Liputan Sulbar

IKLAN ANDA

Pallawa Media

Layanan Pallawa Media.

Papan Iklan

Redaksi Liputan Sulbar.

Pasang Iklan

Redaksi Liputan Sulbar.

Pasang Iklan Disini

Redaksi Liputan Sulbar.

Pengeroyokan 4 Pelajar di Pantai Batukarampuang Karossa, Polres Mateng Tetapkan 2 Tersangka


*MAMUJU TENGAH, http://LIPUTANSULBAR.ID –* Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Mamuju Tengah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengeroyokan terhadap empat pelajar di kawasan Pantai Batukarampuang, Dusun Batukarampuang, Desa Tasokko, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat.

Kasus tersebut bermula saat empat pelajar sedang berkumpul di sebuah gazebo di kawasan pantai pada malam hari. Mereka kemudian didatangi sejumlah orang yang diduga terlibat dalam aksi penganiayaan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa itu diawali ketika dua orang berinisial IK dan AP datang berboncengan sepeda motor. Salah seorang di antaranya menyorotkan senter ke arah wajah para korban sambil melontarkan pertanyaan dengan nada tinggi.

Teguran dari salah seorang korban agar tidak menyorotkan senter ke wajah diduga memicu perselisihan hingga berujung aksi kekerasan fisik.

Dalam kejadian tersebut, IK diduga memukul wajah korban berinisial S secara berulang kali. Sementara AP diduga melakukan pemukulan terhadap tiga korban lainnya, masing-masing berinisial H, A, dan HA, pada bagian kepala dan wajah.

Kasatreskrim Polres Mamuju Tengah, IPTU Muhammad Arifin, membenarkan adanya dugaan penganiayaan tersebut.

Menurutnya, penyidik telah melakukan serangkaian penyelidikan, pemeriksaan saksi, dan gelar perkara hingga menetapkan dua orang sebagai tersangka.

"Saat ini kami sudah menetapkan dua tersangka, sementara beberapa terduga pelaku lainnya masih terus kami dalami," ujar IPTU Muhammad Arifin saat dikonfirmasi, Kamis (20/11/2026).

Ia menegaskan, proses pendalaman masih terus dilakukan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam peristiwa tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena keempat korban masih berstatus pelajar dan seluruhnya berusia di bawah umur.

Hingga saat ini, polisi masih terus mendalami perkara tersebut guna memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

*Penulis: Tim Redaksi*

---

Kapolres Mamuju Tengah Tanggapi Aksi Aliansi Mahasiswa: Penyidik Kumpulkan Saksi dan Alat Bukti, Segera Gelar Perkara


*MAMUJU TENGAH, http://LIPUTANSULBAR.ID –* Kapolres Mamuju Tengah menanggapi aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Mamuju Tengah pada Minggu, 16 November 2026.

Aksi tersebut mengkritisi penanganan beberapa kasus yang sedang berjalan di Polres Mamuju Tengah, diantaranya kasus pencemaran nama baik dan pencurian.

Menanggapi tuntutan tersebut, Kapolres Mamuju Tengah menegaskan pihaknya telah melaksanakan pelayanan pengamanan unjuk rasa dengan baik dan berkomitmen menindaklanjuti seluruh laporan masyarakat.

"Alhamdulillah pada hari ini tanggal 16 November 2026 sekira pukul 13.00 tadi kita mendapatkan kunjungan, pelayanan pengamanan unjuk rasa dari teman-teman aliansi mahasiswa pemuda dan masyarakat Mamuju Tengah," ujar Kapolres.

Terkait substansi tuntutan, Kapolres menjelaskan bahwa penyidik saat ini masih melakukan pendalaman dengan mengumpulkan keterangan saksi dan alat bukti.

"Saat ini penyidik sedang mengumpulkan saksi kemudian alat bukti terkait dengan yang diadukan. Dalam waktu dekat mungkin penyidik dapat segera melakukan gelar perkara untuk menentukan tahapan selanjutnya," tegasnya.

Ia menambahkan, Polres Mamuju Tengah terus berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap aduan dan laporan yang diterima melalui SPKT.

"Tentunya kami terus berkomitmen kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa menindaklanjuti apa yang menjadi aduan ataupun laporan yang telah diterima oleh SPKT Polres Mamuju Tengah," tutupnya.

---

Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin Tiba di Mamuju, Disambut Gubernur, Pangdam dan Kapolda Sulbar


*MAMUJU, http://LIPUTANSULBAR.ID –* Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin tiba di Bandara Lama Tampa Padang Mamuju, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa (17/11/2026) pagi.

Menhan tiba pukul 09.30 WITA menggunakan pesawat Boeing 737-800 NG dengan nomor registrasi A-7309 milik TNI Angkatan Udara. Kedatangan Menhan didampingi Wamenhan II Marsekal TNI Yusuf Jauhari, Wakasad Letjen TNI Tri Budi Utomo serta sejumlah pejabat Kemhan dan awak media nasional.


Kedatangan orang nomor satu di Kementerian Pertahanan tersebut disambut langsung oleh jajaran Forkopimda Sulbar. Tampak hadir Gubernur Sulbar Dr. H. Suhardi Duka, Pangdam XXIII/Palaka Wira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, Kapolda Sulbar Irjen Pol. Totok Suharyanto, Wakajati Sulbar, Kasrem 142/Tatag, Kabinda Sulbar, Dandim 1418/Mamuju, Danlanal Mamuju, dan Bupati Mamuju Dr. Hj. Sitti Sutinah Suhardi.

Setelah transit di ruang VIP Bandara sekitar pukul 09.40 WITA, Menhan bersama rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan Helikopter Airbus H-2215 Caracal milik TNI-AU.

Pukul 10.21 WITA, helikopter yang membawa Menhan take off dari Tampa Padang menuju Lapangan Sepakbola Rappang Barat, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, untuk melakukan kunjungan kerja ke Markas Komando Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) 917/KMM.

Kunjungan kerja Menhan di Sulbar ini dalam rangka meninjau kesiapan satuan teritorial pembangunan di wilayah Kodam XXIII/Palaka Wira.

Bupati Mamuju Tengah H. Arsal Aras ; Tindak Tegas Premanisme di WKSM, Jangan Catut Nama Saya dan Keluarga



*MAMUJU TENGAH, http://LIPUTANSULBAR.ID –* Bupati Mamuju Tengah H. Arsal Aras menegaskan komitmen pemerintah daerah bersama Polres Mamuju Tengah untuk menindak tegas segala bentuk premanisme dan aksi pengambilan paksa hasil perkebunan di kawasan Wilayah Kelola Sosial Masyarakat (WKSM).

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Arsal Aras saat berkoordinasi langsung dengan Kapolres Mamuju Tengah AKBP Arie di ruang kerjanya, belum lama ini. Video koordinasi tersebut beredar dan menegaskan sinergi Pemda dan Polri dalam menjaga kondusivitas wilayah.

