Dzikir dan do'a bersama di gelar Pemprov Sulbar dikirimkan bagi korban bencana di Sumatra

‎
‎Mamuju - Pmeruntah provinsi Sulawesi Barat menggelar kegiatan Zikir dan Doa Bersama sebagai bentuk ikhtiar spiritual menyambut pergantian tahun sekaligus mendoakan kesejahteraan Sulawesi Barat serta para korban bencana alam di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.
‎Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu (31/12/2025)
‎
‎Bertempat di Masjid Suada, Jalan KH. Moh. Tahir, Mamuju, dengan mengusung tema “Bersama dalam Amanah, Konsisten dalam Pelayanan”. Acara berlangsung khidmat, aman, dan tertib hingga selesai.
‎
‎Zikir dan doa bersama ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat Dr. H. Suhardi Duka, M.M, Wakil Gubernur Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga, Kapolda Sulbar Irjen Pol. Adi Deriyan Jayamarta, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, serta jajaran OPD Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamuju.
‎
‎Turut hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Junda Maulana, Kepala Kanwil Kemenag Sulbar Dr. H. Adnan Nota, Kabinda Sulbar Romi Setiawan, Kepala BNN Sulbar Brigjen Pol. Rudy Mulyanto, serta sejumlah tenaga ahli gubernur dan tokoh masyarakat.
‎
‎Rangkaian kegiatan diawali dengan salat Magrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan zikir dan doa bersama yang dipimpin oleh panitia. Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenag Sulbar Dr. H. Adnan Nota menyampaikan bahwa momentum pergantian tahun sebaiknya dimaknai dengan refleksi diri dan peningkatan ketakwaan kepada Allah SWT.
‎
‎“Malam ini kita jadikan sebagai momentum yang baik, agar apa yang kita jalani selama satu tahun ke depan diberkahi dan dijauhkan dari segala bentuk musibah. Kita juga berdoa agar daerah-daerah yang tertimpa bencana dapat segera pulih,” ujarnya.
‎
‎Sementara itu, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam sambutannya menegaskan pentingnya kepedulian dan solidaritas antardaerah, khususnya terhadap saudara-saudara di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara yang tengah dilanda bencana alam.
‎
‎“Pemprov Sulbar bersama pemerintah kabupaten telah berkontribusi memberikan bantuan masing-masing sebesar Rp400 juta, dengan total kurang lebih Rp1 miliar, sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab kemanusiaan,” kata Gubernur.
‎
‎Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus melakukan pembenahan, menjaga lingkungan, serta tidak menggantungkan harapan semata kepada manusia, melainkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
‎
‎Acara kemudian dilanjutkan dengan tausiah oleh H. Hajrul Malik, S.Ag, dan ditutup dengan zikir serta doa bersama seluruh jamaah yang hadir. Seluruh rangkaian kegiatan berakhir sekitar pukul 20.00 WITA dalam suasana aman dan kondusif.
‎
‎Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat nilai spiritual, kebersamaan, serta kepedulian sosial masyarakat Sulawesi Barat dalam menghadapi tantangan ke depan

Read More

‎IMM Sulbar Tegas Tolak Pilkada Tidak Langsung: Cacat Konstitusi dan Ciderai Demokrasi‎

‎​MAMUJU – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sulawesi Barat menyatakan sikap tegas menolak wacana pengembalian sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara tidak langsung melalui DPRD. 

‎

‎Penolakan ini disampaikan menyusul menguatnya kembali diskursus tersebut di penghujung tahun 2025.

‎

‎​Ketua Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik DPD IMM Sulbar, Irwan Japaruddin, menilai bahwa gagasan mengembalikan mandat pemilihan ke tangan legislatif adalah langkah mundur yang menciderai prinsip demokrasi dan konstitusi.

‎

‎*​Mengkhianati Semangat Reformasi*

‎

‎​Irwan menjelaskan bahwa landasan utama penolakan ini adalah Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, yang mengamanatkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis.

‎

‎​"Jika kita bedah kembali asbabul nuzul atau latar belakang sejarah amandemen kedua Pasal 18 ayat 4 tersebut, semangatnya sangat jelas, yakni Pilkada langsung oleh rakyat. Mengalihkan hak pilih rakyat ke DPRD berarti mengabaikan kedaulatan rakyat yang merupakan roh dari demokrasi kita," tegas Irwan dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/12/2025).

‎

‎​Menurutnya, partisipasi langsung masyarakat dalam memilih pemimpin daerah adalah satu-satunya instrumen kontrol publik yang tersisa dalam realitas politik Indonesia saat ini.

‎

‎*​Menyoal Biaya Mahal dan Data Korupsi*

‎

‎​Terkait alasan sejumlah partai politik seperti Gerindra, Golkar, dan PKB yang mendorong Pilkada tidak langsung karena alasan biaya politik (cost politics) yang tinggi, IMM Sulbar menilai argumen tersebut tidak menyentuh akar persoalan.

‎

‎​Irwan mengungkapkan bahwa mahalnya biaya Pilkada bukan disebabkan oleh sistem pemilihan langsungnya, melainkan oleh praktik mahar politik dan politik uang yang terjadi di internal elit partai.

‎

‎​"Data menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan kandidat untuk membeli pintu partai atau mahar seringkali jauh lebih besar dari pada biaya operasional kampanye itu sendiri. Framing bahwa partisipasi masyarakat yang membuat Pilkada mahal adalah penyesatan logika," tambahnya.

‎

‎​Berdasarkan data tren korupsi, banyak kepala daerah yang terjerat kasus hukum di KPK justru berakar dari upaya pengembalian modal besar yang dikeluarkan saat pencalonan, termasuk untuk mahar partai. Jika pemilihan dikembalikan ke DPRD, kekhawatiran akan munculnya pasar gelap suara di tingkat legislatif justru berpotensi meningkatkan praktik korupsi transaksional yang lebih tertutup.

‎

‎*Benahi Partai, Bukan Pangkas Hak Rakyat*

‎

‎​Alih-alih mengubah sistem pemilihan menjadi tidak langsung, IMM Sulbar mendesak adanya reformasi total pada regulasi partai politik dan sistem pemilu. 

‎

‎Oleh karena itu kami mendesak agar segera dilakukan ​revisi UU Partai Politik  untuk memperketat pengawasan terhadap aliran dana kampanye dan melarang keras mahar politik.

‎

‎​Kemudian mendesain ulang model kampanye menjadi lebih murah melalui fasilitasi negara di media digital dan ruang publik. ​Serta memperkuat peran lembaga pengawas untuk menindak tegas setiap praktik politik uang.

‎

‎​"Indonesia tidak kekurangan ahli untuk mendesain sistem pemilu yang murah tanpa harus memangkas hak rakyat. Persoalan ini murni ada di tatanan elit, dan solusi yang tepat adalah membenahi internal partai, bukan justru membunuh demokrasi di tingkat akar rumput," pungkas Irwan.

