Perusahaan Tidak Taat Harga Penetapan - FORPMAT Desak Penegakan Harga Sawit di Mamuju Tengah

Mamuju Tengah - Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Mamuju Tengah (FORPMAT) bersama elemen masyarakat dan petani sawit menggelar aksi penyampaian aspirasi sebagai bentuk protes terhadap ketimpangan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang dinilai merugikan petani,

Aksi yang berlangsung pada Kamis (30/4) tersebut dipusatkan di Tugu Benteng Kayu Mangngiwan, DPRD Mamuju Tengah, dan Kantor Bupati Mamuju Tengah. Kegiatan dilakukan secara terbuka dan damai melalui orasi, pembagian selebaran, serta penyampaian tuntutan langsung kepada pihak pemerintah daerah dan DPRD.

FORPMAT menilai bahwa penetapan harga TBS sebesar Rp3.370/kg oleh pemerintah belum berjalan efektif di lapangan. Petani, khususnya non-mitra, masih menerima harga di bawah ketentuan tanpa transparansi potongan yang jelas, serta berada dalam posisi tawar yang lemah terhadap pengepul dan perusahaan.

Ketua FORPMAT, Muh Idsal Ramadhani, menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa terus dibiarkan karena berdampak langsung pada kehidupan petani.

> “Kami melihat ada ketimpangan yang sangat jelas antara kebijakan dan realitas di lapangan. Harga sudah ditetapkan pemerintah, tetapi tidak dijalankan. Petani dipaksa menerima harga rendah tanpa kejelasan potongan. Ini bentuk ketidakadilan yang harus segera dihentikan,” tegas Muh Idsal Ramadhani.

Ia juga menambahkan bahwa lemahnya pengawasan menjadi salah satu faktor utama tidak berjalannya kebijakan tersebut.

> “Negara tidak boleh kalah oleh praktik di lapangan. Pemerintah daerah dan DPRD harus hadir secara nyata, bukan hanya menetapkan aturan tanpa pengawasan. Jika ini terus dibiarkan, maka yang dikorbankan adalah kesejahteraan petani,” lanjutnya.

Dalam aksi tersebut, FORPMAT menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain:

1. Penegakan harga TBS sesuai ketetapan pemerintah di seluruh perusahaan.

2. Pembukaan ruang dialog antara DPRD, perusahaan, dan petani.

3. Pembentukan tim pengawasan khusus di lapangan.

4. Penetapan batas potongan yang wajar bagi petani non-mitra.

5. Transparansi pengelolaan CSR perusahaan.

6. Kejelasan status HGU perusahaan.

FORPMAT menegaskan bahwa perjuangan ini bukan semata persoalan harga, melainkan menyangkut keadilan ekonomi, kepastian hukum, dan keberlangsungan hidup petani di daerah.

Aksi ditutup dengan penyerahan tuntutan kepada perwakilan DPRD dan pemerintah daerah, Dan DPRD Berjanji akan membuka ruang dialog dengan menghadirkan pihak perusahaan dan melibatkan kader FORPMAT dalam waktu dekat.

Read More

‎Hadir Sebagai Garda Terdepan Polri Bhabinkamtibmas Silaturahmi Dengan Warga Binaan Di Tommo

‎
‎Mamuju - Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah anggota Polri yang bertugas di tingkat desa/kelurahan sebagai ujung tombak kepolisian. Tugas utamanya meliputi pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan problem solving (pemecahan masalah) untuk menjaga keamanan dan ketertiban secara humanis
‎
‎Bripka Syehry Rais bhabinkamtibmas polsek tommo  mengimplementasikan hal tersebut dengan menyambangi dan bersilaturahmi dengan warga binaannya
‎
‎Ipda Iswandi Ahmad S.H selalu Kapolsek tommo saat di konfirmasi Bhabinkamtibmas Melaksanakan giat sambang dan silaturahmi kepada warga maupun masyarakat di wilayah desa/dusun binaan merupakan salah satu upaya humanis di lingkup polri terutama bhabinkamtibmas,
‎