"Pagi ini saya dengan Pak Kapolres berkoordinasi terkait beberapa kejadian kamtibmas di wilayah WKSM. Kami membicarakan khusus yang ada di wilayah WKSM. Pemerintah daerah meminta Kapolres untuk mengusut semua kejadian secara independen, secara profesional," ujar Bupati Arsal .

Bupati Mamuju Tengah H. Arsal Aras mengungkapkan, polemik yang kerap muncul di media sosial antara kelompok A dan kelompok B yang bertikai di area WKSM, setelah dianalisis ternyata didominasi oleh pihak-pihak yang tidak memiliki legalitas lahan yang sah.

"Selama ini kita melihat polemik di medsos, kejadian antara kelompok A kelompok B bertikai. Setelah dianalisis ternyata mereka hanyalah orang-orang yang datang mengambil punya masyarakat dengan cara paksa, mereka semua tidak mempunyai legalitas yang sah. Di wilayah WKSM ini kebanyakan terjadi hukum rimba, siapa yang kuat siapa yang punya preman dia yang bisa memanen lahan masyarakat maupun lahan perusahaan," tegasnya.

*Jangan Catut Nama Aras*

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Aras Tammauni juga memberikan peringatan keras agar tidak ada pihak yang mengatasnamakan dirinya maupun keluarga untuk melakukan klaim sepihak atas lahan di WKSM.

"Kadang mengatasnamakan Pak Aras, orang tua, kadang mengatasnamakan keluarga kami. Mohon teman-teman media, kami minta Pak Kapolres berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kami akan membuka data valid. Yang terjadi di sana muncul pertikaian karena adanya jual beli di bawah tangan," jelasnya.

Ia menegaskan, data valid mengenai siapa yang berhak atas sebidang tanah di WKSM telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati tahun 2023.

"Pemerintah akan support dengan data, karena wilayah WKSM itu sudah pernah pemerintah daerah mengeluarkan SK Bupati 2023 tentang siapa kelompok yang berhak dapatkan sebidang tanah. Kalau ada oknum siapa pun datang mengatasnamakan bahwa ini lahan saya, lahan pemberian orang tua saya, tapi tidak mempunyai legalitas bukti yang kuat, tolong abaikan," tambahnya.

*Minta Kapolres Bertindak Keras dan Objektif*

Kepada Kapolres Mamuju Tengah, Bupati meminta agar tidak segan-segan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku berulang.

"Kapolres mohon jangan segan-segan melakukan tindakan keras di sana, karena selama ini yang melakukan secara paksa itu-itu saja orangnya. Kadang sudah keluar masuk penjara, keluar penjara itu lagi yang dilakukan," ujar Bupati.

Di akhir pernyataannya, Bupati H. Aras Tammauni menekankan bahwa penegakan hukum harus berjalan objektif, independen, dan tanpa intervensi dari pihak mana pun, termasuk dari pemerintah daerah itu sendiri.

"Penegakan hukum harus objektif, independen, tanpa ada intervensi dari siapa pun, termasuk dari pemerintah daerah," tutup Bupati.

Sementara itu, Kapolres Mamuju Tengah AKBP Arie yang berada di samping Bupati terlihat menyimak dan mengangguk, sebagai bentuk komitmen untuk menindaklanjuti arahan tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, situasi kamtibmas di wilayah WKSM dilaporkan dalam pemantauan intensif aparat gabungan.

*Penulis: Redaksi http://LiputanSulbar.id*

GPM Anti Korupsi Geruduk Mabes Polri, Desak Kapolri Copot Kapolres Mamuju Tengah hingga Kanit Pidum


*JAKARTA, http://LIPUTANSULBAR.ID -* Aksi damai kembali digelar di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta Selatan, Senin (17/11/2026). Kali ini massa yang mengatasnamakan Gerakan Pemuda Mahasiswa (GPM) Anti Korupsi datang membawa 10 tuntutan terkait dugaan kejanggalan penanganan perkara di Polres Mamuju Tengah.

Ridwan sh mengatakan pihaknya datang untuk menuntut keadilan atas laporan dugaan pencurian buah sawit yang diatur dalam Pasal 476 KUHP yang dilaporkan oleh warga asal Mamuju Tengah.

"Hari ini kami menegaskan kembali kepada pimpinan Polri, kami dari Gerakan Pemuda Mahasiswa Anti Korupsi datang ke Mabes Polri menuntut adanya beberapa kejanggalan terhadap penanganan perkara yang dilakukan oleh Polres Mamuju Tengah," ujar ridwan

Massa membawa spanduk besar bertuliskan *"AKSI DAMAI DI MABES POLRI"* dan *"GPMK DESAK KADIV PROPAM COPOT KAPOLRES MAMUJU TENGAH & KASAT RESKRIM DAN KANIT PIDUM POLRES MAMUJU TENGAH"*.

Empat poin utama yang disampaikan dalam orasi video tersebut adalah:

1. Mendesak Kapolri khususnya Bareskrim Polri untuk mengambil alih pengawasan penanganan perkara yang dilaporkan warga.

2. Mendesak pembentukan tim pemeriksa independen dari unsur pengawasan internal Polri guna memastikan tidak ada konflik kepentingan.

3. Mendesak pemberian perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi.

4. Mendesak Propam Polri membuka hasil pemeriksaan secara transparan kepada publik.


Orator kedua wahyullah arif menegaskan dugaan adanya pembekingan oleh oknum kepolisian terhadap pelaku yang diduga melakukan pencurian sawit milik warga.

"Kami duga terjadi pembekingan besar-besaran terhadap pelaku preman yang telah melakukan pencurian sawit yang dibekingi oleh oknum kepolisian itu sendiri. Maka dengan ini kami mendesak segera copot Kapolres Mamuju Tengah dan periksa Kapolres Mamuju Tengah, copot Kanit Pidum dan Kasat Reskrim," tegasnya.

Massa mengancam akan menggelar aksi berjilid-jilid di depan Mabes Polri jika tuntutan pencopotan tersebut tidak diatensi oleh pimpinan Polri.

Aksi yang berlangsung tertib tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian yang berjaga di depan gerbang Mabes Polri. Massa menyerukan yel-yel "Hidup Mahasiswa, Hidup Rakyat, Hidup Perempuan yang Melawan."

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Mabes Polri telah menerima perwakilan massa untuk beraudiensi.

*Keterangan Video:* Dokumentasi aksi damai GPM Anti Korupsi di Mabes Polri, Jakarta. (Istimewa)

---

10 Tuntutan Aksi Damai di Mabes Polri, Desak Kapolri Copot Kapolres Mamuju Tengah dan Periksa Oknum Diduga Bekingi Pencurian Sawit


*JAKARTA, http://LIPUTANSULBAR.ID -* Gelombang protes terhadap penanganan perkara di Polres Mamuju Tengah memuncak. Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sulawesi Barat (Sulbar) Menggugat memastikan akan menggelar aksi damai di depan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, pada Minggu, 16 November 2026.