Read More

Patroli Dialogis Lintas Iman, Polresta Mamuju Jaga Kondusivitas Jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

Mamuju — Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Polresta Mamuju melaksanakan kegiatan Patroli Dialogis Lintas Iman pada Jumat malam, 19 Desember 2025.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 20.00 WITA tersebut dilaksanakan di wilayah hukum Polresta Mamuju dengan rute patroli dimulai dari Mapolresta Mamuju, menyusuri sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Diponegoro, Jal. Sultan Hasanuddin l, jl. Ahmad kirang, Jl. Pongtiku Jl. Bau Massepe serta beberapa gereja seperti Gereja Kibaid, Gereja GKSB dan Gereja Katolik Santa Maria serta titik keramaian masyarakat lainnya.

Patroli dialogis ini melibatkan personel Polresta Mamuju dari Sat Samapta dan fungsi terkait, yang dipimpin langsung oleh Kasat Samapta Polresta Mamuju Iptu Sirajuddin, S.Sos, didampingi Ipda Asdar, S.Sos, serta melibatkan tokoh agama lintas iman dan perwakilan organisasi kemasyarakatan (Ormas), di antaranya Pemuda Ansor Kabupaten Mamuju dan Pemuda Pancasila Kabupaten Mamuju.

Dalam pelaksanaannya, personel patroli menyampaikan himbauan kamtibmas secara humanis kepada masyarakat yang ditemui sepanjang rute patroli. Selain itu, rombongan patroli juga melaksanakan sambang dan dialog langsung dengan tokoh agama di gereja yang sedang melaksanakan ibadah, guna memberikan rasa aman dan keyakinan kepada umat Kristiani dalam menjalankan ibadah Natal.

Kasat Samapta Polresta Mamuju, Iptu Sirajuddin, S.Sos, menyampaikan bahwa kegiatan patroli dialogis lintas iman ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri bersama seluruh elemen masyarakat dalam menjaga toleransi, persatuan, dan keamanan di Kabupaten Mamuju.

“Melalui patroli dialogis lintas iman ini, kami ingin menegaskan bahwa Polri bersama tokoh agama dan Ormas siap menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga seluruh umat beragama, khususnya umat Kristiani, dapat melaksanakan ibadah Natal dengan aman, nyaman, dan penuh khidmat,” ujarnya.

Hasil dari kegiatan tersebut menunjukkan terjalinnya komunikasi dan sinergitas yang baik antara Polri, tokoh agama, Ormas, dan masyarakat. Kehadiran aparat kepolisian bersama unsur lintas iman juga memberikan dampak positif berupa meningkatnya rasa aman serta kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Secara umum, situasi kamtibmas di wilayah hukum Polresta Mamuju selama pelaksanaan kegiatan terpantau aman dan kondusif. Kegiatan Patroli Dialogis Lintas Iman ini dinilai efektif dalam memperkuat toleransi antarumat beragama serta memperkokoh peran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Polresta Mamuju berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai upaya menjaga stabilitas keamanan dan mempererat kebersamaan di tengah masyarakat, khususnya dalam menghadapi momentum perayaan hari besar keagamaan dan pergantian tahun.

Read More

Kapolres Pimpin Apel Gelar Pasukan Ops Kepolisian Lilin Marano 2025 dalam Rangka Pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

Polres Mamuju Tengah – Kapolres Mamuju Tengah memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Lilin Marano 2025 dalam rangka pengamanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, yang dilaksanakan di halaman Mapolres Mamuju Tengah. Jumat (19/12/2025)

Apel gelar pasukan ini diikuti oleh Wakapolres Mamuju Tengah, Pejabat Utama Polres Mamuju Tengah, jajaran Polsek, personel TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, BPBD, serta unsur terkait lainnya.

Dalam amanatnya, Kapolres Mamuju Tengah menegaskan bahwa Operasi Lilin Marano 2025 merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya umat Kristiani yang akan melaksanakan ibadah Natal, serta masyarakat yang merayakan pergantian tahun.

Kapolres menekankan pentingnya sinergitas lintas sektor, kesiapsiagaan personel, serta penguatan langkah preventif dan preemtif guna mengantisipasi berbagai potensi gangguan kamtibmas, kemacetan lalu lintas, dan kerawanan lainnya selama perayaan Natal dan Tahun Baru.

“Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, kedepankan sikap humanis, profesional, serta berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pastikan seluruh rangkaian perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dapat berjalan aman, tertib, dan kondusif,” tegas Kapolres.

Apel Gelar Pasukan ini juga menjadi sarana pengecekan akhir kesiapan personel, sarana prasarana, serta strategi pengamanan yang akan diterapkan selama pelaksanaan Operasi Lilin Marano 2025 di wilayah hukum Polres Mamuju Tengah.

Humas Polres Mamuju Tengah

Read More

30 Perwakilan Mamuju Tengah Rampungkan Pelatihan Pengawasan Partisipatif Pemilu 2029

Mamuju, 12 Desember 2025 — Sebanyak 30 orang perwakilan dari Kabupaten Mamuju Tengah resmi menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Partisipatif “Bergerak dan Berfungsi” yang digelar di Aula Hotel Matos, Mamuju. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan Pemilu 2029 yang bermartabat, transparan, dan berintegritas.

Pelatihan yang berlangsung selama 10–12 Desember 2025 ini diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) dan hanya dilaksanakan di tiga provinsi di Indonesia, salah satunya Provinsi Sulawesi Barat. Terpilihnya Sulawesi Barat sebagai tuan rumah menjadi bentuk kepercayaan sekaligus kesempatan untuk memperluas kapasitas jaringan pengawasan di tingkat daerah.

Dalam kegiatan ini, Supiardi, Komisioner Bawaslu Mamuju Tengah sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan Parmas dan Humas (HPPH), turut hadir sebagai fasilitator pada kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif. Ia menekankan pentingnya membangun gerakan pengawasan yang otentik, berbasis nilai-nilai partisipatif, serta responsif terhadap dinamika sosial politik di daerah.

“Pengawasan partisipatif bukan hanya tugas, tetapi gerakan moral. Untuk mewujudkan Pemilu 2029 yang bermartabat, kita membutuhkan partisipasi publik yang kuat, terlatih, dan sadar peran,” ujar Supiardi dalam salah satu sesi pelatihan.

Melalui pelatihan ini, peserta dibekali berbagai materi strategis, mulai dari teknik pencegahan, penaganan  pelanggaran serta sengketa proses pemilu, teknik pelaporan, teknik penguatan jaringan dan komunitas, hingga penguatan jejaring komunitas pengawasan berbasis digital.

Dengan berakhirnya kegiatan ini, para peserta diharapkan dapat menjadi penggerak pengawasan di tingkat masyarakat, sehingga ekosistem demokrasi yang sehat dapat tercipta hingga menjelang Pemilu 2029.

