Liputan Sulbar

IKLAN ANDA

Pallawa Media

Layanan Pallawa Media.

Papan Iklan

Redaksi Liputan Sulbar.

Pasang Iklan

Redaksi Liputan Sulbar.

Pasang Iklan Disini

Redaksi Liputan Sulbar.

1 Kg Lebih Sabu Jaringan Malaysia-Palu Diamankan di Pasangkayu, 2 Pemuda Ditangkap dan Uang Rp311 Juta Disita


*PASANGKAYU, http://LIPUTANSULBAR.ID –* Komitmen Polres Pasangkayu memberantas peredaran gelap narkotika kembali membuahkan hasil. Satresnarkoba mengungkap dugaan jaringan sabu lintas negara dengan barang bukti bruto 1.065,1 gram atau lebih dari satu kilogram.

Pengungkapan itu dipaparkan dalam konferensi pers di Mapolres Pasangkayu, Senin (9/11/2026). Konferensi pers dipimpin Kapolres Pasangkayu AKBP Joko Kusumadinata, S.H., S.I.K., didampingi Kasat Narkoba IPTU Haerul Ahmad, S.H., dan KBO Satresnarkoba IPDA Verdy.

Kapolres menjelaskan, pengungkapan berawal dari informasi masyarakat soal dugaan pengiriman narkotika yang melintas di wilayah Pasangkayu. Menindaklanjuti informasi itu, Tim Opsnal Satresnarkoba melakukan penyelidikan hingga melakukan penindakan pada Minggu (1/11/2026) sekitar pukul 22.00 WITA di Dusun Polemaju, Desa Malei, Kecamatan Pedongga.

Petugas memeriksa mobil Toyota Innova hitam nomor polisi DD 1937 QV yang dikendarai pria berinisial AH (22), warga Kabupaten Pinrang. Dari pemeriksaan, petugas menemukan satu paket berwarna hijau-putih diduga sabu yang disembunyikan di dalam kendaraan.

Dari pengembangan, polisi mengamankan pria lain berinisial I (44), warga Mamuju.

"Peran keduanya berbeda. AH berperan sebagai penerima, penyimpan, sekaligus pengantar narkotika, sedangkan I berperan menawarkan, menjual, serta menjadi perantara transaksi," ungkap Kapolres.

Berdasarkan pemeriksaan sementara, barang haram tersebut diduga berasal dari Malaysia, dikirim melalui jalur laut menuju Palu, Sulawesi Tengah, sebelum didistribusikan ke Pasangkayu dan Mamuju.

*Barang bukti yang disita:*

1. Narkotika jenis sabu bruto 1.065,1 gram

2. Satu unit mobil Toyota Innova hitam DD 1937 QV

3. Uang tunai diduga hasil penjualan Rp311.700.000

4. Dua unit HP merek Realme

Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal 609 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Keduanya terancam pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun, serta pidana denda.

Kapolres menegaskan pengungkapan tidak berhenti pada dua tersangka. Pengembangan masih dilakukan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas.

Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif memerangi narkoba.

“Jangan sampai keluarga kita terlibat dalam tindak pidana narkoba, dan jangan sampai keluarga kita menjadi korbannya. Mari bersama menjaga lingkungan dari bahaya narkotika. Jika ada informasi peredaran narkoba, segera laporkan ke kepolisian. Ini komitmen kita bersama memberantas narkoba hingga ke akar-akarnya,” tegas AKBP Joko.

---

Pertama Kali, 30 Siswa SMAN 1 Topoyo Dilatih Jurnalistik Dasar Lewat Ekskul Suara Pena


*MAMUJU TENGAH, http://LIPUTANSULBAR.ID -* Sebanyak 30 siswa SMAN 1 Topoyo mengikuti pelatihan dasar jurnalistik di aula UPTD SMAN 1 Topoyo, Desa Waeputeh, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Jumat (6/11/2026) sore.

Pelatihan ini menjadi yang pertama kali dilaksanakan sejak ekskul Jurnalis Sekolah "Suara Pena SMAN 1 Topoyo" berdiri pada 2025.

