Heboh Penemuan Buaya 2 Meter di Permukiman Warga, Bhabinkamtibmas Desa Topoyo Sigap Datangi Lokasi

Polres Mamuju Tengah – Warga Dusun Lomba Bou, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, dihebohkan dengan penemuan seekor buaya sepanjang kurang lebih 2 meter yang berada di depan salah satu rumah warga. Rabu (13/5/2026).

Mendapat laporan dari masyarakat, Bhabinkamtibmas Desa Topoyo, Briptu Alamsyah Alim, segera mendatangi lokasi guna memastikan situasi tetap aman dan membantu proses penanganan hewan liar tersebut.

Dengan dibantu warga sekitar, buaya tersebut berhasil diamankan tanpa menimbulkan korban jiwa maupun gangguan terhadap masyarakat sekitar. Setelah dilakukan penangkapan, buaya tersebut selanjutnya akan dibawa dan diserahkan kepada pihak Tagana Mamuju Tengah untuk diamankan dan ditangani lebih lanjut.

Briptu Alamsyah Alim mengimbau masyarakat agar tetap waspada, terutama bagi warga yang tinggal di sekitar aliran sungai maupun area rawa yang berpotensi menjadi habitat satwa liar.

“Kami mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan satwa liar yang dapat membahayakan keselamatan warga, serta tidak melakukan tindakan yang berisiko tanpa pendampingan petugas,” ujarnya.

Kehadiran Bhabinkamtibmas dalam penanganan kejadian tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat karena dinilai cepat tanggap dalam memberikan pelayanan dan menjaga keamanan warga.

Humas Polres Mamuju Tengah.

Read More

‎Ikbal Khan Bersama Komunitas Kewirausahaan Sosial Sulteng Temui Gubernur Bahas Soal keterlambatan RKAB‎‎

Sulawesi Tengah - Palu - ‎Ikbal Khan pimpin komunitas kewirausahaan sosial sulteng menemui Gubernur Anwar Hafid di ruang Kerjanya membahas soal keterlambatan keluarnya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) atau RKA.

‎Dikutip dari deadline-news.com Ikbal Khan Pegiat komunitas kewirausahaan sosial Sulteng menyampaikan Saya baru saja selesai menghadap Gubernur  bapak Anwar Hafid membahas  tentang RKAB Galian C yang sampai saat belum ada yang keluar, sehingga banyak pengusaha tambang galian C tidak jalan,kata pengusaha muda itu, Senin ( 11/05/2026 )

‎Menurutnya selain menanyakan juga memastikan bahwa RKAB harus ada solusi progres pengurusannya dari pihak pemerintah daerah.

‎“Agar tidak Stop aktifitas  produksi yang berdampak pada terhentinya putaran ekonomi lokal termasuk pendapatan Asli daerah (PAD),”jelas mantan kontraktor Pelabuhan dan Dermaga itu.

‎Mantan ketua DPC Partai Demokrat kota Palu itu menegaskan bahwa Gubernur Anwar Hafid akan membantu proses pengesahan RKAB kawan-kawan pengusaha tambang galian C yang saat ini menyetop sementara produksinya akibat belum keluarnya RKAB.

‎“Pak.Gub Memastikan akan membantu proses Pengesahan RKAB yang telah menyelesaikan tahap Evaluasi serta telah memenuhi syarat administrasi,”tuturnya.

‎Ikbal mengatakan terdapat 14 perusahaan tambang galian C  yang akan segera disahkan RKAB nya  serta agar tidak lagi dievaluasi ber ulang – ulang, termasuk mengenai masalah lingkungan.

‎“Maka pihak direktur perusahaan yang akan datang langsung serta membuat pernyataan untuk memastikan jika kegiatan Produksi pertambangan galian C mereka tidak merusak lingkungan sekitar,”kata Ikbal menirukan arahan Pak Gubernur Anwar Hafid.

‎Sementara itu Kabid Mineral dan Batubara (Minerba) Dinas ESDM Sulten Sultanisah yang dikonfirmasi via telepone di aplikasi whatsAppnya Senin malam (11/5-2026) menjelaskan bahwa soal RKAB perusahaan tambang galian C sementara proses.

