Operasi Zebra Marano 2025 Di Mulai Hari Ini - Kapolres Mamuju Tengah Pimpin Apel Gelar Pasukan

Polres Mamuju Tengah – Kapolres Mamuju Tengah AKBP Hengky Kristanto Abadi, S.H., S.I.K. memimpin langsung Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Marano 2025 yang dilaksanakan di halaman Mako Polres Mamuju Tengah, Senin (17/11/2025).

Kegiatan apel ini turut dihadiri oleh Wakapolres, para Pejabat Utama (PJU) Polres Mamuju Tengah, para Kapolsek jajaran, personel TNI, Dishub, Satpol PP, Jasa Raharja, dan seluruh personel yang terlibat dalam Operasi Zebra Marano 2025.

Operasi Zebra Marano 2025 merupakan operasi kepolisian terpusat yang difokuskan pada peningkatan disiplin berlalu lintas, penindakan pelanggaran yang berpotensi menimbulkan fatalitas kecelakaan, serta edukasi kepada masyarakat untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas.

Dalam amanatnya, Kapolres AKBP Hengky Kristanto menekankan bahwa operasi ini adalah langkah strategis Polri dalam menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas serta menciptakan kondisi keamanan berlalu lintas yang aman, nyaman, dan tertib.

“Operasi Zebra Marano 2025 menjadi momentum penting bagi kita semua untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Kami berharap melalui operasi ini, angka kecelakaan dapat ditekan dan keselamatan masyarakat di jalan raya semakin meningkat,” tegas Kapolres.

Beliau juga mengingatkan seluruh personel yang terlibat agar tetap mengedepankan tindakan humanis, profesional, dan proporsional dalam melaksanakan kegiatan operasi di lapangan. Setiap bentuk penegakan hukum harus dilakukan dengan cara yang beretika, mengedepankan edukasi, serta tetap menjaga citra Polri di mata masyarakat.

“Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, hindari tindakan represif yang tidak perlu, dan kedepankan pelayanan yang santun. Tunjukkan bahwa kehadiran kita adalah untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat,” tambah Kapolres.

Apel gelar pasukan ditandai dengan penyematan pita operasi kepada perwakilan personel sebagai simbol resmi dimulainya Operasi Zebra Marano 2025 di wilayah hukum Polres Mamuju Tengah.

Dengan dimulainya operasi ini, Polres Mamuju Tengah berkomitmen untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) serta menekan pelanggaran kasat mata seperti tidak menggunakan helm SNI, melawan arus, berkendara di bawah umur, dan penggunaan knalpot tidak standar.

Apel berlangsung tertib, lancar, dan penuh semangat, menandai kesiapan Polres Mamuju Tengah beserta seluruh unsur terkait dalam mensukseskan Operasi Zebra Marano 2025.

Humas Polres Mamuju Tengah

Read More

Gerakan dan Politik KebangsaanMenjadi Isu Krusial yang Akan Dibawa DPD IMM Sulbar pada Tanwir XXXIII di Malang

31 Oktober 2025 - Menjelang Tanwir XXXIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang akan digelar di Kota Malang pada 29-31 Oktober 2025, semangat dan kesiapan kader dari berbagai daerah mulai terasa menggelora. Dengan mengusung tema “Energi Kolektif untuk Negeri”, Tanwir tahun ini diharapkan menjadi ruang konsolidasi ide dan arah gerak baru bagi seluruh kader IMM di Indonesia.

Salah satunya datang dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IMM Sulawesi Barat (Sulbar) yang memastikan penuh dalam mengirimkan delegasi terbaiknya ke forum tertinggi di bawah Muktamar ini. Ketua Bidang Organisasi DPD IMM Sulbar, Arinil Hidayah memandang bahwa Tanwir bukan sekadar agenda formal, tetapi momentum strategis untuk menunjukkan kontribusi daerah dalam memperkuat soliditas nasional organisasi.

“Kesiapan kami tidak hanya sebatas teknis pemberangkatan, tetapi juga menyiapkan laporan 6 bulan terkait seluruh program kerja dan kegiatan, baik yang terencana maupun insidental, sesuai dengan arahan DPP,” ujarnya pada Senin (27/10/2025).

Ia juga menegaskan kader IMM Sulbar telah menjalani proses pembekalan dan konsolidasi sebelum berangkat ke Tanwir. Langkah ini dilakukan agar setiap peserta memahami arah forum, tema besar Tanwir Malang, dan mampu mengartikulasikan isu-isu strategis dari daerah.

