Nama Baik Institusi Polri Di Pertaruhkan, Oknum Polisi Diduga Menerima Kuasa dan Menjadi Bekingan Mafia Tanah

MAMUJU TENGAH – Pelapor dalam kasus dugaan penyerobotan lahan kelapa sawit yang menyeret nama seorang oknum anggota Polri, Aipda Kahar, meminta Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dan Divisi Propam Mabes Polri segera mengambil tindakan tegas dan profesional atas perkara tersebut.

Pelapor menegaskan bahwa dirinya memiliki dasar penguasaan lahan berupa surat kuasa dan selama beberapa bulan telah mengelola lahan tersebut. Namun, ketika kembali ke lokasi, ia mendapati lahan yang dimaksud diduga telah dikuasai dan dipanen oleh oknum polisi bersama kelompoknya.

"Saya hanya mencari keadilan. Tidak boleh ada warga yang haknya dirampas, apalagi jika yang diduga melakukan adalah aparat penegak hukum. Semua warga negara sama di mata hukum," tegas pelapor.

Menurutnya, dugaan penguasaan lahan tanpa hak tersebut harus diusut secara transparan agar tidak menimbulkan persepsi di tengah masyarakat bahwa ada pihak-pihak tertentu yang kebal hukum.

"Kalau benar ada anggota Polri yang terlibat dalam penggarapan dan penguasaan lahan tanpa hak, maka itu bukan hanya persoalan pribadi, tetapi telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Saya meminta Kapolda dan Propam turun tangan agar perkara ini terang-benderang," ujarnya.

Pelapor juga mengaku khawatir apabila perkara ini tidak ditangani secara serius karena dapat menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum, khususnya dalam kasus-kasus pertanahan yang selama ini kerap memicu konflik di masyarakat.

"Saya berharap tidak ada intimidasi terhadap pelapor maupun saksi-saksi. Negara harus hadir melindungi masyarakat kecil dan memastikan hukum ditegakkan tanpa memandang pangkat maupun jabatan," tambahnya.

Atas dasar itu, pelapor mendesak agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap oknum yang disebut dalam laporan, termasuk penelusuran terkait dugaan keterlibatan pihak-pihak lain dalam penguasaan lahan sawit tersebut.

"Saya tidak sedang melawan institusi Polri. Saya justru percaya bahwa masih banyak aparat yang menjunjung tinggi keadilan. Karena itu saya meminta institusi Polri membuktikan keberpihakannya kepada hukum dan kebenaran, bukan kepada oknum," tutup pelapor.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak terlapor belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.

Read More

Personel Polsek Topoyo Gelar Bakti Sosial Di Rumah-Rumah Ibadah - Sambut HUT Bhayangkara Ke-80

Mamuju Tengah - di dampingi kapolsek Topoyo pers polsek topoyo melaksanakan kegiatan bakti sosial membersihkan menggelar kegiatan Bakti Sosial dan Bakti Religi berupa kerja bakti membersihkan sejumlah tempat ibadah di wilayah hukum polsek topoyo diantaranya masjid,pura dan gereja, pada Jumat pagi (12/6/2026).
‎
‎iptu I made juliartono.SH.,MH menyampaikan bahwa aksi bersih-bersih tempat ibadah ini bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan wujud kehadiran dan kepedulian Polri di tengah-tengah masyarakat sehingga memper erat silaturahmi antara polri dan masyarakat

‎"Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap kebersihan tempat ibadah. Selain untuk memberikan kenyamanan bagi jemaah yang akan beribadah, momen ini juga menjadi sarana efektif untuk mempererat tali silaturahmi dan sinergitas antara Polri, pemerintah setempat, dan masyarakat dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-80, "
‎

‎​Aksi nyata dari jajaran Polsek Topoyo ini pun mendapat respons dan apresiasi positif dari tokoh agama dan warga setempat. Kehadiran personel yang turun langsung menggunakan peralatan kebersihan  dan membersihkan fasilitas publik dinilai memberikan contoh positif bagi kesadaran lingkungan.
‎
‎
‎Masyarakat khususnya wilayah hukum polsek topoyo agar senantiasa menjaga kebersihan disekitar pekarangan dan tempat ibadah demi menjamin kesehatan dan tidak lupa menjaga keamanan dan ketertiban bersama, IPTU I made juliartono.SH.,MH
‎
‎

