi, penyalahgunaan kekuasaan, serta sikap apatis yang perlahan melemahkan masa depan bangsa.

Generasi muda memiliki peran besar dalam menentukan arah Indonesia ke depan. Anak muda jangan hanya dijadikan objek politik lima tahunan atau pasar digital semata. Mereka harus diberikan ruang untuk berpikir, berkarya, dan ikut menentukan kebijakan publik. Kritik anak muda jangan dianggap ancaman, karena sejarah bangsa ini justru bergerak maju oleh keberanian generasi mudanya.

Kita perlu membangun budaya demokrasi yang sehat, di mana kritik tidak dibalas dengan kebencian, dan perbedaan pendapat tidak dianggap permusuhan. Bangsa yang besar bukan bangsa yang bebas dari kritik, tetapi bangsa yang mampu menerima kritik sebagai bagian dari proses memperbaiki diri.

Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi pengingat bahwa persatuan tidak boleh hanya diucapkan saat momentum politik atau perayaan kenegaraan. Persatuan harus diwujudkan dalam keadilan sosial, kesempatan yang setara, dan perlindungan terhadap kelompok yang lemah.

Sebagai bagian dari masyarakat sipil, LSM Masagena akan terus mendorong hadirnya ruang-ruang pendidikan sosial, penguatan partisipasi masyarakat, serta pengawasan terhadap kebijakan publik agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.

Hari ini, Indonesia tidak membutuhkan rakyat yang hanya pandai bertepuk tangan. Indonesia membutuhkan warga yang berani berpikir, peduli terhadap sesama, dan memiliki keberanian moral untuk menjaga masa depan bangsa.

Maka, mari kita maknai Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar mengenang sejarah, tetapi sebagai ajakan untuk bangkit dari ketidakpedulian, melawan ketidakadilan, dan menyalakan kembali nurani bangsa.

Sebab bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang maju teknologinya, tetapi bangsa yang tetap memiliki hati nurani.

Oleh: Sahdan Husain, Ketua LSM Masagena

Read More

FORPMAT Desak Penegakan Keadilan Sawit: Harga TBS, CSR, HGU, dan Limbah Harus Diaudit

Mamuju Tengah, Sulawesi Barat-Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Mamuju Tengah (FORPMAT) kembali menyampaikan sikap tegas terhadap kondisi tata kelola industri sawit di Kabupaten Mamuju Tengah yang dinilai semakin merugikan masyarakat, khususnya petani sawit swadaya.

FORPMAT menyoroti situasi terkini di lapangan, di mana sejumlah timbangan sawit dilaporkan mulai tutup, antrean kendaraan pengangkut TBS mengular hingga ke jalan raya, serta terjadinya penumpukan buah di sejumlah perusahaan kelapa sawit (PKS).

Kader FORPMAT, Asrullah menilai kondisi tersebut menimbulkan dugaan kuat adanya permainan sistem yang sengaja diciptakan oleh perusahaan.

“Kami melihat kondisi hari ini sangat memprihatinkan. Banyak timbangan mulai tutup, buah sawit menumpuk di perusahaan, dan mobil antre sampai ke jalan raya. Kami menduga ada permainan lama yang kembali dimainkan,” tegas Asrullah.

Menurutnya, pola tersebut diduga sengaja dibiarkan agar tercipta kepanikan di tengah masyarakat dan petani.

“Kami menduga perusahaan sengaja membuat sistem yang menyebabkan buah menumpuk dan pabrik seolah-olah penuh atau tutup sementara. Ketika masyarakat mulai panik dan takut buahnya rusak, di situlah rakyat dipaksa menerima harga murah demi sawit mereka tetap diterima,” lanjutnya.

FORPMAT menilai situasi tersebut berpotensi menjadi bentuk permainan kebutuhan masyarakat demi kepentingan perusahaan.

“Pada akhirnya masyarakat terpaksa memohon agar buahnya diterima meskipun dengan harga rendah. Di sinilah kami menduga perusahaan memainkan kebutuhan rakyat berkali-kali lipat,” ujar Asrullah.

FORPMAT juga mengingatkan masyarakat Mamuju Tengah agar memiliki kesadaran kolektif dan tidak mudah dipermainkan oleh praktik-praktik yang merugikan petani.

“Masyarakat jangan terus dibodohi. Petani jangan terus dipaksa berada dalam posisi lemah sementara perusahaan bebas memainkan keadaan,” katanya.

Selain persoalan harga TBS yang tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah, FORPMAT turut menyoroti persoalan lama yang hingga kini dinilai belum memiliki kejelasan.