‎dengan hadirnya memberikan himbauan dan mengingatkan kepada sopir-sopir pengangkut buah kelapa sawit agar selalu berhati-hati serta menjaga keselamatan baik pengendara dan pengguna jalan di wilayah desa binaan mengingat akses jalanan menuju pabrik melalui areal perkebunan kelapa sawit dan pemukiman warga
‎
‎Memberikan edukasi agar senantiasa menjaga hubungan silaturahim sesama profesi sopir maupun petani agar terhindar dari permasalahan atau terjadinya tindak pidana, harap ipda Iswandi
‎
‎harapan kami agar polri khususnya bhabinkamtibmas bisa menjalin hubungan silaturahmi dengan warga di desa binaan serta menjaga Situasi Kamtibmas agar senantiasa dalam keadaan Aman dan Kondusif.
‎

Rilis ; b45ri 

Read More

Polisi Gotong Royong - Wujud Kehadiran Bhabinkamtibnas Di Tengah Lingkungan Masyarakat Tommo

‎Mamuju - Bhabinkamtibmas Polsek Tommo Polresta Mamuju Polda sulawesi barat Brigpol Agus Afnawirawan bersama masyarakat melaksanakan kegiatan gotong royong bersama masyarakat desa binaannya, Jumat  (01/05/2026).
‎
‎Dikonfirmasi Ipda Jefrinal Kanit intelkam Polsek Tommo mengatakan kegiatan kerja bakti tersebut sebagai cermin kehadiran insan polri di tengah-tengah masyarakat,
‎

‎Partisipasi dalam kerja bakti dan gotong royong bersama warga merupakan upaya untuk mempererat hubungan dan kebersamaan antara Bhabinkamtibmas dengan masyarakat.
‎
‎Dengan berpartisipasi aktif, Bhabinkamtibmas dapat lebih dekat dengan warga dan membantu tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
‎
‎Kegiatan ini sebagai bentuk mempererat silahturahmi dan kekompakan antara Polri dengan masyarakat dalam menjaga situasi kantibmas yang aman dan kondusif, ujar Ipda Jefrinal
‎
‎rilis ; B45RI

Read More

Harga TBS Rp3.370,33/kg Ditetapkan Pemerintah, Namun Tak Dijalankan di Lapangan — FORPMAT: Kebijakan Ada, Pelaksanaan Nihil

Mamuju Tengah - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menetapkan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit mitra periode April 2026 sebesar Rp3.370,33/kg. Namun, dalam praktik di lapangan, harga tersebut tidak dijalankan oleh perusahaan kelapa sawit, sehingga petani menerima harga jauh di bawah ketetapan resmi.

Penetapan harga dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Perkebunan bersama pemangku kepentingan terkait.

Kader FORPMAT, Asrullah (SH), menegaskan bahwa kondisi ini menunjukkan ketidaksesuaian antara kebijakan dan implementasi yang merugikan petani.

Penetapan harga dilakukan melalui rapat resmi pada 14 April 2026, untuk periode harga bulan April 2026.

Penetapan harga: tingkat Provinsi Sulawesi Barat

Ketidaksesuaian terjadi di Kabupaten Mamuju Tengah

Penetapan harga telah mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2014, yang berbasis formula teknis (CPO, kernel, dan indeks K).

Namun, ketidaksesuaian di lapangan diduga disebabkan oleh:

Lemahnya pengawasan terhadap perusahaan (PKS)

Tidak adanya penegakan sanksi yang tegas

Kurangnya transparansi dalam sistem harga dan potongan

Posisi tawar petani yang masih lemah

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sedikitnya lima perusahaan kelapa sawit di Mamuju Tengah tidak membeli TBS sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Harga yang diterima petani berada di kisaran Rp2.000-an/kg, bahkan tidak mencapai Rp3.000/kg. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara kebijakan dan realisasi.

Pernyataan Tegas FORPMAT

Asrullah (SH) menegaskan:

“Ini bukan sekadar selisih harga, tetapi persoalan implementasi dan pengawasan. Kebijakan sudah ada, namun tidak dijalankan. Negara tidak boleh berhenti pada penetapan, tetapi harus memastikan pelaksanaan yang adil bagi petani.”