Read More

‎IMM Sulbar Tolak Kenaikan Harga Pertamax, Minta Pemerintah Batalkan Kebijakan

‎

‎MAMUJU – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sulawesi Barat (IMM Sulbar) menyatakan penolakan tegas terhadap kebijakan kenaikan harga Pertamax yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026. Melalui Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik, Irwan Japaruddin, IMM Sulbar mendesak pemerintah dan Pertamina untuk segera membatalkan kebijakan tersebut karena dinilai berpotensi memperberat beban masyarakat serta menimbulkan dampak lanjutan terhadap distribusi BBM nasional.

‎

‎Berdasarkan penyesuaian harga terbaru, Pertamax naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, atau mengalami kenaikan sebesar Rp3.950 per liter. Sementara itu, harga Pertalite tetap berada pada kisaran Rp10.000 per liter. Dengan demikian, selisih harga antara Pertamax dan Pertalite kini mencapai lebih dari Rp6.000 per liter.

‎

‎Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik IMM Sulbar, Irwan Japaruddin, menilai kenaikan tersebut terlalu tinggi dan berpotensi mendorong perpindahan konsumsi secara besar-besaran dari Pertamax ke Pertalite.

‎

‎"Kenaikan hampir Rp4.000 per liter bukan angka yang kecil. Bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan setiap hari, kebijakan ini akan menambah beban pengeluaran secara signifikan. Kondisi ini sangat berpotensi mendorong pengguna Pertamax beralih ke Pertalite karena faktor ekonomi," ujar Irwan.

‎

‎Menurutnya, secara teori ekonomi, ketika harga suatu barang meningkat tajam sementara tersedia barang substitusi yang lebih murah, maka permintaan terhadap barang pengganti tersebut akan meningkat. Dalam konteks ini, Pertalite akan menjadi pilihan bagi banyak pengguna Pertamax yang ingin menekan pengeluaran.

‎

‎IMM Sulbar menilai kondisi tersebut dapat menimbulkan tekanan terhadap pasokan Pertalite. Jika lonjakan permintaan tidak diantisipasi dengan baik, maka berpotensi memunculkan antrean panjang hingga kelangkaan BBM di sejumlah daerah.

‎

‎ "Pemerintah harus melihat dampak jangka panjangnya. Jangan sampai kenaikan harga Pertamax justru mendorong peningkatan konsumsi Pertalite yang kemudian membebani subsidi negara dan memicu persoalan distribusi di lapangan," tegasnya.

‎

‎Selain menolak substansi kebijakan, IMM Sulbar juga mengkritik proses pengumuman kenaikan harga yang dilakukan pada malam hari menjelang waktu pemberlakuan. Menurut Irwan, kebijakan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat seharusnya diumumkan secara terbuka dan memberikan ruang yang cukup bagi publik untuk mengetahui alasan serta dampak kebijakan tersebut.

‎

‎"Kami menyayangkan kenaikan harga ini diumumkan pada tengah malam dan langsung diberlakukan. Kebijakan publik yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat semestinya dilakukan secara transparan, terbuka, dan tidak terkesan diam-diam. Cara seperti ini justru menimbulkan kecurigaan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," katanya.

‎

‎IMM Sulbar menegaskan bahwa di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan, pemerintah seharusnya lebih fokus menjaga daya beli masyarakat daripada mengeluarkan kebijakan yang berpotensi menambah beban rakyat.

‎

‎Atas dasar itu, IMM Sulbar mendesak pemerintah untuk segera membatalkan kenaikan harga Pertamax dan melakukan kajian ulang secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek daya beli masyarakat, stabilitas distribusi BBM, serta potensi dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan.

‎

‎"Kami meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Kebijakan ini berpotensi memperberat beban masyarakat, meningkatkan perpindahan konsumsi ke Pertalite, dan memicu risiko gangguan pasokan BBM di berbagai daerah. Kebijakan energi harus berpihak pada kepentingan rakyat, bukan justru menambah kesulitan rakyat," pungkas Irwan Japaruddin.