Pembina Ekskul Suara Pena SMAN 1 Topoyo, Rudi Rasud, mengatakan pelatihan tersebut menyasar lahirnya jurnalis handal dari kalangan siswa, sekaligus memperkuat kemampuan anggota dalam menghasilkan karya jurnalistik.

"Kali pertama," ujar Rudi kepada Tribun Sulbar.

Ia menjelaskan, anggota ekskul tersebut berjumlah 30 siswa. Selama ini karya siswa hanya dipajang di Majalah Dinding (Mading) sekolah.

Menurut Rudi, pelatihan dasar jurnalistik menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas karya siswa, tidak hanya sebagai kegiatan sekolah, tetapi juga sebagai bekal keterampilan menulis dan meliput.

Ke depan, ia berharap karya siswa dapat dibukukan dan diekspos ke luar melalui media siber, koran, atau media lainnya.

Harapan itu sejalan dengan target pelatihan untuk melahirkan jurnalis handal, kritis, dan kreatif dari lingkungan SMAN 1 Topoyo.

Berdasarkan pantauan, para siswa menyimak materi dengan baik. Pemateri dan siswa juga aktif tanya jawab. Suasana terlihat interaktif, dengan peserta diberi kesempatan menyampaikan pertanyaan dan mendiskusikan materi dasar jurnalistik.

SMAN 1 Topoyo sendiri berada sekitar 5 kilometer dari Kantor Bupati Mamuju Tengah. Sekolah ini terus mendorong siswanya mengembangkan keterampilan jurnalistik melalui ekskul Suara Pena.

Pelatihan dasar jurnalistik ini diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Dengan pembinaan berkelanjutan, karya siswa diharapkan semakin sering dipublikasikan, baik melalui mading sekolah maupun media siber dan media lainnya.

---

HUT ke-75 Humas Polri, Kadiv Humas Irjen Johnny Isir Apresiasi Dedikasi dan Keberanian Insan Pers


*JAKARTA, http://LIPUTANSULBAR.ID –* Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P. menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh insan pers di Indonesia.

Apresiasi tersebut disampaikan Kadiv Humas Polri dalam momentum peringatan HUT ke-75 Humas Polri yang digelar di Aula Lantai 9 Gedung Bareskrim Polri, Mabes Polri.

"Kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada rekan-rekan insan pers. Dedikasi dan keberanian dalam menjalankan tugas jurnalistik menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menyampaikan informasi secara objektif berdasarkan fakta yang ada di tengah masyarakat," ujar Irjen Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya.

Menurutnya, peran pers sangat vital sebagai mitra strategis Polri dalam menyampaikan informasi yang objektif, berimbang, dan berdasarkan kebenaran fakta kepada publik. Sinergi antara Polri dan pers harus terus diperkuat dalam rangka menjaga situasi kamtibmas yang kondusif.

Peringatan HUT Humas Polri tahun ini mengusung semangat "Polisi Bersama Masyarakat" dengan tagline Melindungi, Mengayomi dan Melayani. Di usia ke-75 tahun, Humas Polri berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat dan insan pers.

---

Di Bawah Komando Masni, KOHATI HMI Mateng Sukses Gelar LKK Tingkat Nasional 2026


*MAMUJU TENGAH, http://LIPUTANSULBAR.ID –* Korps HMI-Wati (KOHATI) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mamuju Tengah sukses melaksanakan Latihan Khusus Kohati (LKK) Tingkat Nasional yang dirangkaikan dengan Training Raya Senior Course Tahun 2026.

Keberhasilan pelaksanaan agenda nasional tersebut menjadi pencapaian penting bagi KOHATI HMI Cabang Mamuju Tengah dalam memperkuat eksistensi organisasi dan meningkatkan kualitas kader perempuan di Bumi Lalla Tassisara.

Kegiatan prestisius ini terlaksana di bawah kepemimpinan Ketua Umum KOHATI HMI Cabang Mamuju Tengah, Masni, bersama jajaran kepengurusan periode 2025–2026, yakni Sekretaris Umum Sri Rahmayuni dan Bendahara Umum Kharisma, serta seluruh pengurus yang telah berkolaborasi menyukseskan agenda perkaderan tersebut.