Aksi tersebut membawa 10 tuntutan utama. Massa mendesak Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si. untuk mencopot Kapolres Mamuju Tengah serta memeriksa sejumlah perwira dan oknum anggota yang diduga melakukan pembiaran dan membekingi kasus dugaan pencurian buah kelapa sawit milik warga.

Aksi damai ini dipicu oleh laporan polisi yang dilayangkan oleh warga bernama Hj. Nirwanasari Aras. Ia melaporkan dugaan pencurian buah sawit seberat 1,5 ton di lahan perkebunan milik warga di Kabupaten Mamuju Tengah yang hingga kini belum menunjukkan kejelasan hukum.

*Desak Propam Periksa Kapolres hingga Kanit Pidum*

Dalam dokumen tuntutan yang diterima redaksi, aliansi membagi tuntutan ke dalam empat klaster.

Pertama, tuntutan terhadap jajaran Polres Mamuju Tengah. Massa mendesak Kadiv Propam Polri untuk segera memeriksa Kapolres Mamuju Tengah atas dugaan lemahnya pengawasan dan ketidakprofesionalan dalam menangani laporan masyarakat.

"Kami mendesak Kapolri mengevaluasi dan mencopot Kapolres Mamuju Tengah apabila terbukti melakukan pembiaran atau pelanggaran dalam pelaksanaan tugas," demikian salah satu poin tuntutan tersebut.

Selain Kapolres, massa juga mendesak pencopotan Kasat Reskrim Polres Mamuju Tengah berinisial Arifin dan Kanit Pidana Umum (Pidum) berinisial Nanda. Keduanya dinilai lalai, tidak profesional, dan diduga melanggar prosedur dalam penanganan perkara.

*Usut Tuntas Dugaan Pencurian 1,5 Ton Sawit*

Kedua, terkait substansi perkara. Aliansi mendesak Bareskrim Polri dan Polda Sulawesi Barat untuk mengusut dugaan pencurian buah sawit secara menyeluruh, transparan, dan tanpa intimidasi terhadap pemilik kebun maupun saksi.

Mereka juga meminta aparat menindak tegas setiap pihak yang terbukti melakukan pencurian, penganiayaan, dan intimidasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

*Dua Oknum Brigpol Diminta Diperiksa Propam*

Ketiga, yang menjadi sorotan tajam adalah dugaan adanya oknum aparat yang membekingi pelaku. Massa secara spesifik mendesak Divisi Propam Polri memeriksa dua oknum anggota yakni Brigpol Rusdi dan Brigpol Mawar.

Keduanya dimohonkan untuk diperiksa terkait dugaan keterlibatan atau pemberian perlindungan terhadap pihak yang dilaporkan, serta dugaan tindakan yang berpotensi menghambat penegakan hukum.

"Apabila ditemukan bukti yang cukup, kami mendesak Polri menjatuhkan sanksi etik, disiplin, hingga proses pidana," tegas aliansi.

*Minta Kapolri Bentuk Tim Independen*

Keempat, tuntutan kepada Kapolri. Massa mendesak Kapolri mengambil alih pengawasan penanganan perkara, membentuk tim pemeriksa independen dari unsur pengawasan internal Polri guna memastikan tidak ada konflik kepentingan, serta memberikan perlindungan hukum bagi pelapor, saksi, dan masyarakat yang memberikan keterangan.

Aksi yang akan dimulai pukul 09.00 WIB tersebut diklaim akan berlangsung damai, tertib, dan patuh hukum.

Pihak aliansi juga menyerahkan lampiran berupa daftar nama-nama yang dimohonkan untuk diklarifikasi keterangannya oleh penyidik terkait aktivitas di lokasi kebun. Pihak aliansi menegaskan pencantuman nama tersebut bukan merupakan vonis bersalah, melainkan untuk kepentingan investigasi dan verifikasi aparat penegak hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi http://LiputanSulbar.id masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Polres Mamuju Tengah dan Polda Sulawesi Barat.

*Penulis: Redaksi http://LiputanSulbar.id*

10 Tuntutan Aksi Damai di Mabes Polri: Soroti Kasus Sawit 1,5 Ton di Polres Mamuju Tengah


*JAKARTA / MAMUJU TENGAH, http://LIPUTANSULBAR.ID –* Firma Hukum A & A (Advokat & Konsultan Hukum) menyatakan akan menggelar aksi damai untuk keadilan di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta.

Aksi tersebut untuk mendesak pengusutan tuntas dugaan kasus pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di wilayah hukum Polres Mamuju Tengah (Mateng), Sulawesi Barat.

Dalam pamflet resmi yang beredar, aksi damai dijadwalkan akan digelar pada *16 November 2026*, dengan titik kumpul di Taman Mataram dan titik aksi di Mabes Polri.

Firma Hukum A & A menyoroti dugaan kegagalan pengawasan dan penanganan laporan kasus pencurian sawit sebanyak 1,3 hingga 1,5 ton di Blok K46. Pihaknya menilai ada dugaan ketidakprofesionalan dan diskriminasi dalam proses penyelidikan.

Adapun 10 tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi tersebut, yakni:

1. Mencopot Kapolres Mamuju Tengah atas dugaan kegagalan pengawasan dan penanganan laporan kasus pencurian sawit.

2. Mengusut tuntas dugaan pencurian 1,3 – 1,5 ton buah sawit di Blok K46 serta menyelidiki dugaan keterlibatan pihak-pihak lain.

3. Memeriksa dan mengevaluasi Kasat Reskrim Polres Mateng beserta penyidik terkait atas dugaan ketidakprofesionalan dan diskriminasi.

4. Mengusut dugaan pengabaian laporan polisi tertanggal 21 Oktober 2026 serta perubahan laporan menjadi Laporan Informasi (LI).

5. Memeriksa dugaan pelanggaran prosedur penyelidikan, termasuk penerbitan Sprin Lidik dan administrasi pemberitahuan hasil penyelidikan.

6. Mengusut dugaan pembiaran terhadap pencurian sawit yang berulang meski telah disampaikan informasi kepada penyidik.

7. Memberikan perlindungan hukum kepada Hj. Nirwana Sari Aras dan para saksi serta menjamin keamanan atas aset milik pelapor.

8. Menurunkan Propam Mabes Polri untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran profesionalitas dan prosedur oleh Polres Mateng.

9. Memberikan kepastian hukum dan transparansi penanganan perkara serta tindak tegas setiap anggota Polri yang terbukti melanggar.

10. Membersihkan geng parcok yang diduga ikut terlibat dalam kasus ini, baik dari unsur aparat maupun pihak sipil.

Koordinator aksi menegaskan, aksi damai ini adalah suara rakyat dan bentuk perlawanan terhadap mafia tanah dan kejahatan di daerah.

"Bersama kita lawan mafia tanah dan kejahatan di daerah! Aksi damai ini adalah suara rakyat!" tulis dalam pamflet tersebut.