DPD IMM Sulbar sendiri menaruh perhatian pada isu-isu penguatan kaderisasi dan pemberdayaan mahasiswa di daerah. 

Menurutnya, Tanwir menjadi ajang penting untuk memperkuat jejaring antar daerah, berbagi pengalaman, serta menyusun langkah bersama dalam menghadapi tantangan gerakan mahasiswa di era digital.

“Kami berharap, setelah Tanwir, para peserta tidak hanya pulang dengan rasa lelah atau puas, tetapi membawa tanggung jawab besar untuk menularkan hasil forum ke daerah masing-masing. Tanwir bukan sekadar ajang berkumpul, tapi momentum untuk memperkuat kembali basis kader di cabang dan komisariat,” tambahnya.

Selain itu, persiapan koordinasi keberangkatan juga telah dimatangkan. Ia menegaskan bahwa keikutsertaan mereka bukan sekadar simbol kehadiran, melainkan bentuk komitmen kader daerah dalam menjaga eksistensi IMM sebagai gerakan intelektual dan moral mahasiswa Muhammadiyah.

“Tanwir di Malang bukan hanya agenda nasional, tapi momentum kebangkitan kolektif. Kami dari Sulbar datang dengan semangat persaudaraan dan harapan agar IMM terus menjadi lokomotif perubahan di kalangan mahasiswa,” katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa gagasan yang akan dibawakan oleh DPD IMM Sulbar di forum Tanwir Malang adalah seputar isu penguatan organisasi, pengembangan skill, militansi kader, serta evaluasi gerakan IMM yang dinilai mulai kehilangan arah pergerakan dan kurang responsif terhadap isu-isu masyarakat.

“Hari ini kita perlu jujur mengevaluasi arah pergerakan IMM. Ada kemunduran dalam militansi kader semangat praksis dan turun ke jalan mulai berkurang. Padahal, sebagai mahasiswa pergerakan, kita tidak boleh melupakan rakyat perjuangan harus tetap berpijak pada advokasi dan gerakan nyata,” ucapnya.

Dengan semangat dan kesiapan tersebut, DPD IMM Sulbar merupakan salah satu representasi nyata dari bagaimana soliditas daerah menjadi fondasi bagi kekuatan nasional IMM. 

Tentang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. IMM merupakan organisasi dan gerakan mahasiswa Islam yang bergerak di bidang keagamaan, kemahasiswaan dan kemasyarakatan. 

Sebagai salah satu organisasi otonom Muhammadiyah, IMM berdiri hampir di semua provinsi di Indonesia, serta memiliki ratusan cabang dan ribuan komisariat. 

Tentang Tanwir IMM. Tanwir merupakan forum permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar yang memainkan peran strategis dalam mengonsolidasikan Pusat IMM dan utusan-utusan Dewan Pimpinan Daerah IMM se-Indonesia.

Read More

IMM Desak Bupati Copot Kepala SPPG Kab. Mamuju Usai Dugaan Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Gratis

MAMUJU 23 Oktober 2025

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Mamuju menyoroti kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Mamuju yang diduga gagal dalam mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan muncul setelah dua kasus dugaan keracunan makanan menimpa sejumlah pelajar di Kecamatan Tapalang dan Kalukku dalam kurun waktu berdekatan.

Ketua Bidang Hukum dan Kebijakan Publik IMM Mamuju, Risnu Wardana, meminta Bupati Mamuju segera mengevaluasi kinerja Kepala SPPG yang diduga lalai dalam menjalankan tanggung jawab. 

“Program MBG seharusnya menyehatkan anak-anak sekolah, bukan malah membuat mereka terbaring di rumah sakit. Ini bukti gagalnya pengawasan dan lemahnya manajemen mutu makanan,” ujar Risnu.

Kasus dugaan keracunan pertama dilaporkan terjadi pada akhir September 2025 di Kecamatan Tapalang, dengan 23 siswa SD dan SMP yang diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi paket MBG. Tak lama berselang, kejadian serupa kembali terjadi di Kecamatan Kalukku. Sejumlah 20 siswa MTs diduga kembali menjadi korban keracunan MBG. 

Meski BPOM Mamuju telah mengambil sampel untuk diuji, hingga kini publik belum mendapatkan penjelasan terbuka mengenai hasil laboratorium maupun langkah perbaikan yang dilakukan.