Sikap dan Tuntutan FORPMAT

Mendesak Dinas Perkebunan Sulawesi Barat melakukan pengawasan langsung terhadap perusahaan kelapa sawit di Mamuju Tengah.

Menuntut penegakan aturan terhadap perusahaan yang tidak menjalankan harga penetapan.

Mewajibkan seluruh PKS menerapkan harga sesuai ketetapan pemerintah.

Mendorong transparansi harga dan rincian potongan kepada petani.

Menjamin perlindungan dan keadilan ekonomi bagi petani kelapa sawit.

Penegasan Akhir

FORPMAT menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga tercipta sistem tata niaga sawit yang adil, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.

“Kebijakan tanpa implementasi adalah formalitas. Pengawasan tanpa ketegasan adalah kegagalan.”

Read More

PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri Serahkan Bantuan Peralatan Sekolah di Tiga SD Desa Bojo

Mamuju Tengah — PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri (WKSM) kembali melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan menyalurkan bantuan berupa 60 paket peralatan sekolah kepada siswa di Desa Bojo, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, pada Senin (13/04/2026).

Bantuan tersebut disalurkan langsung ke tiga sekolah dasar, yakni SD Tanah Merah, SD Bojo, dan SD Sumber Alo. Proses penyerahan dilakukan secara langsung di masing-masing sekolah, sehingga para siswa dapat menerima bantuan secara simbolis di lingkungan sekolah mereka.

Adapun paket bantuan yang diberikan meliputi tas sekolah, buku tulis, alat tulis, serta perlengkapan belajar lainnya. Penyaluran ini disambut antusias oleh para siswa, guru, serta masyarakat setempat yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Kepala Desa Bojo, Hasanuddin, dalam keterangannya menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada pihak perusahaan atas kepeduliannya terhadap dunia pendidikan di wilayahnya.

“Kami sangat mengapresiasi langkah PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri yang telah memberikan bantuan langsung ke sekolah-sekolah di desa kami. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi anak-anak, terutama dalam menunjang kebutuhan belajar mereka. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut,” ujarnya.

Sementara itu, Endrik Eko Purwanto selaku Manager PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah sekitar operasional perusahaan.

“Kami sengaja menyerahkan bantuan ini langsung ke masing-masing sekolah agar tepat sasaran dan dapat dirasakan langsung oleh para siswa. Harapan kami, bantuan ini dapat memotivasi anak-anak untuk lebih giat belajar dan meraih cita-cita mereka,” ungkapnya.

Melalui program CSR ini, PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung sektor pendidikan di Desa Bojo dan wilayah sekitarnya.

Read More

Ketua BEM Universitas Wallacea: Prioritas Program MBG Harus Kembali ke Substansi, Bukan Pemborosan Anggaran

Sulawesi Barat - Asrullah, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Wallacea, menyampaikan sikap kritis terhadap kebijakan pengadaan motor listrik dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai menyimpang dari prioritas utama program.

Program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya merupakan kebijakan yang progresif dan patut diapresiasi. Upaya negara dalam menjamin pemenuhan gizi bagi siswa adalah langkah strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan. Namun demikian, kebijakan tersebut tidak boleh kehilangan arah akibat keputusan teknis yang tidak tepat sasaran.

Pengadaan motor listrik dalam jumlah besar—sekitar 21.801 unit dari target 25.000 unit—dengan estimasi harga rata-rata Rp42 juta per unit, menimbulkan pertanyaan serius terkait rasionalitas dan urgensinya. Jika dikalkulasikan, total anggaran berpotensi mencapai angka sekitar Rp1,2 triliun. Angka ini bukanlah jumlah kecil, dan dalam perspektif kepentingan publik, seharusnya dialokasikan secara maksimal untuk memperkuat substansi utama program, yakni pemenuhan makanan bergizi bagi siswa.

Lebih lanjut, hingga saat ini motor tersebut belum didistribusikan dan masih berada dalam proses administrasi negara. Kondisi ini menegaskan bahwa pengadaan tersebut belum memberikan dampak langsung kepada masyarakat, sehingga berpotensi menjadi beban anggaran tanpa manfaat yang jelas dalam jangka pendek.