Aksi ini rencananya akan menggunakan perlengkapan baju hitam dan mobil komando. Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polres Mamuju Tengah belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan tersebut.

http://LiputanSulbar.id masih berupaya mengkonfirmasi pihak terkait untuk keberimbangan informasi.

---

Dugaan Pungli Oknum Kepala UPTD di Disdik Majene Terhadap Guru PPPK Paruh Waktu Disorot, Ketua PC IMM Majene Minta Diusut Tuntas


*MAJENE, http://LIPUTANSULBAR.ID –* Dugaan pungutan liar (pungli) oleh oknum Kepala UPTD Banggae Timur pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majene berinisial NL terhadap tenaga guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dan operator administrasi sekolah mendapat sorotan.

Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Majene, Fahrim, menilai dugaan tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa.

Menurutnya, Dinas Pendidikan Majene sebagai instansi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan harus segera mengambil langkah konkret untuk memastikan kebenaran informasi yang berkembang di publik.

“Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan posisi atau kewenangannya untuk membebani tenaga PPPK paruh waktu maupun operator sekolah dengan pungutan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Jika memang ada praktik seperti itu, harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Fahrim, Selasa (11/11/2026).

Fahrim menyayangkan apabila informasi mengenai dugaan tersebut telah diketahui Kepala Dinas Pendidikan Majene, namun belum segera ditindaklanjuti dengan alasan kesibukan pekerjaan.

Menurutnya, persoalan yang berpotensi merugikan tenaga pendidik dan kependidikan semestinya menjadi prioritas.

“Ketika sudah ada informasi yang masuk, seharusnya segera dilakukan penelusuran. Jangan menunggu persoalan ini semakin ramai di ruang publik baru kemudian mengambil tindakan. Pemerintah harus hadir memberikan kepastian dan perlindungan kepada mereka yang diduga dirugikan,” ujarnya.

Ia mendesak Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Majene segera memanggil pihak yang disebut dalam dugaan tersebut untuk dimintai klarifikasi. Pemeriksaan harus dilakukan secara objektif, terbuka, dan berdasarkan fakta.

Fahrim juga meminta Disdikpora tidak berhenti pada pemanggilan semata, melainkan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap mekanisme yang diduga menjadi sumber pungutan, termasuk memastikan dasar aturan dan aliran dana yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Pemanggilan bukan sekadar formalitas untuk meredam perhatian publik. Harus ada kejelasan apa yang sebenarnya terjadi. Jika tidak terbukti, sampaikan kepada publik. Namun, jika terbukti ada pelanggaran, jangan ragu mengambil tindakan tegas sesuai aturan,” tambahnya.

PC IMM Majene menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

“Kami tidak bermaksud menghakimi atau mendahului proses pemeriksaan terhadap pihak mana pun. Namun, transparansi dan akuntabilitas harus dijunjung tinggi, terlebih ketika persoalan menyangkut hak dan kesejahteraan tenaga yang bekerja di sektor pendidikan,” tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, http://LIPUTANSULBAR.ID masih berupaya mengkonfirmasi pihak UPTD Banggae Timur dan Disdikpora Majene terkait dugaan tersebut.

---

Coming Soon! Polres Mamuju Tengah Bakal Gelar Operasi Zebra Marano 2026 Mulai 16 November



*MAMUJU TENGAH, http://LIPUTANSULBAR.ID -* Polres Mamuju Tengah mengumumkan akan menggelar Operasi Zebra Marano 2026. Operasi kepolisian terpusat di bidang lalu lintas itu akan berlangsung selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November 2026.

Informasi tersebut disampaikan melalui poster resmi yang menampilkan Kapolres Mamuju Tengah AKBP Dr. Ari Prayitno, S.I.K., M.I.K., dan Kasat Lantas IPTU Bambang Hermiady.

Dalam poster tersebut tertulis tagline "Polisi Bersama Masyarakat" dengan latar belakang kegiatan razia kendaraan bermotor di malam hari.

Operasi Zebra Marano merupakan operasi rutin tahunan yang bertujuan untuk meningkatkan disiplin dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Sebelumnya, pada Operasi Patuh Marano 2026, Satlantas Polres Mamuju Tengah mencatat 13 pelanggaran tilang, 300 teguran, mengamankan 30 knalpot brong, dan menangani 9 kasus laka lantas.

Masyarakat diimbau untuk melengkapi surat-surat kendaraan, menggunakan helm SNI, tidak menggunakan knalpot brong, tidak melawan arus, dan tidak mengemudi dalam pengaruh alkohol.



Pelanggaran Turun, Tak Pakai Helm Masih Mendominasi di Operasi Patuh Marano 2026 Mamuju Tengah


*MAMUJU TENGAH, http://LIPUTANSULBAR.ID –* Jumlah pelanggaran lalu lintas selama Operasi Patuh Marano 2026 yang digelar Polres Mamuju Tengah mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya.

Meski demikian, pelanggaran masih didominasi pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm.

Kasat Lantas Polres Mamuju Tengah, IPTU Bambang Hermiadi Sundu, mengatakan selama 14 hari pelaksanaan operasi, pihaknya mencatat 13 pelanggaran yang ditindak tilang dan sekitar 300 pengendara diberikan teguran.

Pelanggaran lainnya yang menjadi perhatian yakni penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi atau knalpot brong serta kendaraan dengan muatan berlebih (overload).

"Dari hasil Operasi Patuh Marano 2026, selama 14 hari pelaksanaan, sebanyak 30 knalpot brong berhasil kami amankan," ujar IPTU Bambang, Selasa (11/11/2026).

Ia menjelaskan, tidak menggunakan helm masih menjadi pelanggaran terbanyak yang ditemukan di lapangan. Karena itu, pihaknya terus mengingatkan masyarakat agar disiplin dan mengutamakan keselamatan.

"Mayoritas pelanggaran masih didominasi pengendara yang tidak menggunakan helm. Kami mengimbau masyarakat agar selalu mematuhi aturan lalu lintas dan melengkapi perlengkapan keselamatan saat berkendara," katanya.

Terkait kecelakaan lalu lintas, IPTU Bambang menyebut selama operasi tercatat 9 kejadian.

"Total ada 9 lakalantas selama operasi, yakni laka tunggal 3 dan laka ganda 6 dengan total kerugian material sebesar Rp25.200.000," bebernya.

Melalui Operasi Patuh Marano 2026, Satlantas Polres Mamuju Tengah berharap kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat, sehingga dapat menekan angka pelanggaran maupun kecelakaan di wilayah Mamuju Tengah.

---

1 Kg Lebih Sabu Jaringan Malaysia-Palu Diamankan di Pasangkayu, 2 Pemuda Ditangkap dan Uang Rp311 Juta Disita


*PASANGKAYU, http://LIPUTANSULBAR.ID –* Komitmen Polres Pasangkayu memberantas peredaran gelap narkotika kembali membuahkan hasil. Satresnarkoba mengungkap dugaan jaringan sabu lintas negara dengan barang bukti bruto 1.065,1 gram atau lebih dari satu kilogram.