‎“Ada sekitar 21 RKAB yang diajukan pengusaha tambang galian C sementara dalam proses,”jelas lelaki yang akrab disapa Sultan itu

Rilis ; ( b*s*i )

‎
‎

‎
‎

Read More

Kunjungan Tertutup Tanpa Pelibatan Mahasiswa, FORPMAT Pertanyakan Transparansi Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat

Mamuju Tengah - Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Mamuju Tengah (FORPMAT) menyampaikan kekecewaan dan sikap tegas terhadap kunjungan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat ke sejumlah perusahaan sawit di Kabupaten Mamuju Tengah yang dilakukan tanpa pelibatan mahasiswa maupun pihak-pihak yang sejak awal mengawal persoalan ini.

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 4 Mei 2026 bersama DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, Dinas terkait, mahasiswa, dan pihak perusahaan, telah dibahas berbagai persoalan serius, di antaranya:

* Penetapan harga TBS yang tidak sesuai di lapangan

* Ketidakjelasan CSR perusahaan

* Persoalan HGU dan plasma 20%

* Dugaan pencemaran limbah dan kerusakan lingkungan

Dalam forum tersebut juga disampaikan rencana tindak lanjut berupa kunjungan ke perusahaan sawit sebagai bentuk pengawasan langsung terhadap kondisi di lapangan.

Namun pada pelaksanaannya, kunjungan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tersebut berlangsung tanpa sepengetahuan FORPMAT dan tanpa pelibatan mahasiswa sebagai pengawal aspirasi masyarakat. Bahkan, DPRD Kabupaten Mamuju Tengah juga tidak hadir dalam kunjungan tersebut.

Kader FORPMAT, Asrullah menilai kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi dan keseriusan pengawasan yang dilakukan.

“Kami sangat menyayangkan kunjungan ini dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan mahasiswa dan bahkan tanpa kehadiran DPRD. Padahal sejak awal persoalan ini dikawal bersama melalui RDP,” tegas Asrullah.

FORPMAT menilai mahasiswa memiliki peran penting sebagai agent of change dan social control dalam mengawal kepentingan masyarakat, khususnya petani sawit di Mamuju Tengah.

“Mahasiswa bukan hanya penonton dalam perjuangan rakyat. Kami hadir untuk memastikan pengawasan berjalan secara terbuka dan berpihak kepada masyarakat,” lanjutnya.

FORPMAT juga mempertanyakan hasil dan tujuan dari kunjungan tersebut apabila tidak dilakukan secara transparan dan tidak melibatkan unsur pengawasan publik.

“Kalau kunjungan dilakukan tanpa keterbukaan, lalu bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa persoalan harga sawit, CSR, HGU, dan limbah benar-benar diawasi secara serius?” ujar Asrullah.

Lebih lanjut, FORPMAT menegaskan akan terus mengawal persoalan sawit di Mamuju Tengah karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama petani kecil dan petani swadaya.

Menurut FORPMAT, persoalan sawit di daerah tidak hanya menyangkut harga TBS, tetapi juga:

* Keadilan ekonomi bagi petani

* Transparansi CSR perusahaan

* Kejelasan HGU dan plasma masyarakat

* Kerusakan jalan akibat aktivitas perusahaan

* Dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik

FORPMAT mengingatkan seluruh pihak agar tidak menjadikan pengawasan hanya sebagai formalitas administratif semata.

“Masyarakat membutuhkan keberpihakan yang nyata, bukan sekadar rapat dan kunjungan tertutup. Jangan sampai rakyat hanya dijadikan penonton di tanahnya sendiri,” tutup Asrullah.

FORUM PEMUDA PELAJAR MAHASISWA MAMUJU TENGAH (FORPMAT)

Read More

Perusahaan Tidak Taat Harga Penetapan - FORPMAT Desak Penegakan Harga Sawit di Mamuju Tengah

Mamuju Tengah - Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Mamuju Tengah (FORPMAT) bersama elemen masyarakat dan petani sawit menggelar aksi penyampaian aspirasi sebagai bentuk protes terhadap ketimpangan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang dinilai merugikan petani,

Aksi yang berlangsung pada Kamis (30/4) tersebut dipusatkan di Tugu Benteng Kayu Mangngiwan, DPRD Mamuju Tengah, dan Kantor Bupati Mamuju Tengah. Kegiatan dilakukan secara terbuka dan damai melalui orasi, pembagian selebaran, serta penyampaian tuntutan langsung kepada pihak pemerintah daerah dan DPRD.

FORPMAT menilai bahwa penetapan harga TBS sebesar Rp3.370/kg oleh pemerintah belum berjalan efektif di lapangan. Petani, khususnya non-mitra, masih menerima harga di bawah ketentuan tanpa transparansi potongan yang jelas, serta berada dalam posisi tawar yang lemah terhadap pengepul dan perusahaan.