Di sisi lain, munculnya informasi terkait ketidaksinkronan antar pemangku kebijakan—di mana usulan sempat ditolak namun realisasi pengadaan tetap terjadi—menunjukkan adanya problem serius dalam tata kelola kebijakan publik. Hal ini tidak hanya mengindikasikan potensi miskomunikasi, tetapi juga membuka ruang terhadap lemahnya akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan.

Sebagai representasi gerakan mahasiswa, kami menegaskan bahwa kebijakan publik harus berpijak pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan keberpihakan kepada rakyat. Dalam konteks ini, kebutuhan utama program MBG adalah memastikan setiap siswa mendapatkan akses terhadap makanan bergizi secara merata, bukan memperbesar anggaran pada aspek pendukung yang belum terbukti urgensinya.

Berdasarkan hal tersebut, kami menyampaikan beberapa tuntutan:

1. Pemerintah wajib membuka secara transparan seluruh proses pengadaan motor listrik MBG kepada publik.

2. Dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengadaan untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan riil di lapangan.

3. Mengembalikan fokus utama program pada pemenuhan gizi siswa sebagai prioritas utama.

4. Menjamin tidak adanya pemborosan anggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Tuntutan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan bahwa setiap kebijakan publik harus dapat diakses, diawasi, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Kami tidak menolak program Makan Bergizi Gratis. Kami mendukung penuh kebijakan yang berpihak pada rakyat. Namun, pengadaan motor listrik dalam jumlah besar di tengah kebutuhan gizi siswa yang masih belum merata adalah sebuah ironi kebijakan. Negara tidak boleh terjebak pada simbol, sementara substansi justru terabaikan. Fokuskan anggaran pada makanan, bukan pada fasilitas yang belum jelas urgensinya.”

Asrullah

Ketua BEM Universitas Wallacea

Read More

Sunatan Massal dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk 107 Anak Sukses Digelar di Karossa

‎
‎
‎mamuju Tengah - Kegiatan sunatan massal dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi 107 anak sukses dilaksanakan melalui kolaborasi berbagai pihak di Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, sabtu, (28/03/2026) sejak pagi hingga menjelang magrib.
‎
‎
‎Kegiatan sosial berupa sunatan massal dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk 107 anak, di Kantor Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah.
‎
‎
‎Diselenggarakan oleh kolaborasi PC TIDAR Mamuju Tengah, Pemerintah Daerah Mamuju Tengah, BSMI Mamuju, dan BEM Universitas Wallacea.
‎
‎
‎Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat serta membantu keluarga yang memiliki keterbatasan akses layanan kesehatan.
‎
‎
‎Dilaksanakan melalui sinergi antara organisasi kepemudaan, mahasiswa, tenaga medis, dan dukungan pemerintah daerah.
‎