Pengungkapan itu dipaparkan dalam konferensi pers di Mapolres Pasangkayu, Senin (9/11/2026). Konferensi pers dipimpin Kapolres Pasangkayu AKBP Joko Kusumadinata, S.H., S.I.K., didampingi Kasat Narkoba IPTU Haerul Ahmad, S.H., dan KBO Satresnarkoba IPDA Verdy.

Kapolres menjelaskan, pengungkapan berawal dari informasi masyarakat soal dugaan pengiriman narkotika yang melintas di wilayah Pasangkayu. Menindaklanjuti informasi itu, Tim Opsnal Satresnarkoba melakukan penyelidikan hingga melakukan penindakan pada Minggu (1/11/2026) sekitar pukul 22.00 WITA di Dusun Polemaju, Desa Malei, Kecamatan Pedongga.

Petugas memeriksa mobil Toyota Innova hitam nomor polisi DD 1937 QV yang dikendarai pria berinisial AH (22), warga Kabupaten Pinrang. Dari pemeriksaan, petugas menemukan satu paket berwarna hijau-putih diduga sabu yang disembunyikan di dalam kendaraan.

Dari pengembangan, polisi mengamankan pria lain berinisial I (44), warga Mamuju.

"Peran keduanya berbeda. AH berperan sebagai penerima, penyimpan, sekaligus pengantar narkotika, sedangkan I berperan menawarkan, menjual, serta menjadi perantara transaksi," ungkap Kapolres.

Berdasarkan pemeriksaan sementara, barang haram tersebut diduga berasal dari Malaysia, dikirim melalui jalur laut menuju Palu, Sulawesi Tengah, sebelum didistribusikan ke Pasangkayu dan Mamuju.

*Barang bukti yang disita:*

1. Narkotika jenis sabu bruto 1.065,1 gram

2. Satu unit mobil Toyota Innova hitam DD 1937 QV

3. Uang tunai diduga hasil penjualan Rp311.700.000

4. Dua unit HP merek Realme

Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal 609 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Keduanya terancam pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun, serta pidana denda.

Kapolres menegaskan pengungkapan tidak berhenti pada dua tersangka. Pengembangan masih dilakukan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas.

Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif memerangi narkoba.

“Jangan sampai keluarga kita terlibat dalam tindak pidana narkoba, dan jangan sampai keluarga kita menjadi korbannya. Mari bersama menjaga lingkungan dari bahaya narkotika. Jika ada informasi peredaran narkoba, segera laporkan ke kepolisian. Ini komitmen kita bersama memberantas narkoba hingga ke akar-akarnya,” tegas AKBP Joko.

---

Pertama Kali, 30 Siswa SMAN 1 Topoyo Dilatih Jurnalistik Dasar Lewat Ekskul Suara Pena


*MAMUJU TENGAH, http://LIPUTANSULBAR.ID -* Sebanyak 30 siswa SMAN 1 Topoyo mengikuti pelatihan dasar jurnalistik di aula UPTD SMAN 1 Topoyo, Desa Waeputeh, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Jumat (6/11/2026) sore.

Pelatihan ini menjadi yang pertama kali dilaksanakan sejak ekskul Jurnalis Sekolah "Suara Pena SMAN 1 Topoyo" berdiri pada 2025.

Pembina Ekskul Suara Pena SMAN 1 Topoyo, Rudi Rasud, mengatakan pelatihan tersebut menyasar lahirnya jurnalis handal dari kalangan siswa, sekaligus memperkuat kemampuan anggota dalam menghasilkan karya jurnalistik.

"Kali pertama," ujar Rudi kepada Tribun Sulbar.

Ia menjelaskan, anggota ekskul tersebut berjumlah 30 siswa. Selama ini karya siswa hanya dipajang di Majalah Dinding (Mading) sekolah.

Menurut Rudi, pelatihan dasar jurnalistik menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas karya siswa, tidak hanya sebagai kegiatan sekolah, tetapi juga sebagai bekal keterampilan menulis dan meliput.

Ke depan, ia berharap karya siswa dapat dibukukan dan diekspos ke luar melalui media siber, koran, atau media lainnya.

Harapan itu sejalan dengan target pelatihan untuk melahirkan jurnalis handal, kritis, dan kreatif dari lingkungan SMAN 1 Topoyo.

Berdasarkan pantauan, para siswa menyimak materi dengan baik. Pemateri dan siswa juga aktif tanya jawab. Suasana terlihat interaktif, dengan peserta diberi kesempatan menyampaikan pertanyaan dan mendiskusikan materi dasar jurnalistik.

SMAN 1 Topoyo sendiri berada sekitar 5 kilometer dari Kantor Bupati Mamuju Tengah. Sekolah ini terus mendorong siswanya mengembangkan keterampilan jurnalistik melalui ekskul Suara Pena.

Pelatihan dasar jurnalistik ini diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Dengan pembinaan berkelanjutan, karya siswa diharapkan semakin sering dipublikasikan, baik melalui mading sekolah maupun media siber dan media lainnya.

---

HUT ke-75 Humas Polri, Kadiv Humas Irjen Johnny Isir Apresiasi Dedikasi dan Keberanian Insan Pers


*JAKARTA, http://LIPUTANSULBAR.ID –* Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P. menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh insan pers di Indonesia.

Apresiasi tersebut disampaikan Kadiv Humas Polri dalam momentum peringatan HUT ke-75 Humas Polri yang digelar di Aula Lantai 9 Gedung Bareskrim Polri, Mabes Polri.

"Kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada rekan-rekan insan pers. Dedikasi dan keberanian dalam menjalankan tugas jurnalistik menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menyampaikan informasi secara objektif berdasarkan fakta yang ada di tengah masyarakat," ujar Irjen Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya.

Menurutnya, peran pers sangat vital sebagai mitra strategis Polri dalam menyampaikan informasi yang objektif, berimbang, dan berdasarkan kebenaran fakta kepada publik. Sinergi antara Polri dan pers harus terus diperkuat dalam rangka menjaga situasi kamtibmas yang kondusif.

Peringatan HUT Humas Polri tahun ini mengusung semangat "Polisi Bersama Masyarakat" dengan tagline Melindungi, Mengayomi dan Melayani. Di usia ke-75 tahun, Humas Polri berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat dan insan pers.

---

Di Bawah Komando Masni, KOHATI HMI Mateng Sukses Gelar LKK Tingkat Nasional 2026


*MAMUJU TENGAH, http://LIPUTANSULBAR.ID –* Korps HMI-Wati (KOHATI) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mamuju Tengah sukses melaksanakan Latihan Khusus Kohati (LKK) Tingkat Nasional yang dirangkaikan dengan Training Raya Senior Course Tahun 2026.

Keberhasilan pelaksanaan agenda nasional tersebut menjadi pencapaian penting bagi KOHATI HMI Cabang Mamuju Tengah dalam memperkuat eksistensi organisasi dan meningkatkan kualitas kader perempuan di Bumi Lalla Tassisara.