Read More

GMNI MAMUJU TENGAH DESAK POLRESTA MAMUJU SEGERA TANGKAP PELAKU PENGEROYOKAN SEKRETARIS DPD GMNI SULBAR

Mamuju Tengah – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mamuju Tengah mengecam keras tindakan pengeroyokan yang menimpa Sekretaris DPD GMNI Sulawesi Barat, Yudi Toda, yang mengakibatkan korban mengalami luka di bagian kepala dan rusuk sebagaimana diberitakan sejumlah media.

Ketua DPC GMNI Mamuju Tengah, Gibran Ap, mendesak Polresta Mamuju untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut dan menangkap seluruh pelaku yang terlibat.

"Kami mengutuk keras tindakan brutal yang menimpa saudara Yudi Toda. Peristiwa ini bukan hanya serangan terhadap individu, tetapi juga bentuk ancaman terhadap ruang demokrasi dan keamanan warga negara. Kami mendesak Polresta Mamuju bergerak cepat, profesional, dan transparan untuk menangkap seluruh pelaku pengeroyokan," tegas Gibran Ap.

Menurut Gibran, aparat penegak hukum tidak boleh membiarkan kasus kekerasan seperti ini berlarut-larut tanpa kepastian hukum. GMNI Mamuju Tengah menilai penegakan hukum yang cepat dan tegas penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

"Kami meminta Kapolresta Mamuju memberikan atensi khusus terhadap kasus ini. Jangan sampai masyarakat menilai ada pembiaran terhadap tindakan premanisme dan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Mamuju," lanjutnya.

DPC GMNI Mamuju Tengah juga menyatakan solidaritas penuh kepada Sekretaris DPD GMNI Sulawesi Barat beserta keluarga dan berharap korban segera pulih dari luka yang dialaminya.

GMNI Mamuju Tengah menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga seluruh pelaku berhasil ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apabila tidak ada langkah serius dari aparat penegak hukum, GMNI bersama elemen masyarakat sipil akan mempertimbangkan langkah-langkah konstitusional sebagai bentuk kontrol terhadap penegakan hukum.

"Kami ingin memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Tidak boleh ada ruang bagi pelaku kekerasan untuk bebas berkeliaran. Hukum harus hadir dan memberikan kepastian bagi korban," tutup Gibran.

Read More

‎Tiga Mahasiswa SPs UNY Ukir Prestasi di Konferensi Internasional ICESML 2026‎

Liputandulbar.id - ‎Tiga mahasiswa Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) berhasil mengharumkan nama Indonesia dan institusi dengan meraih penghargaan pada ajang The 5th International Conference on Educational System Management Leadership (ICESML) 2026 yang diselenggarakan pada 29–30 Mei 2026 di Fakultas Pendidikan, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.

‎

‎Prestasi membanggakan tersebut diraih oleh Khofifah Alawiyah, mahasiswa Program Doktor (S3) Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, bersama Irwan, mahasiswa Program Magister (S2) Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, yang berhasil meraih Best Oral Presentation Award (Juara I Presentasi Lisan Terbaik).

‎

‎Keduanya mempresentasikan hasil penelitian berjudul “Entrepreneurship Education, Emotional Intelligence, and Managerial Parental Support: The Impact on Entrepreneurial Interest in Vocational High School Students.” Penelitian tersebut mengkaji pengaruh pendidikan kewirausahaan, kecerdasan emosional, dan dukungan manajerial orang tua terhadap minat berwirausaha siswa sekolah menengah kejuruan.

‎

‎Khofifah menjelaskan prestasi tersebut tidak terlepas dari dukungan banyak pihak. Kami mengucapkan terima kasih yang telah mendukung. 

‎

‎"Dalam konferensi tersebut kami dibagi sesuai dengan topik penelitian, alhamdulillah tim kami bersama mas Irwan juara satu best oral presentation. Kami belajar dan latihan sampai subu, alhamdulillah untuk semuanya," jelas Khofifah.

‎

‎Selain itu, prestasi juga diraih oleh Nurul Arsyi, mahasiswa Program Magister (S2) Penelitian dan Evaluasi Pendidikan SPs UNY, yang berhasil meraih Juara II Best Poster Presentation melalui penelitian berjudul “Generative AI Assistants for Educational Assessment and Implications for STEM Education.” Penelitian tersebut menyoroti pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan generatif dalam asesmen pendidikan serta implikasinya terhadap pengembangan pendidikan STEM.