Ketua FORPMAT, Muh Idsal Ramadhani, menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa terus dibiarkan karena berdampak langsung pada kehidupan petani.

> “Kami melihat ada ketimpangan yang sangat jelas antara kebijakan dan realitas di lapangan. Harga sudah ditetapkan pemerintah, tetapi tidak dijalankan. Petani dipaksa menerima harga rendah tanpa kejelasan potongan. Ini bentuk ketidakadilan yang harus segera dihentikan,” tegas Muh Idsal Ramadhani.

Ia juga menambahkan bahwa lemahnya pengawasan menjadi salah satu faktor utama tidak berjalannya kebijakan tersebut.

> “Negara tidak boleh kalah oleh praktik di lapangan. Pemerintah daerah dan DPRD harus hadir secara nyata, bukan hanya menetapkan aturan tanpa pengawasan. Jika ini terus dibiarkan, maka yang dikorbankan adalah kesejahteraan petani,” lanjutnya.

Dalam aksi tersebut, FORPMAT menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain:

1. Penegakan harga TBS sesuai ketetapan pemerintah di seluruh perusahaan.

2. Pembukaan ruang dialog antara DPRD, perusahaan, dan petani.

3. Pembentukan tim pengawasan khusus di lapangan.

4. Penetapan batas potongan yang wajar bagi petani non-mitra.

5. Transparansi pengelolaan CSR perusahaan.

6. Kejelasan status HGU perusahaan.

FORPMAT menegaskan bahwa perjuangan ini bukan semata persoalan harga, melainkan menyangkut keadilan ekonomi, kepastian hukum, dan keberlangsungan hidup petani di daerah.

Aksi ditutup dengan penyerahan tuntutan kepada perwakilan DPRD dan pemerintah daerah, Dan DPRD Berjanji akan membuka ruang dialog dengan menghadirkan pihak perusahaan dan melibatkan kader FORPMAT dalam waktu dekat.

Read More

‎Hadir Sebagai Garda Terdepan Polri Bhabinkamtibmas Silaturahmi Dengan Warga Binaan Di Tommo

‎
‎Mamuju - Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah anggota Polri yang bertugas di tingkat desa/kelurahan sebagai ujung tombak kepolisian. Tugas utamanya meliputi pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan problem solving (pemecahan masalah) untuk menjaga keamanan dan ketertiban secara humanis
‎
‎Bripka Syehry Rais bhabinkamtibmas polsek tommo  mengimplementasikan hal tersebut dengan menyambangi dan bersilaturahmi dengan warga binaannya
‎
‎Ipda Iswandi Ahmad S.H selalu Kapolsek tommo saat di konfirmasi Bhabinkamtibmas Melaksanakan giat sambang dan silaturahmi kepada warga maupun masyarakat di wilayah desa/dusun binaan merupakan salah satu upaya humanis di lingkup polri terutama bhabinkamtibmas,
‎

‎dengan hadirnya memberikan himbauan dan mengingatkan kepada sopir-sopir pengangkut buah kelapa sawit agar selalu berhati-hati serta menjaga keselamatan baik pengendara dan pengguna jalan di wilayah desa binaan mengingat akses jalanan menuju pabrik melalui areal perkebunan kelapa sawit dan pemukiman warga
‎
‎Memberikan edukasi agar senantiasa menjaga hubungan silaturahim sesama profesi sopir maupun petani agar terhindar dari permasalahan atau terjadinya tindak pidana, harap ipda Iswandi
‎
‎harapan kami agar polri khususnya bhabinkamtibmas bisa menjalin hubungan silaturahmi dengan warga di desa binaan serta menjaga Situasi Kamtibmas agar senantiasa dalam keadaan Aman dan Kondusif.
‎

Rilis ; b45ri 

Read More

Polisi Gotong Royong - Wujud Kehadiran Bhabinkamtibnas Di Tengah Lingkungan Masyarakat Tommo

‎Mamuju - Bhabinkamtibmas Polsek Tommo Polresta Mamuju Polda sulawesi barat Brigpol Agus Afnawirawan bersama masyarakat melaksanakan kegiatan gotong royong bersama masyarakat desa binaannya, Jumat  (01/05/2026).
‎
‎Dikonfirmasi Ipda Jefrinal Kanit intelkam Polsek Tommo mengatakan kegiatan kerja bakti tersebut sebagai cermin kehadiran insan polri di tengah-tengah masyarakat,
‎