“Kejadian berulang ini menunjukkan lemahnya kontrol kualitas di tingkat pelaksana. Kami mendesak Bupati bertindak tegas bukan hanya evaluasi administratif, tapi juga mencopot Kepala SPPG yang diduga gagal menjalankan amanah publik,” tegas Risnu.

IMM juga menilai, transparansi hasil uji laboratorium, audit sistem pengelolaan dapur MBG, serta peningkatan pengawasan mutu bahan pangan adalah langkah mendesak untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap program nasional tersebut.

“Program MBG adalah program prioritas dari pemerintah pusat. Namun di lapangan, implementasinya tidak bisa dikelola dengan cara serampangan. Jika manajemen daerah tidak becus, maka yang dikorbankan adalah generasi kita sendiri,” tambah pernyataan Risnu.

Read More

Komisioner KPU Mamuju Tengah Hadiri Proses Pemeriksaan dan Putusan di DKPP Provinsi Sulbar

Mamuju tengah - Komisioner KPU Kabupaten Mamuju Tengah yang menjadi pihak teradu dalam laporan dugaan pelanggaran etik tetap menunjukkan sikap kooperatif dengan mengikuti seluruh tahapan proses pemeriksaan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Provinsi Sulawesi Barat. Kehadiran para komisioner tersebut menegaskan komitmen mereka terhadap transparansi dan tanggung jawab moral sebagai penyelenggara pemilu.

Proses pemeriksaan berlangsung sesuai dengan ketentuan DKPP, di mana para pihak diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan. Sikap terbuka dari Komisioner KPU Mamuju Tengah ini menjadi bentuk penghormatan terhadap mekanisme hukum dan etika yang berlaku dalam penyelenggaraan pemilu.

Diharapkan melalui proses ini, DKPP dapat memberikan putusan yang objektif dan adil sehingga kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu di Mamuju Tengah dapat terus terjaga.

Read More

MDMC Sulbar Kirim 5 Personel Ikuti Pelatihan Manajemen Bencana di Palu

Palu, Sulawesi Tengah — Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Sulawesi Barat mengirimkan lima personel untuk mengikuti kegiatan *Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Organisasi MDMC dan Pengelolaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Berbasis Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)* yang dilaksanakan pada *13–15 Oktober 2025* di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Lima personel yang mewakili MDMC Sulbar dalam kegiatan ini adalah *Syukrina Dwi Kasita, Harianto, Rezki Wardani, Ahmad Mutahar, dan **Nurul Muhriza. Mereka bergabung bersama peserta lainnya dari berbagai wilayah **se-regional Sulawesi*, termasuk Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Sulawesi Barat.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan MDMC di tingkat wilayah, serta mendorong integrasi program pengurangan risiko bencana di sektor pendidikan melalui pendekatan *Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)*.

Syukrina Dwi Kasita, Anggota MDMC Sulbar, menyampaikan kesan selama mengikuti pelatihan dan menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan kesempatan berharga untuk memperkuat pengetahuan dan strategi pengelolaan kebencanaan berbasis komunitas, khususnya di lingkungan pendidikan.

“Kegiatan ini sangat menarik karena selain materi diforum diselingi dengan simulasi kecil, ice breaking kebencanaan dan suasana keharmonisan relawan yang tangguh. Kami berharap ilmu yang diperoleh selama pelatihan ini dapat diterapkan di daerah masing-masing, terutama dalam membangun satuan pendidikan yang lebih tangguh terhadap risiko bencana. ” ujarnya.

Sementara itu, *Rezki Wardani*, anggota MDMC Sulbar, mengungkapkan rasa terima kasih atas keterlibatan MDMC Sulbar dalam kegiatan ini.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada PP MDMC atas terselenggaranya kegiatan ini khususnya di Regional Sulawesi. Wawasan kami terhadap isu kebencanaan di sektor Pendidikan makin bertambah. Terima kasih kepada MDMC Sulawesi Tengah atas jamuan yang luar biasa dan fasilitas yang disediakan. Kami sangat antusias dengan seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung di sini,” tuturnya.

Selama tiga hari, para peserta dibekali dengan materi seputar penguatan struktur organisasi MDMC, strategi kolaborasi lintas sektor, dan penerapan prinsip-prinsip SPAB di satuan pendidikan. Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang konsolidasi antarwilayah dalam membangun jejaring kerja dan penguatan kapasitas relawan kebencanaan Muhammadiyah.

MDMC Sulawesi Barat berharap hasil dari pelatihan ini dapat segera diimplementasikan dalam bentuk program-program nyata di daerah, serta memperluas jangkauan edukasi kebencanaan berbasis sekolah di wilayah Sulbar.