‎

‎ICESML 2026 merupakan konferensi internasional bergengsi yang mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi pendidikan, dan mahasiswa dari berbagai negara untuk mendiskusikan perkembangan terbaru dalam bidang manajemen, kepemimpinan, dan sistem pendidikan. Kegiatan ini diselenggarakan secara luring oleh Fakultas Pendidikan Chulalongkorn University dan bekerja sama dengan berbagai mitra akademik internasional.

‎

‎Para pemenang ditentukan setelah melalui proses penilaian oleh profesor. Presentasi penelitian dilakukan pada hari pertama konferensi, Jumat, 29 Mei 2026, sedangkan pengumuman pemenang disampaikan pada acara penutupan konferensi pada Sabtu, 30 Mei 2026

‎

‎Keberhasilan ketiga mahasiswa tersebut menjadi bukti kualitas akademik mahasiswa Sekolah Pascasarjana UNY yang mampu bersaing dan memperoleh pengakuan di tingkat internasional. Prestasi ini sekaligus memperkuat reputasi UNY sebagai perguruan tinggi yang aktif mendorong pengembangan riset, inovasi, dan publikasi ilmiah pada forum global.

Read More

Ketua PMII Wallacea Mamuju: Negara Tidak Boleh Kalah oleh Premanisme, Usut Tuntas Dugaan Pengeroyokan Kader PMII

MAMUJU – Ketua PMII Komisariat Wallacea Mamuju, Asrullah, mendesak Polres Mamuju untuk mengusut tuntas dugaan pengrusakan sekretariat, pengeroyokan, penganiayaan, dan pengancaman menggunakan senjata tajam yang menimpa salah satu kader PMII Mamuju yang juga menjabat sebagai Ketua Vendetta.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 28 Mei 2026. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sekitar 10 orang lebih diduga mendatangi sekretariat dan melakukan pengrusakan terhadap sejumlah fasilitas, mulai dari pintu, pagar, hingga mengotori ruangan sekretariat.

Pasca kejadian itu, pihak korban berupaya menyelesaikan persoalan secara baik-baik dengan menghubungi salah satu perwakilan kelompok yang datang ke sekretariat untuk meminta penjelasan sekaligus pertanggungjawaban atas dugaan pengrusakan yang terjadi. Kedua belah pihak kemudian sepakat untuk bertemu pada malam hari sekitar pukul 21.00 WITA dengan komitmen bahwa pertemuan tersebut tidak akan diwarnai tindakan kekerasan maupun kontak fisik.

Namun, sesampainya korban bersama beberapa rekannya di lokasi yang telah disepakati, situasi justru berubah. Korban diduga mengalami pemukulan hingga terjatuh dari sepeda motor sebelum kemudian dikeroyok secara bersama-sama. Korban juga mengaku mengalami tendangan dan injakan yang mengakibatkan luka-luka. Dalam insiden tersebut, korban turut mengaku mendapat ancaman dari seseorang yang diduga membawa senjata tajam berupa badik.

Usai kejadian, korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Mamuju guna mendapatkan perlindungan hukum serta mendorong proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.

Menanggapi kejadian tersebut, Ketua PMII Komisariat Wallacea Mamuju, Asrullah, menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.

"Kami mengecam keras segala bentuk tindakan pengrusakan, pengeroyokan, penganiayaan, maupun intimidasi yang terjadi. Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti melanggar hukum," tegas Asrullah.

Menurutnya, korban merupakan bagian dari Keluarga Besar PMII Mamuju sehingga peristiwa tersebut menjadi perhatian serius seluruh kader PMII.

"Korban adalah kader PMII Mamuju dan bagian dari keluarga besar kami. PMII tidak hanya mengajarkan intelektualitas, keberanian berpikir, dan kepedulian sosial. Di PMII kami juga diajarkan nilai-nilai kemanusiaan, persaudaraan, serta bagaimana menjaga satu sama lain. Karena itu, kami tidak akan membiarkan kader kami menjadi korban kekerasan tanpa adanya kepastian hukum," ujarnya.

Asrullah juga meminta aparat penegak hukum bekerja secara profesional, objektif, dan transparan dalam menangani perkara tersebut.

"Kami percaya Polres Mamuju mampu menjalankan tugasnya secara profesional. Namun kami juga berharap proses hukum berjalan secara terbuka, cepat, dan tanpa tebang pilih. Jangan sampai ada kesan bahwa hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," lanjutnya.