Read More

Heboh Kendaraan Mini Bus Terbakar Saat Melakukan Pengisian BBM Di SPBU Mini Personel Polsek Tommo Turun Ke TKP‎

‎Mumuju- sebuah mobil terbakar di spbu mini terbakar usai mengisi bahan bakar jenis pertalite sempat buat heboh masyarat begini kronologinya

‎

‎Saat di konfirmasi Kanit Intelkam Polsek Tommo bersama personil mengamankan TKP Mobil terbakar, Ipda Jefrinal mengatakan Menurut Keterangan Saksi Bara Suntara (Pegawai/operator SPBU) sekitar Pukul 08.00 wita kendaraan tersebut melakukan pengisian BBM kemudian setelah selesai melakukan pengisian mobil tersebut hendak keluar namun karena padatnya antrian, terangnya

‎

‎Saat mobil tersebut masih menunggu kendaraan lain agar bisa lewat/keluar dari SPBU, Kemudian tiba-tiba ada ledakan kecil dari arah belakang (sekitar Knalpot-tangki Mobil) dan api seketika menyebar dan mebakar bagian dalam dan luar mobil tersebut,

‎

‎Beruntung Atas kejadian itu warga yang ada ditempat kejadian langsung berbondong-bondong untuk mendorong/menarik mobil tersebut menggunakan tali sling untuk menjauhkan kendaraan tersebut dari SPBU dan melakukan pemadaman dengan alat seadanya sambil menunggu Tim Damkar,

‎

‎Sekitar pukul 08.45 api berhasil di padamkan sebelum tim damkar tiba.

‎Kebakaran terjadi di duga Dipicu arus pendek dari arah belakang tangki mobil

‎

‎Kami berharap dari kejadian ini bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tetap menjaga keamanan saat melakukan pengisian bahan bakar agar Riska terjadi hal serupa yang merigikan, tutup ipda Jefrinal

‎

Read More

‎Cegah Bencana Ekologis, DPD IMM Sulbar Desak Polda Tindak Tegas Praktik Tambang Ilegal

‎

MAMUJU – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulawesi Barat menyuarakan desakan keras kepada Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat. Mereka meminta aparat penegak hukum untuk segera menertibkan dan menindak tegas segala bentuk aktivitas pertambangan ilegal yang marak beroperasi di wilayah provinsi tersebut.

‎

‎Desakan ini disampaikan langsung oleh Irwan Japaruddin, Ketua DPD IMM Sulbar Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik. Ia menilai, pembiaran terhadap tambang tanpa izin (ilegal) bukan hanya masalah pelanggaran administrasi, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan nyawa masyarakat dan kelestarian lingkungan.

‎

*‎Ancaman di Balik Operasi Tanpa Izin*

‎Irwan menjelaskan bahwa saat ini terdapat indikasi kuat banyaknya aktivitas pertambangan di Sulawesi Barat yang beroperasi tanpa melalui prosedur perizinan yang sah (prosedural). Aktivitas ini meliputi tambang galian C seperti pasir, tambang batu gajah, hingga tambang emas.

‎

‎"Di Sulawesi Barat, banyak tambang yang beroperasi tanpa mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang jelas. Ini sangat membahayakan masyarakat, baik dari sisi kerusakan ekosistem maupun potensi kecelakaan kerja," tegas Irwan.

‎

‎*Belajar dari Tragedi dan Data Korban Tambang*

‎

IMM Sulbar mengingatkan bahwa praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Indonesia memiliki rekam jejak yang kelam. Irwan merujuk pada rentetan bencana hidrometeorologi dan kecelakaan tambang yang terjadi di wilayah Sumatera baru-baru ini sebagai peringatan dini bagi Sulawesi Barat.

‎

‎Berdasarkan data Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan laporan media nasional, praktik tambang emas ilegal di berbagai daerah di Indonesia (seperti di Sumatera dan Sulawesi) kerap menelan korban jiwa akibat tanah longsor di lubang galian. Pada tahun-tahun sebelumnya, puluhan penambang rakyat tewas tertimbun di lubang-lubang galian yang tidak memenuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

‎

‎Selain korban jiwa langsung, tambang ilegal menjadi penyumbang utama sedimentasi sungai yang memicu banjir bandang, seperti yang kerap melanda wilayah Sumatra Barat dan Aceh.

‎

‎"Kita harus belajar dari bencana baru-baru ini yang terjadi di Aceh dan Sumatra, di mana banjir bandang dan longsor menelan banyak korban jiwa akibat kerusakan hulu. Jangan sampai nanti terjadi bencana yang menelan korban di Sulbar, baru kita sadar dan saling menyalahkan," jelas Irwan dengan nada prihatin.

‎

‎Irwan menekankan bahwa persoalan tambang ilegal dan lingkungan hidup kini telah menjadi sorotan utama pemerintah pusat. Ia mengingatkan bahwa Presiden Republik Indonesia dan Kapolri telah memberikan atensi khusus untuk menindak kejahatan lingkungan yang merugikan negara dan rakyat.

‎

‎Oleh sebab itu, DPD IMM Sulbar menilai langkah pencegahan (preventif) harus segera dilakukan, dimulai dengan penegakan hukum (law enforcement) yang tidak pandang bulu.

‎

‎"Kami meminta Polda Sulbar untuk turun tangan melakukan penyisiran dan penertiban. Jangan menunggu alam yang 'menegur' kita dengan bencana. Penegakan hukum yang baik adalah kunci untuk melindungi masa depan Sulawesi Barat," pungkas Irwan.

Read More

Personel Polresta Mamuju Serahkan Bantuan Sembako Bencana Sumatra Ke Posko KKSS

‎Mumuju - peduli bencana Sumatra personel Polresta Mamuju gelar penggalangan bantuan di lingkup Polresta Mamuju untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak di Sumatra, Jum'at ( 05/12/2025 )
‎
‎Dipimpin langsung AKP Mukhtar Mahdi S.pd bantuan tersebut di serahkan ke posko KKSS (kerukunan keluarga Sulawesi selatan) di taman karema Mamuju
‎
‎Akp Mukhtar Mahdi donasi ini kami kumpulkan selama dua hari di lingkup Polresta Mamuju sejak Kamis tanggal 4 Desember hingga hari ini Jum'at 5 Desember 2025 dan Alhamdulillah hari ini kami serahkan, ujarnya
‎

‎Kami dari Polresta Mamuju masih terus membuka ruang bagi seluruh lapisan masyarakat yang ingin berdonasi dalam bentuk apapun ke saudara-saudara kita yang terdampak di Sumatra , tambahnya
‎
‎Saat ini bantuan yang kami serahkan berupa sembako 54  dos air mineral,1 oki jeli,17 dos indomie,13 paket Pakaian layak pakai dll
‎
‎Kami berharap semoga saudara-saudara kita yang ada di Sumatra bisa kuat menghadapi cobaan dan semoga sedikit bantuan dari kami bisa sedikit membantu meringankan beban saudara-saudara kami di Sumatra , tutup Akp Mukhtar Mahdi
‎