‎
‎Wakil Bupati Mamuju Tengah, Dr. H. Askary, S.Sos., M.Si
‎Menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah nyata yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.
‎
‎“Kegiatan ini sangat baik dan berdampak langsung bagi masyarakat Mamuju Tengah. Kami juga menghimbau kepada masyarakat, apabila ada yang sakit dan BPJS-nya tidak aktif, segera melapor ke dusun dan desa agar diteruskan ke pemerintah daerah untuk diproses. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak kesehatan masyarakat.”
‎
‎Beliau juga memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh panitia dan tim pelaksana atas terselenggaranya kegiatan sosial yang penuh nilai kemanusiaan ini.
‎
‎
‎Anggota DPRD Dapil Karossa sekaligus Ketua PC TIDAR Mamuju Tengah, Nuriman, SP.,S.H
‎
‎“Kami merasa bangga dan terharu atas terlaksananya kegiatan ini. Kesehatan adalah hak semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang tua, bahkan hingga ke pelosok desa. TIDAR hadir bukan sekadar organisasi, tetapi sebagai gerakan nyata yang selalu berada di tengah masyarakat, mendengar, dan memberikan solusi.”
‎
‎Beliau juga menegaskan bahwa komitmen TIDAR adalah terus menjadi garda terdepan dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan.
‎
‎
‎BSMI Mamuju – Dr. Ns. Edi Purnomo, S.Kep., M.Kes., M.Kep
‎
‎ “Relawan BSMI hadir bukan untuk mencari bayaran, tetapi untuk menjemput keberkahan dan nilai kemanusiaan. Pengabdian ini adalah panggilan hati. Kami percaya, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama.
‎
‎
‎Presiden Mahasiswa Universitas Wallacea (Ketua BEM), Asrullah, SH
‎
‎“Mahasiswa tidak hanya belajar di dalam ruangan, tetapi juga harus hadir di tengah masyarakat. Pendampingan dan adaptasi bersama masyarakat adalah bagian penting dari proses pembelajaran. Karena pada akhirnya, setelah dari bangku kuliah, kita akan kembali mengabdi untuk masyarakat.”
‎
‎Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak:
‎
‎“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Mamuju Tengah, Dinas Kesehatan, Camat Karossa, Puskesmas Durikumba, serta PC TIDAR dan BSMI Kabupaten Mamuju. TIDAR menjadi motor penggerak di lapangan, mulai dari perencanaan hingga eksekusi kegiatan. Tanpa TIDAR, kegiatan ini tidak akan terlaksana. Begitu pula relawan BSMI yang hadir sebagai tim medis tanpa mengharapkan imbalan, menempuh perjalanan jauh demi pengabdian. Kegiatan ini menjangkau 11 desa di Kecamatan Karossa.”
‎
‎
‎Penegasan Tambahan dari Nuriman, SP., S.H
‎
‎Kegiatan ini bukan sekadar aksi sosial, tetapi bukti bahwa kolaborasi mampu melahirkan perubahan nyata. Kami di DPRD dan TIDAR akan terus mendorong program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Harapan kami, tidak ada lagi masyarakat yang merasa jauh dari pelayanan kesehatan. Kita ingin memastikan bahwa kehadiran negara benar-benar dirasakan hingga ke pelosok.
‎
‎
‎Kegiatan ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah, organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan tenaga medis mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Semangat gotong royong dan kepedulian sosial menjadi fondasi utama dalam membangun Mamuju Tengah yang lebih sehat dan sejahtera.

Read More

Pelaku Kejahatan terhadap Kurir Perempuan Berhasil Diringkus : Ketua MUI Mamuju Tengah Apresiasi Kinerja Polisi

Polres Mamuju Tengah – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mamuju Tengah Muhammad Anwar Hasan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Kapolres Mamuju Tengah, AKBP Hengky Kristanto Abadi, S.H., S.I.K., beserta seluruh jajaran atas tindakan cepat dan tepat dalam mengungkap serta meringkus pelaku kasus pemerkosaan dan penganiayaan terhadap seorang kurir perempuan di wilayah Mamuju Tengah.

Ketua MUI menegaskan bahwa tindakan keji tersebut sangat tidak manusiawi dan sangat dikecam keras, terlebih lagi terjadi di bulan suci Ramadhan yang seharusnya menjadi momentum meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan moral.

“Kami sangat mengapresiasi langkah cepat dan sigap yang dilakukan oleh Polres Mamuju Tengah dalam menangani kasus ini. Ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat,” ungkap Ketua MUI.

Lebih lanjut, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang kondusif, khususnya di bulan Ramadhan, serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar guna mencegah terjadinya tindak kejahatan.

Kapolres Mamuju Tengah AKBP Hengky Kristanto Abadi, S.H., S.I.K., melalui jajarannya menyampaikan komitmen bahwa pihak kepolisian akan terus bekerja secara profesional dan tegas dalam menindak segala bentuk tindak kriminal, khususnya yang meresahkan masyarakat.

Dengan keberhasilan ini, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan serta menjadi peringatan bagi siapa pun agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, terlebih yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan kesucian bulan Ramadhan.

Humas Polres Mamuju Tengah

Read More

Upah nakes tidak sesuai yang tanda tangani dalam perjan kerja,PPPK paru waktu menjerit

MATENG – Beredar postingan di Facebook salah satu PPPK paruh waktu yang berdinas di puskemas Topoyo mengeluh akibat ketidak jelasan pembayaran upah atau gaji yang dinilai tidak sesuai dengan perjanjian kerja paruh waktu.Kamis 27 Maret 2026.