Selain itu, Asrullah menyoroti adanya dugaan keterlibatan oknum yang bekerja pada salah satu dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mamuju. Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, maka pihak pengelola perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh.

"Program MBG adalah program yang lahir untuk kepentingan masyarakat dan memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi. Karena itu, orang-orang yang terlibat di dalamnya harus menjunjung tinggi etika, disiplin, dan sikap kemanusiaan. Tidak boleh ada ruang bagi tindakan yang mengarah pada kekerasan maupun perilaku premanisme yang dapat mencederai kepercayaan publik terhadap program tersebut," katanya.

Sebagai organisasi kaderisasi dan perjuangan, PMII Mamuju memastikan akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas.

"Kami tidak mencari musuh dan tidak ingin memperpanjang konflik. Yang kami perjuangkan adalah keadilan. Negara tidak boleh kalah oleh kekerasan dan premanisme. Hukum harus menjadi panglima dalam menyelesaikan setiap persoalan. Karena itu, kami akan mengawal kasus ini sampai ada kepastian hukum yang berkeadilan," tutup Asrullah.

Tentang PMII

PMII merupakan organisasi kaderisasi mahasiswa yang berkomitmen pada nilai-nilai keislaman, kebangsaan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Selain mencetak kader-kader intelektual, PMII juga hadir untuk mengawal kepentingan masyarakat serta memperjuangkan tegaknya hukum dan hak-hak warga negara.

Read More

Hari Raya Idul Adha 1447 H, Kejari Mamuju Sembelih dua Ekor Hewan Qurban Sapi." Simbol Ketaatan dan Kepedulian "

Mamuju - Momen hari raya Idul Adha 1447 Hijriah, Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Mamuju turut menyembelih 2 ekor sapi , Penyembelihan hewan qurban ini digelar di halaman belakang Rumah dinas kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mamuju, Sabtu (30/05/2026)
‎
‎Aben Situmorang Kasi Datun Kejari Mamuju mengucap syukur karena bisa juga ikut berkurban untuk tahun ini dengan tema " Simbol Ketaatan dan Kepedulian ", Kejari Mamuju Sembelih 2 (dua) Ekor Hewan Kurban Sapi.

‎

‎Alhamdulillah, nanti daging qurban ini akan kita bagikan kepada para honorer lingkup Kejari Mamuju. Selain itu, nantinya daging ini juga akan dibagikan kepada beberapa panti asuhan di wilayah Mamuju ,” ucap Aben

‎

‎Lanjut Aben, tujuan Kejari mamuju membagikan hewan kurban ke warga panti asuhan ,Selain ke panti Asuhan, petugas kebersihan di sekitar kantor kejari mamuju dan juga dibagikan ke keluarga besar "Purnaja" yang ada di Mamuju, karena mereka itu warga yang butuh perhatian terutama di momen idul Adha sperti ini

‎

‎Meskipun mereka saat ini berada di panti asuhan , setidaknya mereka juga dapat merasakan atau menikmati moment setahun sekali yang di rayakan umat Islam di seluruh dunia ,
‎
kami berharap kedepan dengan ke kompakan dan solid nya kami dari kejaksaan negeri Mamuju kegiatan seperti ini akan terus berlangsung dari tahun ke tahun , tutup aben Situmorang

Read More

Aliansi Rakyat Sulbar Peduli Petani Sawit Desak Gubernur Copot Kadis Perkebunan Sulbar: Tinggalkan RDP, Dinilai Gagal Lindungi Petani Sawit

Mamuju, Sulawesi Barat | 22 Mei 2026- Aliansi Rakyat Sulbar Peduli Petani Sawit kembali melontarkan kritik keras terhadap Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan terhadap petani sawit di Sulawesi Barat.

Desakan pencopotan tersebut muncul setelah rangkaian aksi berjilid yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat di Kantor Gubernur Sulawesi Barat serta DPRD Provinsi Sulawesi Barat tidak pernah direspons langsung oleh Kepala Dinas Perkebunan.

Koordinator aksi, Asrullah, menegaskan bahwa Kepala Dinas Perkebunan hanya aktif menetapkan harga TBS di atas meja rapat tanpa memahami kondisi nyata di lapangan.