Read More

Pernyataan Sikap DPD IMM SULBAR BIDANG LHKA Banjir Bandang Sumatera Utara, Sumatra Barat dan Aceh Bukan Takdir Tuhan, tetapi Kegagalan Politik

Sulawesi barat -Pernyataan Sikap DPD IMM SULBAR BIDANG LHKA Rizal Risman : Ketua DPD IMM Sulbar Bidang Lingkungan Hidup, Kemaritiman dan Agraria

Kami menyatakan dengan tegas bahwa banjir bandang yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatra Barat dan Aceh bukan semata-mata takdir Tuhan, melainkan kelalaian, pembiaran, dan kegagalan politik dalam pengelolaan lingkungan dan tata ruang. 

Sebab pemerintah terus membuka ruang kepada para pengusaha tambang lewat legalitas undang undang untuk terus melakukan ekplorasi alam tanpa melihat Dampak yang ditimbulkan dengan dalih kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan, nyatanya yang diuntungkan hanyalah segelintir orang dan rakyat lah yang menjadi korban.

Pemerintah yang seakan jadi pahlawan dalam merespon bencana dengan membawakan bantuan kepada korban bencana adalah cuci tangan dari kebijakan kebijakan yang dibuat nya bersama Legislator.

Bencana ini adalah hasil dari keputusan dan kebijakan pemeritah yang abai terhadap dampak lingkungan, lemahnya pengawasan izin usaha, pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan, serta minimnya kesiapsiagaan pemerintah dalam perlindungan masyarakat dari risiko bencana. 

Kami menolak anggapan bahwa rakyat harus menerima penderitaan sebagai nasib. Ketika eksploitasi dibiarkan, ketika regulasi dilanggar, ketika kepentingan ekonomi mengalahkan keselamatan publik, maka kerusakan yang terjadi adalah sepenuhnya tanggung jawab para pengambil keputusan.

Oleh karena itu, kami menuntut, 

mencabut semua izin pertambangan yang telah terbukti merusak linkungan, 

pemulihan ekologis diseluruh daerah atau kawasan yang rusak akibat industry ekstraktif,

penegakan hokum terhadap pihak pihak yang terbukti merusak lingkungan dan perusahaan yang terlibat.

Mengevaluasi Undang-undang yang membuka ruang terhadap Penebangan hutan di daerah Kawasan hutan 

Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah memerintahkan manusia untuk merusak alam. Banjir bandang ini adalah cermin dari kegagalan politik, bukan takdir ilahi. Dan selama kesalahan struktural ini tidak diperbaiki, bencana serupa akan terus berulang. 

“telah nyata kerusakan di darat dan dilaut akibat ulah tangan manusia itu sendiri “ Q.S. 30:41

Semoga dengan kejadian ini pemerintah bisa sadar dan melakukan evaluasi ke arah yang lebih baik utamanya pengelolaan sumber daya alam sehinga manusia dan alam bisa berdampingan dengan aman.

Read More

Dugaan Penggelapan Dana UP BPP Bagian Umum dan Bagian Kesra Sekretaris Daerah Senilai 1,3 M - IMM: “Ini Bukan Kelalaian, Ini Alarm Besar Kerusakan Sistem!”

IMM menyoroti adanya dugaan kuat penggelapan dana operasional sebesar Rp 1,3 miliar pada UP BPP Bagian Umum dan Kesra Setda. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pelayanan masyarakat diduga dialihkan secara tidak sah dan tidak dipertanggungjawabkan secara transparan.

IMM menyebut kasus ini sebagai “bentuk penghianatan terhadap kepercayaan publik” dan bukti gagalnya sistem kontrol anggaran di tubuh pemerintahan.

IMM tidak menyebut nama karena proses hukum belum menetapkan tersangka. Namun IMM menegaskan bahwa:

“Setiap pejabat yang terhubung langsung maupun tidak langsung dalam alur pengeluaran UP BPP wajib diperiksa tanpa kompromi." Tegas Wardana (Kabid HPKP PC IMM Mamuju) 

Kasus ini mencuat akhir November 2025, setelah IMM mendapatkan sebuah dokumen laporan dugaan ketidakwajaran transaksi keuangan dari hasil audit inspektorat Kabupaten Polewali Mandar. Dugaan ini terjadi di lingkungan Bagian Umum dan Bagian Kesra Sekretariat Daerah, sebuah unit strategis yang memegang peran penting dalam pelayanan administrasi publik.

IMM menilai dugaan penggelapan dana ini:

Merusak integritas pemerintahan daerah, menghambat program kesejahteraan rakyat yang seharusnya didanai dari anggaran tersebut, menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal, merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai amanah, akuntabilitas, dan etika publik.

IMM menegaskan bahwa mahasiswa tidak boleh diam ketika uang rakyat digorok secara sistematis. 

IMM menuntut langkah cepat dan tidak basa-basi:

1. Audit investigatif menyeluruh oleh Inspektorat dan BPK terhadap alur pengeluaran UP BPP.

2. Penyelidikan resmi oleh aparat penegak hukum berdasarkan UU Tipikor.

3. ransparansi penuh kepada publik mengenai temuan awal dan progres penanganan kasus.

4. Penonaktifan sementara pejabat yang dianggap memiliki keterkaitan langsung.

5. Pemda diminta tidak melindungi siapapun dan tidak mempolitisisasi kasus ini.

IMM berkomitmen mengawal dan mendalami kasus ini. Kemudian IMM menegaskan bahwa dugaan kasus ini berpotensi kuat melanggar pasal-pasal hukum yang relevan sebagai berikut:

1. Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU 20/2001 (UU Tipikor)

Tindakan memperkaya diri sendiri/orang lain yang merugikan keuangan negara.

Ancaman hukumannya 4–20 tahun penjara.

2. Pasal 3 UU Tipikor

Penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana karena jabatan.

Ancaman Hukumannya 4–20 tahun penjara.

3. Pasal 8 UU Tipikor

Pegawai negeri atau orang lain yang menggelapkan uang yang berada dalam penguasaannya.

Ancaman Hukumannya hingga 15 tahun penjara.

4. Pasal 374 KUHP

Penggelapan dalam jabatan.

Ancaman Hukumannya hingga 5 tahun penjara.

IMM menyatakan bahwa nominal Rp 1,3 miliar jelas masuk kategori yang dapat merugikan keuangan negara dan secara hukum layak diproses sebagai tindak pidana korupsi, bukan sekadar pelanggaran administratif.