Ketua Umum KOHATI HMI Mateng, Masni, menegaskan bahwa pelaksanaan LKK Tingkat Nasional ini bukan sekadar keberhasilan seremonial organisasi.

"Pelaksanaan LKK ini bukan sekadar menyelenggarakan kegiatan formal, melainkan wujud komitmen KOHATI dalam membangun tradisi intelektual, memperkuat kualitas sumber daya kader, serta melahirkan perempuan yang memiliki kesadaran kritis, kapasitas kepemimpinan, dan kepekaan terhadap persoalan sosial," ujarnya.

Menurutnya, KOHATI harus mampu melampaui peran sebagai organisasi yang hanya menjalankan rutinitas struktural dan administratif.

"KOHATI harus menjadi ruang intelektual yang produktif, tempat lahirnya pemikiran kritis, gagasan progresif, serta gerakan yang berorientasi pada perubahan dan kemaslahatan masyarakat," tegas Masni.

Ia berharap KOHATI senantiasa menjadi wadah lahirnya inkubator gagasan, tempat kader perempuan ditempa untuk memiliki kapasitas intelektual yang kuat dan keberanian dalam menyampaikan pemikiran.

"Sebab, perempuan tidak cukup hanya diberikan ruang untuk hadir dan berpartisipasi, tetapi juga harus memiliki kapasitas untuk memimpin, menentukan arah perubahan, memproduksi pengetahuan, serta mengambil peran strategis dalam menjawab tantangan zaman," tambahnya.

Melalui momentum Training Raya Senior Course dan LKK 2026 ini, KOHATI HMI Cabang Mamuju Tengah berharap semangat perkaderan terus tumbuh dan berkelanjutan.

"Kualitas sebuah organisasi tidak hanya diukur dari seberapa banyak kegiatan yang berhasil dilaksanakan, tetapi juga dari sejauh mana organisasi mampu melahirkan kader yang berkualitas, memiliki daya pikir yang progresif, serta memberikan kontribusi nyata bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara," tutupnya.

KOHATI bukan sekadar ruang berhimpun, melainkan ruang bertumbuh, berpikir, dan melahirkan perubahan. Dari proses perkaderan, kita membangun intelektualitas; dari intelektualitas, kita melahirkan gagasan; dan dari gagasan, kita menghadirkan kebermanfaatan.

---

Adira Finance Mamuju Angkat Bicara Kasus Fidusia Mamasa: Tersangka Anas Jadi Pembelajaran, Jual Unit Kredit Bisa Dipenjara



*MAMUJU, http://LIPUTANSULBAR.ID –* Kasus penetapan tersangka fidusia di Mamasa atas nama Anas Bin Sirrang yang berkasnya sudah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejari Mamasa menjadi perhatian serius pihak leasing di Mamuju.

Pihak Adira Finance Cabang Mamuju menilai kasus tersebut harus menjadi pembelajaran bagi seluruh debitur di Sulawesi Barat agar tidak bermain-main dengan objek jaminan fidusia.

"Kami sangat mengapresiasi langkah tegas Polda Sulbar dan Kejari Mamasa. Kasus ini bisa menjadi pembelajaran bahwa objek fidusia itu bukan milik debitur seutuhnya sebelum lunas. Ada undang-undangnya," ujar Branch Manager Adira Finance Mamuju,Rizal Irwansyah Cluster Collection Head Cab. Mamuju Kolaborasi Dengan Team Recovery Area Sultan Sennawing (Emil), Recovery Officer Mamuju, saat ditemui http://LIPUTANSULBAR.ID, 

Ia menjelaskan, sesuai Pasal 36 UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, debitur dilarang keras mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kendaraan yang masih dalam masa kredit tanpa izin tertulis dari perusahaan pembiayaan.

"Contohnya banyak terjadi di Mamuju, unit masih kredit tapi dijual lagi ke orang lain, digadaikan, atau dibawa kabur. Itu bukan lagi urusan perdata wanprestasi, tapi sudah masuk ranah pidana dengan ancaman 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta," tegasnya.