Kegiatan prestisius ini terlaksana di bawah kepemimpinan Ketua Umum KOHATI HMI Cabang Mamuju Tengah, Masni, bersama jajaran kepengurusan periode 2025–2026, yakni Sekretaris Umum Sri Rahmayuni dan Bendahara Umum Kharisma, serta seluruh pengurus yang telah berkolaborasi menyukseskan agenda perkaderan tersebut.

Ketua Umum KOHATI HMI Mateng, Masni, menegaskan bahwa pelaksanaan LKK Tingkat Nasional ini bukan sekadar keberhasilan seremonial organisasi.

"Pelaksanaan LKK ini bukan sekadar menyelenggarakan kegiatan formal, melainkan wujud komitmen KOHATI dalam membangun tradisi intelektual, memperkuat kualitas sumber daya kader, serta melahirkan perempuan yang memiliki kesadaran kritis, kapasitas kepemimpinan, dan kepekaan terhadap persoalan sosial," ujarnya.

Menurutnya, KOHATI harus mampu melampaui peran sebagai organisasi yang hanya menjalankan rutinitas struktural dan administratif.

"KOHATI harus menjadi ruang intelektual yang produktif, tempat lahirnya pemikiran kritis, gagasan progresif, serta gerakan yang berorientasi pada perubahan dan kemaslahatan masyarakat," tegas Masni.

Ia berharap KOHATI senantiasa menjadi wadah lahirnya inkubator gagasan, tempat kader perempuan ditempa untuk memiliki kapasitas intelektual yang kuat dan keberanian dalam menyampaikan pemikiran.

"Sebab, perempuan tidak cukup hanya diberikan ruang untuk hadir dan berpartisipasi, tetapi juga harus memiliki kapasitas untuk memimpin, menentukan arah perubahan, memproduksi pengetahuan, serta mengambil peran strategis dalam menjawab tantangan zaman," tambahnya.

Melalui momentum Training Raya Senior Course dan LKK 2026 ini, KOHATI HMI Cabang Mamuju Tengah berharap semangat perkaderan terus tumbuh dan berkelanjutan.

"Kualitas sebuah organisasi tidak hanya diukur dari seberapa banyak kegiatan yang berhasil dilaksanakan, tetapi juga dari sejauh mana organisasi mampu melahirkan kader yang berkualitas, memiliki daya pikir yang progresif, serta memberikan kontribusi nyata bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara," tutupnya.

KOHATI bukan sekadar ruang berhimpun, melainkan ruang bertumbuh, berpikir, dan melahirkan perubahan. Dari proses perkaderan, kita membangun intelektualitas; dari intelektualitas, kita melahirkan gagasan; dan dari gagasan, kita menghadirkan kebermanfaatan.

---

Adira Finance Mamuju Angkat Bicara Kasus Fidusia Mamasa: Tersangka Anas Jadi Pembelajaran, Jual Unit Kredit Bisa Dipenjara



*MAMUJU, http://LIPUTANSULBAR.ID –* Kasus penetapan tersangka fidusia di Mamasa atas nama Anas Bin Sirrang yang berkasnya sudah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejari Mamasa menjadi perhatian serius pihak leasing di Mamuju.

Pihak Adira Finance Cabang Mamuju menilai kasus tersebut harus menjadi pembelajaran bagi seluruh debitur di Sulawesi Barat agar tidak bermain-main dengan objek jaminan fidusia.

"Kami sangat mengapresiasi langkah tegas Polda Sulbar dan Kejari Mamasa. Kasus ini bisa menjadi pembelajaran bahwa objek fidusia itu bukan milik debitur seutuhnya sebelum lunas. Ada undang-undangnya," ujar Branch Manager Adira Finance Mamuju,Rizal Irwansyah Cluster Collection Head Cab. Mamuju Kolaborasi Dengan Team Recovery Area Sultan Sennawing (Emil), Recovery Officer Mamuju, saat ditemui http://LIPUTANSULBAR.ID, 

Ia menjelaskan, sesuai Pasal 36 UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, debitur dilarang keras mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kendaraan yang masih dalam masa kredit tanpa izin tertulis dari perusahaan pembiayaan.

"Contohnya banyak terjadi di Mamuju, unit masih kredit tapi dijual lagi ke orang lain, digadaikan, atau dibawa kabur. Itu bukan lagi urusan perdata wanprestasi, tapi sudah masuk ranah pidana dengan ancaman 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta," tegasnya.

Menurutnya, Adira Finance Mamuju sendiri selalu mengedepankan upaya persuasif dan penagihan humanis sebelum menempuh jalur hukum. Namun jika debitur terbukti beritikad tidak baik seperti mengalihkan objek, pihaknya tidak segan melapor.

"Kami berharap kasus Mamasa ini membuka mata masyarakat. Kalau sudah tidak mampu bayar, datang ke kantor, kita carikan solusi. Jangan justru dijual unitnya, karena ujungnya akan seperti kasus di Mamasa ini, jadi tersangka dan harus berhadapan dengan hukum," pungkasnya.

Seperti diketahui, Kejari Mamasa telah menyatakan P-21 berkas perkara atas nama Anas Bin Sirrang dengan nomor surat R-44F/P.6.13.3/Eku.1/10/2026 tanggal 05 Oktober 2026. Tersangka dijerat Pasal 36 UU Fidusia Jo UU Penyesuaian Pidana.

---


Jadi Tersangka Fidusia di Mamasa, Adira Finance Mamuju: Jangan Jual Unit, Datang ke Kantor Kami Kasih Solusi


*MAMUJU, http://LIPUTANSULBAR.ID –* Kasus penetapan tersangka fidusia di Mamasa atas nama Anas Bin Sirrang yang berkasnya sudah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejari Mamasa menjadi perhatian serius pihak leasing di Mamuju.

Pihak Adira Finance Cabang Mamuju menilai kasus tersebut harus menjadi pembelajaran bagi seluruh debitur di Sulawesi Barat.

Rizal Irwansyah Cluster Collection Head Cab. Mamuju Kolaborasi Dengan Team Recovery Area Sultan Sennawing (Emil) Recovery Officer Mamuju menegaskan pihaknya sangat mengapresiasi langkah tegas Polda Sulbar dan Kejari Mamasa dalam menegakkan UU Jaminan Fidusia.

"Kasus ini menjadi pembelajaran bersama. Bahwa objek fidusia itu bukan milik debitur seutuhnya sebelum lunas. Ada undang-undangnya, Pasal 36 UU No.42 Tahun 1999. Kalau dialihkan, digadaikan, atau disewakan tanpa izin tertulis dari kami, ancamannya pidana 2 tahun penjara," ujar

Rizal Irwansyah Cluster Collection Head Cab. Mamuju, Kolaborasi Dengan Team Recovery Area Sultan Sennawing (Emil) Recovery Officer Mamuju


Ia juga menyampaikan pesan khusus dan harapan bagi nasabah Adira di Mamuju dan Mamasa yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mampu membayar angsuran.