“Jika uang rakyat sebesar 1,3 miliar saja dapat hilang tanpa jejak, itu artinya kita sedang menghadapi kerusakan birokrasi yang serius. IMM tidak akan diam. Proses hukum harus berjalan, pelakunya harus dihukum seberat-beratnya, dan pemerintah daerah wajib bertanggung jawab atas bobroknya sistem pengawasan ini.”Tutup Wardana (Kabid HPKP PC IMM Mamuju) 

IMM mengajak masyarakat, aktivis, dan media untuk bersama-sama mengawal kasus ini sampai tuntas demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Read More

Operasi Zebra Marano 2025 Di Mulai Hari Ini - Kapolres Mamuju Tengah Pimpin Apel Gelar Pasukan

Polres Mamuju Tengah – Kapolres Mamuju Tengah AKBP Hengky Kristanto Abadi, S.H., S.I.K. memimpin langsung Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Marano 2025 yang dilaksanakan di halaman Mako Polres Mamuju Tengah, Senin (17/11/2025).

Kegiatan apel ini turut dihadiri oleh Wakapolres, para Pejabat Utama (PJU) Polres Mamuju Tengah, para Kapolsek jajaran, personel TNI, Dishub, Satpol PP, Jasa Raharja, dan seluruh personel yang terlibat dalam Operasi Zebra Marano 2025.

Operasi Zebra Marano 2025 merupakan operasi kepolisian terpusat yang difokuskan pada peningkatan disiplin berlalu lintas, penindakan pelanggaran yang berpotensi menimbulkan fatalitas kecelakaan, serta edukasi kepada masyarakat untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas.

Dalam amanatnya, Kapolres AKBP Hengky Kristanto menekankan bahwa operasi ini adalah langkah strategis Polri dalam menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas serta menciptakan kondisi keamanan berlalu lintas yang aman, nyaman, dan tertib.

“Operasi Zebra Marano 2025 menjadi momentum penting bagi kita semua untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Kami berharap melalui operasi ini, angka kecelakaan dapat ditekan dan keselamatan masyarakat di jalan raya semakin meningkat,” tegas Kapolres.

Beliau juga mengingatkan seluruh personel yang terlibat agar tetap mengedepankan tindakan humanis, profesional, dan proporsional dalam melaksanakan kegiatan operasi di lapangan. Setiap bentuk penegakan hukum harus dilakukan dengan cara yang beretika, mengedepankan edukasi, serta tetap menjaga citra Polri di mata masyarakat.

“Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, hindari tindakan represif yang tidak perlu, dan kedepankan pelayanan yang santun. Tunjukkan bahwa kehadiran kita adalah untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat,” tambah Kapolres.

Apel gelar pasukan ditandai dengan penyematan pita operasi kepada perwakilan personel sebagai simbol resmi dimulainya Operasi Zebra Marano 2025 di wilayah hukum Polres Mamuju Tengah.

Dengan dimulainya operasi ini, Polres Mamuju Tengah berkomitmen untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) serta menekan pelanggaran kasat mata seperti tidak menggunakan helm SNI, melawan arus, berkendara di bawah umur, dan penggunaan knalpot tidak standar.

Apel berlangsung tertib, lancar, dan penuh semangat, menandai kesiapan Polres Mamuju Tengah beserta seluruh unsur terkait dalam mensukseskan Operasi Zebra Marano 2025.

Humas Polres Mamuju Tengah

Read More

Gerakan dan Politik KebangsaanMenjadi Isu Krusial yang Akan Dibawa DPD IMM Sulbar pada Tanwir XXXIII di Malang

31 Oktober 2025 - Menjelang Tanwir XXXIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang akan digelar di Kota Malang pada 29-31 Oktober 2025, semangat dan kesiapan kader dari berbagai daerah mulai terasa menggelora. Dengan mengusung tema “Energi Kolektif untuk Negeri”, Tanwir tahun ini diharapkan menjadi ruang konsolidasi ide dan arah gerak baru bagi seluruh kader IMM di Indonesia.

Salah satunya datang dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IMM Sulawesi Barat (Sulbar) yang memastikan penuh dalam mengirimkan delegasi terbaiknya ke forum tertinggi di bawah Muktamar ini. Ketua Bidang Organisasi DPD IMM Sulbar, Arinil Hidayah memandang bahwa Tanwir bukan sekadar agenda formal, tetapi momentum strategis untuk menunjukkan kontribusi daerah dalam memperkuat soliditas nasional organisasi.

“Kesiapan kami tidak hanya sebatas teknis pemberangkatan, tetapi juga menyiapkan laporan 6 bulan terkait seluruh program kerja dan kegiatan, baik yang terencana maupun insidental, sesuai dengan arahan DPP,” ujarnya pada Senin (27/10/2025).

Ia juga menegaskan kader IMM Sulbar telah menjalani proses pembekalan dan konsolidasi sebelum berangkat ke Tanwir. Langkah ini dilakukan agar setiap peserta memahami arah forum, tema besar Tanwir Malang, dan mampu mengartikulasikan isu-isu strategis dari daerah.

DPD IMM Sulbar sendiri menaruh perhatian pada isu-isu penguatan kaderisasi dan pemberdayaan mahasiswa di daerah. 

Menurutnya, Tanwir menjadi ajang penting untuk memperkuat jejaring antar daerah, berbagi pengalaman, serta menyusun langkah bersama dalam menghadapi tantangan gerakan mahasiswa di era digital.

“Kami berharap, setelah Tanwir, para peserta tidak hanya pulang dengan rasa lelah atau puas, tetapi membawa tanggung jawab besar untuk menularkan hasil forum ke daerah masing-masing. Tanwir bukan sekadar ajang berkumpul, tapi momentum untuk memperkuat kembali basis kader di cabang dan komisariat,” tambahnya.

Selain itu, persiapan koordinasi keberangkatan juga telah dimatangkan. Ia menegaskan bahwa keikutsertaan mereka bukan sekadar simbol kehadiran, melainkan bentuk komitmen kader daerah dalam menjaga eksistensi IMM sebagai gerakan intelektual dan moral mahasiswa Muhammadiyah.

“Tanwir di Malang bukan hanya agenda nasional, tapi momentum kebangkitan kolektif. Kami dari Sulbar datang dengan semangat persaudaraan dan harapan agar IMM terus menjadi lokomotif perubahan di kalangan mahasiswa,” katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa gagasan yang akan dibawakan oleh DPD IMM Sulbar di forum Tanwir Malang adalah seputar isu penguatan organisasi, pengembangan skill, militansi kader, serta evaluasi gerakan IMM yang dinilai mulai kehilangan arah pergerakan dan kurang responsif terhadap isu-isu masyarakat.