"Kami mendesak Gubernur Sulbar segera mencopot Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang cuma duduk manis menetapkan harga tanpa mengetahui kondisi nyata di lapangan. Harga ditetapkan naik, tetapi di lapangan harga justru anjlok dan masyarakat terus dirugikan,” tegas Asrullah.

Menurutnya, selama aksi berjilid berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Kepala Dinas Perkebunan tidak pernah menemui massa aksi. Bahkan, pihak Kabid disebut tidak diperbolehkan menemui mahasiswa dan masyarakat.

“Kami sudah berkali-kali datang membawa aspirasi rakyat, tetapi tidak pernah ada kemunculan beliau untuk menemui massa aksi. Bahkan Kabid juga dilarang menemui kami. Ini tidak menunjukkan sikap kepemimpinan,” ujarnya.

Kekecewaan mahasiswa memuncak saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang digelar di Ruang Komisi II DPRD Sulbar pada 12 Mei 2026.

RDP tersebut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Komisi II DPRD, perusahaan-perusahaan sawit di Sulawesi Barat, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, serta Kabid terkait.

Namun, menurut Asrullah, sesaat setelah mahasiswa dan masyarakat memasuki ruang rapat, Kepala Dinas Perkebunan bersama Kabid tiba-tiba meninggalkan ruangan tanpa memberikan penjelasan.

 “Saya sempat tegur langsung, ‘Kenapa pulang pak? Kami baru datang membawa aspirasi masyarakat, ayo kita diskusi cari solusi.’ Tetapi tidak ada respons sama sekali. Tidak ada angin, tidak ada badai, tiba-tiba meninggalkan ruangan dan tidak mau menemui masyarakat serta mahasiswa,” ungkap Asrullah.

Aliansi Rakyat Sulbar Peduli Petani Sawit menilai tindakan tersebut sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan petani sawit yang selama ini terus menjerit akibat harga TBS yang tidak sesuai dengan penetapan pemerintah.

Mereka juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan pemerintah terhadap implementasi harga TBS di lapangan.

Menurut Asrullah, pemerintah provinsi seharusnya bersatu bersama asosiasi petani dalam mengontrol dan mengawasi pelaksanaan keputusan harga TBS yang dijalankan oleh pabrik kelapa sawit.

“Dinas Perkebunan tidak memiliki alat maupun pegawai lapangan yang cukup untuk memantau perkembangan harga sawit secara real time. Yang mengetahui kondisi nyata di lapangan justru petani dan asosiasi petani sendiri,” katanya.

Mahasiswa juga mengkritik mekanisme penetapan harga berdasarkan klasifikasi umur tanam sawit yang dinilai tidak relevan dengan kondisi nyata di lapangan.

Menurut mereka, beberapa pabrik sawit di Mamuju Tengah tidak memiliki kebun inti, tetapi tetap menggunakan standar kebun inti perusahaan dalam menentukan harga sawit rakyat.

“Faktanya, buah sawit masyarakat di pabrik tidak pernah dipisahkan berdasarkan umur tanam. Semua dicampur. Jadi mekanisme klasifikasi umur tanam itu hanya konsep di atas meja rapat yang tidak pernah dijalankan di lapangan,” lanjut Asrullah.

Selain itu, Aliansi Rakyat Sulbar juga menilai istilah “mitra” yang digunakan perusahaan selama ini tidak benar-benar mewakili petani sawit rakyat.

“Yang disebut mitra di lapangan kebanyakan hanya individu pengepul buah rakyat, bukan representasi petani sawit rakyat secara adil,” tegasnya.

Dalam RDP tersebut, DPRD Provinsi Sulawesi Barat disebut akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengkaji tata niaga perdagangan kelapa sawit demi menciptakan sistem perdagangan yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan.

Namun mahasiswa menegaskan perjuangan tidak akan berhenti sampai ada keberpihakan nyata terhadap petani sawit di Sulawesi Barat.

“Kalau pejabat takut bertemu rakyat dan mahasiswa, lalu sebenarnya mereka bekerja untuk siapa?” tutup Asrullah.