‎Partisipasi dalam kerja bakti dan gotong royong bersama warga merupakan upaya untuk mempererat hubungan dan kebersamaan antara Bhabinkamtibmas dengan masyarakat.
‎
‎Dengan berpartisipasi aktif, Bhabinkamtibmas dapat lebih dekat dengan warga dan membantu tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
‎
‎Kegiatan ini sebagai bentuk mempererat silahturahmi dan kekompakan antara Polri dengan masyarakat dalam menjaga situasi kantibmas yang aman dan kondusif, ujar Ipda Jefrinal
‎
‎rilis ; B45RI

Read More

Harga TBS Rp3.370,33/kg Ditetapkan Pemerintah, Namun Tak Dijalankan di Lapangan — FORPMAT: Kebijakan Ada, Pelaksanaan Nihil

Mamuju Tengah - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menetapkan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit mitra periode April 2026 sebesar Rp3.370,33/kg. Namun, dalam praktik di lapangan, harga tersebut tidak dijalankan oleh perusahaan kelapa sawit, sehingga petani menerima harga jauh di bawah ketetapan resmi.

Penetapan harga dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Perkebunan bersama pemangku kepentingan terkait.

Kader FORPMAT, Asrullah (SH), menegaskan bahwa kondisi ini menunjukkan ketidaksesuaian antara kebijakan dan implementasi yang merugikan petani.

Penetapan harga dilakukan melalui rapat resmi pada 14 April 2026, untuk periode harga bulan April 2026.

Penetapan harga: tingkat Provinsi Sulawesi Barat

Ketidaksesuaian terjadi di Kabupaten Mamuju Tengah

Penetapan harga telah mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2014, yang berbasis formula teknis (CPO, kernel, dan indeks K).

Namun, ketidaksesuaian di lapangan diduga disebabkan oleh:

Lemahnya pengawasan terhadap perusahaan (PKS)

Tidak adanya penegakan sanksi yang tegas

Kurangnya transparansi dalam sistem harga dan potongan

Posisi tawar petani yang masih lemah

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sedikitnya lima perusahaan kelapa sawit di Mamuju Tengah tidak membeli TBS sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Harga yang diterima petani berada di kisaran Rp2.000-an/kg, bahkan tidak mencapai Rp3.000/kg. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara kebijakan dan realisasi.

Pernyataan Tegas FORPMAT

Asrullah (SH) menegaskan:

“Ini bukan sekadar selisih harga, tetapi persoalan implementasi dan pengawasan. Kebijakan sudah ada, namun tidak dijalankan. Negara tidak boleh berhenti pada penetapan, tetapi harus memastikan pelaksanaan yang adil bagi petani.”

Sikap dan Tuntutan FORPMAT

Mendesak Dinas Perkebunan Sulawesi Barat melakukan pengawasan langsung terhadap perusahaan kelapa sawit di Mamuju Tengah.

Menuntut penegakan aturan terhadap perusahaan yang tidak menjalankan harga penetapan.

Mewajibkan seluruh PKS menerapkan harga sesuai ketetapan pemerintah.

Mendorong transparansi harga dan rincian potongan kepada petani.

Menjamin perlindungan dan keadilan ekonomi bagi petani kelapa sawit.

Penegasan Akhir

FORPMAT menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga tercipta sistem tata niaga sawit yang adil, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.

“Kebijakan tanpa implementasi adalah formalitas. Pengawasan tanpa ketegasan adalah kegagalan.”

Read More

PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri Serahkan Bantuan Peralatan Sekolah di Tiga SD Desa Bojo

Mamuju Tengah — PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri (WKSM) kembali melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan menyalurkan bantuan berupa 60 paket peralatan sekolah kepada siswa di Desa Bojo, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, pada Senin (13/04/2026).

Bantuan tersebut disalurkan langsung ke tiga sekolah dasar, yakni SD Tanah Merah, SD Bojo, dan SD Sumber Alo. Proses penyerahan dilakukan secara langsung di masing-masing sekolah, sehingga para siswa dapat menerima bantuan secara simbolis di lingkungan sekolah mereka.