“Hari ini kita perlu jujur mengevaluasi arah pergerakan IMM. Ada kemunduran dalam militansi kader semangat praksis dan turun ke jalan mulai berkurang. Padahal, sebagai mahasiswa pergerakan, kita tidak boleh melupakan rakyat perjuangan harus tetap berpijak pada advokasi dan gerakan nyata,” ucapnya.

Dengan semangat dan kesiapan tersebut, DPD IMM Sulbar merupakan salah satu representasi nyata dari bagaimana soliditas daerah menjadi fondasi bagi kekuatan nasional IMM. 

Tentang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. IMM merupakan organisasi dan gerakan mahasiswa Islam yang bergerak di bidang keagamaan, kemahasiswaan dan kemasyarakatan. 

Sebagai salah satu organisasi otonom Muhammadiyah, IMM berdiri hampir di semua provinsi di Indonesia, serta memiliki ratusan cabang dan ribuan komisariat. 

Tentang Tanwir IMM. Tanwir merupakan forum permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar yang memainkan peran strategis dalam mengonsolidasikan Pusat IMM dan utusan-utusan Dewan Pimpinan Daerah IMM se-Indonesia.

Read More

IMM Desak Bupati Copot Kepala SPPG Kab. Mamuju Usai Dugaan Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Gratis

MAMUJU 23 Oktober 2025

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Mamuju menyoroti kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Mamuju yang diduga gagal dalam mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan muncul setelah dua kasus dugaan keracunan makanan menimpa sejumlah pelajar di Kecamatan Tapalang dan Kalukku dalam kurun waktu berdekatan.

Ketua Bidang Hukum dan Kebijakan Publik IMM Mamuju, Risnu Wardana, meminta Bupati Mamuju segera mengevaluasi kinerja Kepala SPPG yang diduga lalai dalam menjalankan tanggung jawab. 

“Program MBG seharusnya menyehatkan anak-anak sekolah, bukan malah membuat mereka terbaring di rumah sakit. Ini bukti gagalnya pengawasan dan lemahnya manajemen mutu makanan,” ujar Risnu.

Kasus dugaan keracunan pertama dilaporkan terjadi pada akhir September 2025 di Kecamatan Tapalang, dengan 23 siswa SD dan SMP yang diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi paket MBG. Tak lama berselang, kejadian serupa kembali terjadi di Kecamatan Kalukku. Sejumlah 20 siswa MTs diduga kembali menjadi korban keracunan MBG. 

Meski BPOM Mamuju telah mengambil sampel untuk diuji, hingga kini publik belum mendapatkan penjelasan terbuka mengenai hasil laboratorium maupun langkah perbaikan yang dilakukan.

“Kejadian berulang ini menunjukkan lemahnya kontrol kualitas di tingkat pelaksana. Kami mendesak Bupati bertindak tegas bukan hanya evaluasi administratif, tapi juga mencopot Kepala SPPG yang diduga gagal menjalankan amanah publik,” tegas Risnu.

IMM juga menilai, transparansi hasil uji laboratorium, audit sistem pengelolaan dapur MBG, serta peningkatan pengawasan mutu bahan pangan adalah langkah mendesak untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap program nasional tersebut.

“Program MBG adalah program prioritas dari pemerintah pusat. Namun di lapangan, implementasinya tidak bisa dikelola dengan cara serampangan. Jika manajemen daerah tidak becus, maka yang dikorbankan adalah generasi kita sendiri,” tambah pernyataan Risnu.

Read More

Komisioner KPU Mamuju Tengah Hadiri Proses Pemeriksaan dan Putusan di DKPP Provinsi Sulbar

Mamuju tengah - Komisioner KPU Kabupaten Mamuju Tengah yang menjadi pihak teradu dalam laporan dugaan pelanggaran etik tetap menunjukkan sikap kooperatif dengan mengikuti seluruh tahapan proses pemeriksaan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Provinsi Sulawesi Barat. Kehadiran para komisioner tersebut menegaskan komitmen mereka terhadap transparansi dan tanggung jawab moral sebagai penyelenggara pemilu.

Proses pemeriksaan berlangsung sesuai dengan ketentuan DKPP, di mana para pihak diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan. Sikap terbuka dari Komisioner KPU Mamuju Tengah ini menjadi bentuk penghormatan terhadap mekanisme hukum dan etika yang berlaku dalam penyelenggaraan pemilu.

Diharapkan melalui proses ini, DKPP dapat memberikan putusan yang objektif dan adil sehingga kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu di Mamuju Tengah dapat terus terjaga.

Read More

MDMC Sulbar Kirim 5 Personel Ikuti Pelatihan Manajemen Bencana di Palu

Palu, Sulawesi Tengah — Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Sulawesi Barat mengirimkan lima personel untuk mengikuti kegiatan *Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Organisasi MDMC dan Pengelolaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Berbasis Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)* yang dilaksanakan pada *13–15 Oktober 2025* di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Lima personel yang mewakili MDMC Sulbar dalam kegiatan ini adalah *Syukrina Dwi Kasita, Harianto, Rezki Wardani, Ahmad Mutahar, dan **Nurul Muhriza. Mereka bergabung bersama peserta lainnya dari berbagai wilayah **se-regional Sulawesi*, termasuk Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Sulawesi Barat.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan MDMC di tingkat wilayah, serta mendorong integrasi program pengurangan risiko bencana di sektor pendidikan melalui pendekatan *Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)*.

Syukrina Dwi Kasita, Anggota MDMC Sulbar, menyampaikan kesan selama mengikuti pelatihan dan menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan kesempatan berharga untuk memperkuat pengetahuan dan strategi pengelolaan kebencanaan berbasis komunitas, khususnya di lingkungan pendidikan.

“Kegiatan ini sangat menarik karena selain materi diforum diselingi dengan simulasi kecil, ice breaking kebencanaan dan suasana keharmonisan relawan yang tangguh. Kami berharap ilmu yang diperoleh selama pelatihan ini dapat diterapkan di daerah masing-masing, terutama dalam membangun satuan pendidikan yang lebih tangguh terhadap risiko bencana. ” ujarnya.

Sementara itu, *Rezki Wardani*, anggota MDMC Sulbar, mengungkapkan rasa terima kasih atas keterlibatan MDMC Sulbar dalam kegiatan ini.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada PP MDMC atas terselenggaranya kegiatan ini khususnya di Regional Sulawesi. Wawasan kami terhadap isu kebencanaan di sektor Pendidikan makin bertambah. Terima kasih kepada MDMC Sulawesi Tengah atas jamuan yang luar biasa dan fasilitas yang disediakan. Kami sangat antusias dengan seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung di sini,” tuturnya.

Selama tiga hari, para peserta dibekali dengan materi seputar penguatan struktur organisasi MDMC, strategi kolaborasi lintas sektor, dan penerapan prinsip-prinsip SPAB di satuan pendidikan. Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang konsolidasi antarwilayah dalam membangun jejaring kerja dan penguatan kapasitas relawan kebencanaan Muhammadiyah.