Mahasiswa mempertanyakan:

* Kejelasan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan

* Realisasi plasma masyarakat 20 persen

* Transparansi dan keberadaan dana CSR perusahaan

* Dugaan pencemaran limbah perusahaan sawit

FORPMAT menilai selama puluhan tahun perusahaan masuk dan beroperasi di Mamuju Tengah, masyarakat belum sepenuhnya merasakan dampak kesejahteraan yang seimbang.

“Perusahaan masuk sejak puluhan tahun lalu, menikmati hasil bumi daerah ini, tetapi masyarakat masih bertanya-tanya: di mana CSR itu? Ke mana manfaatnya mengalir? Bahkan persoalan HGU sampai hari ini masih banyak yang tidak jelas,” tegas Asrullah.

FORPMAT juga meminta pemerintah daerah dan Dinas Perkebunan untuk tidak hanya fokus pada formalitas penetapan harga, tetapi turut mengaudit persoalan lain yang dianggap merugikan masyarakat.

“Yang kami perjuangkan bukan hanya harga TBS. Kami juga meminta kejelasan CSR, transparansi HGU, dan audit serius terhadap dugaan limbah perusahaan yang merusak lingkungan,” lanjutnya.

Menurut FORPMAT, negara tidak boleh kalah oleh kepentingan korporasi, apalagi jika masyarakat menjadi pihak yang terus dirugikan.

“Kekayaan alam Mamuju Tengah harus kembali kepada rakyat, bukan hanya menjadi sumber keuntungan segelintir pihak,” tutup Asrullah.

Read More

Heboh Penemuan Buaya 2 Meter di Permukiman Warga, Bhabinkamtibmas Desa Topoyo Sigap Datangi Lokasi

Polres Mamuju Tengah – Warga Dusun Lomba Bou, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, dihebohkan dengan penemuan seekor buaya sepanjang kurang lebih 2 meter yang berada di depan salah satu rumah warga. Rabu (13/5/2026).

Mendapat laporan dari masyarakat, Bhabinkamtibmas Desa Topoyo, Briptu Alamsyah Alim, segera mendatangi lokasi guna memastikan situasi tetap aman dan membantu proses penanganan hewan liar tersebut.

Dengan dibantu warga sekitar, buaya tersebut berhasil diamankan tanpa menimbulkan korban jiwa maupun gangguan terhadap masyarakat sekitar. Setelah dilakukan penangkapan, buaya tersebut selanjutnya akan dibawa dan diserahkan kepada pihak Tagana Mamuju Tengah untuk diamankan dan ditangani lebih lanjut.

Briptu Alamsyah Alim mengimbau masyarakat agar tetap waspada, terutama bagi warga yang tinggal di sekitar aliran sungai maupun area rawa yang berpotensi menjadi habitat satwa liar.

“Kami mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan satwa liar yang dapat membahayakan keselamatan warga, serta tidak melakukan tindakan yang berisiko tanpa pendampingan petugas,” ujarnya.

Kehadiran Bhabinkamtibmas dalam penanganan kejadian tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat karena dinilai cepat tanggap dalam memberikan pelayanan dan menjaga keamanan warga.

Humas Polres Mamuju Tengah.

Read More

‎Ikbal Khan Bersama Komunitas Kewirausahaan Sosial Sulteng Temui Gubernur Bahas Soal keterlambatan RKAB‎‎

Sulawesi Tengah - Palu - ‎Ikbal Khan pimpin komunitas kewirausahaan sosial sulteng menemui Gubernur Anwar Hafid di ruang Kerjanya membahas soal keterlambatan keluarnya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) atau RKA.

‎Dikutip dari deadline-news.com Ikbal Khan Pegiat komunitas kewirausahaan sosial Sulteng menyampaikan Saya baru saja selesai menghadap Gubernur  bapak Anwar Hafid membahas  tentang RKAB Galian C yang sampai saat belum ada yang keluar, sehingga banyak pengusaha tambang galian C tidak jalan,kata pengusaha muda itu, Senin ( 11/05/2026 )

‎Menurutnya selain menanyakan juga memastikan bahwa RKAB harus ada solusi progres pengurusannya dari pihak pemerintah daerah.

‎“Agar tidak Stop aktifitas  produksi yang berdampak pada terhentinya putaran ekonomi lokal termasuk pendapatan Asli daerah (PAD),”jelas mantan kontraktor Pelabuhan dan Dermaga itu.

‎Mantan ketua DPC Partai Demokrat kota Palu itu menegaskan bahwa Gubernur Anwar Hafid akan membantu proses pengesahan RKAB kawan-kawan pengusaha tambang galian C yang saat ini menyetop sementara produksinya akibat belum keluarnya RKAB.