Menurutnya, Adira Finance Mamuju sendiri selalu mengedepankan upaya persuasif dan penagihan humanis sebelum menempuh jalur hukum. Namun jika debitur terbukti beritikad tidak baik seperti mengalihkan objek, pihaknya tidak segan melapor.

"Kami berharap kasus Mamasa ini membuka mata masyarakat. Kalau sudah tidak mampu bayar, datang ke kantor, kita carikan solusi. Jangan justru dijual unitnya, karena ujungnya akan seperti kasus di Mamasa ini, jadi tersangka dan harus berhadapan dengan hukum," pungkasnya.

Seperti diketahui, Kejari Mamasa telah menyatakan P-21 berkas perkara atas nama Anas Bin Sirrang dengan nomor surat R-44F/P.6.13.3/Eku.1/10/2026 tanggal 05 Oktober 2026. Tersangka dijerat Pasal 36 UU Fidusia Jo UU Penyesuaian Pidana.

---


Jadi Tersangka Fidusia di Mamasa, Adira Finance Mamuju: Jangan Jual Unit, Datang ke Kantor Kami Kasih Solusi


*MAMUJU, http://LIPUTANSULBAR.ID –* Kasus penetapan tersangka fidusia di Mamasa atas nama Anas Bin Sirrang yang berkasnya sudah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejari Mamasa menjadi perhatian serius pihak leasing di Mamuju.

Pihak Adira Finance Cabang Mamuju menilai kasus tersebut harus menjadi pembelajaran bagi seluruh debitur di Sulawesi Barat.

Rizal Irwansyah Cluster Collection Head Cab. Mamuju Kolaborasi Dengan Team Recovery Area Sultan Sennawing (Emil) Recovery Officer Mamuju menegaskan pihaknya sangat mengapresiasi langkah tegas Polda Sulbar dan Kejari Mamasa dalam menegakkan UU Jaminan Fidusia.

"Kasus ini menjadi pembelajaran bersama. Bahwa objek fidusia itu bukan milik debitur seutuhnya sebelum lunas. Ada undang-undangnya, Pasal 36 UU No.42 Tahun 1999. Kalau dialihkan, digadaikan, atau disewakan tanpa izin tertulis dari kami, ancamannya pidana 2 tahun penjara," ujar

Rizal Irwansyah Cluster Collection Head Cab. Mamuju, Kolaborasi Dengan Team Recovery Area Sultan Sennawing (Emil) Recovery Officer Mamuju


Ia juga menyampaikan pesan khusus dan harapan bagi nasabah Adira di Mamuju dan Mamasa yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mampu membayar angsuran.

"Kami paham kondisi ekonomi sekarang tidak mudah. Harapan kami, jangan pernah ambil jalan pintas dengan menjual, menggadaikan, atau menghilangkan unit kredit. Itu justru akan membuat masalah baru, bisa jadi tersangka pidana seperti kasus di Mamasa ini," tegasnya.

"*Bagi nasabah kami yang tidak mampu, kami harap datang langsung ke Kantor Adira Finance Mamuju.* Pintu kami terbuka. Datang, bicara baik-baik. Kami pasti akan berikan solusi terbaik."

Ia menjelaskan beberapa solusi yang bisa diberikan Adira Finance bagi nasabah yang tidak mampu:

1. *Restrukturisasi Kredit:* Perpanjangan tenor agar angsuran lebih ringan.

2. *Penjadwalan Ulang:* Keringanan pembayaran sementara.

3. *Penjualan Bersama:* Jika memang sudah tidak mampu, unit bisa dijual bersama-sama secara resmi dengan harga pasar yang wajar, hasilnya untuk melunasi sisa hutang, sisanya dikembalikan ke nasabah.

"Jangan takut datang ke Adira. Kami lebih senang nasabah datang dan jujur daripada unitnya hilang. Kalau unit hilang atau dijual diam-diam, kami terpaksa lapor polisi. Tapi kalau datang, kami carikan solusi kekeluargaan," tutupnya.