Keluhan PPPK paruh waktu ini menjadi perhatian warganet dikarnakan jumlah yang ada di perjanjian kerja ( PK ) tidak sesuai dengan jumlah upah atau gaji yang diterimanya.

Di ketahui perjanjian kerja dengan upah atau gaji Rp400.000 rb rupiah selama satu bulan justru harus dipotong lagi tanpa alasan yang jelas, harusx jika Rp400.000 rb rupiah persatu bulan berarti jika dua bulan maka yg kami terima harusnya Rp800.000 rb rupiah

Tetapi justru sebalikx mereka hanya menerima Rp500.000 rb rupiah selama dua bulan bekerja padahal November sudah tidak dibayarkan tetapi Mengapa harus sampai terpotong lagi, terlebih lagi di Mateng ada 11 Puskesmas.

Di konfirmasi ke pemilik akun Facebook, Mr mengatakan” Betul pak kami sudah pertanyakan tetapi slalu dilempar ke sana kesitu, dan kesini jadi kami bingung mau kemana harus mempertanyakan.

Klau memang daerah tidak mampu, kami terima jika daerah mampunya 250/bulan tetapi harusx sesuai dengan apa yang ada di perjanjian Kerja, jangan juga kami dua bulan bekerja tetapi kami terima hanya Rp500.000 rb rupiah.” Ungkap Mr

Padahal SK saya mulai dari November tetapi November dan Desember tidak dibayarkan namun kenapa lagi kasian harus di potong upah kami tanpa kejelasan, dan mirisx hanya Nakes yang seperti ini.

Saya hanya meminta untuk di sampaikan ke semua Nakes dan juga jangan ada yang di beda bedakan klau daerah tidak mampu harusx PW sama rata jngn cuma kami yg di puskesmas (PKM) dipotong tetapi paru waktu (PW) di Dinkes tidak dipotong sama sekali, jadi kami merasa kurang adil klau seperti itu.” Ucap Mr seorang Nakes 

Di konfirmasi via whatsap Kadinkes mateng sampai saat ini belum memberi respon,terkait polemik ini.

Read More

PLH Kajari Mamuju Tinjau Kepadatan Arus Balik Libur Lebaran Di pelabuhan Pery Mamuju‎

‎Mamuju - Demi memastikan pergerakan masyarakat pada arus balik Lebaran tahun 2026 tetap berjalan aman, lancar, dan nyaman. PLH Kajari Mamuju Aben Situmorang meninjau langsung pelabuhan Pery mamuju yang di perkirakan memuncak pada hari Minggu mendatang di pelabuhan pery Mamuju arus balik Lebaran,Rabu 25 Maret 2026
‎

‎Pada Lebaran tahun ini, pemerintah terus berupaya memastikan penyelenggaraan arus mudik dan balik berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang juga telah berlangsung dengan sangat baik. Upaya tersebut didukung oleh sinergi kuat dari sejumlah pihak dalam mengelola tingginya mobilitas masyarakat selama periode Lebaran.

‎

‎“Tentunya, hal ini didukung oleh sinergi kuat antara Kementerian Perhubungan, Kepolisian, Pemda, serta seluruh instansi terkait dalam mengelola tingginya mobilitas masyarakat,” kata Aben
‎
‎Serta bagaimana kesiapan operator KM. Ferry dalam mempersiapkan kelaikan armada nya dalam menjamin keselamatan penumpang selama arus balik pasca libur lebaran, tegas aben Situmorang
‎

‎Selain itu, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif untuk menghadapi potensi gelombang kedua arus balik yang diperkirakan terjadi pada 28–29 Maret mendatang.
‎

‎

‎Langkah tersebut menegaskan kehadiran negara dalam memastikan bahwa perjalanan masyarakat berlangsung aman dan nyaman hingga tiba di tujuan.

‎

‎Melalui perencanaan yang matang, koordinasi yang solid, serta respons cepat di lapangan, pemerintah berkomitmen menjaga momentum arus balik Lebaran 2026 tetap terkendali dan memberikan rasa tenang bagi masyarakat yang kembali beraktivitas, Tutup PLH Kajari Mamuju Aben Situmorang

‎
‎

Read More