‎“Pak.Gub Memastikan akan membantu proses Pengesahan RKAB yang telah menyelesaikan tahap Evaluasi serta telah memenuhi syarat administrasi,”tuturnya.

‎Ikbal mengatakan terdapat 14 perusahaan tambang galian C  yang akan segera disahkan RKAB nya  serta agar tidak lagi dievaluasi ber ulang – ulang, termasuk mengenai masalah lingkungan.

‎“Maka pihak direktur perusahaan yang akan datang langsung serta membuat pernyataan untuk memastikan jika kegiatan Produksi pertambangan galian C mereka tidak merusak lingkungan sekitar,”kata Ikbal menirukan arahan Pak Gubernur Anwar Hafid.

‎Sementara itu Kabid Mineral dan Batubara (Minerba) Dinas ESDM Sulten Sultanisah yang dikonfirmasi via telepone di aplikasi whatsAppnya Senin malam (11/5-2026) menjelaskan bahwa soal RKAB perusahaan tambang galian C sementara proses.

‎“Ada sekitar 21 RKAB yang diajukan pengusaha tambang galian C sementara dalam proses,”jelas lelaki yang akrab disapa Sultan itu

Rilis ; ( b*s*i )

‎
‎

‎
‎

Read More

Kunjungan Tertutup Tanpa Pelibatan Mahasiswa, FORPMAT Pertanyakan Transparansi Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat

Mamuju Tengah - Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Mamuju Tengah (FORPMAT) menyampaikan kekecewaan dan sikap tegas terhadap kunjungan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat ke sejumlah perusahaan sawit di Kabupaten Mamuju Tengah yang dilakukan tanpa pelibatan mahasiswa maupun pihak-pihak yang sejak awal mengawal persoalan ini.

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 4 Mei 2026 bersama DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, Dinas terkait, mahasiswa, dan pihak perusahaan, telah dibahas berbagai persoalan serius, di antaranya:

* Penetapan harga TBS yang tidak sesuai di lapangan

* Ketidakjelasan CSR perusahaan

* Persoalan HGU dan plasma 20%

* Dugaan pencemaran limbah dan kerusakan lingkungan

Dalam forum tersebut juga disampaikan rencana tindak lanjut berupa kunjungan ke perusahaan sawit sebagai bentuk pengawasan langsung terhadap kondisi di lapangan.

Namun pada pelaksanaannya, kunjungan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tersebut berlangsung tanpa sepengetahuan FORPMAT dan tanpa pelibatan mahasiswa sebagai pengawal aspirasi masyarakat. Bahkan, DPRD Kabupaten Mamuju Tengah juga tidak hadir dalam kunjungan tersebut.

Kader FORPMAT, Asrullah menilai kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi dan keseriusan pengawasan yang dilakukan.

“Kami sangat menyayangkan kunjungan ini dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan mahasiswa dan bahkan tanpa kehadiran DPRD. Padahal sejak awal persoalan ini dikawal bersama melalui RDP,” tegas Asrullah.

FORPMAT menilai mahasiswa memiliki peran penting sebagai agent of change dan social control dalam mengawal kepentingan masyarakat, khususnya petani sawit di Mamuju Tengah.

“Mahasiswa bukan hanya penonton dalam perjuangan rakyat. Kami hadir untuk memastikan pengawasan berjalan secara terbuka dan berpihak kepada masyarakat,” lanjutnya.

FORPMAT juga mempertanyakan hasil dan tujuan dari kunjungan tersebut apabila tidak dilakukan secara transparan dan tidak melibatkan unsur pengawasan publik.

“Kalau kunjungan dilakukan tanpa keterbukaan, lalu bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa persoalan harga sawit, CSR, HGU, dan limbah benar-benar diawasi secara serius?” ujar Asrullah.

Lebih lanjut, FORPMAT menegaskan akan terus mengawal persoalan sawit di Mamuju Tengah karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama petani kecil dan petani swadaya.

Menurut FORPMAT, persoalan sawit di daerah tidak hanya menyangkut harga TBS, tetapi juga:

* Keadilan ekonomi bagi petani

* Transparansi CSR perusahaan

* Kejelasan HGU dan plasma masyarakat

* Kerusakan jalan akibat aktivitas perusahaan

* Dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik

FORPMAT mengingatkan seluruh pihak agar tidak menjadikan pengawasan hanya sebagai formalitas administratif semata.

“Masyarakat membutuhkan keberpihakan yang nyata, bukan sekadar rapat dan kunjungan tertutup. Jangan sampai rakyat hanya dijadikan penonton di tanahnya sendiri,” tutup Asrullah.

FORUM PEMUDA PELAJAR MAHASISWA MAMUJU TENGAH (FORPMAT)

Read More