Read More

Sekretaris Bidang Immawati PC Mamuju Sebut Hari Anak Perempuan Sedunia, Saatnya Dunia Mendengarkan Mereka

Setiap tanggal 11 Oktober, dunia merayakan Hari Anak Perempuan Sedunia untuk mengakui hak-hak dan potensi luar biasa yang dimiliki anak perempuan di seluruh dunia.

Namun, meskipun ada perayaan ini, masih banyak suara yang belum didengar dengan benar. Banyak anak perempuan di berbagai tempat tetap menghadapi ketidakadilan, kekerasan, dan batasan kesempatan yang menghambat mereka untuk berkembang sesuai kemampuan mereka.

Banyak anak perempuan yang terpaksa meninggalkan sekolah karena kemiskinan, pernikahan dini, atau prasangka budaya yang mengabaikan hak mereka.

Pendidikan adalah jalan untuk masa depan yang lebih baik. Ketika anak perempuan bisa belajar, mereka tidak hanya merubah nasib sendiri, tetapi juga memberi dampak besar bagi keluarga, masyarakat, dan negara.

Di tengah kemajuan teknologi, anak perempuan juga menghadapi tantangan di dunia digital.

Ruang yang seharusnya menjadi tempat belajar dan berekspresi seringkali penuh dengan ancaman kekerasan siber, pelecehan, dan perundungan. Dunia yang seharusnya terbuka untuk semua belum sepenuhnya aman bagi anak perempuan. Karena itu, merayakan Hari Anak Perempuan Sedunia bukan hanya sekadar merayakan, tetapi juga mengingatkan dunia untuk memberikan perlindungan yang nyata agar mereka bisa tumbuh dengan rasa aman dan percaya diri.

Kita harus berhenti memandang anak perempuan sebagai kelompok yang lemah.

Mereka adalah sumber kekuatan dan inspirasi. Mereka mampu berpikir, mencipta, dan memimpin. Sejarah dan kehidupan modern menunjukkan bahwa ketika perempuan diberi ruang untuk belajar dan berkembang, peradaban akan berkembang lebih cepat. Kata-kata lama berkata, “Perempuan adalah tiang negara; jika baik perempuannya, baiklah negaranya.” Maka, mendengarkan anak perempuan berarti mendengarkan masa depan bangsa.

Hari Anak Perempuan Sedunia mengajak kita semua untuk benar-benar mendengarkan, bukan hanya dengan telinga tetapi juga dengan hati.

Mendengarkan keluhan mereka tentang ketidakadilan, menghargai pendapat mereka, dan memberikan tempat bagi mimpi mereka untuk tumbuh. Suara mereka adalah suara perubahan, yang mengingatkan dunia bahwa setiap anak berhak hidup tanpa diskriminasi dan kekerasan.

Mendengarkan anak perempuan berarti memberikan mereka ruang untuk menjadi diri mereka sendiri, mencapai impian, dan berkontribusi bagi masyarakat.

Karena di balik suara lembut mereka, tersimpan kekuatan besar untuk mengubah dunia. Hari Anak Perempuan Sedunia bukan hanya tentang mereka, tapi tentang masa depan kita semua, masa depan yang lebih adil, lebih beradab, dan penuh harapan.

Read More

DPD IMM Sulbar Gelar Webinar Nasional, Bahas Paradigma Islam Holistik dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Mamuju -- Kali ini Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulawesi Barat, berfokus pada membangun kesadaran penanganan  kekerasa seksual pada penguatan nilai-nilai islam. 

Olehnya itu, melalui ketua bidang Immawati DPD  IMM Sulbar, Sri Rahayu,  menggelar Webinar Nasional pada Sabtu 11 Oktober 2025, yang diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari perwakilan organisasi perempuan dan mahasiswa secara umum.   

webinar ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang komprehensif mengenai penanganan kekerasan seksual dari perspektif Islam yang berkeadilan, serta mendorong terciptanya ruang aman bagi semua pihak.

Dengan mengusung tema "Paradigma Islam Holistik dalam Pencegahan, Penanganan dan Pendampingan Kekerasan Seksual: Jalan Menuju Keadilan dan Perlindungan Hak Asasi". 

 Tak main-main dalam menggelar webinar tersebut, menghadirkan narasumber ahli di bidangnya dan menarik partisipasi audiens dari berbagai kalangan. Guru besar kajian gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarya, Prof. Alimatul Qibtiyah, serta hadir ketua DPP Bidang Immawati, Sumarni. 