Adapun paket bantuan yang diberikan meliputi tas sekolah, buku tulis, alat tulis, serta perlengkapan belajar lainnya. Penyaluran ini disambut antusias oleh para siswa, guru, serta masyarakat setempat yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Kepala Desa Bojo, Hasanuddin, dalam keterangannya menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada pihak perusahaan atas kepeduliannya terhadap dunia pendidikan di wilayahnya.

“Kami sangat mengapresiasi langkah PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri yang telah memberikan bantuan langsung ke sekolah-sekolah di desa kami. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi anak-anak, terutama dalam menunjang kebutuhan belajar mereka. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut,” ujarnya.

Sementara itu, Endrik Eko Purwanto selaku Manager PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah sekitar operasional perusahaan.

“Kami sengaja menyerahkan bantuan ini langsung ke masing-masing sekolah agar tepat sasaran dan dapat dirasakan langsung oleh para siswa. Harapan kami, bantuan ini dapat memotivasi anak-anak untuk lebih giat belajar dan meraih cita-cita mereka,” ungkapnya.

Melalui program CSR ini, PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung sektor pendidikan di Desa Bojo dan wilayah sekitarnya.

Read More

Ketua BEM Universitas Wallacea: Prioritas Program MBG Harus Kembali ke Substansi, Bukan Pemborosan Anggaran

Sulawesi Barat - Asrullah, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Wallacea, menyampaikan sikap kritis terhadap kebijakan pengadaan motor listrik dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai menyimpang dari prioritas utama program.

Program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya merupakan kebijakan yang progresif dan patut diapresiasi. Upaya negara dalam menjamin pemenuhan gizi bagi siswa adalah langkah strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan. Namun demikian, kebijakan tersebut tidak boleh kehilangan arah akibat keputusan teknis yang tidak tepat sasaran.

Pengadaan motor listrik dalam jumlah besar—sekitar 21.801 unit dari target 25.000 unit—dengan estimasi harga rata-rata Rp42 juta per unit, menimbulkan pertanyaan serius terkait rasionalitas dan urgensinya. Jika dikalkulasikan, total anggaran berpotensi mencapai angka sekitar Rp1,2 triliun. Angka ini bukanlah jumlah kecil, dan dalam perspektif kepentingan publik, seharusnya dialokasikan secara maksimal untuk memperkuat substansi utama program, yakni pemenuhan makanan bergizi bagi siswa.

Lebih lanjut, hingga saat ini motor tersebut belum didistribusikan dan masih berada dalam proses administrasi negara. Kondisi ini menegaskan bahwa pengadaan tersebut belum memberikan dampak langsung kepada masyarakat, sehingga berpotensi menjadi beban anggaran tanpa manfaat yang jelas dalam jangka pendek.

Di sisi lain, munculnya informasi terkait ketidaksinkronan antar pemangku kebijakan—di mana usulan sempat ditolak namun realisasi pengadaan tetap terjadi—menunjukkan adanya problem serius dalam tata kelola kebijakan publik. Hal ini tidak hanya mengindikasikan potensi miskomunikasi, tetapi juga membuka ruang terhadap lemahnya akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan.

Sebagai representasi gerakan mahasiswa, kami menegaskan bahwa kebijakan publik harus berpijak pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan keberpihakan kepada rakyat. Dalam konteks ini, kebutuhan utama program MBG adalah memastikan setiap siswa mendapatkan akses terhadap makanan bergizi secara merata, bukan memperbesar anggaran pada aspek pendukung yang belum terbukti urgensinya.

Berdasarkan hal tersebut, kami menyampaikan beberapa tuntutan:

1. Pemerintah wajib membuka secara transparan seluruh proses pengadaan motor listrik MBG kepada publik.

2. Dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengadaan untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan riil di lapangan.

3. Mengembalikan fokus utama program pada pemenuhan gizi siswa sebagai prioritas utama.

4. Menjamin tidak adanya pemborosan anggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Tuntutan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan bahwa setiap kebijakan publik harus dapat diakses, diawasi, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Kami tidak menolak program Makan Bergizi Gratis. Kami mendukung penuh kebijakan yang berpihak pada rakyat. Namun, pengadaan motor listrik dalam jumlah besar di tengah kebutuhan gizi siswa yang masih belum merata adalah sebuah ironi kebijakan. Negara tidak boleh terjebak pada simbol, sementara substansi justru terabaikan. Fokuskan anggaran pada makanan, bukan pada fasilitas yang belum jelas urgensinya.”