Seperti diketahui, Kejari Mamasa telah menyatakan P-21 berkas perkara atas nama Anas Bin Sirrang dengan nomor surat R-44F/P.6.13.3/Eku.1/10/2026 tanggal 05 Oktober 2026. Tersangka dijerat Pasal 36 UU Fidusia Jo UU No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

---

Didesak Mahasiswa, Kapolres Mateng Janji Tuntaskan Kasus Pengeroyokan Tasokko 2x24 Jam, Siap Mundur Jika Gagal



*MAMUJU TENGAH, http://LIPUTANSULBAR.ID –* Desakan keras Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Mamuju Tengah bersama Aliansi Pemuda Tasokko akhirnya mendapat jawaban langsung.

Dalam aksi demonstrasi di Mapolres Mamuju Tengah, Senin (2/11/2026), Kapolres Mamuju Tengah menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti kasus dugaan pengeroyokan di Batu Karampuang, Desa Tasokko, Kecamatan Karossa, paling lambat dalam waktu 2x24 jam.

Bahkan, di hadapan puluhan massa aksi, Kapolres menegaskan kesiapannya untuk turun dari jabatan apabila tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut.

Pernyataan tegas itu pun menjadi sorotan publik. Bagi massa aksi, ini bukan sekadar janji, melainkan tantangan bagi institusi Polri untuk membuktikan keseriusan dalam penegakan hukum.

*5 Tuntutan Massa Aksi*

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Fahrim, mengatakan ada lima tuntutan utama yang mereka sampaikan:

1. Mendesak Kapolres memberikan klarifikasi atas keterlambatan administrasi dan penanganan laporan.
2. Mendesak Kapolres segera menuntaskan perkara dan memberikan kepastian hukum.
3. Meminta transparansi penuh atas perkembangan penanganan kasus.
4. Mengusut dan memproses seluruh pihak yang terbukti terlibat sesuai ketentuan hukum.
5. Memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi korban.

"Persoalan ini harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Penanganan perkara harus profesional, transparan, dan tidak berlarut-larut agar korban mendapatkan keadilan dan kepastian hukum," tegas Fahrim di lokasi aksi.

Menurut Fahrim, komitmen 2x24 jam yang disampaikan Kapolres menjadi poin penting dan akan terus mereka kawal.

"Kami berharap komitmen yang telah disampaikan Kapolres tidak berhenti sebagai pernyataan semata, tetapi diwujudkan melalui langkah nyata. Kami akan terus mengawal sampai ada kepastian hukum dan keadilan bagi korban," pungkasnya.

Aksi berlangsung damai dan mendapat pengawalan ketat dari personel Polres Mamuju Tengah.

---


Ketua KOPRI Komisariat Wallacea Sabna Sayanti Kecam Dugaan Kekerasan Seksual Terhadap Aktivis Perempuan di Mamuju: Tempat Kerja Harus Aman


*MAMUJU, http://LIPUTANSULBAR.ID –* Kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa seorang aktivis perempuan saat menjalankan tugas pada shift malam di Mamuju menjadi perhatian serius berbagai kalangan, khususnya organisasi perempuan dan gerakan mahasiswa.

Peristiwa ini kembali memperlihatkan bahwa perempuan masih menghadapi ancaman kekerasan, bahkan di lingkungan yang seharusnya memberikan rasa aman, termasuk tempat kerja.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) Komisariat Wallacea, *Sabna Sayanti*, menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus mengecam segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan.

Menurutnya, tidak boleh ada satu pun perempuan yang harus mempertaruhkan keamanan, kehormatan, dan keselamatan dirinya hanya karena menjalankan tanggung jawab pekerjaan.

"Kekerasan seksual terhadap perempuan bukan persoalan sepele yang bisa diselesaikan dengan sekadar permintaan maaf atau disembunyikan demi menjaga nama baik institusi. Ini adalah persoalan serius yang menyangkut martabat, hak asasi manusia, dan keselamatan perempuan. Tempat kerja seharusnya menjadi ruang yang aman, bukan tempat perempuan mengalami pelecehan dan kekerasan," tegas Sabna Sayanti.

Ia menilai dugaan kasus tersebut harus menjadi alarm bagi seluruh pihak, terutama institusi dan pemberi kerja, agar tidak mengabaikan aspek keselamatan dan perlindungan perempuan, khususnya bagi pekerja yang menjalankan tugas pada malam hari.