Dalam paparannya, Prof. Alimatul, menekankan pentingnya pendekatan Islam yang rahmatan lil 'alamin, yang berpihak pada korban serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan tumbuh kesadaran kolektif untuk memulai memerangi segala bentuk kekerasan seksual.

 "kita harus menumbuhkan kesadaran individu agar kasus-kasus kekerasan seksual dapat di hindari sejak dini" ungkap Prof Alimatul, juga dikenal selaku Komisioner Komnas Perempuan Indonesia 2020-2024. 

Selanjutnya diskusi  interaktif tersebut berjalan dengan baik dan penuh antusias dari peserta, yang dipandu oleh Sri Rahayu, juga aktif sebagai pemerhati isu lembaga kesejahteraan sosial dan anak di Sulbar.

Melalui kegiatan ini, ia berharap dapat meningkatkan kesadaran publik dan membekali para kader serta masyarakat umum dengan pengetahuan yang benar mengenai cara mencegah, menangani, dan mendampingi korban kekerasan seksual sesuai dengan nilai-nilai Islam yang holistik dan berkeadilan.

Read More

Bawaslu Mamuju Tengah Soroti Data Pemilih " "Anjlok" di Mamuju Tengah: 4.720 pemilih wajib KTP belum masuk dalam DPT KPU Kabupaten Mamuju Tengah.

Bawaslu Mamuju Tengah, [HUMAS]– Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Berkelanjutan (DPTB) Triwulan III yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju Tengah pada 2 Oktober 2025 memicu perhatian serius dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mamuju Tengah. Sorotan utama tertuju pada perbedaan signifikan antara data pemilih yang disajikan oleh KPU dan data yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mamuju Tengah.

 

Penurunan Jumlah Pemilih yang Signifikan dari data yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan adanya penurunan jumlah pemilih dalam tiga bulan terakhir. Pada Triwulan II, tercatat sebanyak 97.271 pemilih dengan rincian 49.519 laki-laki dan 47.752 perempuan. Namun, pada Triwulan III, jumlah ini menyusut menjadi 96.193 pemilih, terdiri dari 48.989 laki-laki dan 47.204 perempuan. Penurunan ini mencatatkan selisih sebesar 1.087 pemilih.

 

Perbedaan Data yang Mencolok dengan Disdukcapil menjadi perhatian utama Bawaslu Mamuju Tengah tertuju pada perbedaan data yang signifikan antara KPU Kabupaten Mamuju Tengah dan Disdukcapil. Data dari Disdukcapil Kabupaten Mamuju Tengah mencatat jumlah wajib KTP sebanyak 100.913 jiwa, dengan rincian 51.586 laki-laki dan 49.327 perempuan. Selisih antara data KPU dan Disdukcapil mencapai 4.720 jiwa, yang belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU Kabupaten Mamuju Tengah. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai akurasi dan kelengkapan data pemilih yang akan digunakan dalam pemilihan mendatang.

 

 

Menanggapi perbedaan data ini, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Mamuju Tengah, Supiardi, selaku PIC Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan, menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antara KPU dan seluruh stakeholder terkait.

 

"Kami sudah menyampaikan kepada KPU Kabupaten Mamuju Tengah agar tetap selalu berkoordinasi dan melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan serta melakukan koordinasi dengan semua elemen, termasuk Disdukcapil Mamuju Tengah, agar data yang diplenokan akurat dan muktahir," ujar Supiardi.

 

Bawaslu Mamuju Tengah menyoroti bahwa data yang disajikan oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah diduga belum maksimal karena masih banyak data yang belum dimasukkan dan masih dalam proses pencermatan. Data tersebut terbagi di 5 kecamatan dan 54 desa se-Kabupaten Mamuju Tengah dan belum layak di Plenokan.

 

Rapat pleno ini dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Mamuju Tengah, perwakilan dari Disdukcapil, TNI, Polri, partai politik se-Mamuju Tengah, serta anggota Bawaslu Mamuju Tengah. Bawaslu Mamuju Tengah akan terus mengawasi proses pemutakhiran data pemilih dan mendorong KPU Kabupaten Mamuju Tengah untuk segera menyelesaikan perbedaan data dengan Disdukcapil. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa daftar pemilih yang digunakan dalam pemilihan mendatang akurat dan komprehensif, sehingga tidak ada warga yang kehilangan hak pilihnya pada pemilu mendatang.**

Read More

‎PC IMM Mamuju Tengah Soroti Dugaan Ketidakprofesionalan TNI dalam Program TMMD ke-125 di Desa Sejati

‎

‎Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Mamuju Tengah menyoroti adanya kejanggalan dalam pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-125 di Desa Sejati, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah.