Asrullah

Ketua BEM Universitas Wallacea

Read More

Sunatan Massal dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk 107 Anak Sukses Digelar di Karossa

‎
‎
‎mamuju Tengah - Kegiatan sunatan massal dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi 107 anak sukses dilaksanakan melalui kolaborasi berbagai pihak di Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, sabtu, (28/03/2026) sejak pagi hingga menjelang magrib.
‎
‎
‎Kegiatan sosial berupa sunatan massal dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk 107 anak, di Kantor Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah.
‎
‎
‎Diselenggarakan oleh kolaborasi PC TIDAR Mamuju Tengah, Pemerintah Daerah Mamuju Tengah, BSMI Mamuju, dan BEM Universitas Wallacea.
‎
‎
‎Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat serta membantu keluarga yang memiliki keterbatasan akses layanan kesehatan.
‎
‎
‎Dilaksanakan melalui sinergi antara organisasi kepemudaan, mahasiswa, tenaga medis, dan dukungan pemerintah daerah.
‎

‎
‎Wakil Bupati Mamuju Tengah, Dr. H. Askary, S.Sos., M.Si
‎Menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah nyata yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.
‎
‎“Kegiatan ini sangat baik dan berdampak langsung bagi masyarakat Mamuju Tengah. Kami juga menghimbau kepada masyarakat, apabila ada yang sakit dan BPJS-nya tidak aktif, segera melapor ke dusun dan desa agar diteruskan ke pemerintah daerah untuk diproses. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak kesehatan masyarakat.”
‎
‎Beliau juga memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh panitia dan tim pelaksana atas terselenggaranya kegiatan sosial yang penuh nilai kemanusiaan ini.
‎
‎
‎Anggota DPRD Dapil Karossa sekaligus Ketua PC TIDAR Mamuju Tengah, Nuriman, SP.,S.H
‎
‎“Kami merasa bangga dan terharu atas terlaksananya kegiatan ini. Kesehatan adalah hak semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang tua, bahkan hingga ke pelosok desa. TIDAR hadir bukan sekadar organisasi, tetapi sebagai gerakan nyata yang selalu berada di tengah masyarakat, mendengar, dan memberikan solusi.”
‎
‎Beliau juga menegaskan bahwa komitmen TIDAR adalah terus menjadi garda terdepan dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan.
‎
‎
‎BSMI Mamuju – Dr. Ns. Edi Purnomo, S.Kep., M.Kes., M.Kep
‎
‎ “Relawan BSMI hadir bukan untuk mencari bayaran, tetapi untuk menjemput keberkahan dan nilai kemanusiaan. Pengabdian ini adalah panggilan hati. Kami percaya, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama.
‎
‎
‎Presiden Mahasiswa Universitas Wallacea (Ketua BEM), Asrullah, SH
‎
‎“Mahasiswa tidak hanya belajar di dalam ruangan, tetapi juga harus hadir di tengah masyarakat. Pendampingan dan adaptasi bersama masyarakat adalah bagian penting dari proses pembelajaran. Karena pada akhirnya, setelah dari bangku kuliah, kita akan kembali mengabdi untuk masyarakat.”
‎
‎Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak:
‎
‎“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Mamuju Tengah, Dinas Kesehatan, Camat Karossa, Puskesmas Durikumba, serta PC TIDAR dan BSMI Kabupaten Mamuju. TIDAR menjadi motor penggerak di lapangan, mulai dari perencanaan hingga eksekusi kegiatan. Tanpa TIDAR, kegiatan ini tidak akan terlaksana. Begitu pula relawan BSMI yang hadir sebagai tim medis tanpa mengharapkan imbalan, menempuh perjalanan jauh demi pengabdian. Kegiatan ini menjangkau 11 desa di Kecamatan Karossa.”
‎
‎
‎Penegasan Tambahan dari Nuriman, SP., S.H
‎
‎Kegiatan ini bukan sekadar aksi sosial, tetapi bukti bahwa kolaborasi mampu melahirkan perubahan nyata. Kami di DPRD dan TIDAR akan terus mendorong program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Harapan kami, tidak ada lagi masyarakat yang merasa jauh dari pelayanan kesehatan. Kita ingin memastikan bahwa kehadiran negara benar-benar dirasakan hingga ke pelosok.
‎
‎
‎Kegiatan ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah, organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan tenaga medis mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Semangat gotong royong dan kepedulian sosial menjadi fondasi utama dalam membangun Mamuju Tengah yang lebih sehat dan sejahtera.

Read More