*Desak Penanganan Serius dan Perlindungan Korban*

KOPRI Komisariat Wallacea mendesak agar kasus ini ditangani secara serius, transparan, dan berpihak pada perlindungan korban. Proses penanganan harus dilakukan tanpa intimidasi, diskriminasi, maupun upaya membungkam korban.

Selain itu, KOPRI meminta pihak terkait untuk memastikan korban mendapatkan pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta perlindungan dari segala bentuk tekanan yang berpotensi memperburuk kondisi korban.

"Jangan sampai korban justru mengalami kekerasan untuk kedua kalinya melalui stigma, penghakiman, intimidasi, dan ketidakpedulian lingkungan. Korban harus didengarkan, dilindungi, dan diberikan ruang untuk mendapatkan keadilan," lanjutnya.

Bagi KOPRI Komisariat Wallacea, persoalan kekerasan seksual bukan hanya persoalan individu, melainkan persoalan struktural yang membutuhkan keberanian bersama untuk membongkar budaya yang menormalisasi pelecehan terhadap perempuan.

KOPRI juga menegaskan bahwa perjuangan melawan kekerasan seksual tidak boleh berhenti pada kecaman semata. Diperlukan langkah nyata berupa sistem pengaduan yang aman, mekanisme perlindungan korban, serta lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

"Diam bukan solusi. Membela korban bukan berarti mengabaikan proses hukum, melainkan memastikan bahwa setiap perempuan memiliki hak atas rasa aman dan keadilan. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada perempuan yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan," tutup Sabna Sayanti.

KOPRI Komisariat Wallacea menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu perlindungan perempuan dan mendorong terwujudnya ruang publik maupun ruang kerja yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan seksual.

---

IMM STAIN Majene Kecam Dugaan Penganiayaan Terhadap Laode Ilham Husain Pengungkap Proyek Revitalisasi Sekolah di Majene


MAJENE, http://LIPUTANSULBAR.ID –Ketua Bidang Organisasi Pimpinan Komisariat STAIN Majene, *IMMawan Hibatillah*, menyampaikan keprihatinan sekaligus mengecam dugaan tindakan penganiayaan terhadap *Laode Ilham Husain*, sosok yang sebelumnya mengungkap dugaan persoalan proyek revitalisasi sekolah di Kabupaten Majene.

Peristiwa dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada *Kamis malam (29/10/2026)*. Korban mengaku mengalami luka memar dan pembengkakan di bagian kepala hingga harus mendapatkan perawatan medis di *Puskesmas Lembang, Majene.*

IMMawan Hibatillah menilai segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat tidak dapat dibenarkan, terlebih jika tindakan tersebut berkaitan dengan upaya seseorang dalam menyampaikan aspirasi, mengungkap dugaan persoalan publik, maupun memperjuangkan transparansi dan keadilan.

Menurutnya, kebebasan berpendapat dan keberanian menyampaikan kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi yang harus dihormati dan dilindungi. Tidak boleh ada intimidasi maupun tindakan kekerasan terhadap siapa pun yang berupaya menyuarakan persoalan di tengah masyarakat.

*5 Sikap PK IMM STAIN Majene:*

Atas kejadian tersebut, IMMawan Hibatillah menyampaikan sikap resmi:

*1.* Mengecam segala bentuk tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap masyarakat.

*2.* Mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dugaan penganiayaan tersebut secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

*3.* Meminta aparat penegak hukum memberikan perlindungan kepada korban serta menjamin keamanan pihak-pihak yang berani menyampaikan aspirasi dan kritik.

*4.* Mendesak agar dugaan persoalan proyek revitalisasi sekolah di Kabupaten Majene juga ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

*5.* Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal kasus ini agar tidak berhenti tanpa kejelasan hukum.

IMMawan Hibatillah menegaskan bahwa hukum harus berdiri di atas kebenaran dan keadilan, bukan berpihak pada kekuasaan maupun kepentingan kelompok tertentu.