"Kami paham kondisi ekonomi sekarang tidak mudah. Harapan kami, jangan pernah ambil jalan pintas dengan menjual, menggadaikan, atau menghilangkan unit kredit. Itu justru akan membuat masalah baru, bisa jadi tersangka pidana seperti kasus di Mamasa ini," tegasnya.

"*Bagi nasabah kami yang tidak mampu, kami harap datang langsung ke Kantor Adira Finance Mamuju.* Pintu kami terbuka. Datang, bicara baik-baik. Kami pasti akan berikan solusi terbaik."

Ia menjelaskan beberapa solusi yang bisa diberikan Adira Finance bagi nasabah yang tidak mampu:

1. *Restrukturisasi Kredit:* Perpanjangan tenor agar angsuran lebih ringan.

2. *Penjadwalan Ulang:* Keringanan pembayaran sementara.

3. *Penjualan Bersama:* Jika memang sudah tidak mampu, unit bisa dijual bersama-sama secara resmi dengan harga pasar yang wajar, hasilnya untuk melunasi sisa hutang, sisanya dikembalikan ke nasabah.

"Jangan takut datang ke Adira. Kami lebih senang nasabah datang dan jujur daripada unitnya hilang. Kalau unit hilang atau dijual diam-diam, kami terpaksa lapor polisi. Tapi kalau datang, kami carikan solusi kekeluargaan," tutupnya.

Seperti diketahui, Kejari Mamasa telah menyatakan P-21 berkas perkara atas nama Anas Bin Sirrang dengan nomor surat R-44F/P.6.13.3/Eku.1/10/2026 tanggal 05 Oktober 2026. Tersangka dijerat Pasal 36 UU Fidusia Jo UU No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

---

Didesak Mahasiswa, Kapolres Mateng Janji Tuntaskan Kasus Pengeroyokan Tasokko 2x24 Jam, Siap Mundur Jika Gagal



*MAMUJU TENGAH, http://LIPUTANSULBAR.ID –* Desakan keras Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Mamuju Tengah bersama Aliansi Pemuda Tasokko akhirnya mendapat jawaban langsung.

Dalam aksi demonstrasi di Mapolres Mamuju Tengah, Senin (2/11/2026), Kapolres Mamuju Tengah menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti kasus dugaan pengeroyokan di Batu Karampuang, Desa Tasokko, Kecamatan Karossa, paling lambat dalam waktu 2x24 jam.

Bahkan, di hadapan puluhan massa aksi, Kapolres menegaskan kesiapannya untuk turun dari jabatan apabila tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut.

Pernyataan tegas itu pun menjadi sorotan publik. Bagi massa aksi, ini bukan sekadar janji, melainkan tantangan bagi institusi Polri untuk membuktikan keseriusan dalam penegakan hukum.

*5 Tuntutan Massa Aksi*

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Fahrim, mengatakan ada lima tuntutan utama yang mereka sampaikan:

1. Mendesak Kapolres memberikan klarifikasi atas keterlambatan administrasi dan penanganan laporan.
2. Mendesak Kapolres segera menuntaskan perkara dan memberikan kepastian hukum.
3. Meminta transparansi penuh atas perkembangan penanganan kasus.
4. Mengusut dan memproses seluruh pihak yang terbukti terlibat sesuai ketentuan hukum.
5. Memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi korban.

"Persoalan ini harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Penanganan perkara harus profesional, transparan, dan tidak berlarut-larut agar korban mendapatkan keadilan dan kepastian hukum," tegas Fahrim di lokasi aksi.

Menurut Fahrim, komitmen 2x24 jam yang disampaikan Kapolres menjadi poin penting dan akan terus mereka kawal.

"Kami berharap komitmen yang telah disampaikan Kapolres tidak berhenti sebagai pernyataan semata, tetapi diwujudkan melalui langkah nyata. Kami akan terus mengawal sampai ada kepastian hukum dan keadilan bagi korban," pungkasnya.

Aksi berlangsung damai dan mendapat pengawalan ketat dari personel Polres Mamuju Tengah.

---


Ketua KOPRI Komisariat Wallacea Sabna Sayanti Kecam Dugaan Kekerasan Seksual Terhadap Aktivis Perempuan di Mamuju: Tempat Kerja Harus Aman


*MAMUJU, http://LIPUTANSULBAR.ID –* Kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa seorang aktivis perempuan saat menjalankan tugas pada shift malam di Mamuju menjadi perhatian serius berbagai kalangan, khususnya organisasi perempuan dan gerakan mahasiswa.

Peristiwa ini kembali memperlihatkan bahwa perempuan masih menghadapi ancaman kekerasan, bahkan di lingkungan yang seharusnya memberikan rasa aman, termasuk tempat kerja.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) Komisariat Wallacea, *Sabna Sayanti*, menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus mengecam segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan.

Menurutnya, tidak boleh ada satu pun perempuan yang harus mempertaruhkan keamanan, kehormatan, dan keselamatan dirinya hanya karena menjalankan tanggung jawab pekerjaan.

"Kekerasan seksual terhadap perempuan bukan persoalan sepele yang bisa diselesaikan dengan sekadar permintaan maaf atau disembunyikan demi menjaga nama baik institusi. Ini adalah persoalan serius yang menyangkut martabat, hak asasi manusia, dan keselamatan perempuan. Tempat kerja seharusnya menjadi ruang yang aman, bukan tempat perempuan mengalami pelecehan dan kekerasan," tegas Sabna Sayanti.

Ia menilai dugaan kasus tersebut harus menjadi alarm bagi seluruh pihak, terutama institusi dan pemberi kerja, agar tidak mengabaikan aspek keselamatan dan perlindungan perempuan, khususnya bagi pekerja yang menjalankan tugas pada malam hari.

*Desak Penanganan Serius dan Perlindungan Korban*

KOPRI Komisariat Wallacea mendesak agar kasus ini ditangani secara serius, transparan, dan berpihak pada perlindungan korban. Proses penanganan harus dilakukan tanpa intimidasi, diskriminasi, maupun upaya membungkam korban.

Selain itu, KOPRI meminta pihak terkait untuk memastikan korban mendapatkan pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta perlindungan dari segala bentuk tekanan yang berpotensi memperburuk kondisi korban.

"Jangan sampai korban justru mengalami kekerasan untuk kedua kalinya melalui stigma, penghakiman, intimidasi, dan ketidakpedulian lingkungan. Korban harus didengarkan, dilindungi, dan diberikan ruang untuk mendapatkan keadilan," lanjutnya.

Bagi KOPRI Komisariat Wallacea, persoalan kekerasan seksual bukan hanya persoalan individu, melainkan persoalan struktural yang membutuhkan keberanian bersama untuk membongkar budaya yang menormalisasi pelecehan terhadap perempuan.