Read More

Aliansi Rakyat Sulbar Peduli Petani Sawit Desak Copot Kadis Perkebunan dan Tindak Perusahaan Nakal: Harga Jatuh, Pengawasan Lumpuh

Mamuju - Aliansi Rakyat Sulbar Peduli Petani Sawit kembali melontarkan kritik keras terhadap kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan terhadap petani sawit, Kamis (21/05/2026)

Koordinator Lapangan aksi, Asrullah, menegaskan bahwa pihaknya secara resmi mendesak pencopotan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat karena dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan perkebunan rakyat yang terus berulang.

“Kami meminta Kepala Dinas Perkebunan dicopot dari jabatannya karena gagal menjalankan tugasnya. Setiap bulan hanya menetapkan harga, tetapi tidak ada pengawasan nyata di lapangan,” tegas Asrullah.

Menurutnya, selama ini pemerintah hanya aktif melakukan rapat penetapan harga TBS, namun minim kunjungan langsung ke perusahaan untuk memastikan implementasi harga berjalan sesuai ketentuan.

“Jangan hanya menetapkan harga lalu diam. Ketika harga di lapangan jatuh dan masyarakat menjerit, pemerintah baru sibuk turun setelah ada gejolak,” ujarnya.

Asrullah juga menyoroti sikap Dinas Perkebunan yang dinilai tertutup terhadap aspirasi mahasiswa dan masyarakat.

“Kami sudah melakukan aksi berjilid-jilid, tetapi Kepala Dinas tidak pernah mau menemui kami. Bahkan ketika DPRD Provinsi Sulawesi Barat mendesak untuk hadir, tetap saja tidak mau datang. Ini perlu dipertanyakan, sebenarnya apa yang dikerjakan di Dinas Perkebunan?” katanya.

Aliansi Rakyat Sulbar Peduli Petani Sawit menilai persoalan sawit di Sulawesi Barat tidak cukup diselesaikan hanya dengan formalitas administrasi dan rapat koordinasi.

Mereka menuntut:

pengawasan langsung ke perusahaan,

audit implementasi harga TBS,

transparansi HGU,

keterbukaan CSR,

penindakan terhadap perusahaan nakal,

serta keberpihakan nyata kepada petani sawit swadaya.

Menurut Asrullah, kondisi hari ini sangat memprihatinkan karena harga penetapan pemerintah justru tidak berjalan di lapangan.

“Harga penetapan naik, tetapi di lapangan malah jatuh terjun payung. Ada perusahaan membeli di harga Rp2.200 bahkan Rp2.100 per kilogram, sementara masyarakat hanya mendapatkan Rp1.800 sampai Rp1.700. Ini sangat menyakitkan bagi petani,” lanjutnya.

Ia juga menyoroti dugaan permainan lama perusahaan terkait penumpukan buah dan antrean panjang kendaraan sawit.

“Jangan sampai alasan buah menumpuk dan kapal lambat sandar terus dijadikan dalil lama untuk menekan harga masyarakat. Kami menduga ada permainan sistem yang membuat rakyat dipaksa menjual murah karena takut buahnya busuk,” tegas Asrullah.

Mahasiswa dan masyarakat menilai negara tidak boleh kalah terhadap perusahaan, apalagi ketika rakyat terus menjadi korban permainan harga dan lemahnya pengawasan.

“Kami tidak ingin pemerintah hanya hadir di meja rapat, tetapi hilang ketika masyarakat membutuhkan perlindungan,” tutupnya.

“REALISASIKAN HARGA PENETAPAN,

JANGAN BIARKAN RAKYAT MATI DI ATAS LAHANNYA SENDIRI.”

Read More

‎Hari Kebangkitan Nasional: Bangkit dari Ketidakpedulian, Menyalakan Kembali Nurani Bangsa

Setiap tanggal 20 Mei, bangsa ini kembali memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Namun pertanyaan penting yang perlu kita ajukan bersama adalah: bangkit dari apa, dan untuk siapa kebangkitan itu hari ini?

Di tengah derasnya arus informasi, kemajuan teknologi, dan pertumbuhan pembangunan di berbagai sektor, kita justru menyaksikan banyak hal yang membuat masyarakat kehilangan rasa percaya. Ketimpangan sosial semakin terasa, suara rakyat kecil sering tenggelam di tengah hiruk-pikuk kepentingan elite, sementara generasi muda tumbuh dalam situasi yang penuh tekanan ekonomi, ketidakpastian pekerjaan, dan krisis keteladanan.