"Jangan sampai kekerasan menjadi alat untuk membungkam suara kritis masyarakat. Kritik bukan kejahatan, dan menyampaikan kebenaran bukanlah alasan untuk mendapatkan perlakuan kekerasan," tegas Hibatillah.

Ia berharap kasus ini dapat ditangani secara serius oleh pihak berwenang sehingga keadilan dapat ditegakkan dan kejadian serupa tidak terulang kembali.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait terduga pelaku dan motif dugaan penganiayaan tersebut.

---

Aliansi BEM Se-Sulbar Duduki Ruang Paripurna DPRD Sulbar di Hari Sumpah Pemuda, Sampaikan 13 Tuntutan Nasional dan Lokal

MAMUJU, http://LIPUTANSULBAR.ID –Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Sulawesi Barat berhasil menduduki ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan menggelar audiensi bersama unsur pimpinan serta anggota DPRD dalam aksi memperingati Hari Sumpah Pemuda, Selasa (28/10/2026).

Aksi yang dikoordinasikan oleh *Asrullah selaku Jenderal Lapangan* tersebut menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Audiensi tersebut dihadiri enam anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, termasuk Wakil Ketua I, Ketua II, dan Ketua III, serta Kapolres Mamuju yang turut mengawal jalannya aksi.
Dalam audiensi itu, Aliansi BEM Se-Sulbar menyampaikan *13 tuntutan* yang terdiri atas sembilan tuntutan nasional dan empat tuntutan lokal Sulawesi Barat. Berdasarkan keterangan aliansi, seluruh tuntutan tersebut diterima dan memperoleh persetujuan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing pihak.

Untuk tuntutan nasional, DPRD menyatakan kesiapan menindaklanjuti sembilan poin tuntutan melalui rekomendasi kepada pemerintah pusat. Sementara empat tuntutan lokal akan dikawal dan dievaluasi agar memperoleh perhatian dari pihak terkait.

*9 Tuntutan Nasional yang Disuarakan Mahasiswa:*

Sembilan tuntutan nasional yang disuarakan mencakup evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), penolakan terhadap perluasan militerisme ke ranah sipil, transparansi pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset, penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), stabilisasi harga kebutuhan pokok, perlindungan perempuan dan korban pelecehan seksual, serta penciptaan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan.

*4 Tuntutan Lokal Fokus LTJ, RTRW, Beras Subsidi dan Harga Sawit:*

Adapun empat tuntutan lokal yang menjadi perhatian utama Aliansi BEM Se-Sulbar adalah:

*1. Persoalan Logam Tanah Jarang (LTJ) di Mamuju.* Aliansi menolak rencana atau aktivitas LTJ apabila belum memenuhi persyaratan hukum dan ketentuan lingkungan hidup.

*2. Transparansi Tata Ruang Wilayah (RTRW).* Aliansi mendesak keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat dalam proses pembahasan serta penetapan RTRW di Sulawesi Barat.

*3. Pengawasan Beras Subsidi.* Aliansi menolak penyalahgunaan beras subsidi dan mendesak adanya kejelasan tata kelola serta pengawasan distribusi agar sesuai ketentuan.

*4. Keadilan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit.* Aliansi mendesak penetapan dan pengawasan harga TBS kelapa sawit di Sulbar secara adil dan transparan demi melindungi kepentingan petani.

Menurut Aliansi BEM Se-Sulbar, keempat persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan instansi terkait karena berkaitan langsung dengan perlindungan lingkungan, keterbukaan kebijakan, distribusi kebutuhan pokok, serta kesejahteraan petani.

Asrullah selaku Jenderal Lapangan menegaskan bahwa perjuangan mahasiswa tidak berhenti setelah audiensi.

"Pengawalan terhadap seluruh tuntutan akan menjadi bagian penting untuk memastikan aspirasi masyarakat Sulawesi Barat memperoleh perhatian dan tindak lanjut dari pihak berwenang. Perjuangan tidak berhenti setelah audiensi," tegas Asrullah.

Aliansi berharap hasil audiensi tidak hanya berhenti pada penerimaan aspirasi, tetapi berlanjut pada langkah konkret, pengawasan, dan tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

---