‎

‎Hal ini diungkapkan oleh Ketua Bidang Hikmah, Hukum, dan Kebijakan Publik PC IMM Mamuju Tengah, Muh. Iksan. Menurutnya, program TMMD yang seharusnya mencakup kegiatan fisik maupun nonfisik, Namun tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. “Diduga kuat banyak program yang dihilangkan sehingga manfaatnya tidak maksimal,” ujarnya.

‎

‎Padahal, TMMD merupakan program yang dirancang untuk memperkuat pembangunan desa sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. “Citra TNI sudah baik di mata masyarakat, jangan sampai ketidakprofesionalan dalam menjalankan program justru menghilangkan perspektif positif masyarakat terhadap TNI,” tambahnya.

‎

‎Untuk itu, PC IMM Mamuju Tengah mendesak agar program TMMD dievaluasi secara cermat dan dilaksanakan dengan prinsip transparansi.

‎

‎Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait mengenai dugaan tersebut.

Read More

IMM Sulbar Desak Pemerintah Evaluasi Program MBG, Khawatir Generasi Terancam

Mamuju -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulawesi Barat mendesak pemerintah pusat hingga daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini muncul setelah maraknya kasus keracunan massal yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah.

Ketua Bidang Kader DPD IMM Sulbar, Muhammad Fadli, menilai program MBG sejatinya memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan gizi anak bangsa. Namun, realitas di lapangan justru menunjukkan adanya persoalan serius yang harus segera ditangani dengan cepat oleh Pemerintah

“ Ribuan siswa dari TK hingga SMA justru menjadi korban keracunan usai mengonsumsi makanan bergizi hal Ini ironis dan harus segera dievaluasi secara serius,” tegas Fadli, saat dikonformasi via telephone pada Rabu 24 September 2025

Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) per 21 September 2025, lebih dari 6.400 siswa di berbagai daerah mengalami dugaan keracunan akibat MBG. Kasus terakhir dilaporkan terjadi di Bandung Barat, Bogor, Tasikmalaya, serta sejumlah wilayah di Sulawesi Barat seperti Polewali Mandar dan Tapalang Mamuju. Gejala yang dialami para siswa relatif seragam, di antaranya mual, muntah, pusing, dan diare.

Dengan tingginya kasus yang semakin mengkhawatirkan kesehatan Siswa, IMM Sulbar menilai jika aspek keamanan pangan, pengawasan distribusi, dan pengolahan makanan tidak segera diperbaiki, maka dalam jangka panjang berpotensi merusak kualitas generasi bangsa. Oleh karena itu, IMM Sulbar mendesak pemerintah untuk:

1. Menghentikan sementara program MBG di wilayah terdampak.

2. Melakukan audit menyeluruh terhadap sistem pengadaan, distribusi, dan penyajian makanan.

3. Melibatkan lembaga independen dalam memverifikasi standar keamanan pangan.

4. Menjamin transparansi hasil uji laboratorium terkait penyebab keracunan.

Fadli menegaskan kesehatan siswa tidak boleh dikorbankan. Program yang semestinya menyehatkan, kata Fadli, jangan sampai justru menjadi malapetaka bagi anak-anak bangsa.

Hal Ini menyangkut masa depan Sulbar dan Indonesia, DPD IMM berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat, tepat, dan menyeluruh agar program MBG benar-benar kembali pada tujuan awalnya, yaitu menyehatkan anak-anak, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mempersiapkan generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing

Hal ini juga menjadi perhatian seorang apoteker sekaligus dosen di Polewali Mandar, Miftahur Rahman Hafid, mengatakan kasus keracunan ini harus menjadi peringatan dan perhatian serius bagi pemerintah.

“Saya turut prihatin atas kasus keracunan MBG yang terjadi di masyarakat, Pemerintah segera evaluasi program ini," tandasnya

Ia menilai keracunan umumnya disebabkan masuknya racun alami dari mikroba, bakteri maupun kontaminasi bahan berbahaya pada makanan dan minuman yang dikonsumsi. Adapun solusi yang diberikan kepada pemerintah yakni memastikan membeli produk makanan/minuman yang resmi BPOM, memperhatikan tanggal kedaluwarsa, cara penyimpanan yang benar, serta menjaga kebersihan saat mengelola dan menyajikan makanan.

Read More