MDMC Sulawesi Barat berharap hasil dari pelatihan ini dapat segera diimplementasikan dalam bentuk program-program nyata di daerah, serta memperluas jangkauan edukasi kebencanaan berbasis sekolah di wilayah Sulbar.

Read More

Sekretaris Bidang Immawati PC Mamuju Sebut Hari Anak Perempuan Sedunia, Saatnya Dunia Mendengarkan Mereka

Setiap tanggal 11 Oktober, dunia merayakan Hari Anak Perempuan Sedunia untuk mengakui hak-hak dan potensi luar biasa yang dimiliki anak perempuan di seluruh dunia.

Namun, meskipun ada perayaan ini, masih banyak suara yang belum didengar dengan benar. Banyak anak perempuan di berbagai tempat tetap menghadapi ketidakadilan, kekerasan, dan batasan kesempatan yang menghambat mereka untuk berkembang sesuai kemampuan mereka.

Banyak anak perempuan yang terpaksa meninggalkan sekolah karena kemiskinan, pernikahan dini, atau prasangka budaya yang mengabaikan hak mereka.

Pendidikan adalah jalan untuk masa depan yang lebih baik. Ketika anak perempuan bisa belajar, mereka tidak hanya merubah nasib sendiri, tetapi juga memberi dampak besar bagi keluarga, masyarakat, dan negara.

Di tengah kemajuan teknologi, anak perempuan juga menghadapi tantangan di dunia digital.

Ruang yang seharusnya menjadi tempat belajar dan berekspresi seringkali penuh dengan ancaman kekerasan siber, pelecehan, dan perundungan. Dunia yang seharusnya terbuka untuk semua belum sepenuhnya aman bagi anak perempuan. Karena itu, merayakan Hari Anak Perempuan Sedunia bukan hanya sekadar merayakan, tetapi juga mengingatkan dunia untuk memberikan perlindungan yang nyata agar mereka bisa tumbuh dengan rasa aman dan percaya diri.

Kita harus berhenti memandang anak perempuan sebagai kelompok yang lemah.

Mereka adalah sumber kekuatan dan inspirasi. Mereka mampu berpikir, mencipta, dan memimpin. Sejarah dan kehidupan modern menunjukkan bahwa ketika perempuan diberi ruang untuk belajar dan berkembang, peradaban akan berkembang lebih cepat. Kata-kata lama berkata, “Perempuan adalah tiang negara; jika baik perempuannya, baiklah negaranya.” Maka, mendengarkan anak perempuan berarti mendengarkan masa depan bangsa.

Hari Anak Perempuan Sedunia mengajak kita semua untuk benar-benar mendengarkan, bukan hanya dengan telinga tetapi juga dengan hati.

Mendengarkan keluhan mereka tentang ketidakadilan, menghargai pendapat mereka, dan memberikan tempat bagi mimpi mereka untuk tumbuh. Suara mereka adalah suara perubahan, yang mengingatkan dunia bahwa setiap anak berhak hidup tanpa diskriminasi dan kekerasan.

Mendengarkan anak perempuan berarti memberikan mereka ruang untuk menjadi diri mereka sendiri, mencapai impian, dan berkontribusi bagi masyarakat.

Karena di balik suara lembut mereka, tersimpan kekuatan besar untuk mengubah dunia. Hari Anak Perempuan Sedunia bukan hanya tentang mereka, tapi tentang masa depan kita semua, masa depan yang lebih adil, lebih beradab, dan penuh harapan.

Read More

DPD IMM Sulbar Gelar Webinar Nasional, Bahas Paradigma Islam Holistik dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Mamuju -- Kali ini Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulawesi Barat, berfokus pada membangun kesadaran penanganan  kekerasa seksual pada penguatan nilai-nilai islam. 

Olehnya itu, melalui ketua bidang Immawati DPD  IMM Sulbar, Sri Rahayu,  menggelar Webinar Nasional pada Sabtu 11 Oktober 2025, yang diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari perwakilan organisasi perempuan dan mahasiswa secara umum.   

webinar ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang komprehensif mengenai penanganan kekerasan seksual dari perspektif Islam yang berkeadilan, serta mendorong terciptanya ruang aman bagi semua pihak.

Dengan mengusung tema "Paradigma Islam Holistik dalam Pencegahan, Penanganan dan Pendampingan Kekerasan Seksual: Jalan Menuju Keadilan dan Perlindungan Hak Asasi". 

 Tak main-main dalam menggelar webinar tersebut, menghadirkan narasumber ahli di bidangnya dan menarik partisipasi audiens dari berbagai kalangan. Guru besar kajian gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarya, Prof. Alimatul Qibtiyah, serta hadir ketua DPP Bidang Immawati, Sumarni. 

Dalam paparannya, Prof. Alimatul, menekankan pentingnya pendekatan Islam yang rahmatan lil 'alamin, yang berpihak pada korban serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan tumbuh kesadaran kolektif untuk memulai memerangi segala bentuk kekerasan seksual.

 "kita harus menumbuhkan kesadaran individu agar kasus-kasus kekerasan seksual dapat di hindari sejak dini" ungkap Prof Alimatul, juga dikenal selaku Komisioner Komnas Perempuan Indonesia 2020-2024. 

Selanjutnya diskusi  interaktif tersebut berjalan dengan baik dan penuh antusias dari peserta, yang dipandu oleh Sri Rahayu, juga aktif sebagai pemerhati isu lembaga kesejahteraan sosial dan anak di Sulbar.

Melalui kegiatan ini, ia berharap dapat meningkatkan kesadaran publik dan membekali para kader serta masyarakat umum dengan pengetahuan yang benar mengenai cara mencegah, menangani, dan mendampingi korban kekerasan seksual sesuai dengan nilai-nilai Islam yang holistik dan berkeadilan.

Read More

Bawaslu Mamuju Tengah Soroti Data Pemilih " "Anjlok" di Mamuju Tengah: 4.720 pemilih wajib KTP belum masuk dalam DPT KPU Kabupaten Mamuju Tengah.

Bawaslu Mamuju Tengah, [HUMAS]– Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Berkelanjutan (DPTB) Triwulan III yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju Tengah pada 2 Oktober 2025 memicu perhatian serius dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mamuju Tengah. Sorotan utama tertuju pada perbedaan signifikan antara data pemilih yang disajikan oleh KPU dan data yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mamuju Tengah.

 

Penurunan Jumlah Pemilih yang Signifikan dari data yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan adanya penurunan jumlah pemilih dalam tiga bulan terakhir. Pada Triwulan II, tercatat sebanyak 97.271 pemilih dengan rincian 49.519 laki-laki dan 47.752 perempuan. Namun, pada Triwulan III, jumlah ini menyusut menjadi 96.193 pemilih, terdiri dari 48.989 laki-laki dan 47.204 perempuan. Penurunan ini mencatatkan selisih sebesar 1.087 pemilih.