KOPRI juga menegaskan bahwa perjuangan melawan kekerasan seksual tidak boleh berhenti pada kecaman semata. Diperlukan langkah nyata berupa sistem pengaduan yang aman, mekanisme perlindungan korban, serta lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

"Diam bukan solusi. Membela korban bukan berarti mengabaikan proses hukum, melainkan memastikan bahwa setiap perempuan memiliki hak atas rasa aman dan keadilan. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada perempuan yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan," tutup Sabna Sayanti.

KOPRI Komisariat Wallacea menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu perlindungan perempuan dan mendorong terwujudnya ruang publik maupun ruang kerja yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan seksual.

---

IMM STAIN Majene Kecam Dugaan Penganiayaan Terhadap Laode Ilham Husain Pengungkap Proyek Revitalisasi Sekolah di Majene


MAJENE, http://LIPUTANSULBAR.ID –Ketua Bidang Organisasi Pimpinan Komisariat STAIN Majene, *IMMawan Hibatillah*, menyampaikan keprihatinan sekaligus mengecam dugaan tindakan penganiayaan terhadap *Laode Ilham Husain*, sosok yang sebelumnya mengungkap dugaan persoalan proyek revitalisasi sekolah di Kabupaten Majene.

Peristiwa dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada *Kamis malam (29/10/2026)*. Korban mengaku mengalami luka memar dan pembengkakan di bagian kepala hingga harus mendapatkan perawatan medis di *Puskesmas Lembang, Majene.*

IMMawan Hibatillah menilai segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat tidak dapat dibenarkan, terlebih jika tindakan tersebut berkaitan dengan upaya seseorang dalam menyampaikan aspirasi, mengungkap dugaan persoalan publik, maupun memperjuangkan transparansi dan keadilan.

Menurutnya, kebebasan berpendapat dan keberanian menyampaikan kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi yang harus dihormati dan dilindungi. Tidak boleh ada intimidasi maupun tindakan kekerasan terhadap siapa pun yang berupaya menyuarakan persoalan di tengah masyarakat.

*5 Sikap PK IMM STAIN Majene:*

Atas kejadian tersebut, IMMawan Hibatillah menyampaikan sikap resmi:

*1.* Mengecam segala bentuk tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap masyarakat.

*2.* Mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dugaan penganiayaan tersebut secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

*3.* Meminta aparat penegak hukum memberikan perlindungan kepada korban serta menjamin keamanan pihak-pihak yang berani menyampaikan aspirasi dan kritik.

*4.* Mendesak agar dugaan persoalan proyek revitalisasi sekolah di Kabupaten Majene juga ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

*5.* Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal kasus ini agar tidak berhenti tanpa kejelasan hukum.

IMMawan Hibatillah menegaskan bahwa hukum harus berdiri di atas kebenaran dan keadilan, bukan berpihak pada kekuasaan maupun kepentingan kelompok tertentu.

"Jangan sampai kekerasan menjadi alat untuk membungkam suara kritis masyarakat. Kritik bukan kejahatan, dan menyampaikan kebenaran bukanlah alasan untuk mendapatkan perlakuan kekerasan," tegas Hibatillah.

Ia berharap kasus ini dapat ditangani secara serius oleh pihak berwenang sehingga keadilan dapat ditegakkan dan kejadian serupa tidak terulang kembali.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait terduga pelaku dan motif dugaan penganiayaan tersebut.

---

Aliansi BEM Se-Sulbar Duduki Ruang Paripurna DPRD Sulbar di Hari Sumpah Pemuda, Sampaikan 13 Tuntutan Nasional dan Lokal

MAMUJU, http://LIPUTANSULBAR.ID –Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Sulawesi Barat berhasil menduduki ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan menggelar audiensi bersama unsur pimpinan serta anggota DPRD dalam aksi memperingati Hari Sumpah Pemuda, Selasa (28/10/2026).

Aksi yang dikoordinasikan oleh *Asrullah selaku Jenderal Lapangan* tersebut menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Audiensi tersebut dihadiri enam anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, termasuk Wakil Ketua I, Ketua II, dan Ketua III, serta Kapolres Mamuju yang turut mengawal jalannya aksi.
Dalam audiensi itu, Aliansi BEM Se-Sulbar menyampaikan *13 tuntutan* yang terdiri atas sembilan tuntutan nasional dan empat tuntutan lokal Sulawesi Barat. Berdasarkan keterangan aliansi, seluruh tuntutan tersebut diterima dan memperoleh persetujuan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing pihak.

Untuk tuntutan nasional, DPRD menyatakan kesiapan menindaklanjuti sembilan poin tuntutan melalui rekomendasi kepada pemerintah pusat. Sementara empat tuntutan lokal akan dikawal dan dievaluasi agar memperoleh perhatian dari pihak terkait.

*9 Tuntutan Nasional yang Disuarakan Mahasiswa:*

Sembilan tuntutan nasional yang disuarakan mencakup evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), penolakan terhadap perluasan militerisme ke ranah sipil, transparansi pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset, penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), stabilisasi harga kebutuhan pokok, perlindungan perempuan dan korban pelecehan seksual, serta penciptaan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan.

*4 Tuntutan Lokal Fokus LTJ, RTRW, Beras Subsidi dan Harga Sawit:*

Adapun empat tuntutan lokal yang menjadi perhatian utama Aliansi BEM Se-Sulbar adalah:

*1. Persoalan Logam Tanah Jarang (LTJ) di Mamuju.* Aliansi menolak rencana atau aktivitas LTJ apabila belum memenuhi persyaratan hukum dan ketentuan lingkungan hidup.

*2. Transparansi Tata Ruang Wilayah (RTRW).* Aliansi mendesak keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat dalam proses pembahasan serta penetapan RTRW di Sulawesi Barat.

*3. Pengawasan Beras Subsidi.* Aliansi menolak penyalahgunaan beras subsidi dan mendesak adanya kejelasan tata kelola serta pengawasan distribusi agar sesuai ketentuan.

*4. Keadilan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit.* Aliansi mendesak penetapan dan pengawasan harga TBS kelapa sawit di Sulbar secara adil dan transparan demi melindungi kepentingan petani.

Menurut Aliansi BEM Se-Sulbar, keempat persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan instansi terkait karena berkaitan langsung dengan perlindungan lingkungan, keterbukaan kebijakan, distribusi kebutuhan pokok, serta kesejahteraan petani.

Asrullah selaku Jenderal Lapangan menegaskan bahwa perjuangan mahasiswa tidak berhenti setelah audiensi.

"Pengawalan terhadap seluruh tuntutan akan menjadi bagian penting untuk memastikan aspirasi masyarakat Sulawesi Barat memperoleh perhatian dan tindak lanjut dari pihak berwenang. Perjuangan tidak berhenti setelah audiensi," tegas Asrullah.

Aliansi berharap hasil audiensi tidak hanya berhenti pada penerimaan aspirasi, tetapi berlanjut pada langkah konkret, pengawasan, dan tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

---