Hari Kebangkitan Nasional seharusnya tidak berhenti menjadi seremoni tahunan yang dipenuhi slogan dan spanduk. Kebangkitan yang sesungguhnya adalah ketika negara hadir dengan keberpihakan yang nyata kepada rakyat, ketika hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas, ketika pendidikan tidak hanya mencetak pencari kerja tetapi juga manusia yang berani berpikir kritis dan memiliki kepedulian sosial.

Kita juga harus jujur mengakui bahwa salah satu krisis terbesar bangsa hari ini adalah krisis kepedulian. Banyak orang memilih diam melihat ketidakadilan karena merasa persoalan sosial bukan urusannya. Budaya saling membantu mulai tergeser oleh individualisme. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang edukasi dan solidaritas justru sering dipenuhi ujaran kebencian, fitnah, dan pertengkaran yang memecah persaudaraan.

Di sisi lain, rakyat kecil masih harus berjuang menghadapi harga kebutuhan pokok yang terus meningkat, akses pendidikan dan kesehatan yang belum merata, serta lapangan kerja yang semakin kompetitif. Tidak sedikit anak muda yang kehilangan harapan karena merasa masa depan hanya milik mereka yang memiliki akses dan kekuasaan.

Karena itu, Hari Kebangkitan Nasional tahun ini harus menjadi momentum untuk membangkitkan kembali kesadaran kolektif bangsa. Kita membutuhkan kebangkitan moral, kebangkitan empati, dan kebangkitan keberanian untuk menyuarakan kebenaran.

Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar. Yang mulai langka adalah orang-orang yang mau menggunakan pengetahuan dan kekuasaannya untuk membela kepentingan masyarakat luas. Kita tidak kekurangan pembangunan fisik, tetapi kita mulai kehilangan pembangunan nilai. Jalan bisa diperlebar, gedung bisa ditinggikan, tetapi jika kejujuran semakin runtuh dan kepedulian semakin hilang, maka sesungguhnya bangsa ini sedang berjalan tanpa arah.

LSM Masagena percaya bahwa perubahan tidak akan lahir hanya dari pidato-pidato besar, melainkan dari keberanian masyarakat untuk peduli dan terlibat. Kebangkitan nasional hari ini bukan lagi tentang melawan penjajah dalam bentuk fisik, tetapi melawan kemiskinan, kebodohan, korupsi, intoleransi, penyalahgunaan kekuasaan, serta sikap apatis yang perlahan melemahkan masa depan bangsa.

Generasi muda memiliki peran besar dalam menentukan arah Indonesia ke depan. Anak muda jangan hanya dijadikan objek politik lima tahunan atau pasar digital semata. Mereka harus diberikan ruang untuk berpikir, berkarya, dan ikut menentukan kebijakan publik. Kritik anak muda jangan dianggap ancaman, karena sejarah bangsa ini justru bergerak maju oleh keberanian generasi mudanya.

Kita perlu membangun budaya demokrasi yang sehat, di mana kritik tidak dibalas dengan kebencian, dan perbedaan pendapat tidak dianggap permusuhan. Bangsa yang besar bukan bangsa yang bebas dari kritik, tetapi bangsa yang mampu menerima kritik sebagai bagian dari proses memperbaiki diri.

Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi pengingat bahwa persatuan tidak boleh hanya diucapkan saat momentum politik atau perayaan kenegaraan. Persatuan harus diwujudkan dalam keadilan sosial, kesempatan yang setara, dan perlindungan terhadap kelompok yang lemah.

Sebagai bagian dari masyarakat sipil, LSM Masagena akan terus mendorong hadirnya ruang-ruang pendidikan sosial, penguatan partisipasi masyarakat, serta pengawasan terhadap kebijakan publik agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.

Hari ini, Indonesia tidak membutuhkan rakyat yang hanya pandai bertepuk tangan. Indonesia membutuhkan warga yang berani berpikir, peduli terhadap sesama, dan memiliki keberanian moral untuk menjaga masa depan bangsa.

Maka, mari kita maknai Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar mengenang sejarah, tetapi sebagai ajakan untuk bangkit dari ketidakpedulian, melawan ketidakadilan, dan menyalakan kembali nurani bangsa.

Sebab bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang maju teknologinya, tetapi bangsa yang tetap memiliki hati nurani.

Oleh: Sahdan Husain, Ketua LSM Masagena

Read More