 

Perbedaan Data yang Mencolok dengan Disdukcapil menjadi perhatian utama Bawaslu Mamuju Tengah tertuju pada perbedaan data yang signifikan antara KPU Kabupaten Mamuju Tengah dan Disdukcapil. Data dari Disdukcapil Kabupaten Mamuju Tengah mencatat jumlah wajib KTP sebanyak 100.913 jiwa, dengan rincian 51.586 laki-laki dan 49.327 perempuan. Selisih antara data KPU dan Disdukcapil mencapai 4.720 jiwa, yang belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU Kabupaten Mamuju Tengah. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai akurasi dan kelengkapan data pemilih yang akan digunakan dalam pemilihan mendatang.

 

 

Menanggapi perbedaan data ini, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Mamuju Tengah, Supiardi, selaku PIC Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan, menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antara KPU dan seluruh stakeholder terkait.

 

"Kami sudah menyampaikan kepada KPU Kabupaten Mamuju Tengah agar tetap selalu berkoordinasi dan melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan serta melakukan koordinasi dengan semua elemen, termasuk Disdukcapil Mamuju Tengah, agar data yang diplenokan akurat dan muktahir," ujar Supiardi.

 

Bawaslu Mamuju Tengah menyoroti bahwa data yang disajikan oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah diduga belum maksimal karena masih banyak data yang belum dimasukkan dan masih dalam proses pencermatan. Data tersebut terbagi di 5 kecamatan dan 54 desa se-Kabupaten Mamuju Tengah dan belum layak di Plenokan.

 

Rapat pleno ini dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Mamuju Tengah, perwakilan dari Disdukcapil, TNI, Polri, partai politik se-Mamuju Tengah, serta anggota Bawaslu Mamuju Tengah. Bawaslu Mamuju Tengah akan terus mengawasi proses pemutakhiran data pemilih dan mendorong KPU Kabupaten Mamuju Tengah untuk segera menyelesaikan perbedaan data dengan Disdukcapil. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa daftar pemilih yang digunakan dalam pemilihan mendatang akurat dan komprehensif, sehingga tidak ada warga yang kehilangan hak pilihnya pada pemilu mendatang.**

Read More

‎PC IMM Mamuju Tengah Soroti Dugaan Ketidakprofesionalan TNI dalam Program TMMD ke-125 di Desa Sejati

‎

‎Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Mamuju Tengah menyoroti adanya kejanggalan dalam pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-125 di Desa Sejati, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah.

‎

‎Hal ini diungkapkan oleh Ketua Bidang Hikmah, Hukum, dan Kebijakan Publik PC IMM Mamuju Tengah, Muh. Iksan. Menurutnya, program TMMD yang seharusnya mencakup kegiatan fisik maupun nonfisik, Namun tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. “Diduga kuat banyak program yang dihilangkan sehingga manfaatnya tidak maksimal,” ujarnya.

‎

‎Padahal, TMMD merupakan program yang dirancang untuk memperkuat pembangunan desa sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. “Citra TNI sudah baik di mata masyarakat, jangan sampai ketidakprofesionalan dalam menjalankan program justru menghilangkan perspektif positif masyarakat terhadap TNI,” tambahnya.

‎

‎Untuk itu, PC IMM Mamuju Tengah mendesak agar program TMMD dievaluasi secara cermat dan dilaksanakan dengan prinsip transparansi.

‎

‎Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait mengenai dugaan tersebut.

Read More

IMM Sulbar Desak Pemerintah Evaluasi Program MBG, Khawatir Generasi Terancam

Mamuju -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulawesi Barat mendesak pemerintah pusat hingga daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini muncul setelah maraknya kasus keracunan massal yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah.

Ketua Bidang Kader DPD IMM Sulbar, Muhammad Fadli, menilai program MBG sejatinya memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan gizi anak bangsa. Namun, realitas di lapangan justru menunjukkan adanya persoalan serius yang harus segera ditangani dengan cepat oleh Pemerintah

“ Ribuan siswa dari TK hingga SMA justru menjadi korban keracunan usai mengonsumsi makanan bergizi hal Ini ironis dan harus segera dievaluasi secara serius,” tegas Fadli, saat dikonformasi via telephone pada Rabu 24 September 2025

Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) per 21 September 2025, lebih dari 6.400 siswa di berbagai daerah mengalami dugaan keracunan akibat MBG. Kasus terakhir dilaporkan terjadi di Bandung Barat, Bogor, Tasikmalaya, serta sejumlah wilayah di Sulawesi Barat seperti Polewali Mandar dan Tapalang Mamuju. Gejala yang dialami para siswa relatif seragam, di antaranya mual, muntah, pusing, dan diare.

Dengan tingginya kasus yang semakin mengkhawatirkan kesehatan Siswa, IMM Sulbar menilai jika aspek keamanan pangan, pengawasan distribusi, dan pengolahan makanan tidak segera diperbaiki, maka dalam jangka panjang berpotensi merusak kualitas generasi bangsa. Oleh karena itu, IMM Sulbar mendesak pemerintah untuk:

1. Menghentikan sementara program MBG di wilayah terdampak.

2. Melakukan audit menyeluruh terhadap sistem pengadaan, distribusi, dan penyajian makanan.

3. Melibatkan lembaga independen dalam memverifikasi standar keamanan pangan.

4. Menjamin transparansi hasil uji laboratorium terkait penyebab keracunan.

Fadli menegaskan kesehatan siswa tidak boleh dikorbankan. Program yang semestinya menyehatkan, kata Fadli, jangan sampai justru menjadi malapetaka bagi anak-anak bangsa.

Hal Ini menyangkut masa depan Sulbar dan Indonesia, DPD IMM berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat, tepat, dan menyeluruh agar program MBG benar-benar kembali pada tujuan awalnya, yaitu menyehatkan anak-anak, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mempersiapkan generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing

Hal ini juga menjadi perhatian seorang apoteker sekaligus dosen di Polewali Mandar, Miftahur Rahman Hafid, mengatakan kasus keracunan ini harus menjadi peringatan dan perhatian serius bagi pemerintah.

“Saya turut prihatin atas kasus keracunan MBG yang terjadi di masyarakat, Pemerintah segera evaluasi program ini," tandasnya

Ia menilai keracunan umumnya disebabkan masuknya racun alami dari mikroba, bakteri maupun kontaminasi bahan berbahaya pada makanan dan minuman yang dikonsumsi. Adapun solusi yang diberikan kepada pemerintah yakni memastikan membeli produk makanan/minuman yang resmi BPOM, memperhatikan tanggal kedaluwarsa, cara penyimpanan yang benar, serta menjaga kebersihan saat mengelola dan menyajikan makanan.

Read More